Monday, February 14, 2011

Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban (PDSK)

Gambaran umum
Perlindungan dan dukungan tehadap  saksi dan korban yang sering disingkat dengan PDSK dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui para saksi dan korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Adanya perlakuan khusus tersebut akan membuka kesempatan terpenuhnya hak saksi dan korban, hak tertuduh, dan hak rakyat Indonesia.

Difinisi Perlindungan Dan Dukungan Terhadap Saksi Dan Korban (PDSK)
Kerapnya penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk terror, kekerasan fisik, Intimidasi, dan stigmatisasi yang ditujukan kepada para saksi dan korban dengan tujuan agar mereka tidak memberikan kesaksian yang memberarkan para pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan baru akan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Karena tanpa perlindungan yang memadai bagi para saksi dan korban, sangat sulit diharapkan mereka akan bersedia memberikan kesaksiannya, apalagi dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dimana para pelaku biasanya adalah orang-orang atau kelompok yang berkuasa atau memiliki kekuasaan. Sehingga pada akhirnya hal ini memberikan peluang terciptanya impunitas/kekebalan hokum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan.
Oleh karena itu, untuk membuat para pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, dibutuhkan kerjasama dari para saksi dan korban. Tetapi para saksi dan korban hanya akan mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya bahwa system peradilan akan berjalan secara efektif. Namun, tak ada suatu langkah tunggal yang dapat serta merta menghasilkan suatu system yang mampu menghormati dan melindungi saksi dan korban serta yang mampu menuntut para pelaku kejahatan kemanusiaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah mereka lakukan.
Berdasarkan beberapa pengalaman dari Negara lain dan mengacu pada aturan tribunal internasiona, ada tiga model perlakuan terhadap saksi dan korban yang perlu difasilitasi secara serentak terkait dalam pengembangan suatu system yang memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran, yakni perlindungan terhadap saksi dan korban, serta perubahan system peradilan itu sendiri.

Proses Penyusunan System Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban
Sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disahkan pada bulan juli 2006, pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing atau tidak terkodifikasi. Sementara kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHAP lebih melihat saksi sekedar sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama pemulihan akan hak-haknya.
Kurang memadainya instrument yuridis tentang perlindungan saksi dan korban serta rekomendasi ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang antara lain mengamanatkan agar membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya terkait dengan perlindungan saksi. Ketetapan ini disambut oleh Badan Legislasi DPR RI dengan mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Namun, sejak penandatanganan RUU tersebut hingga tahun 2005, RUU PSK tidak juga dibahas di DPR RI, substansi RUU dimaksud juga perlu untuk disikapi/dikritisi dan direvisi. Menyilapi hal tersebut, beberapa lembanga swadaya masyarakat maupun akademisi tidak tinggal diam, mereka membuat berbagai kegiatan dan forum-forum diskusi tentang perlindungan saksi dan korban. Beberapa organisasi non pemerintah bahkan menggabungkan diri dalam koalisi ini bertujuan untuk lebih menguatkan jaringan advokasi terhadap beberapa kasus yang menyangkut saksi dan/atau korban.
Dalam upaya mendukung penyusunan undang-undang tentang perlindungan saksi dann korban, sedikitnya terdapat 4 (empat) Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan korban dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 2000 telah disusun dan diusulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Sentra HAM universitas Indonesia, kemudian Pemerintah dan DPR-RI masing-masing menyusun RUU pada tahun 2002 dan koalisi LSM untuk Perlindungan Saksi per 10 September 2004.
Selain upaya menyusun draft rancangan undang-undang, berbagai kajian dan diskusi dilakukan untuk membangung pemahaman bersama dan konsep Perlindungan Saksi dan korban yang paling baik guna diterapkan di Indonesia. Diantaranya kegiatan lokarya nasional yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan untuk menyusun draf rancangan undang-undang (RUU) perlingungan Saksi dan korban yang diselnggarakan pada tanggal 26-28 Mei 2000. Lokakarya ini melibatkan labih dari 40 peserta dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan saksi maupun korban.
Lokakarya nasional ini merupakan tindak lanjut dari tiga lokakarya daerah yang dilakukan di Aceh, Timika, dan Biak. Hasil lokakarya nasional ini kemudian disosialisasikan kepada public yang lebih luas lewat dialog public yang berlangsung satu hari dan dihadiri oleh lebih dari 200 orang dari berbagai kalangan masyarakat. Dari lokakarya ini pula dihasilkan sebuah tim perumus yang bertanggung jawab mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil dari proses pembelajaran bersama untuk membentuk suatu kerangka system perlindungan dan dukungan terhadap saksi dam korban yang efektif dan konprehensif. Selain mengadakan lokakarya, KOMNAS Perempuan bersama dengan Anggota Koalisi Perlindungan Saksi mengadakan rangkaian focus group discussion (FGD), audiensi, sosialisasi, dan kampanye yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah dan penegak hukum terkait, tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan.
Sebagai acuan penyusunan pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban, digunakan dua sumber utama yang berlaku di dunia internasional : (1). Pengadilan Internasional Ad-hoc untuk mengadili para pelaku kejahatan perang di Yugoslavia dan Rwanda; dan (2), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang berwenang mengadili kasus-kasus pembasmian etnis (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi. Untuk lembaga-lembaga peradilan internasional ini telah dibuatkan suatu system perlindungan terhadap saksi dan korban yang relevan dengan peradilan serupa di tingkat nasional dan dapat dijadikan standar internasional yang baku.
Dalam proses pengembangannya, digunakan juga pula berbagai perjanjian internasional seperti Statuta Roma dan Konfrensi Maastricht 1992. Alternative lain yang dapat digunakan adalah pengalaman dari berbagai Negara yang sudah  memiliki perlakuan khusus terhadap saksi dan korban seperti Standarts Specialized Victims Assistance and counseling program di kanada dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Afrika Selatan

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons