Friday, January 14, 2011

Tinjauan Umum Sewa Menyewa


  Pengertian “sewa-menyewa” secara normatif dapat kita temui pada Buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi : “sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut berlakunya untuk disanggupi”.
Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu atau dengan kata lain,  pemilik hanya menyerahkan kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk memilikinya.
Dalam perjanjian sewa-menyewa barang yang diserahkan bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemunggutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu  yang telah disepakati dalam perjanjanjian. Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap berada pada pihak yang menyewakan.
Lebih lanjut Wiriyono Prodjokoro mengatakan “justru oleh karena hak milik atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada hakekatnya keadaan sewa-menyewa ini sudah selayaknya tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang dikemudian hari, pemakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti kembali lagi pada pemilik barang”.[1]
Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut benoemde. Dimana didalam KUHPerdata, perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi: “semua perjanjain, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”.
Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewahnya.
Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur, yaitu antara lain:
1.      Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek)
2.      Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian)
3.      Adanya obyek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun berang tidak bergerak
4.      Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
5.      Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.[2]
Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subyek dan obyek dari perjanjia sewa-menyewa, adanya hak-hak yang mesti dijalankan oleh para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut.



  [1] Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet Ke-7 (Jakarta : Sumur Bandung, 1981) Hal 49.
[2] Salim H.S, Hukum Kontarak, Cet ke-3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) Hal 59

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons