Friday, November 11, 2011

KY Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Penyadapan

Komisi Yudisial akan memanfaatkan betul kewenangan barunya untuk melakukan penyadapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011. Sasaran pertama yang akan dilakukannya adalah untuk melaksanakan penengakan prinsip dari para hakim tindak pidana korupsi. untuk itu Komisi Yudisial berencana akan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan terhadap hakim tipikor.
Penyadapan terhadap Hakim Tipikor dilakukan dikarenakan saat ini cukup banyak sejumlah hakim tipikor di daerah yang mendapatkan sorotan tajam karena telah memberikan vonis bebas kepada terdakwa koruptor. untuk itu penyadapan ini dilakukan guna untuk mengetahui integritas para hakim ad-hoc itu diluar persidangan. namun hal ini tentunya tidak lah seluruh hakim tipikor yang akan di sadap, melainkan beberapa hakim tipikor yang menjadi sorotan atau terindikasi. ujar Taufiqurrahman Syahuri (komisioner KY).
Sesuai aturan Undang-undang yang baru ini, nantinya Komisi Yudisial wajib bekerjasama dengan penegak hukum dalam melakukan penyadapan. karena konteksnya adalah hakim tipikor, maka Komisi Yudisial tentunya harus bekerjasama dengan KPK. Sehingga nantinya KPK yang akan melaksanakan permintaan Komisi Yudisial untuk melakukan penyadapan tersebut. untuk itu bukannya Komisi Yudisial yang langsung akan menyadapan melainakan melalui penegak hukum.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons