Tuesday, January 31, 2012

PERYATAAN SIKAP KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

PERYATAAN SIKAP

MEMINTA PEMERINTAH PROVINSI NTB
SEGERA TETAPKAN STRUKTUR KI PROVINSI NTB

Telah lebih dari 8 bulan para calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi  NTB menunggu untuk ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Provinsi NTB. Sebagaimana diketahui, Komisi I DPRD NTB telah menetapkan sejumlah nama yang diajukan kepada Gubernur Provinsi NTB untuk ditetapkan dan dilantik. Nama-nama dimaksud adalah Ajeng Roslinda, Agus Marta Haryadi, Andayani, Muharis Asmy dan M.Sauqi. Berdasarkan peringkat dan hasil pit and proper test di Komisi I DPRD NTB adalah nama-nama yang layak menempati struktur pimpinan KI Provinsi NTB. 

Namun kenyataannya sampai dengan hari ini, tidak ada proses pelantikan dan penetapan struktur KI. Seharusnya paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan di DPRD selesai, pelantikan dan penetapkan strukturnya sudah dapat ditetapkan. Pemerintah Daerah sendiri beralasan bahwa SK/Pergub terkait dengan nama calon terpilih sudah di meja gubernur tinggal ditandatangan. Belum ditandatanganinya SK ini dikarenakan adanya salah seorang calon anggota KI terpilih masih berstatus PNS. Pemerintah beralasan bahwa  ada aturan  mengenai syarat pengangkatan anggota KI yang harus ditaati dimana klausul pada pasal  30 ayat (1) huruf f  menyebutkan bahwa setiap calon anggota KI “bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi”.

Menilik pasal ini, sebenarnya jika ada salah seorang calon anggota KI yang diangkat masih berstatus sebagai anggota/pejabat disuatu badan public tidak harus berhenti, karena klausulnya hanya menyebutkan melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan public. Ini berarti bahwa klausul ini tidak otomatis meminta orang untuk berhenti dari keanggotaannya (termasuk dalam statusnya sebagai PNS). Lagi pula soal ini semestinya tidak jadi hambatan karena Komisi Informasi Pusat sendiri tidak mempermasalahkan pasal ini. Bahkan banyak diantara pejabat KI di berbagai daerah juga masih berstatus PNS(Dosen), toh mereka tetap bisa diangkat sebagai Anggota KI.

Dalam kasus NTB agak berbeda dan sedikit kaku. Memang dalam komposisi calon anggota KI ada 1 orang anggota yang masih berstatus PNS. Soal ini kemudian menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi/Gubernur Provinsi NTB untuk tidak buru-buru melantik. Ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa jika Komposisi ini tetap dilantik maka status PNS ini akan dipermasalahkan di kemudian hari. Karena itu menurut pemda perlu fatwa dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar  status PNS dalam komposisi KI tidak dipermasalahkan pihak tertentu di kemudian hari. Jika demikian kondisinya kenapa hanya untuk sebuah fatwa demikian lama prosesnya di BKN.  Kondisi ini membuat status para calon anggota KI terpilih menjadi terkatung-katung dan menanggung beban moral yang sangat besar.

Sesunggunya jika ada kemauan pemda bisa bergerak cepat dengan menjemput fatwa BKN. Jika pemerintah bersikap pasif (menunggu) kami khawatir  ada persoalan lain dibalik kasus ini berupa upaya sistimatis untuk menghambat proses keterbukaan informasi di NTB. Harus diakui banyak orang punya kepentingan termasuk pemerintah. Nampaknya ada kekhawatiran dari pemerintah jika KI dibentuk akan membebani anggaran dan keberadaannya dikhawatirkan menggerogoti borok yang selama ini ditutupi pemerintah. Nampaknya pemerintah kuatir jika komisi ini terbentuk ruang-ruang  dan informasi-informasi  yang selama ini tertutup untuk publik akan terbuka dan merugikan kepentingan pemerintah provinsi.

Disisi lain, persoalan ini menjadi beban moral bagi para calon anggota terpilih. Banyak keluhan muncul dari mereka termasuk soal pekerjaan rumah yang terbengkalai karena harus menunggu proses pengangkatan. Selain itu banyak aduan soal keterbatasan akses informasi  yang mereka terima tetapi tidak bisa dijalankan karena belum jelasnya status mereka dalam struktur KI provinsi NTB.   

Kondisi ini secara umum tentu sangat mengganggu dan menghalangi hak konstitusi warga Negara, dimana pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh informasi”. Demikian juga dengan Pasal 4 ayat (1) UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga dapat dikatakan alasan administratif dan alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyegerakan pemenuhan hak warga Negara akan informasi. Atas dasar itu kami menuntuk kepada pemerintah provinsi NTB/Gubernur Provinsi NTB  untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.    Segera mengangkat (melantik) calon anggota KI Provinsi NTB terpilih
2.    Segera menetapkan struktur kelembagaan KI Provinsi NTB
3.    Menepatkan pejabat PPID sebagaimana dan UU No 14 tahun 2008
4.    Membuka Akses Informasi seluas-luasnya bagi masyarakat NTB



Pokja KI Provinsi NTB    
   
       TTD   
Juru bicara








Kelompok kerja keterbukaan informasi public (Pokja KIP) adalah koalisi LSM untuk mendorong  perluasan akses dan pemenuhan hak warga atas informasi. Anggota Koalisi :
DPA NTB, SOMASI, YPKM, LENSA, KPI, LSBH, KOSLATA, SANTAI, MITRA SAMYA, dll

Friday, January 27, 2012

Bupati Bima akhirnya mengeluarkan keputusan penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)

4428828_jy.jpg Bima (NTB)- Bupati Bima Ferry Zulkarnain akhirnya mengeluarkan keputusan penghentian secara tetap kegiatan usaha pertambangan eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape dan Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Keputusan itu ditandatangani Sabtu 28 Januari 2012 dini hari lewat pukul 2 waktu setempat.

Keputusan Nomor : 188.45/64/004/2012 itu diambil setelah sekitar hampir lima jam dibicarakan di pendopo kediaman Bupati Bima Ferry Zulkarnain mulai pukul 21.00. Hadir Wakil Bupati Syafruddin, Sekretaris Daerah Masykur, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Ilham Sabil dan bersama tiga orang Asisten Sekda Asisten I Abdul Wahab, Asisten II M Taufiq HAK dan Asisten III Makruf.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima Ilham Sabil kepada Tempo melalui telepon pagi ini mengatakan pencabutan izin tambang karena masyarakat yang tidak menghendaki. ‘’Ini pencabutan izin tetap mulai hari ini. Karena kerusuhan yang dilakukan masyarakat,’’ ujarnya.

Kepala Sub Bagian Pemberitaan Humas Pemerintah Kabupaten Bima Yan Suryadin yang berada di lokasi pertemuan hingga dini hari tadi menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ‘’Udara sangat dingin dini hari tadi,’’ kata Yan kepada Tempo.

Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan setelah Bupati Bima menerima rekomendasi dari Kementerian ESDM tentang izin tambang tersebut. ‘’Sewaktu menerima surat itu sorenya, Bupati bilang nanti malam akan rapat,’’ ucap Yan mengutip kata-kata Bupati.

Selesai penandatanganan, Ferry Zulkarnain masih menerima permintaan wawancara wartawan yang menunggunya, tanpa perasaan tegang. Pesannya, agar dilakukan penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku perusakan dan pembakaran kompleks kantor Bupati yang terjadi Kamis 26 Januari 2012 siang.

Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang terlibat dalam Front Rakyat Anti Tambang Delian Lubis menegaskan bahwa masyarakat menyambut gembira keputusan pencabutan izin tambang tersebut. Rencananya warga akan mengembalikan 53 orang yang dikeluarkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Raba Bima diantar oleh dua kali lipat jumlahnya dibanding sewaktu aksi Kamis lalu. ‘’Pagi ini warga akan mengantar kembali orang-orang yang dikeluarkan kemarin,’’ katanya.

Namun, sesuai dengan keputusan FRAT dengan warga di sana, adalah pertama sebelum SK 188 dicabut, warga tiga kecamatan tidak mengizinkan orang luar masuk apalagi aparat keamanan. Kedua, jika 53 orang warga yang dibebaskan massa kemarin diminta kembali, maka warga akan mengantar dengan dua kali lipat kekuatan massa saat aksi kemarin kembali ke Rutan. Ketiga, akan mengajukan surat SP3, deponering serta penghapusan DPO sebagai syarat rekonsiliasi persoalan Bima.

General Manajer PT SMN Sucipto Maridjan yang diminta tanggapannya oleh Tempo mengatakan keprihatinannya. ‘’Terus terang sangat prihatin dan kecewa adanya perusakan dan pembakaran,’’ ujarnya. Menurutnya, tidak semestinya terjadi. Ia memahami keputusan dicabutnya izin eksplorasi tambang itu.

Di sana, sudah tidak ada lagi pekerja karena sudah diamankan terlebih dahulu. ‘’Sudah tidak melakukan kegiatan apa pun,’’ katanya. Ia menolak berkomentar mengenai hilangnya peluang bisnis tambang tersebut.

Sumber : tempo.co

Tuesday, January 24, 2012

Lima Modus KKN Polisi Lalu Lintas

Laporan Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) ada empat modus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kian ganas dimainkan di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pada akhir-akhir ini.
Demikian disampaikan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (24/1/2012).
Pemberantasan KKN di jajaran lalulintas ini sesuai dengan Surat Perintah Kapolri tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana hasil Rapat Pim pinan (Rapim) Polri yang juga dihadiri sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, temuan IPW mencatat lima modus yang kerap dimainkan polisi untuk mengeruk dan berpotensi merugikan negara ratusan miliar. "Ada lima modus KKN di Dirlantas Polda Metro Jaya," ujar Neta.
Pertama, sejumlah pejabat lalulintas di lingkungan Polda Metro Jaya adalah keluarga besar dan menantu jenderal polisi serta orang-orang yang dekat dengan partai politik tertentu.
Kedua, dugaan manipulasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan lewat "tembak KTP".
Untuk sepeda motor yang memperpanjang STNK tanpa KTP dikenai bayaran Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu dan "setor ke dalam" Rp 150 ribu. Mobil dengan harga beli Rp 200 jutaan akan dikenai biaya Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu dan "setor ke dalam" sebesar Rp 250 ribu. Mobil mewah dikenai biaya Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Sementara, jumlah sepeda motor di wilayah Polda Metro Jaya mencapai 7,5 juta dan mobil 4,5 juta unit.
Ketiga, modus nomor polisi cantik atau nomor pilihan satu sampai tiga digit dikenai biaya Rp 5 juta sampai Rp 20 juta, nomor istimewa seperti B-666-XX dan B-999-XX biaya yang dikenakan bisa mencapai Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, dan biaya untuk permintaan nomor polisi pilihan abal-abal antara Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta.
Keempat, modus nomor rahasia dengan kode QR, SGZ, RFS, dan lain-lain. Harga pajak sebulan antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta dan setahun bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Kelima, modus pungutan liar (pungli) pada proses cek fisik kendaraan. Biaya kertas cek fisik Rp 50 ribu dan persetujuan cek fisik  Rp 100 ribu.
"Padahal, semua pungutan itu tidak ada di Undang-undang Lalulintas," tandasnya.
Untuk itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo agar serius membersihkan pungli dan korupsi di lingkungannya, khususnya polisi lalulintas. Sebab, polisi sudah mendapat renumerasi dan kenaikan anggaran 1.000 persen selama 10 tahun terakhir. Jadi, sangat tidak adil jika polisi lalu lintas masih melakukan pungli kepada masyarakat.
Selain itu, IPW mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mencermati dugaan korupsi dan manipulasi pajak kendaraan bermotor yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar.

Inspektorat Mengungkap Terjadinya Pemotongan BSM di MTS Marakitta’limat

Lotim- Inspektorat Lotim mengungkap kasus pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Mts Marakitta’limat, Tirpas, Tirtanadi kecamatan Labuhan Haji oleh pihak sekolah
Hal ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Kemudian bupati memerintahkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah melakukan audit, didapatkan hasil bahwa benar ada pemotongan BSM dari pihak sekolah.
Menurut Keterangan Kepala sub bagian (Kasubag) dalam wawancaranya dengan wartawan Radar lombok (24/1) mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada pihak sekolah. Dimana tim audit telah di terjunkan kesekolah yang bersangkutan. Adapun menurut Lalu suhaimi Sap selaku salah satu tim Audit mengungkapkan bahwa dalam kasus pemotongan BSM, seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat Tirtanadi bersama wali murid yang mendapatkan BSM, memang itu benar apa adanya.
Dari hasil audit yang sudah dilakukan sejak 4 januari 2012 lalu,menurut keterangan Lalu suhaimi bahwa di sekolah terlapor ditemukan bahwa adanya penyalahgunaan dana BSM yang sudah dipotong oleh pihak sekolah. “sederhananya dalam hal ini, kita sudah membandingkan. Mengapa dibandingkan, apakah pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Setela kami melakukan pemeriksaan ternyata memang benar. Ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkapnya.
Dikatakannya, penggunaan dana BSM ini sudah menyimpang. “Artinya bahwa penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa miskin, tetapi setelah kita melakukan pemeriksaan, dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sekolah,” jelasnya.
Soal nilai riil yang dipotong oleh pihak sekolah, tim audit tidak berani memastikan berapa jumlahnya. “Kalau jumlah yang disalahgunakan, kita masih belum bisa pastikan. Karena kami juga punya kode etik dan prosedur audit. Yang jelas telah terjadi penyimpangan di sekolah tersebut.
Dilanjutkannya juga bahwa, memang pihak sekolah dalam hal ini bertujuan baik. Tapi dinilainya, dalam hal pemotongan BSM yang dilakuaknnya ini tidaklah tepat. “perbuatan ini baik, tetapi sumber dananya tidak sesuai,” nilainya. Lebih lanjut suhaimi menegaskan, setelah ditemukan adanya penyimpangan, maka tim audit akan menindaklanjuti dengan melakukan monitoring terhadap sekolah terlapor. “Hasilnya akan kita serahkan ini ke bapak bupati. Tindak lanjutnya, tergantung bapak bupati” tegasnya.

Sumber Radar Lombok

Komnas HAM Membuka Penerimaan Calon Anggota 2012 - 2017

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MENGUNDANG WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK MENJADI ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012 - 2017
DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:


  1. Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 35 tahun.
  2. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1.
  3. Berpengalaman sebagai hakim,jaksa, polisi,pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat,aktivis organisasi non-pemerintah, akademisi perguruan tinggi, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.
  4. Berdedikasi dan mempunyai integritas tinggi, profesional, menghayati cita-cita negara hukum yang berintikan keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia.
  5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam masalah hak asasi manusia, dan tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi.
  6. Berpengetahuan dan berpengalaman memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
  7. Apabila terpilih menjadi Anggota Komnas HAM, bersedia untuk tidak merangkap menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan, direksi dan karyawan perusahaan, direksi dan karyawan badan usaha milik negara /daerah, pegawai negeri, pengurus partai politik, pengurus organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM atau profesi lainnya seperti dokter, akuntan, advokat, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah atau jabatan lain yang menyita waktu.
Para calon Anggota Komnas HAM wajib menyerahkan :
  1. Profil singkat berupa daftar riwayat hidup tentang pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan HAM, baik sebagai individu ataupun melalui lembaga tertentu ( formulir dapat diunduh  ( disini ) atau diminta di Sekretariat Pansel )
  2. Rekomendasi dari 2 (dua) organisasi atau tokoh masyarakat yang kompeten di bidang hak asasi manusia.
  3. Pas foto terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 4 (empat) lembar.
  5. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 4 (empat) lembar

SELURUH BERKAS HARUS SUDAH DITERIMA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 31 JANUARI 2012. BERKAS DAPAT DIKIRIMKAN MELALUI EMAIL, POS ATAU DIANTAR SENDIRI.

Kirimkan/antar kepada :
Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Contact Person : Johana Nunik Widianti
Telepon : 62-21-3925230 Ext 128 / 137
Faksimili : 62-21-39252236
Email : sekretariat_pansel@komnasham.go.id - sekretariat.pansel@gmail.com
Jl. Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Seleksi mencakup :
  1. Seleksi administrasi.
  2. Penilaian profil.
  3. Masukan masyarakat tentang calon.
  4. Wawancara
  5. Tes kesehatan (fisik dan jiwa) dan psikotes bagi bakal calon anggota Komnas HAM terseleksi

Ketentuan :
  1. Berkas permohonan sebagai calon anggota Komnas HAM yang sudah dikirim ke Panitia Seleksi tidak akan dikembalikan.
  2. Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya apapun.
  3. Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  4. Panitia seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya.
  5. Penentuan calon anggota Komnas HAM oleh Panitia Seleksi dan keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  6. Pengumuman hasil seleksi administrasi hari Senin,13 Februari 2012 melalui email kepada yang bersangkutan, website Komnas HAM dan di kantor Komnas HAM

Panitia Seleksi:
1. Jimly Asshiddiqie
2. Makarim Wibisono
3. Anugrah Pekerti
4. Khofifah Indar Parawansa
5. Ikrar Nusa Bhakti
6. Abdul Mu’ti
7. Ati Nurbaiti

untuk melihat lebih lanjut silakan kunjung website Komnas HAM. dan bagi yang mau menDownload Formulir Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM 2012 - 2017 dapat di klik disini Download Formulir

Monday, January 23, 2012

Sopir "Xenia" Tabrakan Maut di Tugu Tani tidak miliki SIM

Jakarta  - Sopir "Xenia" maut yang menabrak delapan orang pejalan kaki hingga tewas, Afriani Susanti (29), diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Saat mengemudi pengemudi tidak memiliki SIM dan STNK," kata Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Sudarmanto di Jakarta, Minggu.

Sudarmanto mengatakan penyidik menemukan indikasi Afriani tidak mengantongi SIM dan STNK, berdasarkan penyelidikan sementara.

Dia menyatakan penyidik akan mendalami keterangan Afriani yang mengaku tidak membawa dokumen kendaraan karena sedang diperpanjang.

Polisi juga akan memeriksa kelengkapan surat kendaraan Afriani melalui Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Metro Jaya.

Polisi telah menetapkan Afriani sebagai tersangka dalam kasus tabrakan yang menewaskan delapan orang pejalan kaki di Jalan M. Ridwan, Tugu Tani, Jakarta Pusat tersebut.

Sudarmanto menduga tersangka mengemudikan kendaraan dengan kecepatan hingga mencapai 70 km per jam dalam keadaan hilang konsentrasi dan oleng.

Saat oleng, kendaraan yang kemudikan Afriani menabrak pejalan kaki yang berada di trotoar dan halte, kemudian berhenti setelah memasuki halaman kantor Kementerian Perdagangan.

Afriani dianggap melanggar sejumlah ketentuan hukum, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 soal Lalulintas dan Angkutan Darat Pasal 283 UU tentang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar atau terganggu konsentrasinya.

Lalu pasal 287 ayat 5 tenang pelanggaran aturan batas kecepatan tertinggi atau terendah dalam berkendara.  Terakhir Pasal 310 ayat 1-4 mengenai orang atau kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan mulai dari luka ringan hingga meninggal dunia.  Ancamannya, enam tahun penjara.(*)


Sumber www.antaranews.com


Editor: Jafar M Sidik

PT Vastek Prima Industries pailit

JAKARTA: Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan tekstil PT Vastek Prima Industries dalam status pailit berkaitan tagihan PT Tifico Fiber Indonesia Tbk yang telah jatuh tempo Rp54.286.331 miliar.

"Majelis hakim memutuskan PT Vastek Prima Industries pailit dengan segala akibat hukumnya dan menunjuk hakim pengawas dan kurator yang akan membereskan kewajiban pembayaran utang termohon pailit," ungkap majelis hakim diketuai Marsudin Nainggolan dalam putusannya, hari ini.

Majelis hakim dalam putusannya mengatakan putusan pailit terhadap termohon PT Vastek Prima Industries setelah pemohon pailit mengajukan sejumlah bukti surat tagihan yang telah jatuh tempo di muka sidang, "Termohon pailit pun telah mengakui adanya surat tagihan yang telah jatuh tempo tersebut," katanya.

Kurator yang ditunjuk dalam putusan itu, Turman M.Panggabean, mengatakan tengah melakukan verifikasi utang para kreditur termohon pailit.

"Kurator segera akan mengumumkan di surat kabar PT Vastek Prima Industries dalam status pailit, apakah masih ada kreditur lain yang berhak atas noedel pailit perusahaan tersebut, kita masih melakukan verifikasi,"ungkapnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan penghitungan jumlah tagihan yang merupakan kewajiban debitur pailit masih belum final. "Tidak menutup kemungkinan, masih ada tagihan dari perusahaan lain yang mengajukan surat tagihan kepada debitur pailit tersebut setelah dibuat iklan pengumuman putusan pailit di surat kabar," katanya,

Sebelumnya pemohon pailit menguraikan termohon sejak 2004 hingga akhir 2010, berkewajiban membayar utang yang sudah jatuh tempo. Namun terhitung sejak Januari 2011 sampai dengan saat dibuat dan ditandatanganinya surat permohonan pailit ini, termohon pailit telah melakukan pembayaran secara mengangsur Rp2.070.875.000, sehingga dengan demikian sisa utang termohon pailit kepada pemohon pailit sebesar Rp54.286.331.780.

Dalam putusannya itu majelis hakim menguraikan termohon pailit berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada pemohon pailit yang tercatat nilainya mencapai Rp56.357.206.780 sebagaimana terungkap dalam Rekapitulasi Hutang Dagang SPT 2010.

Turman menjelaskan putusan pailit majelis hakim itu mewajibkannya untuk mengurus harta benda milik termohon pailit berupa tanah dan bangunan di Jl.Rumah Sakit No.7/Jl.Soekarno Hatta No.817, Mekar Mulya, Rancasari, Bandung. Selain itu juga terdapat sejumlah mesin yang terdapat di lokasi pabrik milik termohon pailit. (tw)

sumber :  www.bisnis.com

Potensi HPK di Kalimantan capai 4,55 juta ha

JAKARTA: Potensi hutan produksi konversi (HPK) di Pulau Kalimantan mencapai 4,564 juta ha atau setara 21,73% dari luas kawasan hutan Kalimantan yang sebesar 38,18 juta.

Potensi ini dihitung dari sisa  alokasi 45% luas hutan Kalimantan yang dijadikan paru-paru dunia.
Alokasi ini tercantum dalam Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Januari.

Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto mengatakan HPK seluas 4,564 juta ha dapat digunakan sebagai lumbung energi pada sektor tambang, minyak dan gas, batubara, dan hasil hutan. Rinciannya, HPK di Kalbar 0,514 juta, Kalteng 2,54 juta, dan Kalsel 1,51 juta. Kalimantan Timur nol ha.

"Total 4,564 juta ha itu bisa untuk palm oil, batu bara, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,7% dan MP3EI [Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia]," tuturnya di Jakarta hari ini.

Adapun, sisa areal hutan produksi di Kalimantan sebesar 22,544 juta ha. Kalbar mempunyai hutan produksi 4,71 juta ha, Kalteng 7,18 juta ha, Kaltim 9,73 juta ha, dan Kalsel 0,924 juta ha.

"Sebenarnya alokasi 45% kawasan hutan Kalimantan berfungsi melindungi kelangsungan hidup Indonesia dan menyimpan stok karbon untuk cegah emisi," ujar Hadi.

Alokasi 45% setara 17,18 juta ha itu mencakup kawasan konservasi 5,5 juta ha dan hutan lindung 6,475 juta ha. Juga meliputi hutan tanaman industri seluas 5,134 juta ha. (tw)


Sumber :  www.bisnis.com

UU KESEHATAN: Petani tembakau ajukan uji materiil ke MK

JAKARTA: Petani tembakau se-Indonesia akan mengajukan uji materil UU No. 36/2009 tentang Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai komoditi mengandung zat aditif.

Kesepakatan uji materil UU Kesehatan Nasional itu dicapai dalam Rembug Tani Nasional di Cirebon, Jawa Barat Sabtu (21/1) kemarin. Ribuan petani tembakau berkumpul untuk membahas nasib pertanian tembakau pascadiberlakukannya UU Kesehatan.

Para petani memberikan kuasa pengajuan uji materil Pasal 113 UU Kesehatan Nasional kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama.  Penunjukan dan penyerahan surat kuasa dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang juga mewakili para petani tembakau kepada Ketua LPBH NU Andi Najmi.

"Ini untuk kemakmuran petani, tidak ada tujuan lain," kata Said dalam siaran pers yang diterima Bisnis, pagi ini (22/1).

Said mengatakan dengan pengajuan gugatan terhadap UU Kesehatan petani diharapkan tidak resah dan takut menanam tembakau. Selama ini, para petani dihantui perasaan was-was saat melakukan menanam tembakau adanya penetapan bahwa bahan baku rokok itu masuk dalam kategori zat aditif.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Imam Pituduh mengatakan pasal 113 UU Kesehatan yang menyebut tembakau komoditi mengandung zat aditif, secara tak langsung menempatkan tembakau sejajar dengan daun ganja yang secara jelas dilarang peredarannya. Kondisi ini secara tak langsung menimbulkan ketakutan di kalangan petani untuk melakukan penanaman.

"Bulan Maret sampai Juni adalah musim tanam, dan adanya aturan itu menjadikan petani takut melakukan tanam. Apa yang kami lakukan ini agar petani tenang, agar petani bisa kembali normal menanam tembakau tanpa perasaan was-was," jelasnya.

Sementara Ketua LPBH NU Andi Najmi menyampaikan, persoalan pertanian di Indonesia memang harus disisir dari regulasi yang merugikan. Pihaknya akan secara maksimal melaksanakan amanah mengajukan gugatan materi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai UU Kesehatan ayat tembakau.

"Yang harus dicatat banyak petani, termasuk petani tembakau adalah Nahdliyin. Kami akan maksimalkan amanah ini, mohon doa restunya agar apa yang kami lakukan bisa berhasil," ujar Andi. (faa)

Sumber  :  www.bisnis.com

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2012

Prolegnas 2012

Thursday, January 5, 2012

Komjak Pertanyakan Putusan Pengadilan Terhadap AAL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Kota Palu memusnahkan sandal bermerk Ando, usai putusan majelis hakim terhadap AAL, yang divonis bersalah mencuri sandal. Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Komjak), Kaspudin Nor, menganggap pemusnahan itu janggal.
"Itu barang siapa yang diajukan ke persidangan, ini perlu diperiksa, Menurut kami (Komjak) ada kejanggalan mestinya diperiksa," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (5/1/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, AAL dilaporkan oleh Briptu Rusdi karena mencuri sebuah sandal bermerek Eiger. AAL membantah mencuri sandal merek Eiger, namun ia mengaku menemukan dan mengambil sandal jepit bermerek Ando. Perkara pun berubah, AAL tetap disidangkan tetapi dengan barang bukti berbeda yakni sandal merek Ando yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Briptu Rusdi. AAL pun akhirnya divonis bersalah.
"Saya sebagai anggota komisi meminta kenapa ada barang bukti yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh korban kenapa bisa seperti itu," tambahnya.
Menurutnya hal itu bisa disebut sebagai "Eror in objecto," bahkan menurutnya patut dipertanyakan apakah AAL memang melakukan tindak pencurian. "Kejanggalan ini harus diluruskan, supaya masyarakat tahu," tuturnya.
Sidang vonis yang dipimpin Hakim Romel Tambubolan, tidak menjatuhkan hukuman kurungan penjara melainkan dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan pembinaan. Atas hal itu, Kaspudin juga mengaku curiga.
"Putusan hakim menyatakan terbukti, artinya putusan karena dikembalikan lagi kepada orantua, jangan-jangan tidak tebukti," jelasnya.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons