Saturday, February 5, 2011

Tiga Kandidat Terkuat Pengganti Mubarak

Kairo (ANTARA News) - Di tengah prahara politik yang terjadi sekarang, masyarakat Mesir kini ramai membicarakan siapa yang bakal menggantikan Presiden Hosni Mubarak.

Jika Mubarak mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya pada September 2011, maka sudah pasti Wakil Presiden Omar Suleiman menjabat presiden transisi untuk menyiapkan pemilu legislatif baru, sekaligus pemilihan presiden definitif.

Berikut analisis mengenai beberapa tokoh Mesir yang berpotensi menggantikan Mubarak sebagai presiden pilihan rakyat.

Amr Moussa

Kehadiran Dr. Amr Moussa di Lapangan Tahrir pada Jumat (4/2) dielu-elukan sebagai bakal presiden oleh kalangan pendukung pro-demokrasi.

Moussa tampaknya menggunakan momentum itu untuk mengenalkan diri kepada jutaan pendukung pro-demokrasi yang menunaikan salat Jumat bersama di Lapangan Tahrir.

"Sebagai warga negara yang baik, tentu saja saya siap mengemban amanat rakyat untuk membangun negara ini jika diminta," kata tokoh berusia 74 tahun itu.

Posisi politiknya yang tidak terafiliasi kepada partai politik mana pun, membuat Moussa yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Liga Arab itu bisa diterima semua kalangan rakyat.

Lagi pula sejauh ini dan selama demonstrasi pro-demokrasi selama hampir dua pekan ini, pernyataan-pernyataan Moussa pun cukup seimbang dan mendapat simpati banyak kalangan.

"Kendati Moussa dekat dengan Presiden Mubarak, tapi ia juga tidak kehilangan muka di kalangan pro-demokrasi," kata analis politik Osama Sayed.

Menurut Sayed, sebagian besar pendukung pro-demokrasi yang umumnya pemuda terpelajar tidak terafiliasi kepada partai politik tertentu sehingga mereka bebas memilih pemimpin dambaannya.

Pengamat sosial dan politik, Leila Makram menilai Moussa cukup akomodatif dalam menjembatani pihak pro-status quo dan pro-demokrasi.

Selain diterima masyarakat Mesir, ujar Leila, mantan menteri luar negeri Mesir itu diterima pula negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Jebolan Universitas Kairo itu telah malang melintang mengemban misi diplomasi Mesir.

Karir politik putra kelahiran Kairo pada 3 Oktober 1936 itu pun cemerlang.  Pernah menjabat menteri luar negeri selama tahun sepuluh tahun dari 1991-2001, mantan Duta Besar Mesir untuk Swiss dan PBB di New York, dan dua kali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Liga Arab --organisai regional beranggotakan 22 negara-- sejak 2001 hingga sekarang.

Mohamed ElBaradei

Seperti Moussa, Dr. Mohamed ElBaradei juga muncul di Lapangan Tahrir awal pekan ini dan dielu-elukan sebagai presiden dambaan.

Mantan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) itu menjadi ikon perlawanan terhadap rezim Mubarak.

Maret tahun silam, tokoh berusia 69 tahun itu dipinang untuk menjadi calon presiden oleh Ikhwanul Muslimin, oposisi utama Mesir.

Pilihan Ikhwanul Muslimin atas Elbaradei itu untuk menghimpun simpati massa pemilih, namun ternyata hanya meraih dua kursi dalam pemilihan parlemen pada November lalu yang dituding penuh kecurangan.

ElBaradei yang bermukim di Wina baru tiba di Kairo Kamis (27/1), sehari menjelang "Jumatul Ghadab (Revolusi Jumat) yang menewaskan lebih 100 orang.

"Ini merupakan saat yang amat kritis dalam kehidupan politik Mesir. Saya datang untuk bergabung memperjuangkan kemakmuran rakyat dan mengakhiri 30 tahun rezim korup," kata peraih Hadiah Nobel Perdamaian pada 2005 itu.

Beberapa kalangan Mesir memang meminta ElBaradei kembali ke negaranya dalam upaya menyatukan faksi-faksi oposisi yang lemah untuk menciptakan perubahan ke arah demokrasi.

Kendati demikian, kehadiran mantan diplomat karir di kancah politik Mesir ini dipertanyakan beberapa kalangan di dalam negeri.

"Ia banyak tinggal di luar negeri dan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana mungkin memecahkan persoalan masyarakat yang kompleks?" tulis pemimpin redaksi suratkabar Al Ahram, Osama Saraya.

Penilaian senada diutarakan pakar nuklir Mesir, Mohamed El-Mashaay.

"Pengalaman politik dia amat minim sehingga sulit untuk memimpin masyarakat yang lebih luas," ujarnya dalam wawancara dengan jaringan televisi Al-Arabiya.

Selain itu, kalangan lobi Yahudi di AS dikabarkan tidak menyenangi ElBaradei karena saat memimpin IAEA dia kerap mengkritik Israel menyangkut senjata Nuklir.

Akibat sikap kerasnya terhadap Israel, ElBaradei sempat dihambat pemerintah AS di masa Presiden George W.Bush untuk posisi Direktur Jenderal IAEA.

Mantan Dubes Israel untuk Mesir, Eli Shaked menyatakan kekhawatirannya atas kepemimpinan Mesir pasca-Mubarak di bawah Elbaradei yang diusung Ikhwanul Muslimin.

"ElBaradei memang tokoh internasional pluralis, tapi sangat mungkin ia dipengaruhi Ikhwanul Muslimin terkait hubungan diplomatik Mesir-Israel dan perjanjian perdamaian kedua negara," kata Shaked kepada CNN.

Ayman Nour

Tokoh muda berusia 47 tahun dan bernama lengkap Ayman Abd El Aziz Nourini ini baru muncul di ranah politik lima tahun silam dan kehadirannya membuat gerah partai berkuasa, Partai Nasional Demokrat (NDP).

Mantan pengacara kelahiran 5 Desember 1964 ini dikenal sebagai pendobrak utama tembok kokoh politik rezim Mubarak.

Ayman mencuri perhatian dunia ketika pada 2005 ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah atas tuduhan memalsukan dokumen saat mendirikan Partai Al-Ghad (partai masa depan).

Penangkapan itu menimbulkan reaksi keras dari kalangan internasional termasuk AS dan PBB.

Menlu AS ketika itu Condolizza Rice dan Sekjen PBB Kofi Annan secara khusus bertemu Mubarak untuk pembebasan Ayman Nour.

Sayangnya, Ayman tidak banyak punya pengaruh di masyarakat, termasuk anak mudanya.

Partai Ghad dianggap sebagai partai gurem karena pengurusnya hanya mencakup keluarga dan teman.

Gamila Ismail, istri Ayman Nour saat ini menjabat Wakil Ketua Partai Ghad.

Selain ketiga tokoh tersebut, ada beberapa tokoh lagi seperti Omar Suleiman yang kini menjabat Wakil Presiden dan juga Gamal Mubarak, putra sulung Presiden Mubarak.

Sebelum prahara politik melanda Mesir, Gamal Mubarak menempati posisi teratas sebagai calon penggati Mubarak.

Namun setelah krisis, banyak pengamat menilai kans Gamal dan Suleiman tidak bakal meraih simpati massa pemilih karena mereka dianggap cermin rezim Mubarak dan bagian dari masa lalu.

ANT/M043

Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011

KPK Tahan Hengky Baramuli

Jakarta (ANTARA News) - Setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Hengky Baramuli yang diduga menerima suap atas pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004.

"Di bawa ke (rumah tahanan/rutan) Salemba," kata penasehat hukum Hengky, Andi Kurniawan, di Jakarta, Jumat.

Hengky Baramuli menjadi politisi terakhir yang ditahan KPK karena kasus dugaan penerimaan cek perjalanan atas pemilihan Miranda, sehingga saat ini 25 tersangka kasus tersebut telah tersebar di Rutan Salemba, Cipinang, Pondok Bambu, dan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin sempat mengatakan ada rencana pembantaran tersangka kasus dugaan penerimaan suap cek perjalanan yang memang dalam kondisi sakit. Saat ditanya masalah pembantaran kliennya tersebut, Andi mengaku belum mendengar KPK akan melakukannya kepada Hengky Kurniawan.

"Saya setuju kalau ada pembataran," ujar dia.

Hengky Baramuli yang "hijrah" dari Partai Golar ke Demokrat ini, mulai menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB dan digiring dengan mobil tahanan KPK sekitar pukul 15.00 WIB.

Tidak ada pernyataan apa pun yang dilontarkan Hengky saat wartawan mencegatnya sebelum masuk ke mobil tahanan KPK.

KPK juga memeriksa tersangka kasus yang sama, yakni Rusman Lumbantoruan. Pemeriksaan tersebut pertama dilakukan tersangka setelah ditahan lembaga antikorupsi sejak Selasa (1/2), bersama tersangka lain Willem Tutuarima. (*)

(T.V002/C004)
Editor: Ruslan
COPYRIGHT © 2011

KPK Didesak Jelaskan Konstruksi Hukum Kasus Miranda

Jakarta (ANTARA News) - Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Margarito, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menjelaskan konstruksi hukum atas penahanan sejumlah mantan anggota DPR terkait tuduhan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

"Konstruksi hukum yang dilakukan KPK dengan menjerat mantan anggota DPR periode 1999-2004 itu memang sudah tidak menggunakan pendekatan hukum. Kalau tuduhannya menerima penyuapan, kenapa pemberi suap tidak ditahan. Saya tidak mengerti konstruksi hukum macam apa yang dilakukan KPK. Celakanya pengadilan Tipikor justru membenarkan konstruksi hukum itu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut Margarito, KPK harus segera menjelaskan kepada publik secara jujur bahwa konstruksi hukum yang dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum, bukan atas dasar intervensi kekuasaan.

Apalagi, tambahnya, dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tersebut sudah ada empat tersangka yang divonis pengadilan, sekalipun dalam persidangan tersebut KPK telah gagal menghadirkan pemberi suap.

"Terlepas ada tidaknya penyuapan dalam kasus tersebut, KPK seharusnya menjunjung tinggi asas persamaan hak di hadapan hukum atau `equality before the law`. Jika tidak, wajar saja bila ada yang beranggapan penahanan itu bagian dari politisasi hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum seperti yang dilakukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam kasus Gayus Tambunan," katanya.

Margarito juga mencontohkan, bila dibandingkan kasus mobil pemadam kebakaran dengan Mirandagate, masih banyak tersangka lain yang saat menjabat justru tidak diproses, termasuk mantan Mendagri Hari Sabarno.

"Persoalannya, apakah kasus Damkar sudah berhenti sampai di situ, jika dibandingkan kasus Mirandagate yang melibatkan politisi parpol. Fakta ini semakin membuktikan kinerja KPK memang `by design`, bukan tebang pilih lagi," kata Margarito.

Menurut Margarito, inkonsistensi penegakan hukum yang dilakukan KPK justru akan merusak.

Menjawab apakah kasus ini memang sarat politisasi hukum, Margarinto mengatakan bahwa dirinya hanya praktisi hukum, bukan orang politik. "Kita memang tak bisa membantah bahwa kasus ini memang sarat dengan persoalan politik atau sudah terjadi politisasi hukum yang sengaja dilakukan untuk merusak kredibilitas para politisi," katanya.

Karena itu, tambah Margarito, wajar saja bila para politisi mengatakan kasus ini memang tak bisa dipisahkan dengan persoalan politik, apalagi yang ditahan itu para politisi parpol.(*)
(J004/B/A041)
Editor: Ruslan
COPYRIGHT © 2011

Kejari Akan Seret Lagi Mantan Pengurus Persisam Korup

Samarinda (ANTARA News) - Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda dalam waktu dekat segera menyeret dua mantan pengurus Persisam Putra Samarinda, Kalimantan Timur ke pengadilan terkait korupsi APBD periode 2007-2008 senilai Rp1,7 miliar.

Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Samarinda, Sugeng Purnomo, di Samarinda, Sabtu menyatakan bahwa kedua mantan pengurus Persisam yang akan diajukan ke meja hijau terkait dana Bansos (bantuan sosial) itu masing-masing Arna Efendi (mantan Sekteraris) dan K. Kristowono (mantan bendahara).

"Berkasnya sudah hampir rampung dan tinggal melengkapi beberapa keterangan saksi," ungkap Sugeng Purnomo.

Kedua mantan pengurus Persisam Putra Samarinda itu kata Sugeng Purnomo sudah ditetapkan tersangka.

"Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tinggal menunggu kelengkapan bukti untuk segera diajukan ke pengadilan," kata Kajari Samarinda itu.

Mantan Sekteraris dan Bendahara Persisam Putra Samarinda itu kata Sugeng Purnomo diduga terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan mantan manajer klub sepak bola kebanggaan warga Samarinda, Aidil Fitri yang telah divonis satu tahun penjara.

Terkait munculnya nama-nama sejumlah anggota DPRD Samarinda termasuk dua petinggi PSSI yang ikut menerima aliran dana Persisam, Sugeng Purnomo mengakui akan menjadi salah satu pertimbangan penyidik pada dua berkas mantan pengurus Persisam tersebut.

"Apa yang terungkap dan menjadi fakta di persidangan Aidil Fitri itu akan menjadi salah satu bahan kami untuk melanjutkan dua berkas perkara kedua mantan pengurus Persisam itu," papar dia.

Adanya aliran dana tersebut seperti yang diungkapkan beberapa pihak termasuk Arna Efendi dan Kristowono terkait 35 item pengeluaran yang diduga fiktif ke sejumlah orang.

Kasus korupsi dana bansos Persisam Putra Samarinda itu menjadi sorotan publik lanjut Sugeng Purnomo karena baru pertama kali kasus korupsi di dunia sepak bola tanah air yang telah divonis.

"Kasus ini menjadi perhatian karena baru pertama kali kasus korupsi di dunia sepak bola divonis," ungkap Sugeng Purnomo.

Kajari Samarinda itu mengaku belum menerima salinan putusan majelis hakim pada persidangan Aidil Fitri.

"Kami belum menerima salinan putusan itu. Nanti jika putusan sudah diterima baru akan kami pelajari terkait adanya fakta di persidangan mengenai aliran dana Persisam tersebut," kata Kajari Samarinda tersebut.

Mencuatnya nama sejumlah pejabat, termasuk tujuh anggota DPRD Samarinda dan dua petinggi PSSI sebagai penerima aliran dana Persisam Putra Samarinda itu terungkap saat pembacaan putusan sidang korupsi mantan Manajer Persisam Putra Samarinda, Aidil Fitri yang divonis satu tahun penjara.

Ketua majelis hakim, Parulian Lumbantoruan saat membacakan amar putusannya, menyebutkan, pengeluaran Persisam Putra Samarinda Rp1, 780 miliar telah dibayarkan ke sejumlah anggota DPRD setempat, termasuk ke Nurdin Halid sebesar Rp100 juta dan Rp80 juta untuk Andi Darussalam.  (A053/I014/K004)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Gubernur Jatim Tunggu Pemeriksaan Pelesir Pejabat PU

Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menunggu laporan hasil pemeriksaan atas pelesiran 67 pejabat dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga setempat ke Singapura.

"Saya tunggu hari ini hasil pemeriksaan tersebut," kata Gubernur di Surabaya, Minggu.

Pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat Jatim itu akan dipelajari, termasuk sejumlah catatan rekomendasinya sebelum Gubernur mengambil tindakan.

"Materi pemeriksaan seperti apa? Lalu rekomendasinya juga seperti apa? Semuanya akan kami pelajari," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim itu.

Terkait mengenai sanksi yang paling memungkinkan dijatuhkan kepada 67 pegawai dan pejabat Dinas PU Bina Marga itu, Gubernur menyatakan, peringatan tertulis.

"Peringatan tertulis. Sebenarnya persoalan itu bukan pelanggaran, tetapi perbuatan mereka telah melampaui etika dan dapat menurunkan kewibawaan pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Gubernur geram mengetahui 67 pejabat dan pegawai Dinas PU Bina Marga Jatim "keluyuran" ke negeri tetangga pada hari kerja.

"Kalau mereka menggunakan uang sendiri dan tidak dalam tujuan kedinasan, maka mereka tetap kami anggap tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini," katanya kepada ANTARA beberapa waktu lalu.

Para pejabat dan pegawai Dinas PU Bina Marga bepergian ke Singapura pada 21-23 Januari 2011. Diduga keberangkatan mereka atas biaya investor atau rekanan dinas tersebut.

Namun dugaan itu dibantah oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Gentur Sandjojo Prihantono.

"Mereka berangkat atas biaya sendiri. Kami tidak punya rekanan investor seperti Jasa Marga," kata Gentur yang tidak ikut rombongan anak buahnya itu. (M038/E011/K004)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons