Tuesday, January 31, 2012

PERYATAAN SIKAP KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

PERYATAAN SIKAP

MEMINTA PEMERINTAH PROVINSI NTB
SEGERA TETAPKAN STRUKTUR KI PROVINSI NTB

Telah lebih dari 8 bulan para calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi  NTB menunggu untuk ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Provinsi NTB. Sebagaimana diketahui, Komisi I DPRD NTB telah menetapkan sejumlah nama yang diajukan kepada Gubernur Provinsi NTB untuk ditetapkan dan dilantik. Nama-nama dimaksud adalah Ajeng Roslinda, Agus Marta Haryadi, Andayani, Muharis Asmy dan M.Sauqi. Berdasarkan peringkat dan hasil pit and proper test di Komisi I DPRD NTB adalah nama-nama yang layak menempati struktur pimpinan KI Provinsi NTB. 

Namun kenyataannya sampai dengan hari ini, tidak ada proses pelantikan dan penetapan struktur KI. Seharusnya paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan di DPRD selesai, pelantikan dan penetapkan strukturnya sudah dapat ditetapkan. Pemerintah Daerah sendiri beralasan bahwa SK/Pergub terkait dengan nama calon terpilih sudah di meja gubernur tinggal ditandatangan. Belum ditandatanganinya SK ini dikarenakan adanya salah seorang calon anggota KI terpilih masih berstatus PNS. Pemerintah beralasan bahwa  ada aturan  mengenai syarat pengangkatan anggota KI yang harus ditaati dimana klausul pada pasal  30 ayat (1) huruf f  menyebutkan bahwa setiap calon anggota KI “bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi”.

Menilik pasal ini, sebenarnya jika ada salah seorang calon anggota KI yang diangkat masih berstatus sebagai anggota/pejabat disuatu badan public tidak harus berhenti, karena klausulnya hanya menyebutkan melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan public. Ini berarti bahwa klausul ini tidak otomatis meminta orang untuk berhenti dari keanggotaannya (termasuk dalam statusnya sebagai PNS). Lagi pula soal ini semestinya tidak jadi hambatan karena Komisi Informasi Pusat sendiri tidak mempermasalahkan pasal ini. Bahkan banyak diantara pejabat KI di berbagai daerah juga masih berstatus PNS(Dosen), toh mereka tetap bisa diangkat sebagai Anggota KI.

Dalam kasus NTB agak berbeda dan sedikit kaku. Memang dalam komposisi calon anggota KI ada 1 orang anggota yang masih berstatus PNS. Soal ini kemudian menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi/Gubernur Provinsi NTB untuk tidak buru-buru melantik. Ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa jika Komposisi ini tetap dilantik maka status PNS ini akan dipermasalahkan di kemudian hari. Karena itu menurut pemda perlu fatwa dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar  status PNS dalam komposisi KI tidak dipermasalahkan pihak tertentu di kemudian hari. Jika demikian kondisinya kenapa hanya untuk sebuah fatwa demikian lama prosesnya di BKN.  Kondisi ini membuat status para calon anggota KI terpilih menjadi terkatung-katung dan menanggung beban moral yang sangat besar.

Sesunggunya jika ada kemauan pemda bisa bergerak cepat dengan menjemput fatwa BKN. Jika pemerintah bersikap pasif (menunggu) kami khawatir  ada persoalan lain dibalik kasus ini berupa upaya sistimatis untuk menghambat proses keterbukaan informasi di NTB. Harus diakui banyak orang punya kepentingan termasuk pemerintah. Nampaknya ada kekhawatiran dari pemerintah jika KI dibentuk akan membebani anggaran dan keberadaannya dikhawatirkan menggerogoti borok yang selama ini ditutupi pemerintah. Nampaknya pemerintah kuatir jika komisi ini terbentuk ruang-ruang  dan informasi-informasi  yang selama ini tertutup untuk publik akan terbuka dan merugikan kepentingan pemerintah provinsi.

Disisi lain, persoalan ini menjadi beban moral bagi para calon anggota terpilih. Banyak keluhan muncul dari mereka termasuk soal pekerjaan rumah yang terbengkalai karena harus menunggu proses pengangkatan. Selain itu banyak aduan soal keterbatasan akses informasi  yang mereka terima tetapi tidak bisa dijalankan karena belum jelasnya status mereka dalam struktur KI provinsi NTB.   

Kondisi ini secara umum tentu sangat mengganggu dan menghalangi hak konstitusi warga Negara, dimana pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh informasi”. Demikian juga dengan Pasal 4 ayat (1) UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga dapat dikatakan alasan administratif dan alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyegerakan pemenuhan hak warga Negara akan informasi. Atas dasar itu kami menuntuk kepada pemerintah provinsi NTB/Gubernur Provinsi NTB  untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.    Segera mengangkat (melantik) calon anggota KI Provinsi NTB terpilih
2.    Segera menetapkan struktur kelembagaan KI Provinsi NTB
3.    Menepatkan pejabat PPID sebagaimana dan UU No 14 tahun 2008
4.    Membuka Akses Informasi seluas-luasnya bagi masyarakat NTB



Pokja KI Provinsi NTB    
   
       TTD   
Juru bicara








Kelompok kerja keterbukaan informasi public (Pokja KIP) adalah koalisi LSM untuk mendorong  perluasan akses dan pemenuhan hak warga atas informasi. Anggota Koalisi :
DPA NTB, SOMASI, YPKM, LENSA, KPI, LSBH, KOSLATA, SANTAI, MITRA SAMYA, dll

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons