Tuesday, January 24, 2012

Lima Modus KKN Polisi Lalu Lintas

Laporan Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) ada empat modus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kian ganas dimainkan di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada akhir-akhir ini.
Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (24/1/2012).
Pemberantasan KKN di jajaran lalulintas ini sesuai dengan Surat Perintah Kapolri tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana hasil Rapat Pim pinan (Rapim) Polri yang juga dihadiri sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, temuan IPW mencatat lima modus yang kerap dimainkan polisi untuk mengeruk dan berpotensi merugikan negara ratusan miliar. "Ada lima modus KKN di Dirlantas Polda Metro Jaya," ujar Neta.
Pertama, sejumlah pejabat lalulintas di lingkungan Polda Metro Jaya adalah keluarga besar dan menantu jenderal polisi serta orang-orang yang dekat dengan partai politik tertentu.
Kedua, dugaan manipulasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan lewat "tembak KTP".
Untuk sepeda motor yang memperpanjang STNK tanpa KTP dikenai bayaran Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu dan "setor ke dalam" Rp 150 ribu. Mobil dengan harga beli Rp 200 jutaan akan dikenai biaya Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu dan "setor ke dalam" sebesar Rp 250 ribu. Mobil mewah dikenai biaya Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Sementara, jumlah sepeda motor di wilayah Polda Metro Jaya mencapai 7,5 juta dan mobil 4,5 juta unit.
Ketiga, modus nomor polisi cantik atau nomor pilihan satu sampai tiga digit dikenai biaya Rp 5 juta sampai Rp 20 juta, nomor istimewa seperti B-666-XX dan B-999-XX biaya yang dikenakan bisa mencapai Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, dan biaya untuk permintaan nomor polisi pilihan abal-abal antara Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta.
Keempat, modus nomor rahasia dengan kode QR, SGZ, RFS, dan lain-lain. Harga pajak sebulan antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta dan setahun bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Kelima, modus pungutan liar (pungli) pada proses cek fisik kendaraan. Biaya kertas cek fisik Rp 50 ribu dan persetujuan cek fisik  Rp 100 ribu.
"Padahal, semua pungutan itu tidak ada di Undang-undang Lalulintas," tandasnya.
Untuk itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar serius membersihkan pungli dan korupsi di lingkungannya, khususnya polisi lalulintas. Sebab, polisi sudah mendapat renumerasi dan kenaikan anggaran 1.000 persen selama 10 tahun terakhir. Jadi, sangat tidak adil jika polisi lalu lintas masih melakukan pungli kepada masyarakat.
Selain itu, IPW mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mencermati dugaan korupsi dan manipulasi pajak kendaraan bermotor yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar.

Inspektorat Mengungkap Terjadinya Pemotongan BSM di MTS Marakitta’limat

Lotim- Inspektorat Lotim mengungkap kasus pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Mts Marakitta’limat, Tirpas, Tirtanadi kecamatan Labuhan Haji oleh pihak sekolah
Hal ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Kemudian bupati memerintahkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah melakukan audit, didapatkan hasil bahwa benar ada pemotongan BSM dari pihak sekolah.
Menurut Keterangan Kepala sub bagian (Kasubag) dalam wawancaranya dengan wartawan Radar lombok (24/1) mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada pihak sekolah. Dimana tim audit telah di terjunkan kesekolah yang bersangkutan. Adapun menurut Lalu suhaimi Sap selaku salah satu tim Audit mengungkapkan bahwa dalam kasus pemotongan BSM, seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat Tirtanadi bersama wali murid yang mendapatkan BSM, memang itu benar apa adanya.
Dari hasil audit yang sudah dilakukan sejak 4 januari 2012 lalu,menurut keterangan Lalu suhaimi bahwa di sekolah terlapor ditemukan bahwa adanya penyalahgunaan dana BSM yang sudah dipotong oleh pihak sekolah. “sederhananya dalam hal ini, kita sudah membandingkan. Mengapa dibandingkan, apakah pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Setela kami melakukan pemeriksaan ternyata memang benar. Ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkapnya.
Dikatakannya, penggunaan dana BSM ini sudah menyimpang. “Artinya bahwa penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa miskin, tetapi setelah kita melakukan pemeriksaan, dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah,” jelasnya.
Soal nilai riil yang dipotong oleh pihak sekolah, tim audit tidak berani memastikan berapa jumlahnya. “Kalau jumlah yang disalahgunakan, kita masih belum bisa pastikan. Karena kami juga punya kode etik dan prosedur audit. Yang jelas telah terjadi penyimpangan di sekolah tersebut.
Dilanjutkannya juga bahwa, memang pihak sekolah dalam hal ini bertujuan baik. Tapi dinilainya, dalam hal pemotongan BSM yang dilakuaknnya ini tidaklah tepat. “perbuatan ini baik, tetapi sumber dananya tidak sesuai,” nilainya. Lebih lanjut suhaimi menegaskan, setelah ditemukan adanya penyimpangan, maka tim audit akan menindaklanjuti dengan melakukan monitoring terhadap sekolah terlapor. “Hasilnya akan kita serahkan ini ke bapak bupati. Tindak lanjutnya, tergantung bapak bupati” tegasnya.

Sumber Radar Lombok

Komnas HAM Membuka Penerimaan Calon Anggota 2012 - 2017

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGUNDANG WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK MENJADI ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012 - 2017
DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:


  1. Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 35 tahun.
  2. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1.
  3. Berpengalaman sebagai hakim,jaksa, polisi,pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat,aktivis organisasi non-pemerintah, akademisi perguruan tinggi, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.
  4. Berdedikasi dan mempunyai integritas tinggi, profesional, menghayati cita-cita negara hukum yang berintikan keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia.
  5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam masalah hak asasi manusia, dan tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi.
  6. Berpengetahuan dan berpengalaman memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
  7. Apabila terpilih menjadi Anggota Komnas HAM, bersedia untuk tidak merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan, direksi dan karyawan perusahaan, direksi dan karyawan badan usaha milik negara /daerah, pegawai negeri, pengurus partai politik, pengurus organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM atau profesi lainnya seperti dokter, akuntan, advokat, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah atau jabatan lain yang menyita waktu.
Para calon Anggota Komnas HAM wajib menyerahkan :
  1. Profil singkat berupa daftar riwayat hidup tentang pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan HAM, baik sebagai individu ataupun melalui lembaga tertentu ( formulir dapat diunduh  ( disini ) atau diminta di Sekretariat Pansel )
  2. Rekomendasi dari 2 (dua) organisasi atau tokoh masyarakat yang kompeten di bidang hak asasi manusia.
  3. Pas foto terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 4 (empat) lembar.
  5. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 4 (empat) lembar

SELURUH BERKAS HARUS SUDAH DITERIMA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 31 JANUARI 2012. BERKAS DAPAT DIKIRIMKAN MELALUI EMAIL, POS ATAU DIANTAR SENDIRI.

Kirimkan/antar kepada :
Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Contact Person : Johana Nunik Widianti
Telepon : 62-21-3925230 Ext 128 / 137
Faksimili : 62-21-39252236
Email : sekretariat_pansel@komnasham.go.id - sekretariat.pansel@gmail.com
Jl. Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Seleksi mencakup :
  1. Seleksi administrasi.
  2. Penilaian profil.
  3. Masukan masyarakat tentang calon.
  4. Wawancara
  5. Tes kesehatan (fisik dan jiwa) dan psikotes bagi bakal calon anggota Komnas HAM terseleksi

Ketentuan :
  1. Berkas permohonan sebagai calon anggota Komnas HAM yang sudah dikirim ke Panitia Seleksi tidak akan dikembalikan.
  2. Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya apapun.
  3. Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  4. Panitia seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya.
  5. Penentuan calon anggota Komnas HAM oleh Panitia Seleksi dan keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  6. Pengumuman hasil seleksi administrasi hari Senin,13 Februari 2012 melalui email kepada yang bersangkutan, website Komnas HAM dan di kantor Komnas HAM

Panitia Seleksi:
1. Jimly Asshiddiqie
2. Makarim Wibisono
3. Anugrah Pekerti
4. Khofifah Indar Parawansa
5. Ikrar Nusa Bhakti
6. Abdul Mu’ti
7. Ati Nurbaiti

untuk melihat lebih lanjut silakan kunjung website Komnas HAM. dan bagi yang mau menDownload Formulir Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM 2012 - 2017 dapat di klik disini Download Formulir

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons