Saturday, September 10, 2011

HUKUM ACARA PERDATA

 Oleh: Dr. FRANS H. WINARTA, S.H., M.H

Hukum acara perdata yang berlaku di negara kita sebenarnya belum dikodifikasi dalam satu produk peraturan perundang-undangan. Rancangan Undang-Undang tentang hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan umum yang telah disahkan sidang pleno B.P L.P.H.N ke 13 pada tanggal 12 Juni 1967, sampai sekarang belum disahkan menjadi Undang-Undang.

Saat ini kaidah-kaidah hukum acara perdata masih sangat tersebar dalam berbagai macam produk peraturan perundang-undangan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat ditemukan dalam:

n  HIR (Herziene Indonesisch Reglement) atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di daerah Jawa dan Madura;
n  RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di daerah luar Jawa dan Madura;
n  Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (“KUHPerdata”) Tentang Pembuktian Dan Daluwarsa, yakni dari Pasal 1865 s/d Pasal 1993.
n  Reglement Op De Rechtsvordering (“RV”), yakni hukum acara perdata untuk golongan Eropah;
n  Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura;
n  Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 4/2004”);
n  Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
n  Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
n  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
n  Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
n  Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
n  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
n  Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1/1951 (“UU Dar. 1/1951”), maka hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UU Dar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 no. 16, S. 1941 no. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg atau Reglemen daerah seberang S. 1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa dan Madura

1. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Perdata
§  Gugatan adalah suatu upaya/ tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan.
§  Tuntutan hak ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”.
§  Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan suatu perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

a. Gugatan yang diterima oleh Pengadilan
§  Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan.
§  Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.


b. Penggugat
§  Pihak yang mengajukan suatu gugatan atau tuntutan hak disebut dengan Penggugat.
§  Apabila ada banyak Penggugat, maka mereka disebut dengan Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya.
§  Pihak yang dapat mengajukan suatu gugatan hanyalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971, No. 294K/Sip/1971 menyebutkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
§  Penggugat dapat terdiri dari subjek hukum perorangan (natuurlijke persoon) maupun subjek hukum badan hukum (rechtspersoon).
§  Dalam hal Penggugat adalah subjek hukum badan hukum (rechtspersoon), maka harus dicermati perumusan pihak yang akan mewakili badan hukum tersebut, misalnya suatu perseroan terbatas diwakili oleh Direksi Perseroan, suatu yayasan diwakili oleh pengurus Yayasan.
§  Dalam hal Penggugat adalah subjek hukum perorangan (natuurlijke persoon), maka perlu dicermati kecakapan dan kewenangan subjek hukum tersebut, apakah yang bersangkutan sudah dewasa atau masih dalam perwalian ataukah masih dalam pengampuan, dan sebagainya.

c. Tergugat
§  Tergugat adalah orang (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak.
§  Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum.

d. Turut Tergugat
§  Mereka yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat namun diikutsertakan dalam surat gugatan disebut sebagai Turut Tergugat.
§  Dalam praktek, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.
§  Turut Tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan Hakim.

2. Surat Kuasa
§  Dalam praktek peradilan, Penggugat ataupun Tergugat dapat diwakili oleh penerima kuasa. Undang-undang tidak mewajibkan untuk memakai kuasa, juga tidak melarangnya, tetapi mengatur tentang pemberian kuasa tersebut.
§  Kuasa berarti wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian/pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya. Pasal 1792 KUHPerdata mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

a. Isi Surat Kuasa
Dalam membuat suatu surat kuasa harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1)   Mencantumkan secara jelas identitas dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu nama, umur, pekerjaan, dan alamat.            
Kalau pemberi kuasanya adalah Badan Hukum, maka dalam kuasa harus disebutkan dulu nama Badan Hukumnya, lalu identitas orang yang berwenang memberi kuasa menurut anggaran dasar/peraturan yang berlaku;
(2)   Menyebutkan materi kuasa tersebut secara tegas, jelas dan terperinci, misalnya apabila mengenai sengketa tanah,harus  dijelaskan secara jelas dan terperinci letak dan batas tanah sengketa;
(3)   Menyebutkan batas-batas kewenangan pemberi kuasa dalam menjalankan tugasnya;
Dalam hal Tergugat hendak mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat, maka surat kuasa tersebut juga harus mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengajukan gugatan rekonpensi.
Selain itu juga perlu diingat bahwa suatu surat kuasa dapat diberikan dengan hak substitusi, yang artinya si penerima kuasa dapat memberikan kuasa substitusi kepada pihak tertentu berdasarkan surat kuasa substitusi dimaksud;
(4)   Memberikan materai secukupnya dan ditandatangani oleh pemberi kuasa;
(5)   Kemudian hal yang terkecil dan biasanya terlewati oleh kebanyakan orang bahwa tanggal pemberian surat kuasa harus lebih dahulu daripada tanggal surat gugatan.

3. Kompetensi Pengadilan.
Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kompetensi pengadilan, yaitu sebagai berikut:
  1. Wewenang Mutlak (absolute competentie).
Wewenang mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
            Badan Peradilan Menurut Pasal 2 UU No. 4/2004:
            Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

  1. Wewenang Relatif (relative competentie).
Wewenang relatif ini mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa sesuai asas Actor Sequitoir Forum Rei atau tergantung pada tempat tinggal tergugat (Pasal 118 HIR).

4. Syarat Sahnya Suatu Surat Gugatan
HIR dan RBg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu surat gugatan, satu-satunya ketentuan mengenai syarat surat gugatan dapat ditemui pada Pasal 8 no. 3 RV.
Secara garis besar suatu surat gugatan terdiri dari 2 (dua) bagian yakni:
§  Syarat Formal;
§  Syarat Substansial.

a.     Syarat Formal
Syarat formal suatu surat gugatan adalah sebagai berikut:
(1)   Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
Dalam prakteknya, suatu surat gugatan biasanya disebutkan tempat dimana gugatan itu dibuat dan tanggal dibuatnya gugatan.
(2)   Materai
Dalam prakteknya, suatu surat gugatan biasanya dimaterai secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak dimaterai bukanlah menyebabkan gugatan tersebut menjadi batal tetapi hanya dikembalikan kepada Penggugat untuk dimaterai.
(3)   Tanda Tangan
Suatu surat gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya.
b.    Syarat Subtansial
Syarat substansial suatu surat gugatan diatur  dalam Pasal 8 RV ayat 3 yakni terdiri atas:

(1)   dentitas Para Pihak
Dalam suatu surat gugatan harus diuraikan secara lengkap identitas dari Penggugat dan Tergugat yakni meliputi:
§  Nama lengkap;
§  Umur/tempat dan tanggal lahir;
§  Pekerjaan; dan
§  Domisili.

(2)   Posita (Fundamentum Petendi)
Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar pengajuan suatu gugatan perdata. Posita ini secara garis besar terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:
§  Uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan tentang duduknya perkara;
§ Uraian tentang hukum yang merupakan penjelasan tentang hubungan hukum sebagai dasar yuridis pengajuan suatu gugatan perdata.

Singkatnya, suatu posita harus menguraikan tentang objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat, dan hal-hal lainnya yang dapat berupa uraian mengenai sita jaminan, uraian kerugian, bunga, dwangsom dan sebagainya.

(3)   Petitum
§ Petitum atau tuntutan adalah apa yang  oleh Penggugat diminta atau diharapkan diputuskan oleh Hakim.
§ Jadi petitum itu akan mendapat jawabannya di dalam diktum atau amar putusan. Oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.

5. Teknis Penyusunan Suatu Surat Gugatan Perdata
  1. Pihak-pihak Yang Dapat Digugat
§  Suatu gugatan perdata hanya dapat diajukan terhadap pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat.
§  Namun demikian dalam praktek penyusunan surat gugatan, penerapan ketentuan tersebut tidak sesederhana yang dipikirkan.
§  Adakalanya, pihak-pihak yang tidak             mempunyai hubungan hukum langsung dengan enggugat, diikutsertakan dalam surat gugatan. Hal ini untuk lengkapnya suatu surat gugatan.

  1. Domisili Tergugat

1).   Actor Sequitor Forum Rei
§  Mengenai domisili Tergugat dikenal asas hukum actor sequitor forum rei yang berarti suatu gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili Tergugat atau jika tidak diketahui domisili Tergugat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili Tergugat sebetulnya.
§  Untuk melihat domisili Tergugat dapat dilihat pada Kartu Tanda Penduduk (Perorangan) atau Anggaran Dasar (Badan Hukum) Tergugat.

2).   Tempat tinggal salah seorang dari Tergugat
Dalam hal Tergugatnya lebih dari 1 (satu) orang, maka Penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang Tergugat.

3).   Tempat tinggal si berhutang utama
Apabila ada yang berhutang utama dan ada sebagai penjamin (vrijwaring), maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi tempat tinggal si berhutang utama (Pasal 99 ayat (1) RV).

4).   Tempat tinggal Penggugat/salah seorang dari Penggugat
Seandainya domisili atau domisili sebetulnya dari Tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi domisili Penggugat atau salah seorang dari Penggugat.

5).   Sengketa mengenai barang tidak bergerak
Suatu gugatan mengenai barang tidak bergerak harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat barang tidak bergerak tersebut berada.

6).   Pilihan hukum
Apabila sebelumnya telah diperjanjikan secara tertulis tentang forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri tertentu, maka gugatan mengenai sengketa tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah disepakati dalam perjanjian dimaksud.

7).   Tergugat berada di luar negeri
Dalam praktek terhadap Tergugat yang berada di luar negeri, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata” cetakan ketiga revisi, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 23).

8).   Tergugat yang tidak cakap hukum
Gugatan terhadap orang yang tidak cakap    hukum, maka gugatan diajukan kepada  Pengadilan        Negeri yang kompetensinya meliputi orang tua/wali/pengampu dari orang tersebut.

9).   Gugatan terhadap pegawai negeri.
Gugatan terhadap pegawai negeri (dalam jabatannya) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya meliputi kantor atau tempat bekerja pegawai negeri tersebut.

10). Gugatan terhadap pekerja.
Gugatan terhadap pekerja yang masih menginap di   rumah majikannya, maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili majikan dari pekerja tersebut.



  1. Posita Harus Mendukung Petitum.
Hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak dapat diminta petitum, namun hal-hal yang tidak diuraikan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah diuraikan dalam posita (Yurisprudensi     Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Mei 1975, No. 67K/Sip/1975). Contoh konkrit dari uraian tersebut adalah:

Suatu posita surat gugatan yang tidak menguraikan tentang dwangsom, maka dalam petitumnya tidak dapat diminta dwangsom kepada Majelis Hakim. Apabila hal tersebut diminta dalam petitum, maka surat gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

  1. Sita Jaminan.
Sita jaminan adalah sita yang diletakan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat bahwa harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).
           
Secara garis besar, sita jaminan terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu:
            Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag.

  1. Ganti Kerugian.
Suatu tuntutan ganti kerugian harus diuraikan dan dirinci dalam posita surat gugatan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima:
ü  Pasal 1247 KUHPerdata;
ü  Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: tanggal 16 Desember 1970, No. 492K/Sip/1970; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: tanggal 2 Juni 1971, No.117K/Sip/1971; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: tanggal 18 Desember 1971, No.598K/SIP/1971; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia: tanggal 18 Agustus 1988, No.1720/K/Pdt/1986).

Perlu diperhatikan bahwa upah dari seorang pengacara maupun konsultan hukum tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974.

  1. Dwangsom.
Lembaga uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan dengan sifat kondemnatoir yang bukan merupakan putusan pembayaran sejumlah uang.

Hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973, No. 791K/Sip/1972 sebagai berikut:
            “Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

  1. Tuntutan Provisi.
Tuntutan provisi biasanya dimintakan Penggugat sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang bertujuan untuk menghindari kerugian yang akan lebih besar diderita oleh Penggugat.

Misalnya:dalam hal atap rumah yang disewa oleh Penggugat dirusaki oleh Tergugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat memperbaiki atap rumah yang rusak tersebut.


II.    Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan
  1. Pengajuan Surat Gugatan
a.     Pendaftaran Surat Gugatan
    • Surat gugatan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang;
    • Dalam pendaftaran surat gugatan, pihak penggugat atau kuasanya harus mendaftarkan surat gugatan tersebut dan membayar ongkos perkara yang telah ditetapkan;
    • Selanjutnya surat gugatan tersebut diberi nomor perkara oleh Panitera Pengadilan;
    • Setelah ketua pengadilan menerima surat gugatan maka ia akan menunjuk Hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat;


Penggugat Tidak Hadir di Sidang I
§  Jika pada hari sidang yang ditentukan ternyata Penggugat tidak hadir maka demi hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur.
§  Namun dalam prakteknya, Majelis Hakim biasanya cukup bijaksana untuk mengundur sidangnya untuk beberapa waktu, biasanya seminggu dan dapat diperpanjang lagi untuk seminggu kemudian, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk kembali menghadiri sidang setelah dipanggil lagi dengan selayaknya oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Putusan Verstek
§  Apabila Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara layak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek.
§  Terhadap putusan verstek ini, maka Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet  ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah.
§  Sedangkan apabila Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang kedua tidak hadir dan kemudian pada sidang ketiga hadir, maka perkara perdata tersebut diputuskan secara contradictoir.
§  Terhadap putusan contradictoir tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

b.    Perubahan Surat Gugatan
§  Mengenai perubahan surat gugatan tidak diatur dalam HIR melainkan diatur dalam RV. 
§  Pada dasarnya suatu surat gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dapat diubah, namun demikian perubahan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan Tergugat.
§  Menurut Pasal 127 RV, perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah petitum dan pokok tuntutan.
§  Doktrin hukum Ny. Retnowulan Sutantio dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” cetakan ke VIII, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, halaman 4, menyebutkan bahwa:
“Bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara”.
§  Dengan demikian perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat karena hal tersebut sangat berhubungan dengan pembelaan kepentingan Tergugat dan Para Turut Tergugat.
§  Hal tersebut juga diatur dalam yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu: No. 454 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1970; No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974; dan No. 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976.

c.     Pencabutan Surat Gugatan
Pencabutan gugatan dapat dilakukan:
§  Sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan;
Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 RV).
§  Sebelum Tergugat memberi jawabannya;
Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271      RV).
§  Sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat.
Dalam hal ini perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat

Akibat yang terjadi apabila gugatan dicabut:
§  Demi hukum, para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana sebelum gugatan diajukan (Pasal 272 Rv);
§  Seolah-olah diantara mereka tidak pernah terjadi sengketa.

Penggunaan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai pedoman, dikemukakan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, halaman 123 angka 23 (1994). Dalam buku tersebut, secara tersirat MA mengajak pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan.  

d.    Kumulasi Gugatan
§  Penggabungan gugatan adalah merupakan penggabungan beberapa gugatan menjadi satu dalam surat gugat.

  1. Jawaban dari Tergugat.
Setelah diterimanya surat gugatan, maka Tergugat akan membantah dalil-dalil dalam surat gugatan tersebut dengan dalil-dalilnya yang dituangkan dalam Jawaban.
Pada prinsipnya, suatu jawaban tersebut terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:
a.     Jawaban dalam Eksepsi;
            Eksepsi adalah suatu tangkisan atas gugatan Penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara. 
            Eksepsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
(1)   Eksepsi Absolut;
Eksepsi absolut intinya menyangkut kompetensi pengadilan yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.
§  Masalah kompetensi absolut itu diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBg dan dapat diajukan setiap saat selama perkara masih berjalan. Bahkan Pengadilan sendiri wajib menyatakannya walaupun tidak ada eksepsi dari Tergugat.
§  Sedangkan mengenai kompetensi relatif harus diajukan pada kesempatan pertama di persidangan, apabila tidak diajukan pada kesempatan pertama, maka eksepsi tersebut tidak dapat diajukan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 September 1972, No. 1340 K/Sip/1971).

(2)   Eksepsi Relatif.
Eksepsi relatif adalah suatu tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, menyangkut permasalahan teknis gugatan diluar eksepsi absolut.

Macam-Macam Eksepsi
1).   Declinatoire Exceptie
Declinatoire exceptie adalah tangkisan yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak bewenang memeriksa perkara, atau bahwa gugatan batal, atau bahwa perkara yang pada hakikatnya sama dengan ini masih dalam proses dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

2).   Dilatoire Exceptie
Dilatoire exceptie adalah tangkisan yang tidak menyangkut gugatan pokok sama sekali. Eksepsi itu hanya mengemukakan sesuatu, yang dengan itu menjadikan gugatan pokok itu tidak akan berhasil. Misalnya, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat tetapi belum jatuh tempo (perpanjangan jangka waktu pembayaran) atau gugatannya diajukan secara prematur.

3).   Paremtoire Exceptie
Paremtoire exceptie adalah tangkisan menyangkut gugatan pokok atau meskipun mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang sangat prinsipal dan karenanya gugatan itu akan gagal. Misalnya, dengan mengemukakan bahwa Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat atau hutang tersebut sudah lunas dibayar Tergugat kepada Penggugat, atau pernah dibebaskan dari hutang tersebut, atau gugatan dimaksud nebis in idem, karena sudah pernah diajukan ke Pengadilan mengenai perkara yang sama baik subjek, objek dan dalil gugatannya.

4).   Disqualificatoire Exceptie
Disqualificatoire exceptie adalah tangkisan yang menyatakan bukan Penggugat yang seharusnya menggugat saya. Jadi, inti dari tangkisan ini, bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak.

5).   Exceptie Obscurum Libellum
Exceptie obscurum libellum adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur. Gugatan yang demikian misalnya karena melawan hak atau tidak beralasan. Contoh gugatan yang kabur diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg.

6).   Exceptie Plurum Litis Consortium
Exceptie plurum litis consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.

7).   Exceptie Non-Adimpleti Contractus
Exceptie non-adimpleti contractus adalah tangkisan yang menyatakan saya tidak memenuhi prestasi saya, karena pihak lain wanprestasi. Keadaan ini dapat terjadi dalam hal persetujuan timbal balik.



8).   Exceptie Rei Judicatae
Exceptie rei judicatae adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan asas nebis in idem tidak dapat diadili lagi. Pasal 1917 KUHPerdata menentukan, nebis in idem itu terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dalam hubungan yang sama pula.

(b)   Jawaban dalam Pokok Perkara.
            Isinya menyanggah dalil-dalil gugatan dari Penggugat dan memuat dalil-dalil Tergugat

(c)   Replik.
Replik adalah jawaban balasan atas jawaban Tergugat. Pada praktek beracara, replik berisi dalil-dalil atau dalil-dalil tambahan Penggugat dalam surat gugatan. Untuk menyusun replik biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban Tergugat.

(d)   Duplik.
Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik Penggugat yang intinya membantah dalil-dalil Penggugat dalam repliknya serta menguatkan kembali dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya.

(e)   Pembuktian
Pembuktian sangatlah penting karena dikabulkan atau tidaknya perkara perdata tergantung pada terbukti tidaknya dalil masing-masing pihak.


  1. Hukum Pembuktian
Dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata disebutkan barang siapa yang mengatakan atau mendalilkan ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan ada atau tidaknya perbuatan tersebut (beban pembuktian). 

Dalam beracara di Pengadilan, umumnya beban pembuktian ada di pihak Penggugat, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan ditolaknya surat gugatan Penggugat

Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga disebutkan suatu dalil yang tidak dibantah, dianggap merupakan suatu pengakuan.

Menurut doktrin dari Prof. R. Subekti, S.H., yang menyatakan “Apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya”.

Oleh karena dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 803K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang intinya menyatakan:
Hal-hal yang diajukan oleh PENGGUGAT yang tidak disangkal oleh TERGUGAT dapat dianggap sebagai telah terbukti”.

  1. Alat Bukti
Menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
§  Bukti tulisan;
§  Bukti dengan saksi-saksi;
§  Persangkaan-persangkaan;
§  Pengakuan; dan
§  Sumpah.

a.     Bukti Tulisan
Alat bukti tulisan terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:
1.     Akta, adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti  tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.
2.     Jenis akta adalah Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan.  
                       

           
Akta Otentik
akta yang dibuat oleh/ di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang.
Contoh dari bukti autentik:
1)     Akta notaris;
barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta notaris, pihak yang bersangkutan harus membuktikan ketidakbenaran akta notaris tersebut (Pasal 163 HIR).
2)     Putusan hakim pidana
                        (Yurisprudensi  Mahkamah Agung No. 199 K / Sip / 1973 dan Pasal 1920 KUHPerdata

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:
§  Pembuktian formal yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
§  Pembuktian material yaitu pembuktian antara   pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut sudah terjadi;
§  Pembuktian mengikat yaitu pembuktian antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal (waktu) tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah ditulis dalam         akta tersebut.

Akta Di Bawah Tangan
§  Akta dibawah tangan adalah surat yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1819 KUHPerdata).
§  Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974
Bahwa bukti tulisan yang disampaikan    kepada pengadilan harus di beri materai kecuali sudah berada di atas kertas segel,  kalau tidak maka bukti tulisan tersebut  akan dikesampingkan hakim (MA. tgl. 28-   8-1975 No. 983 K/Sip/1972).

b.    Bukti Saksi
§  Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh orang yang bersangkutan.
§  Pasal 169 HIR (unus testis nulus testis)
Satu saksi bukanlah saksi, jadi minimal harus ada 2 orang saksi dari masing-masing pihak yang bersengketa.
§  Seorang saksi yang akan memberikan kesaksian haruslah terlebih dahulu disumpah menurut agama atau kepercayaannya. Hakim mempunyai otoritas untuk menilai kesaksian seorang saksi (Pasal 170 HIR dan Pasal 1906 KUHPerdata).

5. Putusan Hakim
Ada 2 (dua) golongan putusan Hakim:
a.     putusan sela   
            Mengenai putusan sela ada bermacam-macam, antara lain adalah:
(i).   Putusan preparatoir;
(ii).  Putusan insidentil;
(iii). Putusan provisionil.

Putusan Preparatoir, Insidentil dan, Provisionil
§  Putusan preparatoir digunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil.
§  putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak (Putusan Sela).
§  Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) RBg, walaupun putusan sela hanya ditulis dalam Berita Acara Persidangan saja.
§  Selanjutnya Pasal 190 ayat (1) HIR/201 ayat (1) RBg menentukan, bahwa:
Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”.

  1. Putusan Akhir.
§  putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu (Sudikno Mertokusumo, hal. 183 [Vide slide 57] ).
§  Setiap putusan bentuknya harus tertulis, harus ditandatangani Hakim ketua sidang, Hakim-hakim anggota & panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 23 ayat (2) UU No. 14/1970).
§  Hakim wajib mengadili semua tuntutan (petitum) (Pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2) RBg, Putusan MA RI 4 Desember 1975, No. 335K/Sip/1973).
§  Namun Hakim dilarang ULTRA PETITA (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Pengadilan dapat mengabulkan lebih daripada yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil, atau ex aequo et bono. (Yurisprudensi MA RI tgl 10 Nopember 1971, No. 556K/Sip/1971)

6. Amar Putusan.
§  Jawaban terhadap petitium dalam gugatan Penggugat tersebut.
§  Dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa apabila Hakim tidak mengadili semua bagian daripada tuntutan, baik dalam konpensi (gugatan awal) maupun rekonpensi (gugatan balik) maka putusan harus dibatalkan (Yurisprudensi MA RI No. 104K/Sip/1968).
§  Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd.

MACAM-MACAM PUTUSAN

§  Putusan Verstek
            suatu putusan yang diambil di luar hadirnya Tergugat.

§  Putusan Contradictoir
diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan Tergugat atau salah satu dari Tergugat hadir di persidangan. Atau apabila salah satu/seluruh Tergugat pernah hadir di persidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka pemeriksaan diteruskan dengan sistem contradictoir.

§  Putusan Pengadilan
            Suatu putusan pengadilan dapat berupa:
ü  Menerima gugatan (gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim).
ü  Menolak gugatan (gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim.
ü  Tidak Diterimanya gugatan (niet ontvankelijk verklaard).

§  Putusan Serta Merta  (uitvoerbaar bij voorraad)
ü  Pelaksanaan suatu putusan pengadilan juga dapat dilaksanakan secara (i) serta merta (uitvoerbaar bij voorraad); atau (ii) setelah berkekuatan hukum tetap.
ü  Suatu putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) berarti putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan hukum itu in kracht.
ü  SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta menyatakan sebagai berikut:
Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
a.     Gugatan didasarkan pada surat bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
b.    Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
c.     Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
d.    Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan gono-gini setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.     Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
f.     Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
g.     Pokok sengketa mengenai bezitrecht (hak penguasaan).    
h.     SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional, menyatakan sebagai berikut:
“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7, SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.”
Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
7. Penyertaan Pihak Ketiga Dalam Suatu
a. Perkara Perdata.
§  Pengadilan Tinggi dapat menerima gugatan insidentil itu, untuk diperiksa bersama-sama dengan gugatan pokok (Yurisprudensi MA RI tgl 25 Nopember 1975, No. 224K/Sip/1975)

b. Gugatan insidentil
§  suatu permohonan yang dimasukan ke dalam perkara gugatan yang sedang berjalan. Terjadi biasanya karena ada Vrijwaring, Voeging atau Tussenkomst.
§  apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, diluar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga ditarik masuk dalam perkara tersebut.
§  Cara mengajukan permohonan
§  pihak Tergugat dalam jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk memanggil seorang sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa majelis tersebut, untuk melindungi Tergugat.

8. Interventie.
masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan. Ada 2 (dua) macam yaitu:
a.     Tussenkomst (menengah).
            masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri ke dalam perkara gugatan yang sedang berlangsung.
Pihak ketiga itu tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
                       
b.    Voeging/partijen/menyertai
pencampuran pihak ketiga  dalam proses perkara gugatan dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, apakah Penggugat atau Tergugat.
           
            Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu gugatan yang sedang diperiksa dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, agar diperkenankan menggabungkan diri kepada salah satu pihak. 

Diperkenankan atau tidaknya permohonan itu ditetapkan dalam putusan sela atau putusan insidentil.


9. Upaya Hukum Atas Suatu Putusan Hakim
a.     Upaya Hukum Biasa
            Upaya hukum biasa dalam perkara perdata dapat berupa:
             
1). verzet;
Terhadap putusan verstek, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR jo. Pasal 129 HIR. Tenggang waktu pengajuan verzet adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat.

2). Banding
§  Banding merupakan upaya hukum terhadap suatu putusan akhir Pengadilan Negeri.
§  Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan apabila para pihak hadir di pengadilan atau dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada pihak yang bersangkutan diterima.
§  Untuk mengajukan banding diperlukan adanya “Memori Banding” sebagai dasar pemeriksaan banding.
§  Memori banding tersebut bukan menjadi suatu keharusan.
§  Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai Judex Facti yaitu hakim mengenai fakta-fakta maksudnya adalah hakim yang memeriksa tentang duduknya permasalahan perkara yang berhubungan langsung dengan fakta-faktanya.

3). Kasasi.       
§  merupakan wewenang dari MA untuk memeriksa kembali putusan-putusan pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir.
§  Tenggang waktu pengajuan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan di muka persidangan, apabila para pihak hadir, atau dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan.
§  Terhitung sejak 14 (empat belas) hari pernyataan kasasi, Pemohon Kasasi harus menyerahkan “Memori Kasasi”, selanjutnya Termohon Kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak memori kasasi disampaikan kepadanya.
§  Hakim pada tingkat kasasi disebut sebagai Judex Iurist yaitu hakim yang memeriksa mengenai penerapan hukum yang digunakan hakim pada tingkat peradilan di bawahnya. Hakim pada tingkat kasasi berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a.     tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b.    salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b.    Upaya Hukum Luar Biasa
1). Peninjauan Kembali
§  upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan pengadilan, yang telah berkekuatan hukum tetap.
§  tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
§  Alasan-alasan untuk mengajukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67 UU No. 14/1985 sebagai berikut:
a. putusan didasarkan atas kebohongan / tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan oleh bukti-bukti yang telah dinyatakan oleh hakim pidana bukti tersebut palsu;
setelah perkara diputus ditemukan novum (bukti baru);
b.Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
c. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus, tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
d.Putusan bertentangan satu sama lain, padahal perkara tersebut   memiliki persamaan-persamaan;
e. Apabila pada suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

2). Derden Verzet.
§  Derden verzet adalah  perlawanan terhadap putusan yang dilakukan pihak ketiga, yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara.
§  Derden verzet diatur dalam Pasal 378 RV, yang menyebutkan unsur penting untuk mengajukan derden verzet adalah:
a.     Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
b.    Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.
§  Derden verzet dalam praktek dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap: perintah eksekusi, penetapan lelang eksekusi, pelaksanaan eksekusi yang melebihi keputusan pengadilan, penyitaan yang dilakukan terhadap milik pihak ketiga, conservatoir beslag, dan sebagainya.

10. Eksekusi.
§  Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi putusan pengadilan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.
§  Eksekusi dilakukan sekaligus atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

11. GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION)
Class action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.
Beberapa persyaratan untuk mengajukan gugatan Class Action adalah sebagai berikut:
  1. Numerosity
Persyaratan ini mensyaratkan kelas yang diwakili (class members) harus sedemikian besar jumlahnya sehingga apabila gugatan diajukan secara individual sangat tidak praktis dan tidak efisien.
  1. Commonality
Artinya harus ada kesamaan fakta maupun question of law antara pihak yang mewakili dan diwakili.
  1. Typicality
Artinya tuntutan (bagi plaintiff class action) maupun pembelaan (bagi defendant class action) dari seluruh anggota yang diwakili (class members) haruslah sejenis.
  1. Adequacy of Representation
Persyaratan ini mewajibkan perwakilan kelas (class representatives) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

a.     Mekanisme Beracara
§  Komponen Class Action terdiri dari perwakilan kelas (class representatives) dan anggota kelas (class members). Kedua komponen tersebut merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties.
§  Perbedaannya dengan konsep hak gugat organisasi lingkungan (legal standing) dimana organisasi lingkungan (misalnya Greenpeace atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bukan merupakan pihak yang mengalami kerugian nyata (concrete injured parties). Kerugian terhadap kepentingan dalam konteks “legal standing” lebih dilandasi pada suatu pengertian bahwa lingkuangan merupakan milik bersama (common property) yang menuntut pula tanggung jawab bersama untuk melestarikannya.
§  Dalam Class Action, komponen perwakilan kelas (class representatives) dalam jumlah yang sedikit tampil/maju sebagai penggugat mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan diri mereka maupun yang diwakilinya (biasanya dalam jumlah yang besar). Dalam praktek, jaminan atas adequacy of representation harus diyakinkan kepada hakim pengadilan.

b.    Manfaat Class Action
Terdapat tiga manfaat atas keberadaan Class Action antara lain:
  1. Proses berperkara yang bersifat ekonomis
            Dengan gugatan Class Action berarti mencegah pengulangan gugatan serupa secara individual.
  1. Akses pada keadilan (access to justice)
Apabila gugatan diajukan secara individual, maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi penggugat, seringkali beban tersebut menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.
  1. Perubahan sikap pelaku pelanggaran
Dengan diterapkannya prosedur Class Action berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efficiency. Akses kepada Class Action ini berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas, sehingga menumbuhkan efek jera (deterrent effect).

c.     Class Action Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Class Action pertama kali diakui dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 23/1997”) khususnya pasal 37 ayat 1 UU No. 23/1997 yang berbunyi sebagai berikut:
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat”.

Penjelasan pasal 37 ayat 1 UU No. 23/1997 berbunyi sebagai berikut:
Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
Pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai Class Action antara lain:
§  Hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dan orang lain dalam jumlah yang besar;
§  Pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar;
§  Kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili (penggabungan antara komponen commonality dan typicallity).

12. Gugatan Legal Standing
§  Gugatan oleh legal standing adalah gugatan yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakat atas alasan untuk kepentingan masyarakat.
§  Gugatan oleh legal standing dapat diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997) dan perkara perlindungan konsumen (Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999).
§  Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan legal standing harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, antara lain dalam pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diisyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus:
1.     Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2.     Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3.     Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
§  Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (“LPKSM”), bahwa LPKSM harus:
1.     Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2.     Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3.     Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.
§  Dalam legal standing perkara lingkungan yang dapat dituntut adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
§  Dalam legal standing perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos  yang diderita atau dikeluarkan oleh penggugat, dan dalam petitum gugatan dapat dimintakan:
1.     Penghentian kegiatan;
2.     Permintaan maaf;
3.     Pembayaran uang paksa (dwangsom).

13. Gugatan Citizen Law Suit
§  Gugatan Citizen Lawsuit pada intinya adalah mekanisme bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Citizen Lawsuit diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu Atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
§  Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum Civil Law sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Citizen lawsuit sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, dan dalam sejarahnya Citizen Lawsuit pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, Citizen Lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.  

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons