Monday, January 23, 2012

Sopir "Xenia" Tabrakan Maut di Tugu Tani tidak miliki SIM

Jakarta  - Sopir "Xenia" maut yang menabrak delapan orang pejalan kaki hingga tewas, Afriani Susanti (29), diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Saat mengemudi pengemudi tidak memiliki SIM dan STNK," kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Sudarmanto di Jakarta, Minggu.

Sudarmanto mengatakan penyidik menemukan indikasi Afriani tidak mengantongi SIM dan STNK, berdasarkan penyelidikan sementara.

Dia menyatakan penyidik akan mendalami keterangan Afriani yang mengaku tidak membawa dokumen kendaraan karena sedang diperpanjang.

Polisi juga akan memeriksa kelengkapan surat kendaraan Afriani melalui Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya.

Polisi telah menetapkan Afriani sebagai tersangka dalam kasus tabrakan yang menewaskan delapan orang pejalan kaki di Jalan M. Ridwan, Tugu Tani, Jakarta Pusat tersebut.

Sudarmanto menduga tersangka mengemudikan kendaraan dengan kecepatan hingga mencapai 70 km per jam dalam keadaan hilang konsentrasi dan oleng.

Saat oleng, kendaraan yang kemudikan Afriani menabrak pejalan kaki yang berada di trotoar dan halte, kemudian berhenti setelah memasuki halaman kantor Kementerian Perdagangan.

Afriani dianggap melanggar sejumlah ketentuan hukum, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 soal Lalulintas dan Angkutan Darat Pasal 283 UU tentang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar atau terganggu konsentrasinya.

Lalu pasal 287 ayat 5 tenang pelanggaran aturan batas kecepatan tertinggi atau terendah dalam berkendara.  Terakhir Pasal 310 ayat 1-4 mengenai orang atau kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan mulai dari luka ringan hingga meninggal dunia.  Ancamannya, enam tahun penjara.(*)


Sumber www.antaranews.com


Editor: Jafar M Sidik

PT Vastek Prima Industries pailit

JAKARTA: Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan tekstil PT Vastek Prima Industries dalam status pailit berkaitan tagihan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk yang telah jatuh tempo Rp54.286.331 miliar.

"Majelis hakim memutuskan PT Vastek Prima Industries pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk hakim pengawas dan kurator yang akan membereskan kewajiban pembayaran utang termohon pailit," ungkap majelis hakim diketuai Marsudin Nainggolan dalam putusannya, hari ini.

Majelis hakim dalam putusannya mengatakan putusan pailit terhadap termohon PT Vastek Prima Industries setelah pemohon pailit mengajukan sejumlah bukti surat tagihan yang telah jatuh tempo di muka sidang, "Termohon pailit pun telah mengakui adanya surat tagihan yang telah jatuh tempo tersebut," katanya.

Kurator yang ditunjuk dalam putusan itu, Turman M.Panggabean, mengatakan tengah melakukan verifikasi utang para kreditur termohon pailit.

"Kurator segera akan mengumumkan di surat kabar PT Vastek Prima Industries dalam status pailit, apakah masih ada kreditur lain yang berhak atas noedel pailit perusahaan tersebut, kita masih melakukan verifikasi,"ungkapnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan penghitungan jumlah tagihan yang merupakan kewajiban debitur pailit masih belum final. "Tidak menutup kemungkinan, masih ada tagihan dari perusahaan lain yang mengajukan surat tagihan kepada debitur pailit tersebut setelah dibuat iklan pengumuman putusan pailit di surat kabar," katanya,

Sebelumnya pemohon pailit menguraikan termohon sejak 2004 hingga akhir 2010, berkewajiban membayar utang yang sudah jatuh tempo. Namun terhitung sejak Januari 2011 sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya surat permohonan pailit ini, termohon pailit telah melakukan pembayaran secara mengangsur Rp2.070.875.000, sehingga dengan demikian sisa utang termohon pailit kepada pemohon pailit sebesar Rp54.286.331.780.

Dalam putusannya itu majelis hakim menguraikan termohon pailit berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada pemohon pailit yang tercatat nilainya mencapai Rp56.357.206.780 sebagaimana terungkap dalam Rekapitulasi Hutang Dagang SPT 2010.

Turman menjelaskan putusan pailit majelis hakim itu mewajibkannya untuk mengurus harta benda milik termohon pailit berupa tanah dan bangunan di Jl.Rumah Sakit No.7/Jl.Soekarno Hatta No.817, Mekar Mulya, Rancasari, Bandung. Selain itu juga terdapat sejumlah mesin yang terdapat di lokasi pabrik milik termohon pailit. (tw)

sumber :  www.bisnis.com

Potensi HPK di Kalimantan capai 4,55 juta ha

JAKARTA: Potensi hutan produksi konversi (HPK) di Pulau Kalimantan mencapai 4,564 juta ha atau setara 21,73% dari luas kawasan hutan Kalimantan yang sebesar 38,18 juta.

Potensi ini dihitung dari sisa  alokasi 45% luas hutan Kalimantan yang dijadikan paru-paru dunia.
Alokasi ini tercantum dalam Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Januari.

Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto mengatakan HPK seluas 4,564 juta ha dapat digunakan sebagai lumbung energi pada sektor tambang, minyak dan gas, batubara, dan hasil hutan. Rinciannya, HPK di Kalbar 0,514 juta, Kalteng 2,54 juta, dan Kalsel 1,51 juta. Kalimantan Timur nol ha.

"Total 4,564 juta ha itu bisa untuk palm oil, batu bara, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,7% dan MP3EI [Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia]," tuturnya di Jakarta hari ini.

Adapun, sisa areal hutan produksi di Kalimantan sebesar 22,544 juta ha. Kalbar mempunyai hutan produksi 4,71 juta ha, Kalteng 7,18 juta ha, Kaltim 9,73 juta ha, dan Kalsel 0,924 juta ha.

"Sebenarnya alokasi 45% kawasan hutan Kalimantan berfungsi melindungi kelangsungan hidup Indonesia dan menyimpan stok karbon untuk cegah emisi," ujar Hadi.

Alokasi 45% setara 17,18 juta ha itu mencakup kawasan konservasi 5,5 juta ha dan hutan lindung 6,475 juta ha. Juga meliputi hutan tanaman industri seluas 5,134 juta ha. (tw)


Sumber :  www.bisnis.com

UU KESEHATAN: Petani tembakau ajukan uji materiil ke MK

JAKARTA: Petani tembakau se-Indonesia akan mengajukan uji materil UU No. 36/2009 tentang Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai komoditi mengandung zat aditif.

Kesepakatan uji materil UU Kesehatan Nasional itu dicapai dalam Rembug Tani Nasional di Cirebon, Jawa Barat Sabtu (21/1) kemarin. Ribuan petani tembakau berkumpul untuk membahas nasib pertanian tembakau pascadiberlakukannya UU Kesehatan.

Para petani memberikan kuasa pengajuan uji materil Pasal 113 UU Kesehatan Nasional kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama.  Penunjukan dan penyerahan surat kuasa dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang juga mewakili para petani tembakau kepada Ketua LPBH NU Andi Najmi.

"Ini untuk kemakmuran petani, tidak ada tujuan lain," kata Said dalam siaran pers yang diterima Bisnis, pagi ini (22/1).

Said mengatakan dengan pengajuan gugatan terhadap UU Kesehatan petani diharapkan tidak resah dan takut menanam tembakau. Selama ini, para petani dihantui perasaan was-was saat melakukan menanam tembakau adanya penetapan bahwa bahan baku rokok itu masuk dalam kategori zat aditif.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Imam Pituduh mengatakan pasal 113 UU Kesehatan yang menyebut tembakau komoditi mengandung zat aditif, secara tak langsung menempatkan tembakau sejajar dengan daun ganja yang secara jelas dilarang peredarannya. Kondisi ini secara tak langsung menimbulkan ketakutan di kalangan petani untuk melakukan penanaman.

"Bulan Maret sampai Juni adalah musim tanam, dan adanya aturan itu menjadikan petani takut melakukan tanam. Apa yang kami lakukan ini agar petani tenang, agar petani bisa kembali normal menanam tembakau tanpa perasaan was-was," jelasnya.

Sementara Ketua LPBH NU Andi Najmi menyampaikan, persoalan pertanian di Indonesia memang harus disisir dari regulasi yang merugikan. Pihaknya akan secara maksimal melaksanakan amanah mengajukan gugatan materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai UU Kesehatan ayat tembakau.

"Yang harus dicatat banyak petani, termasuk petani tembakau adalah Nahdliyin. Kami akan maksimalkan amanah ini, mohon doa restunya agar apa yang kami lakukan bisa berhasil," ujar Andi. (faa)

Sumber  :  www.bisnis.com

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2012

Prolegnas 2012

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons