Monday, October 17, 2011

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bagi kepentingan khalayak banyak, untuk menetapkan WP. Pasal 14 UU Minerba mengatur bahwa penetapan WP akan dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah pusat dan daerah wajib untuk terus mengadakan penginventarisasian, penyelidikan, penelitian serta eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Penetapan WUP
Selanjutnya dalam Pasal 16 UU Minerba diatur bahwa satu WUP terdiri dari 1 atau beberapa Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa WIUP, yakni:
a.         letak geografis;
b.         kaidah konservasi;
c.         daya dukung lindungan lingkungan;
d.         optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
e.         tingkat kepadatan penduduk.

Tata Cara Perolehan WIUP Mineral Logam dan Batubara
Dalam Pasal 8 (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. Setiap pemohon, mencakup badan usaha, koperasi dan perseorangan; hanya akan diberikan satu WIUP. Namun jika pemohon merupakan badan usaha yang telah go public, maka badan usaha tersebut dapat diberikan lebih dari satu WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota akan mengumumkan pelelangan secara terbuka dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum pelelangan.
Pasal 13 PP 23/2010 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang untuk mengikuti lelang. Peserta lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Persyaratan administratif mencakup antara lain:
  1. pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
  2. pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing; dan
  3. nomor pokok wajib pajak.
Persyaratan teknis meliputi:
  1. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
  2. dimilikinya paling sedikit 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun; dan
  3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.
Persyaratan finansial meliputi:
  1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
  2. penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
  3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Wilayah Pertambangan Rakyat



Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni:
  1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
  5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Tata Cara Perolehan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  1. persyaratan administratif;
  2. persyaratan teknis; dan
  3. persyaratan finansial.
Persyaratan administratif untuk:
  1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  2. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  3. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
  1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
  3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Jaminan dari pemerintah ini hanya akan berlaku dalam hal pemegang IUP Eksplorasi memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam IUP Eksplorasi. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseoranga
n atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
Jangka Waktu IUP Operasi Produksi
Dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 10 tahun, untuk pertambangan mineral logam. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan untuk jangka waktu IUP selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 5 tahun. Untuk pertambangan batuan, diberikan jangka waktu paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun untuk pertambangan batubara.

Pemberian IUP Operasi Produksi
Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menyatakan bahwa dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
  1. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan atau
  3. IUP Operasi Produksi.
IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diberikan oleh:
1. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
2. Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
3. Bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam (b) diberikan oleh:
  1. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
  2. Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
  3. Bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi


IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Permohonan IUP Setelah Perolehan WIUP
Dalam Pasal 30 PP 23/2010, diatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik Pemerintah. WIUP lalu akan ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. Gubernur akan menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang dimohonkan, kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Pemohon yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada yang berwenang, paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pemohon dianggap gugur dan uang pencadangan akan menjadi milik Negara dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi



IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi
Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
  1. Administratif;
  2. Teknis;
  3. Lingkungan; dan
  4. Finansial
A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:
     a.   Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil badan usaha;
  3.  akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:
     a.   Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan pengurus; dan
  3.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil koperasi;
  3.  akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan pengurus; dan
  6.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:
     a.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan; dan
  2.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  kartu tanda penduduk;
  3.  nomor pokok wajib pajak; dan
  4.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
     a.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  3.  surat keterangan
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil perusahaan;
  3.  akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6.  surat keterangan domisili.
 B.     Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1.  peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  2.  laporan lengkap eksplorasi;
  3.  laporan studi kelayakan;
  4.  rencana reklamasi dan pascatambang;
  5.  rencana kerja dan anggaran biaya;
  6.  rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  7.  tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C.      Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
  1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.      Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1.  laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2.  bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3.  bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi



IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi
Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan:
  1. Administratif;
  2. Teknis;
  3. Lingkungan; dan
  4. Finansial
A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:
      a.    Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. Surat permohonan;
  2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3. Surat keterangan domisili.   
     b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:

  1. Surat permohonan;
  2. Profil badan usaha;
  3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Nomor pokok wajib pajak;
  5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6. Surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:
     a.  Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. surat permohonan;
  2. susunan pengurus; dan
  3. surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
  1. surat permohonan;
  2. profil koperasi;
  3. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan pengurus; dan
  6. surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:
    a.   Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

  1. surat permohonan; dan
  2. surat keterangan domisili.
    b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
  1. surat permohonan;
  2. kartu tanda penduduk;
  3. nomor pokok wajib pajak; dan
  4. surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
     a.   Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:
  1. surat permohonan;
  2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  3. surat keterangan
     b.  Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:
  1. surat permohonan;
  2. profil perusahaan;
  3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  4. nomor pokok wajib pajak;
  5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6. surat keterangan domisili.
B.  Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
  1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional,

C. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D.   Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
  1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
  2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Izin Usaha Pertambangan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:
(i)   Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
(ii)  Koperasi; dan
(iii) Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan 1 IUP maupun beberapa IUP.
Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:
(i) IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
(ii) IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,      serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  1. Nama perusahaan;
  2. Lokasi dan luas wilayah;
  3. Rencana umum tata ruang;
  4. Jaminan kesungguhan;
  5. Modal investasi;
  6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  7. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
  8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  9. Jenis usaha yang diberikan;
  10. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  11. Perpajakan;
  12. Penyelesaian perselisihan;
  13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  14. Amdal.
Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
  1. Nama perusahaan;
  2. Luas wilayah;
  3. Lokasi penambangan:
  4. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
  5. Pengangkutan dan penjualan;
  6. Modal investasi;
  7. Jangka waktu berlakunya IUP;
  8. Jangka waktu tahap kegiatan;
  9. Penyelesaian masalah pertanahan;
  10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  11. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  12. Perpanjangan IUP;
  13. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
  14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  15. Perpajakan;
  16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
  17. Penyelesaian perselisihan;
  18. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  19. Konservasi mineral atau batubara;
  20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
  21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; 
  22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia;
  23. Pengelolaan data mineral atau batubara; dan
  24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.


Dalam Pasal 40 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.

Wednesday, October 12, 2011

Gugatan media terhadap Dipo Alam ditolak

 
 
JAKARTA: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang dilayangkan Media Group (Metro TV dan Harian Media Indonesia) terhadap Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait pemboikotan media.
 
Dalam putusanya majelis hakim yang diketuai oleh Swidya menyatakan bahwa pernyataan Dipo Alam yang melarang institusi pemerintah memasang iklan di media tertentu diantaranya Media Indonesia dan Metro TV sebagai bentuk pelanggaran.
 
Kendati demikian, majelis menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul sebagai akibat atas pernyataan Dipo Alam. Sehingga dalam pertimbangannya majelis hakim menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Media Group sebesar Rp1 triliun tidak beralasan.
 
"Menolak gugatan penggugat seluruhnya," katanya saat membaca putusan, hari ini.
 
Selain dinyatakan tidak dapat membuktikan gugatannya, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa Media Group melakukan pelanggaran karena memasukkan opini dalam pemberitaan yang berkaitan dengan pemerintah. Hal tersebut, lanjut majelis hakim bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.
 
"Media hanyalah menyampaikan fakta dan bukan memasukkan opini pribadi dalam upaya membentuk membentuk opini publik dalam pemberitaan," jelas majelis dalam pertimbangnnya.
 
Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi yang dilayangkan Dipo Alam terhadap Media Group yang menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000 triliun. Majelis hakim menilai gugatan tersebut tidak berdasar karena Dipo Alam tidak mengalami kerugian materil dan immateri tersebut. 
 
Ditemui seusai persidangan, kuasa hukum Media Group, Purwani Yanuar, mengaku keberatan dengan putusan hakim tersebut. Dia beralasan bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa  perbuatan Dipo Alam terbukti melakukan pelanggaran namun tuntutan ganti rugi yang diajukan kliennya ditolak.
 
"Kami akan ajukan banding. Seharusnya kalau majelis hakim menyatakan perbuatan tergugat merupakan pelanggaran, tuntutan ganti rugi yang kami ajukan dikabulkan," katanya. (sut)
 
Sumber :
             bisnis.com

JPU menilai HAKIM tak pertimbangkan Bukti


JAKARTA: Jaksa Penuntut Umum terdakwa Walikota Bekasi  Mochtar Mohammad menyatakan majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diserahkan oleh JPU terkait dengan  vonis bebas politisi PDIP tersebut.

   “Semua bukti yang disampaikan oleh penuntut umum diabaikan, padahal saat persidangan Jaksa mengajukan 43 saksi dan juga 320 alat bukti mulai dari dokumen tertulis, bukti uang dan sebagainya,”  ujar Ketut Sumedana, Jaksa Penuntut Umum Mochtar Mohammad, hari ini kepada media.

Dia juga menyatakan pihaknya telah mempersiapkan kasasi dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah adanya kesalahan penafsiran hakim dalam surat dakawaan. Selanjutnya pembuktian tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Selain itu, paparnya, dua anak buah Mochtar lainnya telah terbukti bersalah dan telah dijatuhi vonis. Mochtar adalah orang yang memberikan perintah kepada kedua anak buahnya tersebut sehingga buktinya sangatlah jelas.

Ketut juga menyatakan bukti yang dimiliki oleh JPU sudah cukup kuat karena sebelumnya penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan teradap seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terakit dengan kasus ini dan mereka menyatakan bahwa Mochtar terlibat.
 
Sebelumnya Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas walikota  nonaktif Mochtar Mohammad dari dakwaan korupsi. Ini tentu saja jau dari tuntutan hukuman maksimal 12 tahun penjara yang dibebankan kepada dirinya.
 
Mochtar Mohammad yang merupakan Politisi PDIP ini didakwa empat kasus korupsi yaituSuap anggota DPRD Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010, penyalahgunaan dana anggaran makan minum sebesar Rp 639 juta, suap untuk mendapatkan piala Adipura tahun 2010 senilai Rp 500 juta dan suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 untuk mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (api)

Sumber :
             bisnis.com

Sunday, October 9, 2011

BRI menangi sengketa lawan Mulia Group

 
 
JAKARTA: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Dana Pensiun BRI memenangkan sengketa perjanjian pembangunan dan operasi Gedung BRI melawan PT Mulia Persada Persada.
 
Muhamad Ali, Sekretaris Perusahan BRI, menyatakan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan BRI dan Dana Pensiun BRI atas sengketa perjanjian pembagunan dan operasi (build, operate and transfer/BOT) gedung BRI.
 
“Saat ini kasus tersebut sudah sampai kasasi [di Mahkamah Agung]. Kami sudah memenangkan pada tingkat pertama dan banding,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
 
Dia menjelaskan pada putusan itu disebutkan PT Mulia Persada Pacific (MPP) milik Djoko Soegiarto Tjandra dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas perjanjian build operate dan transfer (BOT) gedung BRI. 
 
Perusahaan milik buronan internasional itu dihukum untuk menyerahkan sisa hak pengelolaan gedung BRI II beserta fasilitasnya kepada Dana Pensiun BRI dan BRI. 
 
Selain itu, MPP juga dihukum untuk membayar Rp347,8 miliar karena tidak membayar sewa tanah atas gedung BRI II sejak tahun 1998. 
 
Kasus ini berawal 11 April 1990, ketika BRI dan Dana Pensiun BRI mengadakan perjanjian pembangunan dan operasi dengan Mulia Group. 
 
Mulia milik terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra itu mendapatkan proyek pembangunan gedung perkantoran BRI II dan hak untuk mengoperasikan gedung tersebut selama 30 tahun atau hingga 2020. 
 
Namun, pada tahun lalu bank pelat merah tersebut menilai Mulia gagal memenuhi komitmennya untuk membangun fasilitas pendukung yang telah disepakati. BRI mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. (arh)
 
Sumber : 
             bisnis.com

Gugatan divestasi Newmont kembali ditunda



JAKARTA: Pemeriksaan atas gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait proses pengambilalihan divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara kembali harus ditunda hingga tiga bulan kedepan.

Penundaan tersebut dilakukan majelis hakim karena pemerintah dan  Newmont Mining Corporation yang masing-masing merupakan tergugat II dan turut tergugat II tidak hadir dalam persidangan.

“Sidang ditunda sampai 4 Januari 2012," kata ketua majelis hakim Ennid Hasanuddin dalam persidangan, hari ini.

Penundaan tersebut, lanjut Ennid, dilakukan sekaligus untuk mengirimkan surat pemanggilan kepada Newmont Mining Corporation.

Penundaan tersebut merupakan kali kedua dilakukan majelis hakim dimana sebelumnya persidangan juga pernah ditunda selama tiga bulan.

Dalam persidangan, para tergugat yang hadir hanya  perwakilan Menteri Keuangan dan Newmont Nusa Tenggara. Namun, perwakilan Menkeu belum memberikan surat kuasa kepada majelis hakim.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Ulung Purnama mengaku kecewa dengan penudaan persidangan tersebut.  Oleh karenanya, dia menegaskan apabila dalam sidang selanjutnya tergugat masih tidak hadir maka persidangan harus dilanjutkan. "Kalau dalam sidang selanjutnya tergugat masih tidak hadir maka sidang harus dilanjutkan,” katanya.

Seperti diketahui, Awal Juni lalu sejumlah masyarakat asal Nusa Tenggara Barat melayangkan gugatan terhadap Menteri Keuangan Agus Martowardojo (Tergugat I), Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon (Tergugat II), serta turut menggugat terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (Turut Terguat I) dan Newmont Mining Corporation (Turut Tergugat II).

Pasalnya, penggugat menilai pengambilalihan atas divestasi saham tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi serta kedamaian masyarakat NTB. Selain itu, pengugat menilai proses pengambilalihan atas saham divestasi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan atas kehidupan yang layak, serta hak atas keamanan dan kedamaian

Dalam gugatannya penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US$246,8 juta dan immateriil Rp1 miliar. Kerugian tersebut, menurut penggugat timbul selama pengambilalihan 7% saham Newmont berlangsung. (api)

Sumber :
             bisnis.com

Ombudsman RI masih permasalahkan regulasi agen inspeksi

 
JAKARTA: Ombudsman Republik Indonesia mengaku belum puas atas klarifikasi yang dipaparkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub pada Jumat lalu terkait penentuan kebijakan implementasi regulated agent (RA) atau agen inspeksi.
 
Ombudsman RI pada Jumat lalu menuntaskan perundingan tahap I dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Pertemuan tersebut secara umum membahas latar belakang terbentuknya SKEP 255/IV/2011 serta penunjukkan tiga operator RA.
 
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan pada perundingan tersebut Dirjen Perhubungan udara hanya memaparkan sejumlah argumen normatif terkait pengambilan keputusan dalam membidani kebijakan RA.
 
Menurut Danang, Dirjen Perhubungan Udara tidak mampu merinci prosedur teknis pelaksanaan RA termasuk proses pemeriksaan produk hewani dan botani.
 
"Hewan dan tumbuhan akan mati kalau terpapar mesin x-ray," tegasnya kepada Bisnis hari ini.
 
Ombudsman, lanjut Danang, meminta Kemenhub untuk memberi penjelasan teknis secara tertulis dalam satu pekan. Selain itu, pihaknya akan mengundang Badan Karantina dari sejumlah Kementerian terkait guna menampung solusi pengiriman produk hewani dan botani. 
 
Kementerian Perhubungan mewajibkan semua kiriman pos dan kargo melalui angkutan udara harus diperiksa melalui regulated agent atau agen inspeksi yang disahkan oleh Kemenhub selaku regulator.
 
Para pengusaha bidang kargo udara keberatan dengan penerapan agen inspeksi tersebut, karena biaya pemeriksaan kargo menjadi lebih mahal dan proses pemeriksaannya berjalan lamban. (sut)
 
Sumber :
            bisnis.com

'Outflow dana asing jadi lonceng bahaya'

 
JAKARTA : Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mewaspadai aliran modal asing yang semakin banyak keluar dari Tanah Air. 
 
Guna meminimalkan risiko negative yang mungkin muncul, penarikan pembiayaan dari pasar disarankan untuk dikurangi, disesuaikan dengan kemampuan menyerap
anggaran.
 
Drajad Hari Wibowo, Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), mengingatkan outflow dari SUN dan bursa harus menjadi lonceng peringatan bagi pemerintah dan BI. 
 
"Dampaknya terhadap cadangan devisa memang tidak harus membuat panik. Namun juga jangan dipandang remeh," ujarnya hari ini. 
 
Untuk itu, Drajad mendesak pemerintah dan BI harus meningkatkan kewaspadaan. "Salah satunya dengan jalan mengurangi penerbitan SUN. Apalagi dengan penyerapan APBN yang rendah."
 
Menurutnya, stabilitas keuangan kawasan Eropa yang negatif, serta tidak adanya sinyal positif dari pemulihan ekonomi AS, membuat investor asing menuntut premi risiko dan imbal hasil (yield) surat utang yang tinggi. 
 
Oleh karena itu, mantan Anggota Komisi XI DPR itu mengkritik sikap Kementerian Keuangan yang tetap menjadwalkan penerbitan sukuk global di tengah kegamangan pasar dunia.
 
"Dengan biaya yang makin mahal tersebut, tentu beban terhadap APBN ke depannya jadi kemahalan. Mengapa tetap keukeuh keluarkan sukuk dan bond kalau kemahalan?" tegasnya.
 
Pada kondisi APBN saat ini, lanjut Drajad, dengan realisasi penerimaan perpajakan yang semakin mendekati target dan penyerapan anggaran yang sangat rendah, seharusnya kas negara mengalami likuditas berlebih. Untuk itu, dari sisi pembiayaan seharusnya tidak ada masalah, sehingga penarikan utang tidak perlu dipaksakan.
 
"Sejak dulu saya sanksi dengan motif Kemenkeu yang doyan berutang ini. Saya tidak yakin bahwa motifnya benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan APBN." (sut)
 
Sumber :
             bisnis.com

Saturday, October 8, 2011

ICW Mempertanyakan Fokus Revisi UU KPK di DPR



JAKARTA,  - Aktivis Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko mengungkapkan, niat parlemen untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dipertanyakan kembali. Terutama mengenai latar belakang di balik rencana itu. Menurutnya, jangan sampai keinginan revisi ada karena DPR melakukan "balas dendam" atas penangkapan KPK terhadap sejumlah anggota DPR yang melakukan korupsi. Hal tersebut justru menjadi indikasi pelemahan kekuatan KPK.
"Waktu itu wacana revisi Undang-Undang KPK ini muncul setelah KPK mengusut kasus kasus cek pelawat. Saya khawatir, semangat revisi UU ini berbeda. Bukan untuk memperkuat KPK tapi justru melemahkannya," ujar Danang di diskusi 'KPK, Sesuatu Banget' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (08/10/2011).
Hal senada diungkapkan salah satu mantan perumus Rancangan Undang-Undang KPK, Firman J Daeli. Menurutnya, kalau DPR merevisi aturan tersebut, harus disampaikan pada publik apa saja yang akan direvisi.
"Revisi memang bagus. Tapi tujuan revisi ini kan seperti bola liar tidak jelas. Jangan-jangan jadi pelemahan. Harus tentukan mana yang harus direvisi. Harus jelas ada batasan-batasannya," kata Firman.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak pertengahan tahun wacana revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terus bergulir di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menampik bahwa revisi undang-undang ini untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu dan balas dendam. Ide ini sudah cukup lama ditentang oleh LSM-LSM antikorupsi, salah satunya ICW.
Bahkan ICW menyebut dalam 10 poin revisi DPR terdapat 9 poin yang membahayakan yaitu :
1. Menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999.
2. Menghilangnya Pasal 2 yang paling banyak digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat koruptor.
3. Hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal.
4. Penurunan ancaman hukuman minimal menjadi 1 tahun. Dalam UU yang berlaku saat ini, ancaman hukum antara 1-4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara.
5. Melemahnya sanksi untuk mafia hukum, seperti suap untuk aparat penegak hukum.
6. Ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor saksi kasus korupsi.
7. Korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum.
8. Kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas.
9. Tidak ditemukan dalam RUU Tipikor seperti dalam Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pidana tambahan.

Sumber :
             kompas.com

Kongres Advokat Indonesia banding gugatan atas Ketua MA


JAKARTA: Kongres Advokat Indonesia resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatanya terhadap Ketua MA, Harifin Andi Tumpa.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Kongres Advokat Indonesia (KAI), Erman Umar, saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober.

"Kami  secara remsi telah menyampaikan pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui PN Jakpus, hari ini," katanya.

Pernyataan banding tersebut terdaftar dengan No 196/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST.  Dia mengaku akan menyerahkan memori banding dalam waktu dekat.

"Karena besok merupakan batas waktu pengajuan banding jadi memorinya akan kami ajukan menyusul tetapi tentunya tidak lama setelah pernyataan banding ini," ujar Erman.

Dia menjelaskan upaya banding tersebut dilakukan karena pihaknya keberatan dengan putusan PN Jakpus yang menyatakan gugatan KAI tidak memenuhi syarat formil.

Dalam memori banding nanti, jelasnya, pihaknya akan menjelaskan kepada majelis hakim ditingkat pengadilan tinggi bahwa KAI merupakan organisasi advokat yang masih diakui keberadaannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"KAI secara de facto masih merupakan organisasi advokat. Artinya putusan PN Jakpus yang menyebut KAI bukan organisasi advokat adalah keliru," ujar Erman.

Belum lama ini, PN Jakpus dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan KAI tidak dapat diterima. Pasalnya, majelis hakim menilai KAI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai penggugat dalam perkara tersebut.

Kisruh organisasi advokat bermula setelah KAI menyatakan tidak sepakat dengan pembentukan wadah tunggal advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) oleh MA.

Dalam gugatannya, KAI menggugat Ketua MA Harifin Andi Tumpa dan menuntut uang sebanyak Rp50 miliar. KAI  menilai perbuatan Harifin yang mengesahkan surat Ketua MA nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 merupakan perbuatan melawan hukum. (ea)

Sumber :
             bisnis.com

Gugatan Almarhun Irzen terhadap Citibank kandas

bisnis.com


 
JAKARTA: Gugatan keluarga Alm. Irzen Octa terhadap Citibank N.A yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya kandas.
 
Pasalnya, dalam putusan selanya majelis hakim PN Jakpus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
 
"Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim Lidya S. Parapat saat membacakan putusan sela tersebut hari ini.
 
Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah PN Jakarta Selatan. Hal tersebut mengacu tempat kejadian perkara yakni di Kantor Citibank Jamsostek yang berada di Jakarta Selatan.
 
Slamet Yuono, kuasa hukum keluarga Alm. Irzen Octa, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. 
 
Menurut dia, kematian kliennya tidak hanya tanggungjawab Citibank Jamsotek tetapi juga menjadi tanggungjawab Citibank Amerika.  
 
"Kami akan ajukan banding. Tuntutan kami merupakan tanggungjawab kolektif jadi termasuk Citibank Amerika. Jadi kalau majelis hakim mikirnya hanya Citibank Jamsostek itu keliru," kata Slamet.
 
Seperti diketahui, pada 28 Maret 2011 Irzen ditemukan tewas setelah memenuhi undangan Citibank untuk menyelesaikan tagihannya yang membengkak dari Rp48 juta menjadi Rp100 juta. Gugatan tersebut secara resmi terdaftar dengan nomor 161/PDT.G/PN JKT.PST/2011.
 
Kuasa hukum keluarga almarhum Irzen Octa, dalam gugatannya meminta mejelis hakim menghukum Citibank untuk membayar ganti rugi atas tindakan penagihan utang oleh debt collector yang mengakibatkan kematian dengan total Rp3 triliun .
 
Oleh karenanya, Citibank dituntut pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPdt dan 1367 KUHPdt. (sut)
 
Sumber :
             bisnis.com

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons