Thursday, January 20, 2011

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Terhadap Suatu Barang Dan/Atau Jasa Yang Di Tawarkan Melalui Iklan.

Semakin berkembangannya teknologi komunikasi dan informasi membuat pelaku usaha di dalam menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen dengan lebih mudah, namun hal ini tidak bisa berjalan dengan sehat dalam memenuhi bentuk kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.
Disahkannya UUPK pada tanggal 20 April 1999, masalah perlindungan konsumen menjadi sandaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan ini kemudian melahirkan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang meliputi :
1.      Contractual Liability
Contractual Liability atau pertanggung jawaban kontaktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian  atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
Pada perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian standar baku yang diberikan oleh pelaku usaha. Berhubung isi kontrak baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka umummnya isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen, dari pada hak-hak konsumen dalam kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Ketentuan semacam ini dalam kontrak baku disebut exoneration clause yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cendrung memberatkan konsumen. Kondisi yang tidak seimbang dalam kontarak itulah yang oleh Undang-undang perlindungan konsumen, tepatnya pada pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999. Larangan pencantuman Clausa Baku dalam perjanjian Standar adalah dimaksudkan untuk memberikan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.
Dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa dalam penawaran barang atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan, pelaku usaha dilarang untuk atau membuat klausa Baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila klausa tersebut  :
1)      Isinya :
a.       Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (barang atau jasa) .
b.      Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang) berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen.
c.       Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang atau jasa) berhak menolak kembali uang yang dibayarkan atau barang/jasa yang dibeli konsumen,
d.      Menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (barang) baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan sedala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
e.       Memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
f.       Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutanyang dibuat secara sepihak oleh pelaku usah (jasa) dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
g.      Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara ansuran.
2)      Letak dan Bentuknya:
a.       sulit terlihat;
b.      tidak dapat dibaca secara jelas;
c.       pengungkapan sulit dimengerti.

Pelaku usaha yang mencantumkan klausa baku dengan isi, letak, atau bentuknya seperti yang tertera di atas dalam dokumen atau perjanjian standar dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
1)      Sanksi perdata
a.       Perjanjian standar yang dibuatnya jika digugat di depan pengadilan oleh konsumen akan menyebabkan hakim membuat putusan diclatoir bahwa perjanjian standar itu batal demi hukum
b.      Pelaku usaha yang pada saat ini telah mencantumkan klausa baku dalam dokumen atau perjanjian standar yang digunakannya wajib merevisi standar yang digunakan tersebut agar sesuai dengan UUPK
2)      Sanksi pidana
Di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
Selain berlakunya ketentuan-ketentuan dari UUPK seperti yang dirumuskan diatas, karena perjanjian standar pada dasarnya adalah berlaku bagi perjanjian standar tersebut.
Ketentuan-ketentuan dalam buku ke III KUHperdata yang penting antara lain
a.       ketentuan tentang keabsahan tentang perjanjian sebagaimana  diatur dalam pasal 1320 KUHperdata
b.      ketentuan-ketentuan akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHperdata.
2.      Product liability
Product liability adalah tanggungjawab perdata secara lansung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan inti sari dari product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (toritious liability) yang telah diratifikasi menjadi strict liability. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara lansung dari produsen sekali  pun konsumen tidak memiliki kontaktual dengan pelaku usaha tersebut.
Product liability diatur dalam pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas: kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan dapat terajadi karena pelaku usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 sampai 17 UUPK antara lain:
1)      pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
a.       Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.      Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c.       Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d.      Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e.       Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f.       Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang-barang tertentu;
g.      Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyaytaan “halal” yang dicantumkan dalam tabel;
h.      Tidak memasang label atau membuat perjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
i.        Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku.
2)      pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
a.       barang trsebut memenui dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tetentu, sejarah atau guna tertentu;
b.      barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau buruk;
c.       barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memilki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
d.      Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e.       Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f.       Barang tersebut tidak mengandung cacat yang tersembunyi;
g.      Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h.      Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i.        Secara lannsung atau tidak lansung mrendahkan barang dan/atau jasa lain;
j.        Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k.      Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3)      pelaku usaha dalam menawarkan barang/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
a.       harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b.      keguanaan suatu barang dan/atau jasa;
c.       kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatau barang dan/atau jasa;
d.      tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e.       bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
4)      pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui secara obral atau lelang dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
a.       menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b.      menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat yang tersembunyi;
c.       tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainakan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d.      tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e.       tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f.       menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
5)      pelaku usaha dilang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau tidak memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
6)      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
a.       tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b.      mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
c.       memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d.      mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan
7)      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
8)      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesan dilarang untuk:
a.         tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
b.         tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
9)      Pelaku usaha periklanan dilarang memprosuksi iklan yang:
a.         mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, keguanaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b.         mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c.         memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d.        tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e.         mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwewenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f.          melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
Pelaku usaha yang memproduksi barang dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan/atau pada kerugian pada badan jiwa dan barang milik konsumen maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi
1)      sanksi perdata
a.       pengembalian uang atau
b.      penggantian barang yang sejenis atau yang setara nilainyaatau
c.       perawatan kesehatan atau
d.      pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berhubung intisari dari product liability atau torictius liability maka ke 4 (empat) unsur didalam torictius liability yaitu:
a.       unsur perbuatan
b.      unsur kesalahan
c.       unsur kerugian
b.      hubungan klausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
pembuktian unsur kesalahan tidak merupakan beban konsumen tetapi justru merupakan beban pihak produsen  untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Hal ini diatur dalam pasal 28 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknay unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam pasal 19 UUPK yang merupakan beban untuk tanggungjawab pelaku usaha
2)      sanksi pidana
a.       terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku yaitu seperti ketentuan-ketentuan didalam KUHP
b.      hal baru yang merupakan handmark provision adalah pembuktian terbalik dalam kasus pidana dapat diatur oleh pasal 22 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam kasus pidana seperti seperti yang dimasud dalam pasal 19 UUPK merupakan beban dan tenggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.
Tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 samapai 28 UUPK, berdasarkan Undang-undang tersebut bukan hanya pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan tetapi termasuk importir. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 (satu) UUPK yang menyatakan bahwa importir bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang di impor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Tanggungjawab importir juga diatur dalam pasal 38 jonto pasal 42 UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggungjawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan, demikian pula menurut “Directur yang dipandang bertanggungjawab atas kerugian yang di timbulkan oleh produk cacaty adalah:
a.       produsen yang menghasilkan produk akhir, bahan dasar atau suku cadang; 
b.      pihak yang membutuhkan nama merek atau tanda lain pada produk dengan menampakkan pihaknya sebagai produsen;
c.       pihak yang melakukan importasi produk ke wilayah Republik Indonesia
d.      pihak menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk asal dalam negeri maupun importirnya tidak jelas identitasnya;
Tanggung jawab pelaku usaha secara langsung juga dapat dilihat dalam pasal 41 UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dinyatakan bahwa:
a.       badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberikan tanggung  jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertenggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengonsumsi pangan tersebut.
b.      Orang perorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang  yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perorangan badan usaha, sebagai dimaksud pada poin a di atas.
c.       Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan/atau perorangan dalam badan usaha sebagai mana dimaksud pada poin a, wajib menganti segala kerugian secara nyata ditimbulkan.
d.      Selain ketentuan sebagai mana dimaksud pada poin c dalam hal badan usaha dan/atau orang perorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan dalam badan usaha tidak wajib menganti kerugian.
e.       Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada poin c setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugukan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.
  3.      Criminal Liability
Bahwa tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada professional liability yaitu criminal liability (tanggungjawab pidana) dari pelaku usaha  atas tanggungankeselamatannya keselamatan dan keamanan masyarakat konsumen
Adapun sanksi pidana dalam contractual liability product liability maupun profesional liability seperti yang dijelaskan di atas terdapat sanksi pidana tambahan terhadap pelaku usaha barang dan/atau jasa yang dihasilkannya merugikan konsumen yaitu berupa:
a.       perampasan barang tertentu
b.      pengumuman keputusan hakim
c.       pembayaran ganti rugi
d.      perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
e.       kewajiban penarikan barang dari peredaran
f.       pencabutan izin usaha
pemerintah dalam melaksanakan fungsinya pengawasan berwenang mengambil tindakan administratif dapat berupa
a.       peringatan tertulis
b.      larangan mengadakan untuk sementara untuk dan/atau pemerintah untuk menarik produk pangan dari peredaran terhadap risiko tercemarnya pangan
c.       pemusnahan pangan jika terdapat bukti membahayakan kesehatan jiwa manusia
d.      penghentian produk untuk sementara waktu
e.       pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah
f.       pencabutan izin produksi atau izin usaha.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons