Thursday, March 10, 2011

KETERANGAN SAKSI AHLI PROF. DR. ADNAN BUYUNG NASUTION,SH. PERKARA No.66 No.71 No.79 di Mahkamah Konstitusi R.I.


Majelis Mahkamah Konstitusi, yang saya muliakan.
Para kolega profesi advokat, maupun
Wakil Pemerintah yang saya hormati.

Assalamualaikum. wr. wb.
Izinkan saya memberikan sedikit latar belakang, lahirnya Undang-Undang Advokat ini. Asosiasi Advokat yang pertama didirikan, dalam maksud suatu wadah tunggal adalah PERADIN. Pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo, yang pada waktu itu menyatukan organisasi-organisasi advokat yang sudah ada sebelumnya.

Di zaman Belanda sudah Balie Van Advocaten di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Medan. Masing-masing berdiri sendiri, terpisah. Ada juga namanya PERPI (Persatuan Pengacara Indonesia), ada juga PAI (Persatuan Advokat Indonesia).

Jadi tahun 1964 itulah di Solo diadakan Munas Pertama Advokat untuk mendirikan Organisasi Persatuan Advokat Indonesi disebut PERADIN merupakan salah satu organisasi advokat yang hidup 21 tahun, salah satu organisasi yang kokoh. Bahkan men-declare sendirinya sebagai “organisasi perjuangan” dalam menghadapi Rezim baik Orde Lama maupun Orde Baru.

Namun cita-cita untuk menjadi wadah tunggal ini baru secara de facto disetujui atau diakui oleh pemerintah di zaman permulaan Orde Baru oleh Jendral Soeharto, Pangkopkamtib waktu itu menunjuk PERADIN satu-satunya organisasi yang membela orang-orang PKI. Termasuk belakangan LBH yang didirikan tahun 1970 juga ikut bersama PERADIN membela orang-orang PKI. Jadi itu de facto pengakuannya..

Maka upaya untuk terus menjadikan satu wadah tunggal ini diteruskan oleh usaha dari pemerintah, siapa yang tampil adalah Ali Said sebagai Ketua Mahkamah Agung. Mengundang semua organisasi advokat supaya berkumpul menjadi satu wadah tunggal dan itu tercapai secara de jure, pada tanggal 9-10 November 1985 di Hotel Indonesia. Ketika semua organisasi advokat dikumpulkan menjadi satu.

Memang timbulnya persatuan yang baru ini namanya IKADIN ini menimbulkan masalah, karena dibentuk bukan dari bawah tapi top down dari atas, atas tekanan pemerintah orde baru Soeharto dan juga atas desakan Ali Said. Saya dan Pak Yap adalah 2 orang yang menolak didirikannya IKADIN tapi saya waktu itu diancam dengan berguyon oleh teman-teman dari advokat PERADIN, yang tidak usah disebut namanya, kalau tidak datang akan diculik. Sehingga kami pun datang hadir menghadiri konfrensi itu. Jadi, you like it or not IKADIN adalah suatu organisasi yang didirikan di zaman orde baru dengan maksud supaya satu wadah.

Tapi what happened? Nyatanya enggak berhasil, timbul lagi yang bikin pemerintah juga. Kalau tidak salah dipecah belah lagi, timbul AAI pecahan dari IKADIN. Saya sudah di Belanda, enggak di sini lagi terjadi ini semua. Lalu IPHI (Ikatan Perhimpunan Penasihat Hukum Indonesia), lalu ada AKHI (Ikatan Konsultan Hukum Indonesia), ada lagi HAPI
(Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), ada lagi SPI, terakhir ya Trimedia waktu itu mendirikan (Serikat Penasihat Hukum Indonesia).

Daniel Lev mengundang berbagai pihak advokat untuk bersatu kembali membentuk satu kekuatan besar dari para advokat. Kenapa? Reformasi yang kita adakan tahun 2000-an itu tidak akan berhasil tanpa organisasi advokat yang kuat seperti di Amerika, The American Bar Association. Jadi, cita-cita luhur untuk membentuk satu wadah organisasi advokat itu bukan hal yang baru, sudah ada sejak tahun 1964 di Solo.

Nah, tapi perlu diketahui perjalanannya panjang untuk menjadi satu organisasi advokat ini. Yang mengambil inisiatif adalah Saudara Denny Kailimang, atau ada di sini orangnya. Di dalam satu pertemuan di rumahnya kira-kira diadakan 100 orang, saya juga hadir diundang. Di situlah dicetuskan ide supaya dibentuk kembali satu organisasi advokat yang baru bukan lagi KADIN, ya tapi sesuatu yang baru.

Dan untuk, karena banyaknya sudah terpecah belah tadi kondisi objektifnya. Maka dibentuklah, diserahkanlah mandat pada saya secara aklamasi oleh semua yang hadir. Dan itu kita bentuk KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) dengan saya ketuanya, sekretaris Saudara Hari Ponto.

Nah, dengan susah payahlah ya, KKAI ini bekerja bertahun-tahun, 2 tahun lebih atau 2,5 tahun akhirnya kita berhasil 2 hal sudah. Membuat jadi satu kode etik advokat yang sudah terlantar hampir 10 tahun. Sudah ada, udah diteken sama Haryono dan lain-lainnya tapi tidak diakui, tidak jalan. Nah, Alhamdulilah KKAI berhasil menyatukan lagi, diperbaiki sedikit, diteken oleh semuanya. Dan akan dijadikan bagian integral dari Undang-Undang Advokat. Kedua, berhasil dilaksanakan ujian bersama supaya ada standar profesi. Tugas ketiga  adalah membuat Undang-Undang Advokat.

Nah, untuk itulah saya menemui pemerintah waktu itu di zaman kabinet Habibie. Saya teriakkan pada Beliau bahwa kita perlu punya Undang Undang Advokat. Undang Undang Kejaksaan sudah ada, Kepolisian ada, Hakim ada, tapi advokat belum ada. Bagaimana kita mau mendirikan negara hukum yang kuat, satu peradilan yang bebas dan tidak berpihak, free and imparsial tribunal. Kalau tiga pilar tidak kuat, hakim, jaksa, advokat, ide saya ini, masukan saya ini, diterima oleh Habibie. Beliau langsung telepon Muladi, Menteri kehakiman supaya bantu Bang Buyung bikin Undang-Undang Advokat. Nah, inilah ceritanya, dibuat oleh panitia perumus undang-undang advokat oleh Muladi. Alhamdulillah, Profesor Natabaya dipilih menjadi ketua. Saya ditanya, bagaimana Pak Natabaya? Saya setuju. Kenapa tidak ..?.

Latar belakang beliau juga pernah advokat. Sekiranya beliau orang birokrat, tidak akan jadi ini undang-undang advokat. Kenapa? Sudah tiga…, 40 tahun kita, orde lama, orde baru itu 40 tahun. Tidak pernah ada satu pun pemerintah yang setuju ada advokat persepsinya kuat. Kenapa? Advokat dianggap liberal, advokat berbahaya buat pemerintah. Jadi selalu saja menolak adanya sosialisasi advokat itu.  Sebagai anekdot, saya kasih dua cerita saja lah ya, sebagai :

Contoh Pertama : selingan. Pernah PERADIN itu dulu mengusulkan kepada Kokamtib  supaya dimulai pemberantasan mafia peradilan. Itu jaman tahun 80-an itu sudah diajukan oleh PERADIN. Apa akibatnya? PERADIN dituduh subversi. Semua marah, Jaksa Agungnya, Kapolrinya, Ketua Mahkamah Agung, Presiden, marah semua karena\ menuduh ada mafia peradilan. Padahal itu masih embrio. Sekiranya dibersihkan sudah…, mungkin kita enggak akan menghadapi keadaan seperti sekarang ini.

Contoh Kedua : adalah PERADIN pula yang mengusulkan diadakannya Mahkamah Konstitusi yang kita miliki sekarang ini. Tapi apa? Lagi-lagi dikatakan kita subversi karena untuk membuat Mahkamah Konstitusi berarti harus merubah Undang-Undang Dasar 1945. Padahal di jaman itu, jangankan merubah, koma, titik pun tidak boleh diubah.

Nah, jadi kalau itu harus saya katakan ya bahwa untuk pertama kali lah pemerintah Republik Indonesia di bawah Habibie dengan Menteri Kehakiman Muladi, menyetujui dibentuknya Undang-Undang Advokat, dan dibuatlah tim perumus dengan ketua Saudara Natabaya dan saya  wakil ketuanya. Di panitia Purbositi dulu sebuah wakil dari organisasi advokat, bahkan organisasi kejaksaan pun ada, Persaja, oleh saksi para hakim pun ada. Ya, dari notaris pun ada, Ibu Kartini Mulyadi. Jadi lengkaplah boleh dikatakan persentasi dari seluruh organisasi profesi yang ada waktu itu. Dan setelah bekerja bertahun-tahun ya, dua atau tiga tahun, akhirnya undang-undang itu berhasil dibuat.

Nah, saya tidak ikut lagi dalam KKAI, kemudian diserahkan kepada Saudara Almarhum Sujono. Tapi saya ikut meluluskan undangundangnya bersama Natabaya di dalam perumusan sebelum ke DPR maupun di dalam DPR. Dalam perumusan itu, perlu saya ceritakan beberapa idealen, cita-cita yang jadi…, katakanah roh daripada Undang-Undang Advokat ini. Itu bahwa keinginan agar advokat merupakan satu self governing body, satu organisasi yang berdiri bebas dan mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh pemerintah, tidak oleh…, oleh pengadilan, tidak juga oleh legislatif, tapi oleh si advokat itulah yang…, dirinya sendiri. Kenapa ada ide begitu dari saya waktu itu? Pengalaman
pahit saya sendiri selama organisasi advokat tidak mandiri, advoklat bisa dipecat oleh pemerintah. Dan saya adalah orang pertama di Indonesia ini yang dipecat oleh pemerintah.

Jadi itulah yang membayangi, kenapa organisasi advokat harus bebas. Nah, ternyata bukan Indonesia saja. Bisa ditanyakan kepada Frans Winarta sebagai anggota International Bar Association, seluruh dunia pun begitu. Organisasi advokat adalah bebas dan mandiri. Nah, timbul persoalan pada waktu membuat Undang-Undang Advokat. Kita sepakat; satu, ada wadah tunggal Pak, idealnya gitu, cita-citanya.

Tapi bagaimana membentuknya? Pada akhir cerita, melalui sidang DPR itu, saya ditanya karena saya pendamping waktu itu menjelaskan rancangan undang-undang ini mendampingi pemerintah. “Bang Buyung berapa lama bisa menyatukan organisasi advokat?” Saya katakan, jawab saya waktu itu jujur, “Lima tahun lah.” Semuanya ngomel.” “Masa lama betul? Enam bulan kalau bisa.” Saya bilang, “Tidak sanggup.” Akhirnya kompromi, dua tahun.

Saya kira Pak Akil pasti hadir, tahu betul itu. Saya dipojokan dengan pertanyaan itu, “Berapa lama? Masa lima tahun?” Katanya. Tapi akhirnya kita pikir, dua tahun. Nah, dan come the question, selama dua tahun ini siapa yang menjalankan kekuasaan dan kewenangan advokat ini? Di situlah timbul ide, ya sudah lah, organisasi yang ada saja, yang kita sebutkan sekarang itu, semuanya itu. Ada tujuh, tadi, ya. Tujuh, sebenarnya tujuh. Belakangan diselipi sama menteri kehakiman tanpa seijin saya, Yusril, Syariah, yang saya menolak. Dan akibatnya seluruh advokat mundur keluar dari sidang DPR. Saya kira Pak Akil masih ingat itu ya, diibekel itu karena apa, Syariah tidak memenuhi syarat menurut saya. Dia bukan Sarjana Hukum, Sarjana Syariah. Tapi akhirnya kompromi, dia akhirnya diterima.

Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana menentukan advokat itu? Apakah itu monopoli dari tujuh organisasi ini? Tidak, undang-undangnya memang mengatakan…, tadi saya sependapat dengan Natabaya, harus dibentuk oleh advokat itu sendiri secara mandiri. Jadi tiap-tiap advokat mempunyai hak asasi utuk mendirikan organisasi advokat dari bawah bottom up, bukan dari atas. Bukan oleh pucuk pimpinan organisasi yang pergi ke notaris sebagai seolah-olah sebagai perusahaan terbatas, atas karena pemegang saham lalu mendirikan organisasi PERADI itu.

Inilah satu cacat yuridis didalam proses pembentukan PERADI sehingga menimbulkan masalah yang sampai sekarang tidak selesai. Tapi kalau saya ditanya dengan jujur, apakah cita-cita wadah tunggal ini tepat, benar atau tidak? Saya akan katakan secara ideal das sollen tetap. Kenapa perlu satu? Supaya ada satu organisasi advokat yang kuat seperti di Amerika itu, itu cita-cita yang saya dengar dari,  saya belajar dari Profesor Daniel S.Lev almarhum. Civil society akan kuat kalau the bar association kuat. Pemerintah, DPR pun akan membuat undangundang menanyakan dulu pada bar association.

Tidak ada satu undang-undang yang bisa lolos tanpa bar association setuju. Pengangkatan Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, semuanya juga melalui bar association, dan masyarakat juga mudah meminta pertanggungjawaban pada perilaku advokat, kalau ada satu organisasi yang kokoh. Jadi satu organisasi itu bukan suatu hal yang melanggar konstitusi. Di sini saya berbeda dengan mereka ini apa…, dengan banyak apa…, pemikir lainnya.

Ya karena…, lihatlah Ikatan Dokter Indonesia hanya satu. Kenapa enggak melanggar? Nah jangan lupa, hak asasi itu mengatakan juga bahwa hak asasi untuk menegakkan dan hak asasi pasal berapa ini…, Pasal 28I ayat (5), “untuk menegakkan dan melindungi hak dan asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Jadi sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang demokratis, nah apalagi? Harus demokratis. Bukan top down tapi bottom up. Ini kesalahan dari penerapan undang-undang jadinya, tapi anyhow.
Saudara Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan,
Setelah melihat kejadian sekarang, kenyataan faktual, objektif di lapangan. Sudah begitu banyak organisasi advokat. Saya pun dengan rela dan ikhlas, melepaskan pikiran pada harus wadah tunggal itu. Biarkanlah hidup subur dia, biarkanlah nanti mereka sendiri bersatu karena merasa ada keperluan bersatu. Dari satu kota yang besar di Indonesia ini dan betul-betul dapat dibanggakan oleh masyarakat karena mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Advokat berdiri sendiri tanpa ada organisasi yang kuat menjaganya maka tidak akan bisa dihormati oleh masyarakat. Apakah bentuknya timbul menjadi single bar ataukah kembali menjadi multibar assosiation, atau federation of the bar assosiate of Indonesia ataupun integrated bar assosiation. Ada 4 macam di dunia ini, bisa dipilih, asal dipilih secara demokratis.

Selain itu ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan lagi dari undang-undang advokat ini, yaitu pasal tentang wajib bersumpah. Tadi kolega saya, Pak Natabaya sudah menjelaskan ini. Wajib bersumpah ini  advokatnya yang bersumpah, bukan pengadilannya yang menyumpah. Ini hanya tempat. Pada waktu saya ditanya, bagaimana sumpahnya, dimana Bang Buyung? Apa di tiap-tiap organisasi? Ya enggak (suara
tidak terdengar jelas) saya bilang, tidak anggun, tidak apa…, tidak sakral. Lalu saya ambil contoh, di Amerika memang, saya hadir sendiri.

Penyumpahan itu dilaku…, diadakan di depan Hakim. Supaya dengan demikian mendapatkan, katakanlah nilai-nilai lebih sebagai keagungan. Ya maka prosesnya kalau di sana seorang advokat senior itu membawa junior yang sudah magang, 2 atau 3 orang dia yang berbicara. Yang Mulia Hakim, saya dengan bangga memperkenalkan kolega baru saya yang muda-muda.

Setelah saya…, berpraktik, magang di kantor saya selama 6 bulan atau 1 tahun, saya menyakini secara ilmu dia sudah qualified, secara moral dan etika dia sudah juga memadai untuk jadi advokat. Barulah diusulkan supaya disumpah, disumpahlah advokat itu. Jadi ini sebenarnya bukan faktor konstitutif, bisa saja kalau waktu itu kita rubah jangan di Mahkamah Pengadilan Tinggi, diadakan di gereja, di masjid bisa saja. Lha sekarang ini salah tafsirkan oleh Mahkamah Agung, seolah faktor konstitutif untuk sahnya menjadi advokat harus di sumpah oleh pengadilan tinggi, tidak benar. Saya ingatkan habis ini, tidak pernah begitu sejarahnya. Bisa tanyakan yang ikut membuat. Frans Winarta ada di sana, ikut juga menghadiri. Siapa lagi? Eh…, sayang…, apa…, Fred Tumbuan tidak ada ya. Yang hadir-hadir pada waktu itu. Tapi saya kira Pak Akil juga
hadirlah, ya. Tahu betul semua.

Masalah lain yang ingin saya tambahkan adalah tentang…, tentang (suara tidak terdengar jelas) tentang istilah para advokat, ini suatu perdebatan yang panjang. Apa istilah atau termonologi yang mungkin digunakan? Karena ada advokat, ada pengacara praktik, ada konsultan hukum, semuanya masing-masing ingin pertahankan tentu saja apa…, nama dan kehormatan dan martabatnya. Tapi akhirnya karena yang paling umum adalah advokat menurut saya di dunia ini, kecuali sistem anglo saxon sebagai…, apa ini lawyer sebagai barrister, Solisitoir atau Attorney at Law. Tapi umumnya seluruh dunia pada pakai nama advokat. Jadi itulah yang dipilih dengan persetujuan bersama.

Lalu pertanyaan lagi…, pertanyaan soal lagi adalah tentang kenapa dua tahun? Tadi sudah saya jawab, saya kira dengan demikian sudah saya jawab semua. Kalau masih ada pertanyaan, saya bersedia menjawab nanti.
Terima kasih Majelis.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons