Thursday, November 17, 2011

Operasi Tertib Gili Gatarin Di Pertanyakan Warga...

Mataram; Kisruh lahan antara warga Gili Trawangan dan PT Wahanawisata Alam Hayati (PT WAH) masi terus berlangsung. Masalah ini juga terus memunculkan persoalan-persoalan baru.
Terkait masalah tersebut, kemarin warga Gili Trawangan bersama tim kuasa hukumnya beserta sejumlah perwakilan ormas dan akademisi mendatangi Kantor DPRD NTB untuk melakukan dengar pendapat. Dimana adanya Operasi Tertib Gili Gatarin 2011 yang digelar Polada NTB bersama TNI dan Pemda menjadi salah satu fokus topik pembahasan. Khususnya mengenai sumber dana kegiatan operasi ini. Apakah kegiatan ini didanai dari APBD NTB, atau dari internal kepolisian, dan atau dari pihak pengusaha, khususnya PT WAH.
Dewan juga diminta memberikan perlindungan hukum kepada kepada masyarakat Gili Trawangan yang mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dari aparat keamanan. DPRD sebagai lembaga representasi rakyat semestinya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Tertib Gili Gatarin 2011 ini. Apalagi operasi ini juga dilakukan atas persetujuan Pemrov NTB.
“DPRD NTB Seabagai Lembaga perwakilan rakyat, semestinya melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di Gili Trawangan. Dewan juga berwenang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Gatarin ini, Kata Akademisi Unram Dr Widodo Dwi Putro saat mendamping warga hering di gedung dewan, Kemarin. Dikatakan, warga Trawangan tidak melakukan perusakan terhadap pembangunan pagar yang dilakukan PT WAH. Tapi warga bergotong royong mengembalikan kondisi lahan ke keondisi semula. Sebab dengan adanya pagar yang dibangun PT WAH telah merusak rumah warga yang selama ini telah mendiami tanah tersebut dari dulu.
Keberadaan aparat keamanan di Gili Trawangan ini, patut dipertanyakan. Apalagi dengan adanya dana yang diterima petugas yang bertugas. Sehingga dalam posisi seperti ini, polisi tidak lagi berdiri sebagai pihak yang idependen, tetapi jelas-jelas berpihak pada perusahaan. Apalagi dalam Operasi tersebut tidak hanya Pihak kepolisian saja yang turun, melainkan dari POL PP dan Infantri dari Koramil juga turun. Dan anehnya Aparat keamanan menggunakan fasilitas dari PT WAH,” bebernya.
Hal ini juga dipertegas oleh Wahidjan, SH., selaku Salah satu Tim Kuasa Hukum masyarakat Gili Tarawangan. “ awalnya operasi ini di lakukan dengan angenda untuk mengamani persoalan-persoalan Miras, Narkoba, dan KTP, namun kok belakangan operasi ini malah lebih condong dalam penanganan persoalan sengketa Agraria yang mana Masyarakat yang lebih di Kriminalisasikan serta lebih condong memposisikan untuk mengamani kegiatan-kegiatan Perusahaan PT WAH”. Dana banyak sekali informasi-informasi yang kami terima di bawah. Makanya kami datang ke DPR ini untuk mempertanyakan hal tersebut, tambah Rahmanuddin, anggota tim kuasa hukum lainnya.
Ketua Organisasi Masyarakat Gili Indah bersatu (OMGIB) Ismail memaparkan, kehadiran aparat keamanan dengan persenjataan yang lengkap di Gili bukannya malah membuat aman, malah bikin suasana warga resah, begitu juga dengan wisatawan yang datang ke gili ketiga melihat para pasukan Kepolisian dan Infantri dengan persenjataan yang lengakap tiba di Gili Trawangan. ..( Hemmm Perti Mau perang saja ni....). Mana kini, atas reaksi warga terhadap kegiatan PT WAH yang membangun tembok pembatas di tanah tempat mereka tinggal selama ini, justru di jadikan tersangka. Sehingga wargalah yang dijadikan dalam posisi bersalah.
Dalam hering tersebut, warga diterima sejumlah anggota Komisi 1 DPRD NTB. Diantaranya Intihan, H Supardi I Made Slamet, dan Nurdin Ranggabrani. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Komisi 1 menjelaskan tidak ada APBD NTB yang dialokasikan khusus untuk mengelar Operasi Tertib Gili Gatarin 2011 ini. Informasi-informasi yang disampaikan warga dan tim kuasa hukum akan dicatat dan dilakukan verivikasi kebenarannya. Sedangkan mengenai penetapan tersangka kepada warga, Kimisi 1 akan mengundang Polda NTB untuk memberikan penjelasan serta kita akan memangil juga perwakilan dari Pemerintah agar kita dapat mengupayakan mencari solusi terbaik dan tentunya tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani mengaku turut bersimpati atas persoalan yang menimpa warga Gili Trawanga, dan beliau juga menyatakan dukungan terhadap apa yang diperjuangkan masyarakat. Sebab bagi beliau, PPP berpatok pada apa yang diamanatkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat Ground breaking kawasana Mandalika Resort terkait pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Dengan kata lain, masyarakat disekitarnya juga mesti diperhatikan. Jangan sampai pengelolaan suatu pariwisata malah membuat masyrakat disekitarnya tersingkirkan.




Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons