Sunday, October 9, 2011

BRI menangi sengketa lawan Mulia Group

 
 
JAKARTA: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Dana Pensiun BRI memenangkan sengketa perjanjian pembangunan dan operasi Gedung BRI melawan PT Mulia Persada Persada.
 
Muhamad Ali, Sekretaris Perusahan BRI, menyatakan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan BRI dan Dana Pensiun BRI atas sengketa perjanjian pembagunan dan operasi (build, operate and transfer/BOT) gedung BRI.
 
“Saat ini kasus tersebut sudah sampai kasasi [di Mahkamah Agung]. Kami sudah memenangkan pada tingkat pertama dan banding,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
 
Dia menjelaskan pada putusan itu disebutkan PT Mulia Persada Pacific (MPP) milik Djoko Soegiarto Tjandra dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian build operate dan transfer (BOT) gedung BRI. 
 
Perusahaan milik buronan internasional itu dihukum untuk menyerahkan sisa hak pengelolaan gedung BRI II beserta fasilitasnya kepada Dana Pensiun BRI dan BRI. 
 
Selain itu, MPP juga dihukum untuk membayar Rp347,8 miliar karena tidak membayar sewa tanah atas gedung BRI II sejak tahun 1998. 
 
Kasus ini berawal 11 April 1990, ketika BRI dan Dana Pensiun BRI mengadakan perjanjian pembangunan dan operasi dengan Mulia Group. 
 
Mulia milik terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra itu mendapatkan proyek pembangunan gedung perkantoran BRI II dan hak untuk mengoperasikan gedung tersebut selama 30 tahun atau hingga 2020. 
 
Namun, pada tahun lalu bank pelat merah tersebut menilai Mulia gagal memenuhi komitmennya untuk membangun fasilitas pendukung yang telah disepakati. BRI mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. (arh)
 
Sumber : 
             bisnis.com

Gugatan divestasi Newmont kembali ditunda



JAKARTA: Pemeriksaan atas gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait proses pengambilalihan divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara kembali harus ditunda hingga tiga bulan kedepan.

Penundaan tersebut dilakukan majelis hakim karena pemerintah dan  Newmont Mining Corporation yang masing-masing merupakan tergugat II dan turut tergugat II tidak hadir dalam persidangan.

“Sidang ditunda sampai 4 Januari 2012," kata ketua majelis hakim Ennid Hasanuddin dalam persidangan, hari ini.

Penundaan tersebut, lanjut Ennid, dilakukan sekaligus untuk mengirimkan surat pemanggilan kepada Newmont Mining Corporation.

Penundaan tersebut merupakan kali kedua dilakukan majelis hakim dimana sebelumnya persidangan juga pernah ditunda selama tiga bulan.

Dalam persidangan, para tergugat yang hadir hanya  perwakilan Menteri Keuangan dan Newmont Nusa Tenggara. Namun, perwakilan Menkeu belum memberikan surat kuasa kepada majelis hakim.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Ulung Purnama mengaku kecewa dengan penudaan persidangan tersebut.  Oleh karenanya, dia menegaskan apabila dalam sidang selanjutnya tergugat masih tidak hadir maka persidangan harus dilanjutkan. "Kalau dalam sidang selanjutnya tergugat masih tidak hadir maka sidang harus dilanjutkan,” katanya.

Seperti diketahui, Awal Juni lalu sejumlah masyarakat asal Nusa Tenggara Barat melayangkan gugatan terhadap Menteri Keuangan Agus Martowardojo (Tergugat I), Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon (Tergugat II), serta turut menggugat terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (Turut Terguat I) dan Newmont Mining Corporation (Turut Tergugat II).

Pasalnya, penggugat menilai pengambilalihan atas divestasi saham tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi serta kedamaian masyarakat NTB. Selain itu, pengugat menilai proses pengambilalihan atas saham divestasi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan atas kehidupan yang layak, serta hak atas keamanan dan kedamaian

Dalam gugatannya penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US$246,8 juta dan immateriil Rp1 miliar. Kerugian tersebut, menurut penggugat timbul selama pengambilalihan 7% saham Newmont berlangsung. (api)

Sumber :
             bisnis.com

Ombudsman RI masih permasalahkan regulasi agen inspeksi

 
JAKARTA: Ombudsman Republik Indonesia mengaku belum puas atas klarifikasi yang dipaparkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub pada Jumat lalu terkait penentuan kebijakan implementasi regulated agent (RA) atau agen inspeksi.
 
Ombudsman RI pada Jumat lalu menuntaskan perundingan tahap I dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Pertemuan tersebut secara umum membahas latar belakang terbentuknya SKEP 255/IV/2011 serta penunjukkan tiga operator RA.
 
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan pada perundingan tersebut Dirjen Perhubungan udara hanya memaparkan sejumlah argumen normatif terkait pengambilan keputusan dalam membidani kebijakan RA.
 
Menurut Danang, Dirjen Perhubungan Udara tidak mampu merinci prosedur teknis pelaksanaan RA termasuk proses pemeriksaan produk hewani dan botani.
 
"Hewan dan tumbuhan akan mati kalau terpapar mesin x-ray," tegasnya kepada Bisnis hari ini.
 
Ombudsman, lanjut Danang, meminta Kemenhub untuk memberi penjelasan teknis secara tertulis dalam satu pekan. Selain itu, pihaknya akan mengundang Badan Karantina dari sejumlah Kementerian terkait guna menampung solusi pengiriman produk hewani dan botani. 
 
Kementerian Perhubungan mewajibkan semua kiriman pos dan kargo melalui angkutan udara harus diperiksa melalui regulated agent atau agen inspeksi yang disahkan oleh Kemenhub selaku regulator.
 
Para pengusaha bidang kargo udara keberatan dengan penerapan agen inspeksi tersebut, karena biaya pemeriksaan kargo menjadi lebih mahal dan proses pemeriksaannya berjalan lamban. (sut)
 
Sumber :
            bisnis.com

'Outflow dana asing jadi lonceng bahaya'

 
JAKARTA : Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mewaspadai aliran modal asing yang semakin banyak keluar dari Tanah Air. 
 
Guna meminimalkan risiko negative yang mungkin muncul, penarikan pembiayaan dari pasar disarankan untuk dikurangi, disesuaikan dengan kemampuan menyerap
anggaran.
 
Drajad Hari Wibowo, Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), mengingatkan outflow dari SUN dan bursa harus menjadi lonceng peringatan bagi pemerintah dan BI. 
 
"Dampaknya terhadap cadangan devisa memang tidak harus membuat panik. Namun juga jangan dipandang remeh," ujarnya hari ini. 
 
Untuk itu, Drajad mendesak pemerintah dan BI harus meningkatkan kewaspadaan. "Salah satunya dengan jalan mengurangi penerbitan SUN. Apalagi dengan penyerapan APBN yang rendah."
 
Menurutnya, stabilitas keuangan kawasan Eropa yang negatif, serta tidak adanya sinyal positif dari pemulihan ekonomi AS, membuat investor asing menuntut premi risiko dan imbal hasil (yield) surat utang yang tinggi. 
 
Oleh karena itu, mantan Anggota Komisi XI DPR itu mengkritik sikap Kementerian Keuangan yang tetap menjadwalkan penerbitan sukuk global di tengah kegamangan pasar dunia.
 
"Dengan biaya yang makin mahal tersebut, tentu beban terhadap APBN ke depannya jadi kemahalan. Mengapa tetap keukeuh keluarkan sukuk dan bond kalau kemahalan?" tegasnya.
 
Pada kondisi APBN saat ini, lanjut Drajad, dengan realisasi penerimaan perpajakan yang semakin mendekati target dan penyerapan anggaran yang sangat rendah, seharusnya kas negara mengalami likuditas berlebih. Untuk itu, dari sisi pembiayaan seharusnya tidak ada masalah, sehingga penarikan utang tidak perlu dipaksakan.
 
"Sejak dulu saya sanksi dengan motif Kemenkeu yang doyan berutang ini. Saya tidak yakin bahwa motifnya benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan APBN." (sut)
 
Sumber :
             bisnis.com

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons