Wednesday, October 5, 2011

Antara Komite Etik, KPK, dan Fahri Hamzah

VIVAnews - Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengumumkan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan komisi anti korupsi, Rabu 5 Oktober 2011. Komite Etik menyatakan, seluruh unsur pimpinan KPK dinyatakan bebas dari pelanggaran pidana.

Keputusan itu diambil Komite Etik yang diketuai Abdullah Hehamahua setelah memeriksa 12 saksi internal dan 17 dari ekternal KPK. Mereka yang oleh pihak luar dipermasalahkan adalah Muhammad Busyro Muqoddas, M Jasin, Haryono Umar, Chandra M Hamzah, Ade Rahardja, Bambang Sapto Pratomo Sunu, Johan Budi SP, dan Roni Samtana. Termasuk Muhammad Nazaruddin.

Berikut penilaian khusus, dengan mengurut berdasar nama.

Pertama, Muhammad Busyro Muqoddas. Putusannya adalah, Komite Etik beranggapan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik pimpinan yang dilakukan oleh terperiksa. Dengan demikian, terperiksa dinyatakan bebas, tidak bersalah, atas semua hal yang dipersangkakan pada dirinya. Keputusan ini diambil dengan suara bulat.

Kedua, M Jasin. Terhadap Saudara M. Yasin, Komite Etik beranggapan tidak ditemukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik, baik berupa penerimaan uang maupun pertemuan khusus dengan Saudara Nazaruddin. Komite Etik menetapkan bebas, tidak bersalah dari semua sangkaan, terhadapnya. Putusan terhadap Saudara Yasin juga diambil dengan suara bulat.

Ketiga, Chandra M Hamzah. Komite etik telah melakukan dua kali pertemuan dengan Saudara Chandra. Berdasarkan fakta-fakta dalam wawancara itu, Komite Etik berkesimpulan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik. Namun, dari 7 anggota Komite Etik, 3 di antaranya mempunyai pendapat yang berbeda. Tetapi perbedaan itu hanya terbatas pada soal pelanggaran ringan oleh Chandra Hamzah. Pada dasarnya, menurut mereka yang mempunyai pendapat berbeda itu, sebagai pimpinan KPK, sepatutnya beliau harus lebih berhati-hati.

Keempat, Haryono Umar. Terhadap Saudara Haryono Umar juga ditemukan tidak ada indikasi pelanggaran hukum pidana ataupun pelanggaran kode etik. Dari 7 anggota, ada 3 pendapat yang berbeda. Sebagian merasa, tetap ada pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh Saudara Haryono Umar, mengingat beliau sebagai pimpinan KPK harus lebih paham dan hati-hati dalam perilakunya.

Kelima, Ade Rahardja. Oleh Komite Etik, dia dianggap telah melakukan kesalahan pelanggaran ringan atas kode etik pegawai KPK. Putusan ini diambil dengan dua perbedaan pendapat. Untuk terperiksa Ade Rahardja, sebenarnya apa yang dilakukan itu masih dapat diterima.

Keenam, Bambang Sapto Pratomo Sunu. Komite Etik berpendapat, telah terjadi pelanggaran kode etik pegawai. Dari 7 komite etik, ada 3 yang mempunyai pendapat berbeda. Apa yang terjadi dalam perilaku Saudara Bambang masih dapat ditolerir dalam kode etik pegawai.

Ketujuh, Johan Budi. Berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul dalam wawancara dan sepanjang pengetahuan Komite Etik, dia diputuskan bebas, tidak melakukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik. Putusan ini dibuat dengan suara bulat.

Terakhir, Roni Samtana. Dari fakta-fakta yang diterima Komite Etik, dia bebas, tidak melakukan pelanggaran kode etik pegawai KPK. Keputusan diambil diambil dengan suara bulat.

Abdullah Hehamahua menyatakan ada sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran ringan. "Sanksi peringatan tertulis," kata Abdullah di Gedung KPK, Rabu 5 Oktober 2011.

Dia menjabarkan dari empat pimpinan terperiksa, dua dinyatakan bebas murni dan dua lainnya bebas dengan pendapat berbeda. Demikian juga dengan pegawai, dua bebas murni dan dua lainnya bebas dengan pendapat berbeda. Pendapat berbeda dari anggota Komite Etik ini menyatakan ada pelanggaran ringan.

Abdullah menjelaskan bahwa pelanggaran ringan itu bukan pelanggaran etik. "Ringan karena melanggar kepatutan. Kalau pelanggaran etik itu pelanggaran sedang, sementara pelanggaran pidana, berat," jelasnya.

Putusan itu pun disambut gembira oleh Johan Budi. Juru Bicara KPK itu mengaku sejak awal, dirinya tidak pernah melakukan kesalahan atau melanggar kode etik pegawai. "Sejak awal, saya merasa tidak ada yang saya langgar, baik pidana maupun kode etik. Saya menghormati apa pun keputusan Komite Etik," ujar Johan.

Johan Budi, begitu pembacaan putusan selesai, terlihat berdiri di luar ruangan tempat dilaksanakannya konferensi pers. Dalam momen tersebut, dirinya banyak mendapat ucapan selamat dari para pegawai KPK.

Mereka terlihat menyambut gembira dengan putusan tersebut. "Terima kasih bos," katanya tersenyum.

Berbeda dengan kubu KPK, kubu Nazaruddin mengaku sudah tidak kaget lagi atas putusan tersebut. Pengacara Nazaruddin, Afrian Bondjol, mengaku sudah memprediksi Komite Etik akan memutuskan seperti itu.

"Saya akan kaget kalau putusannya ternyata Chandra dan Ade dinyatakan melanggar etika. Wah hebat berarti Komite Etik. Tapi putusan saat ini sudah kami prediksi lama," kata Afrian saat dihubungi VIVAnews.com.
Menurut Afrian, tanda-tanda 'kekalahan' kubunya itu sudah terlihat sejak Abdullah Hehamahua menyatakan kubu Nazaruddin pembohong dan tidak bermoral. "Seharusnya dia tidak mengumumkan terlalu dini," ujarnya.

Selain itu, Bibit Samad Riyanto masuk dalam keanggotaan Komite Etik. "Padahal kan dia pimpinan KPK. Justru dia akan membela rekannya dong," ujarnya.

Afrian juga kecewa dengan Komite Etik yang telah menolak permohonannya agar kliennya dikonfrontir langsung dengan Chandra dan Ade. "Tapi tidak pernah dilaksanakan," ujarnya. Komite Etik, lanjut Afrian, diklaim salah memanggil saksi, yakni pengusaha A dan W. menurut Afrian, pengusaha A yang dipanggil KPK itu Andi Muhayat. Bukannya Andi Narogong, seperti yang disebut-sebut Nazaruddin.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya, saya kecewa dengan hasil tersebut. Karena etis tidak, pimpinan KPK bertemu dengan pejabat tinggi negara di rumah anggota DPR malam hari dan dihadiri 2 pengusaha. Etis tidak. Kita tidak usah bicara terlebih dahulu isi pertemuan itu, tapi bicara etika saja," ujarnya.

Padahal, lanjut Afrian, pertemuan di rumah Nazaruddin sudah diakui oleh Chandra, Nazaruddin, Benny Kabur Harman, dan Saan Mustofa. "Ini akan menimbulkan ekses, pejabat lain bisa duduk manis diam-diam bertemu dengan pengusaha, Chandra saja boleh," ujarnya.

Meski demikian, kubu Nazar masih belum akan membeberkan bukti soal pemberian uang kepada Chandra. "Harusnya, KPK, Polisi atau kejaksaan menyelidiki hal tersebut, karena ada dugaan pelanggaran pidana," ujarnya.

Pembubaran KPKSelain permasalahan dugaan pelanggaran kode etik, KPK juga diterpa dengan wacana dibubarkan. Rapat konsultasi antara DPR, Polri, Kejaksaan, dan KPK pada 3 Oktober 2011 menjadi ajang bagi Fahri Hamzah untuk 'mengadili' Komisi Anti Korupsi. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu secara lantang mengumumkan niatnya membubarkan KPK.

Dalam wawancara dengan VIVAnews.com, Fahri membantah keinginannya membubarkan KPK itu karena sakit hati. Pada Juni 2007, namanya disebut-sebut sebagai penerima dana non bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang saat itu dipimpin Menteri Rokhmin Dahuri.

Fahri disebut menerima Rp150 juta dari Rokhmin Dahuri. Dana tersebut diterima Fahri sejak 2002-2004. Saat itu dia mengaku menerima dana itu sebagai pembuat makalah pidato Rokhmin.

Dalam BAP dari tersangka Sekjen DKP, Andin H Taryoto, Fahri tercatat menerima dana tersebut sebanyak empat kali. Pertama pada 8 Februari 2004, dia menerima Rp50 juta. Kemudian pada 9 Juni 2004 sebesar Rp50 juta, lalu pada 22 Juli 2004 Fahri menerima Rp87,6 juta. Terakhir kali, Fahri Hamzah menerimanya pada 11 September 2004 sebesar Rp100 juta.

Berikut petikan wawancara dengan Fahri Hamzah:

Apakah keinginan Anda membubarkan KPK terkait dengan kasus DKP yang menyebut nama Anda menerima Rp150 juta. Termasuk rekan Anda, Misbakhun yang dinyatakan terlibat kasus Century?Apa urusannya dengan kasus itu. Saya tidak sakit hati karena telah disebut-sebut. Masa setiap orang kritik disebut sakit hati. Memang kadar demokrasi kita kurang. Kalau Misbakhun, apa urusannya. Tidak ada urusannya dengan KPK.


Lalu apa dasarnya?Banyak persoalan dari KPK. Seperti kasus Bibit-Chandra. Masa mau dilupakan begitu saja. Itu sebuah kenyataan dan menghebohkan. Lalu, KPK kan dibentuk untuk bersama dengan kepolisian dan kejaksaan kompak memberantas korupsi. Tapi kenyataannya, ada ketidakkompakan yang sangat dahsyat.

Kewenangan besar KPK akhirnya hanya jadi alat penampik nyamuk yang hanya menghasilkan bising. Padahal energi yang kita tempatkan dalam UU ini besar sekali. KPK Hongkong bisa memberantas dalam 3 tahun, seharusnya KPK hanya 2 tahun. Setahu saya, survey membuktikan reputasi KPK meningkat dan reputasi lembaga lainnya merosot dan memburuk.

Kalau saya banyak record jahat, saya tidak akan mungkin berani begini. Orang yang banyak masalah itu yang penakut, karena saya tidak ada masalah, makanya berani.

Anda menyatakan dana hibah KPK tidak pernah diaudit oleh BPK?Dulu pernah ada rapat Komisi III dengan KPK. Dalam rapat itu terungkap komposisi bantuan asing di KPK sangat tinggi. Komisi III mengkritisi adanya bantuan asing yang tinggi itu. Tapi kami belum sampai pada tahapan-tahapan investigasi makna dari dana asing ini.

Sekarang ini, menurut saya, sebelum memasuki KPK periode III, lebih baik KPK menyelesaikan soal-soal yang kira-kira akan menjadi masalah. Termasuk menjelaskan dana asing yang ada di dalam KPK. (eh)
• VIVAnews

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons