Friday, January 14, 2011

Batasan Umur Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kateori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturanperundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi manusia.
Berbicara mengenai sampai berapa batasan umur seseorang dapat dikatakan tergolong anak dan perkaranya dapat diadili menurut proses pidana untuk menangani masalah anak, ternyata dari setiap Undang-undang yang memberikan batasan umur yang berbeda tentang anak. Berikut akan diberikan beberapa contoh Undang-undang yang memberikan beberapa batasan umur tentang anak.
1.      Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan batasan umur anak adalah sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 2).
2.      Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasai umur anak di bawah kekuasaan orang tua atua di bawaah perwalian mencapai umur 18 tahun (pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1)).
3.      Menurut Undang-undang Pemilihan Umum. Yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun.
4.      Dalam Konfrensi PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 19 tahun.
5.      Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
6.      Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) memberikan batasan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Mengenai ketentuan pembatasan umur ini hanya membatasi diri khusunya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan pengecualian anak yang belum pernah kawin. [1]
Khusus mengenai pemberian batas umur dalamUndang-undang No. 3 tahun 1997 menunjukan bahwa yang yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin, maka harus dianggap sudah dewasa dan bukan dikategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-undang pengadilan anak, tetapi berdasarkan KUHAP dan KUHP.


[1] Op Cit, Hal 19

Pengertian Anak

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang anak memberikan pengertian dan batasan yang berbeda tengang anak. Hal ini dapat dipahami karena mengingat dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda tentang anak tergandung dari kepentingan dari peraturan tersebut terhadap anak dan umur kedewasaan.
Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini dijelaskan bahwa batas umur 21 tahun, karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.
Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah:[1]
“Mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa) dan anak di sini meliputi anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi. Dalam hal ini berarti mereka harus dibina sediri mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.
Berdasarkan beberapa pengertian tentang anak yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kalau ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum, maka seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan keperluannya. Dalam hal ini batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.
Yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah:
“orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
Dalam ayat (2) Undang-undang ini juga memberikan definisi tentang anak nakal, yaitu:
“Anak nakal adalah:
a.       Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b.      Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.
Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) juga memberikan definisi tentang anak, yaitu:
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
Dalam KUHP pengertian anak tidak dicantumkan, tetapi batasan anak (orang belum dewasa) dalam pasal 45 KUHP adalah orang yang umurnya belum 16 (enam belas) tahun.
Walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum saja, melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP juga.


[1] Mulyana W. Kusuma, Hukum dan Hk-hak Anak, CV Rajawali, Jakarta, Disunting Dari Sebagian Makalah Perlindungan Hak-hak Anak, 1986.  hal. 51

Hak- hak Anak Secara Umum

Dalam proses peradilan pidana yang korban atau pelakunya adalah anak, mak proses peradilannya akan sedikit berbeda dengan proses peradilan pada umumnya. Hal ini dilakukan karena mengingat tujuan dari proses peradilan yang melibatkan anak adalah berbeda dengan tujuan dari peradilan yang melibatkan orang dewasa. Peradilan anak memiliki tujuan utama adalah memperbaiki si anak karena mengingat bahwa masa depan si anak masih cukup panjang, jadi dalam pelaksanaan pidanannya sangat kecil terasa tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera.
Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (12) memberikan definisi tentang hak anak. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan hak anak adalah:
“Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”
Hak-hak anak memang sepantasnya harus tetap dilindungi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan sendiri, karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sedangkan kita ketahui bersama bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap orang sejak ia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia pula dan hak itu dapat dipertahankan dari siapapun juga.
Dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1990 menyebutkan hak-hak anak sebaga berikut:[1]
1.      Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2.      Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3.      Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4.      Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5.      Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tua.
6.      Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7.      Hak untuk tinggal bersama orang tua.
8.      Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9.      Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10.  Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11.  Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12.  Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalah guanaan, penelantaran atau perlakuan salah (ekplitasi) serta penayalah gunaan seksual.
13.  Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak syah).
14.  Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadi kewajiban Negara.
15.  Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16.  Hak perawatan khusus bagi anak yang cacat.
17.  Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18.  Hak memperoleh manfaat jaminan social (asuransi social).
19.  Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
20.  Hak anak atas pendidikan.
21.  Hak anak unuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
22.  Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23.  Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24.  Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25.  Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26.  Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
27.  Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28.  Hukum acara peradilan anak.
29.  Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 juga mengatur tentang hak-hak anak, sebagai berikut:[2]
1.      Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2.      Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3.      Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah melahirkan.
4.      Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
5.      Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6.      Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.
7.      Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8.      Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9.      Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10.  Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11.  Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama pendirian politik dan kedudukan sosial.


[1] Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, 2005 Hal. 5
[2] Ibid, Hal 7

Ganti Rugi

Ganti Rugi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen 

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan[1]. Jika konsumen pemanfaat jasa multimedia dirugikan akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan oleh penyelenggaraan jasa multimedia, konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya tersebut.
     Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[2].
     Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
     Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau diajukan ke badan pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha[3].


 Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Konsumen pemanfaat jasa multimedia yang merasa dirugikan dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang isinya :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

dengan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata tersebut, yaitu:
1.  Ada perbuatan
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum
3.  Ada kesalahan
4.  Ada kerugian
5.  Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku[4].
Yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas luanya meliputi hal hal sebagai berikut[5]:
Ø  Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
Ø  Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
Ø  Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Ø  Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
Ø  Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut[6]
1. Ada unsur kesengajaan,atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
Kerugian dapat bersifat materiil (harta kekayaan) dan dapat pula bersifat idiil. Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.
Dalam terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada dua macam teori mengenai hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, yaitu :
1.  Teori Conditio Sine Qua Non
Oleh Von Buri, yang mengemukakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
2.  Teori Adequate Veroorzaking
Oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.
    
Selain itu terdapat ajaran relativitas (schutnorm theorie) yang berasal dari Jerman. Teori schutnorm ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk  melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Penerapan teori ini membeda bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum, dalam hal ini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dapat merupakan perbuatan mealwan hukum bagi korban x, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban y[7].    
Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, yaitu[8] :
a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
c. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;
d. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
f. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.
Konsumen juga dapat menggugat berdasarkan pasal 1366 KUHperdata, yaitu apabila penyelenggaraan jasa multimedia lalai atau kurang berhati-hati dalam memperdagangkan jasanya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Penyelenggaraan jasa multimedia yang berbentuk Perseroan Terbatas  dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.
 Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah bawahan atau pegawai dari Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, apabila semua unsure pasal 1365 KUHperdata dipenuhi oleh bawahan atau pegawai yang melakukan perbuatan hukum tersebut.
            Namun demikian beban pembuktian tetap berpedoman pada orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut[9].



[1]Indonesia,  op. cit., pasal 19 angka 1.

[2]Ibid., pasal 18 angka 2.

[3]Ibid., pasal 28.

[4] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.11.

[5]Ibid.

[6]Ibid., hal 12.

[7]Ibid., hal 15.

[8]M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita : 1982),  hal 102.

[9]Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjotrosudibio,  cet. 30 Jakarta: Pradnya Paramita, 1999,  Pasal 1865.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Antara konsumen pemanfaat jasa multimedia dengan penyelenggaraan jasa multimedia yang dilakukan pelaku usaha terdapat hubungan hukum didasarkan pada hukum perlindungan konsumen, karena penyelenggaraan jasa multimedia yang dilakukan termasuk kategori yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana perumusan pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 UUPK dan pemanfaat jasa multimedia termasuk kategori konsumen menurut permumusan pasal 1 angka 2 UUPK.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[1] Perlindungan terhadap konsumen pemanfaat jasa multimedia menurut UUPK adalah sama dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya.
     Hak dari konsumen pemanfaat jasa multimedia, adalah sebagai berikut[2] :
Ø  hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;
Ø  hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
Ø  hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
Ø  hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
Ø  hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
Ø  hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
Ø  hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
Ø  hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Ø  hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban penyelenggaraan jasa multimedia yang dilakukan  pelaku usaha sebagai berikut [3]:
Ø  beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Ø  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
Ø  memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
Ø  menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
Ø  memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
Ø  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
Ø  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan[4]. Hal ini berarti, penyelenggaraan jasa multimedia harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelenggara jasa multimedia wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Departemen Pos dan Telekomunikasi[5].
Mengenai masalah standar dan standarisasi, UUPK tidak mencantumkan definisi kedua hal tersebut. Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan dating untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan pengertian standarisasi adalah proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak[6].
Penyelenggaraan jasa multimedia juga dilarang memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan jasa tersebut.[7] Contoh yang pernah dirasakan konsumen pemanfaat jasa multimedia yang dilakukan PT Firstwap adalah pelaku usaha selalu menggunakan ketentuan layanan yang berbentuk klausula baku untuk menjawab semua keluhan konsumen.
Dengan melihat kenyataan bahwa kedudukan konsumen pada prakteknya jauh di bawah pelaku usaha, maka UUPK merasakan perlu pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. UUPK merumuskan klausula baku sebagai :
“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”[8]

      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila[9] :
a.  Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d.  Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e.  Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f.  Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g.  Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h.  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

Selanjutnya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti[10]. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memiliki format sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2). 
Atas kebatalan demi hukum dari klausula baku sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3), pasal 18 aayt (4) UUPK selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK ini. Jadi apabila kasus mengenai klausula baku dimajukan ke sidang pengadilan, pada sidang pertama hakim harus menyatakan bahwa perjanjian atau klausula itu batal demi hukum.[11]



[1]Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 tahun 1999, pasal 1 angka 1.

[2]Ibid.,pasal 4.
[3]Ibid., pasal 7.

[4]Ibid., pasal 8 angka 1 huruf a.

[5]Departemen Perhubungan, op. cit.,  pasal 48.

[6]Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional Indonesia, PP No.102 Tahun 2000, pasal 1 angka 2.

[7]Indonesia, op. cit.,  pasal 8 angka 1 huruf f. 

[8]Ibid., pasal 1 angka 10.

[9]Ibid., pasal 18 angka 1.              


[10]Ibid., pasal 18 ayat 2.

[11]Dony Lanazura, “Ketentuan Hukum (Baru) yang Diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa,” (Makalah disampaikan pada Program Pembekalan PPDN, diadakan Yayasan Patra Cendekia, jakarta, 4 Nopember 2000), hal.3.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons