Saturday, October 8, 2011

ICW Mempertanyakan Fokus Revisi UU KPK di DPR



JAKARTA,  - Aktivis Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko mengungkapkan, niat parlemen untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dipertanyakan kembali. Terutama mengenai latar belakang di balik rencana itu. Menurutnya, jangan sampai keinginan revisi ada karena DPR melakukan "balas dendam" atas penangkapan KPK terhadap sejumlah anggota DPR yang melakukan korupsi. Hal tersebut justru menjadi indikasi pelemahan kekuatan KPK.
"Waktu itu wacana revisi Undang-Undang KPK ini muncul setelah KPK mengusut kasus kasus cek pelawat. Saya khawatir, semangat revisi UU ini berbeda. Bukan untuk memperkuat KPK tapi justru melemahkannya," ujar Danang di diskusi 'KPK, Sesuatu Banget' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (08/10/2011).
Hal senada diungkapkan salah satu mantan perumus Rancangan Undang-Undang KPK, Firman J Daeli. Menurutnya, kalau DPR merevisi aturan tersebut, harus disampaikan pada publik apa saja yang akan direvisi.
"Revisi memang bagus. Tapi tujuan revisi ini kan seperti bola liar tidak jelas. Jangan-jangan jadi pelemahan. Harus tentukan mana yang harus direvisi. Harus jelas ada batasan-batasannya," kata Firman.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak pertengahan tahun wacana revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terus bergulir di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menampik bahwa revisi undang-undang ini untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu dan balas dendam. Ide ini sudah cukup lama ditentang oleh LSM-LSM antikorupsi, salah satunya ICW.
Bahkan ICW menyebut dalam 10 poin revisi DPR terdapat 9 poin yang membahayakan yaitu :
1. Menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999.
2. Menghilangnya Pasal 2 yang paling banyak digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat koruptor.
3. Hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal.
4. Penurunan ancaman hukuman minimal menjadi 1 tahun. Dalam UU yang berlaku saat ini, ancaman hukum antara 1-4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara.
5. Melemahnya sanksi untuk mafia hukum, seperti suap untuk aparat penegak hukum.
6. Ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor saksi kasus korupsi.
7. Korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum.
8. Kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas.
9. Tidak ditemukan dalam RUU Tipikor seperti dalam Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pidana tambahan.

Sumber :
             kompas.com

Kongres Advokat Indonesia banding gugatan atas Ketua MA


JAKARTA: Kongres Advokat Indonesia resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatanya terhadap Ketua MA, Harifin Andi Tumpa.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Erman Umar, saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober.

"Kami  secara remsi telah menyampaikan pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui PN Jakpus, hari ini," katanya.

Pernyataan banding tersebut terdaftar dengan No 196/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST.  Dia mengaku akan menyerahkan memori banding dalam waktu dekat.

"Karena besok merupakan batas waktu pengajuan banding jadi memorinya akan kami ajukan menyusul tetapi tentunya tidak lama setelah pernyataan banding ini," ujar Erman.

Dia menjelaskan upaya banding tersebut dilakukan karena pihaknya keberatan dengan putusan PN Jakpus yang menyatakan gugatan KAI tidak memenuhi syarat formil.

Dalam memori banding nanti, jelasnya, pihaknya akan menjelaskan kepada majelis hakim ditingkat pengadilan tinggi bahwa KAI merupakan organisasi advokat yang masih diakui keberadaannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"KAI secara de facto masih merupakan organisasi advokat. Artinya putusan PN Jakpus yang menyebut KAI bukan organisasi advokat adalah keliru," ujar Erman.

Belum lama ini, PN Jakpus dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan KAI tidak dapat diterima. Pasalnya, majelis hakim menilai KAI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai penggugat dalam perkara tersebut.

Kisruh organisasi advokat bermula setelah KAI menyatakan tidak sepakat dengan pembentukan wadah tunggal advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) oleh MA.

Dalam gugatannya, KAI menggugat Ketua MA Harifin Andi Tumpa dan menuntut uang sebanyak Rp50 miliar. KAI  menilai perbuatan Harifin yang mengesahkan surat Ketua MA nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 merupakan perbuatan melawan hukum. (ea)

Sumber :
             bisnis.com

Gugatan Almarhun Irzen terhadap Citibank kandas

bisnis.com


 
JAKARTA: Gugatan keluarga Alm. Irzen Octa terhadap Citibank N.A yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya kandas.
 
Pasalnya, dalam putusan selanya majelis hakim PN Jakpus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
 
"Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Lidya S. Parapat saat membacakan putusan sela tersebut hari ini.
 
Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah PN Jakarta Selatan. Hal tersebut mengacu tempat kejadian perkara yakni di Kantor Citibank Jamsostek yang berada di Jakarta Selatan.
 
Slamet Yuono, kuasa hukum keluarga Alm. Irzen Octa, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. 
 
Menurut dia, kematian kliennya tidak hanya tanggungjawab Citibank Jamsotek tetapi juga menjadi tanggungjawab Citibank Amerika.  
 
"Kami akan ajukan banding. Tuntutan kami merupakan tanggungjawab kolektif jadi termasuk Citibank Amerika. Jadi kalau majelis hakim mikirnya hanya Citibank Jamsostek itu keliru," kata Slamet.
 
Seperti diketahui, pada 28 Maret 2011 Irzen ditemukan tewas setelah memenuhi undangan Citibank untuk menyelesaikan tagihannya yang membengkak dari Rp48 juta menjadi Rp100 juta. Gugatan tersebut secara resmi terdaftar dengan nomor 161/PDT.G/PN JKT.PST/2011.
 
Kuasa hukum keluarga almarhum Irzen Octa, dalam gugatannya meminta mejelis hakim menghukum Citibank untuk membayar ganti rugi atas tindakan penagihan utang oleh debt collector yang mengakibatkan kematian dengan total Rp3 triliun .
 
Oleh karenanya, Citibank dituntut pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPdt dan 1367 KUHPdt. (sut)
 
Sumber :
             bisnis.com

Buronan Pembobolan BRI Syariah ditangkap Kejagung


JAKARTA: Kejaksaan Agung melakukan penangkapan terhadap Deni Kurniawan yang merupakan buronan dalam kasus dugaan korupsi perkara penggunaan fasilitas kredit Rp226 miliar dari PT BRI Syariah Cabang Serang Banten kepada PT Nagari Jaya sentosa dan PT Javana Artha Buana.

Noor Rachmad,  Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakasaan Agung, menyatakan Deni Kurniawan ditangkap pada  pukul 23.00 WIB kemarin  di dekat rumahnya di wilayah Bekasi.

“Sekarang dititipkan di Rutan Kejagung, tim pidsus akan melakukan penyerahan tahap II di Kejari Serang hari ini, berkasnya sudah lengkap atau P21,” ujarnya kepada media hari ini.

Noor juga menjelaskan  Deni merupakan tersangka dalam perkara penggunaan fasilitas kredit Rp226 miliar dari PT. BRI Syariah Cab. Serang Banten kepada PT. Nagari Jaya sentosa & PT. Javana Artha Buana. Berdasarkan audit BPKP perbuatan ini menimbulkan kerugian  keuangan negara sebesar Rp212 miliar.

Noor menambahkan Deni Kurniawan sempat menjadi buron selama 2 bulan sejak Juli lalu. Pada 2006 lalu, Deni yang merupakan Ketua Tim Marketing PT Nagari Jaya Sentosa  bersama-sama dengan debitur dari PT Nagari Jaya Sentosa, yaitu Amir Abdullah dan PT Javana Arta Buana, yaitu Muhammad Sugirus mengajukan kredit Rp 226 miliar ke BRI Syariah, Cabang Serang.

Deni bertugas sebagai pengumpul dokumen 438 nasabah kemudian mengajukan kredit. Kredit tersebut  digunakan untuk pembangunan pasar tradisional di Bantar Gebang Bekasi, pembangunan Plaza Nagari Pakubuwono, dan pembangunan Alea Cilandak Town House. Namun begitu setelah kreditnya cair uangnya malah disalahgunakan.

"Tetapi setelah kreditnya cair uangnya tidak diperuntukkan sebagaimana proposal pengajuan. Diduga disalahgunakan oleh tersangka Deni bersama-sama debitur (PT Nagari Jaya Sentosa dan Javana Artabuana)," ungkapnya.

Deni, ujarnya, bakal dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Namun begitu pihak kejaksaan tidak menemukan barang bukti lain saat menangkap Deni.

Dalam kasus ini penyidik Pidsus sudah menetapkan 4 tersangka. Keempat tersangka itu, Asri Uliya (mantan pimpinan Cabang BRI Syariah Serang, Banten) saat ini menjabat sebagai Senior Staff pada Divisi Kredit Retail Kantor Pusat BRI, Amir Abdullah (Direktur Utama PT Nagari Jaya Sentosa (NJS), Muhammad Sugirus (Direktur PT Javana Artha Buana, Komisaris Utama PT NJS), dan Dedih Wijaya (Karyawan BRI Cilegon). (api)

Sumber :
              bisnis.com

Dubes Australia datangi Polda Bali


DENPASAR: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Sabtu, untuk memastikan kondisi remaja Australia berinisial LM (14) yang ditangkap polisi karena kedapatan membawa ganja.

Greg menjelaskan, pihaknya datang ke Bali untuk memastikan kondisi anak tersebut, serta akan memberikan dorongan semangat terhadap tersangka maupun kedua orang tuannya.

"Saya peduli dan memastikan keadaannya, dan proses hukumnya berjalan dengan baik, juga kami berikan dukungan,                                                                                                                                                                                                           agar kesejahteraan anak tersebut terjamin," katanya.

Greg mengatakan, pihaknya juga akan terus mengawal kasus tersebut selama proses hukum berjalan.

"Kami akan kawal, baik dari kantor Dubes Australia di Jakarta maupun Konjen Australia di Denpasar. Kita akan bekerja untuk kasus ini,"

Pihaknya juga meminta, agar anak tersebut tidak dipisahkan dari orang tuannya selama proses hukum berlangsung.

"Kami juga peduli terhadap kebutuhan, serta hak-haknya sebagai seorang anak," imbuhnya.

Terkait jelasnya kasus tersebut terjadi, pihaknya tidak dapat menjelaskan karena hal tersebut bukan merupakan kewenangannya.

"Kami tidak dapat menjelaskan kasusnya secara detail, karena bukan kewenangan saya. Tapi saya yakin polisi Indonesia akan menyelesaikan kasus ini dengan cepat," katanya.

Remaja 14 tahun tersebut diketahui ditangkap jajaran Dit Narkoba Polda Bali pada Selasa (4/10) sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Padma, Legian, Kuta.

Sebelumnya, tersangka sempat melakukan pijat relaksasi di kawasan Kuta, namun tepat pukul 15.00 Wita, tersangka kemudian ditangkap oleh petugas polisi, karena terbukti menyimpan 6,9 gram bruto atau 3,6 neto ganja di saku celananya.

Kepada polisi, saat menjalani pemeriksaan, tersangka mengaku membeli ganja tersebut dari seseorang yang tak dikenalnya di kawasan Kuta. Saat menjalani pemeriksaan, tersangka juga sempat mengalami depresi sehingga membutuhkan pendampingan psikiater dan psikolog. (faa)

Sumber : 
             bisnis.com

Penelusuran Kepemilikan Tanah Manokwari Zaman Belanda

Sejak ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat), pembangunan di Manokwari berkembang pesat. Ini diiringi pula status tanah-tanah adat di kota Manokwari yang kini telah menjadi lokasi pembangunan berbagai gedung dan sarana pemerintah maupun swasta di Kabupaten Manokwari.
Yan Christian Warinussy, advokat di Manokwari, Jumat (7/10/2011) menjelaskan penelusurannya akan sejarah awal kepemilikan tanah di Manokwari berdasarkan dokumen bernama Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Manokwari Medio 1959-Begin 1961. Dokumen itu dicatat oleh Controleur FH Peters pada tahun 1962.
Di dalam dokumen tersebut pada halaman 116 hingga 117 telah dijelaskan tentang para pemilik atau penguasa tanah adat di Manokwari dan sekitarnya yang meliputi: 1. Irogi Meidodga (dalam dokumen tertulis Irogo Meidodga) yang wilayahnya dari Kali Warsani (Warsani rivier), meliputi Pasir Putih hingga ke Aipiri.
2. Hendrik Meidodga dan Burwos, dari Apori hingga Aipiri.
3. Lodewijk dan Barend Mandatjan meliputi Aipiri ke Mandopi juga Indoki hingga ke Fanindi, Reremi dan Manggoapi.
4. Fredrik Ruembobiar, menguasai Wirsi juga Sanggeng, di dalamnya juga ada marga Roembekwan.
5. Burwos, juga dari Biriosi sampai ke Rendani.
6. Willem Roemsajor, dari Rendani hingga Saumarin.
7. Lambertus Rumadas menguasai tanah adat dari Wosi dan Andai.
8. Ismael Roembobiar menguasai Roudi.
9. Herman Rumfabe, menguasai Kwawi.
"Semua informasi tersebut masih tertulis dalam Bahasa Belanda dan saya temukan dalam dokumen Sejarah Pemerintahan Kolonial Belanda dan Sistem Administrasi Pertanahannya, sewaktu saya berkunjung dalam perjalanan Speaking Tour ke Eropa dan mengunjungi Museum Nasional Belanda di Den Haag tahun 2009," ucap Yan Warinussy yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.
Berdasar penjelasan dari dokumen tersebut, ia mengatakan semua aktivitas transaksi alih fungsi tanah-tanah adat di kota Manokwari dan sekitarnya selama ini sudah banyak kesalahan dari sisi penjualan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyatakan dan mengklaim dirinya secara sepihak sebagai pemilik tanah adat.
"Padahal mereka tidak memiliki satu dokumen apapun secara tertulis yang dapat diakui secara hukum bahwa statusnya adalah pemilik tanah adat tersebut," kata Yan.
Para oknum itu melakukan transaksi jual-beli tanah adat secara melawan hukum kepada para investor atau warga masyarakat dan pejabat di daerah ini dengan tanpa dilindungi dokumen-dokumen yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
"Dengan demikian saya ingin mengingatkan para pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau notaris di Manokwari agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima oknum-oknum tersebut dalam melakukan transaksi atas tanah adat di Manokwari dan sekitarnya tanpa sepengetahuan para pemilik tanah adat tersebut di atas atau turunannya saat ini," tutur.
Hal ini menurutnya penting. Karena di kemudian hari tindakan-tindakan tersebut berimplikasi secara hukum baik pidana, perdata maupun tata usaha negara berdasarkan ketentuan hukum yang tersirat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Sementara itu, terkait kasus tuntutan hak ulayat akan tanah Bandara Rendani Manokwari yang kini masih hangat di Manokwari, ia mengingatkan dalam dokumen di atas juga telah dijelaskan tentang kepemlikan tanah adat di Rendani, termasuk lokasi Bandar Udara Rendani, berada pada Willem Roemsajor.
Pada tahun 1954, Willem Roemsajor sebagai Kepala Kampung Mansinam telah menerima pembayaran ganti rugi sejumlah 198 gulden dari perusahaan penerbangan Belanda bernama Beaven - Helling untuk penggunaan lokasi lapangan terbang Rendani. "Itu artinya bahwa status kepemilikan tanah adat tersebut dari Bapak Willem Roemsajor diakui secara legal oleh pemerintah Kolonial Belanda saat itu," ucapnya.
Karena itu, menurut Yan, terhadap area bandar udara Rendani saat ini, yang paling berhak secara hukum untuk melakukan transaksi dan atau menerima pembayaran ganti rugi tanah dari Pemerintah adalah keturunan Willem Roemsajor (almarhum), yaitu Corneles Roemsajor (mantan anggota DPRD Kabupaten Manokwari di Kenari Tinggi).
Lebih lanjut, Yan memberi saran kepada Pemkab Manokwari agar melakukan kajian atas dokumen yang lengkap dan obyektif dari semua pemuka adat yang ada di kota Manokwari atau Tanah Doreri. "Nama Doreri menurut saya tentu tidak muncul begitu saja, tapi nama tersebut telah melewati beberapa catatan sejarah peradaban umat manusia Papua yang begitu panjang, yang kemudian diberi nama dengan bahasa Numfor sebagai Mnukwar yang artinya Kampung Tua yang kemudian kini disebut sebagai Manokwari,"

Sumber :
www.kompas.com

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons