Monday, October 17, 2011

Wilayah Pertambangan Rakyat



Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni:
  1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
  5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Tata Cara Perolehan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  1. persyaratan administratif;
  2. persyaratan teknis; dan
  3. persyaratan finansial.
Persyaratan administratif untuk:
  1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  2. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  3. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
  1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
  3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

1 komentar:

Anonymous said...

permasalahannya hukum kita tidak ada kepastian walaupun sudah melalui prosedur yang benar menurutt undang2, tetapi IUP palsu yang pasti menang karena keberpihakan dari pejabat yang sedang menjabat. yang susahnya bagaimana membuktikan itu back dated dan palsu?? padahal ada hal yang sangat mudah untuk bukti yaitu pembayaran pajak, alasannya mereka lupa bayar dan itu tdk melanggar hukum karena mereka membayarkan dendanya. padahal itu sudah bukti tidak taat hukum.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons