Monday, October 17, 2011

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bagi kepentingan khalayak banyak, untuk menetapkan WP. Pasal 14 UU Minerba mengatur bahwa penetapan WP akan dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah pusat dan daerah wajib untuk terus mengadakan penginventarisasian, penyelidikan, penelitian serta eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Penetapan WUP
Selanjutnya dalam Pasal 16 UU Minerba diatur bahwa satu WUP terdiri dari 1 atau beberapa Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa WIUP, yakni:
a.         letak geografis;
b.         kaidah konservasi;
c.         daya dukung lindungan lingkungan;
d.         optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
e.         tingkat kepadatan penduduk.

Tata Cara Perolehan WIUP Mineral Logam dan Batubara
Dalam Pasal 8 (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. Setiap pemohon, mencakup badan usaha, koperasi dan perseorangan; hanya akan diberikan satu WIUP. Namun jika pemohon merupakan badan usaha yang telah go public, maka badan usaha tersebut dapat diberikan lebih dari satu WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota akan mengumumkan pelelangan secara terbuka dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum pelelangan.
Pasal 13 PP 23/2010 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang untuk mengikuti lelang. Peserta lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Persyaratan administratif mencakup antara lain:
  1. pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
  2. pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing; dan
  3. nomor pokok wajib pajak.
Persyaratan teknis meliputi:
  1. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
  2. dimilikinya paling sedikit 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun; dan
  3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.
Persyaratan finansial meliputi:
  1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
  2. penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
  3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Wilayah Pertambangan Rakyat



Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni:
  1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
  5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Tata Cara Perolehan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  1. persyaratan administratif;
  2. persyaratan teknis; dan
  3. persyaratan finansial.
Persyaratan administratif untuk:
  1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  2. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  3. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
  1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
  3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Jaminan dari pemerintah ini hanya akan berlaku dalam hal pemegang IUP Eksplorasi memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam IUP Eksplorasi. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseoranga
n atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
Jangka Waktu IUP Operasi Produksi
Dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 10 tahun, untuk pertambangan mineral logam. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan untuk jangka waktu IUP selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 5 tahun. Untuk pertambangan batuan, diberikan jangka waktu paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun untuk pertambangan batubara.

Pemberian IUP Operasi Produksi
Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menyatakan bahwa dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
  1. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan atau
  3. IUP Operasi Produksi.
IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diberikan oleh:
1. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
2. Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
3. Bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam (b) diberikan oleh:
  1. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
  2. Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
  3. Bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi


IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Permohonan IUP Setelah Perolehan WIUP
Dalam Pasal 30 PP 23/2010, diatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik Pemerintah. WIUP lalu akan ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. Gubernur akan menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang dimohonkan, kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Pemohon yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada yang berwenang, paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pemohon dianggap gugur dan uang pencadangan akan menjadi milik Negara dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi



IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi
Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
  1. Administratif;
  2. Teknis;
  3. Lingkungan; dan
  4. Finansial
A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:
     a.   Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil badan usaha;
  3.  akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:
     a.   Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan pengurus; dan
  3.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil koperasi;
  3.  akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan pengurus; dan
  6.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:
     a.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan; dan
  2.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  kartu tanda penduduk;
  3.  nomor pokok wajib pajak; dan
  4.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
     a.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  3.  surat keterangan
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil perusahaan;
  3.  akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6.  surat keterangan domisili.
 B.     Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1.  peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  2.  laporan lengkap eksplorasi;
  3.  laporan studi kelayakan;
  4.  rencana reklamasi dan pascatambang;
  5.  rencana kerja dan anggaran biaya;
  6.  rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  7.  tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C.      Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
  1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.      Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1.  laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2.  bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3.  bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi



IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi
Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan:
  1. Administratif;
  2. Teknis;
  3. Lingkungan; dan
  4. Finansial
A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:
      a.    Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. Surat permohonan;
  2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3. Surat keterangan domisili.   
     b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:

  1. Surat permohonan;
  2. Profil badan usaha;
  3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Nomor pokok wajib pajak;
  5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6. Surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:
     a.  Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. surat permohonan;
  2. susunan pengurus; dan
  3. surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
  1. surat permohonan;
  2. profil koperasi;
  3. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan pengurus; dan
  6. surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:
    a.   Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

  1. surat permohonan; dan
  2. surat keterangan domisili.
    b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
  1. surat permohonan;
  2. kartu tanda penduduk;
  3. nomor pokok wajib pajak; dan
  4. surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
     a.   Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. surat permohonan;
  2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  3. surat keterangan
     b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:
  1. surat permohonan;
  2. profil perusahaan;
  3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6. surat keterangan domisili.
B.  Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
  1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional,

C. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D.   Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
  1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Izin Usaha Pertambangan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:
(i)   Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
(ii)  Koperasi; dan
(iii) Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan 1 IUP maupun beberapa IUP.
Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:
(i) IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
(ii) IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,      serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  1. Nama perusahaan;
  2. Lokasi dan luas wilayah;
  3. Rencana umum tata ruang;
  4. Jaminan kesungguhan;
  5. Modal investasi;
  6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  7. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
  8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  9. Jenis usaha yang diberikan;
  10. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  11. Perpajakan;
  12. Penyelesaian perselisihan;
  13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  14. Amdal.
Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  1. Nama perusahaan;
  2. Luas wilayah;
  3. Lokasi penambangan:
  4. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
  5. Pengangkutan dan penjualan;
  6. Modal investasi;
  7. Jangka waktu berlakunya IUP;
  8. Jangka waktu tahap kegiatan;
  9. Penyelesaian masalah pertanahan;
  10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  11. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  12. Perpanjangan IUP;
  13. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
  14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  15. Perpajakan;
  16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
  17. Penyelesaian perselisihan;
  18. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  19. Konservasi mineral atau batubara;
  20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
  21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; 
  22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
  23. Pengelolaan data mineral atau batubara; dan
  24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.


Dalam Pasal 40 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons