Friday, January 14, 2011

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian


Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang mana terdapat 4 (empat) syarat yang mesti dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah serta memiliki kekuatan hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :
  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan ini menjelaskan bahwa, pihak-pihak yang ingin mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Dalam hal ini, bersepakat atau setuju dalam arti kata yang mengandung sifat suka rela tanpa mengandung kata penipuan, paksaan ataupun kekhilafan. Lebih lanjut dapat kita lihat dalam pasal 1321 KUHPerdata  yaitu : “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
  1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Syarat kecakapan ini berkaitan dengan kemampuan subyek perjanjian dalam bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Sekiranya perlu juga dikemukakan pihak-pihak yang bertindak sebagai subjek hukum dalam perikatan/perjanjian itu dapat dapat dibagi dalam 2 (dua) macam, yakni:
a.       Manusia pribadi (naturlijke persoon)
Subyek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah,  yaitu :
1).    Orang dewasa, adalah mereka yang sudah genap berusia 21 Tahun atau Telah kawin.
2).    Mereka yang tidak dibawah pengampuan.
3).    Orang perempuan yang telah bersuami, yaitu sejak dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tanggal 3 Agustus 1963, dimana ketentuan pasal 108 KUHPerdata (istri dalam melakukan tindakan hukum terlebih dahulu harus meminta ijin suaminya) dianggap tidak berlaku lagi. Yang selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 31 Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) dikemukakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama dalam masyrakat; dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
b.      Badan Hukum (recht persoon)
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan obyek dari perjanjian yang berbadan hukum atau tidak, penting halnya untuk mengupas tentang badan hukum. Berikut ini di kemukakan 5 (lima) macam teori tentang badan hukum :
1).    Teori fictie dan Von savigny
Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanya fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini dianut oleh Houwing.
2).    Teori harta kekayaan bertujuan (doel vermogens theory)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum.  Namun menurut teori ini, ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan seseorang tetapi kekayaan itu terkait tujuan tertentu, karena itulah diberi nama badan hukum. Teori ini dianut oleh A.Brinz.
3).    Teori organ dari Otto van Gierke
Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum ini merupakan suatu makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari kontruksi yuridis. Teori ini dianut oleh  Mr. L.C.Polano.
4).    Teori propriete collactive
Teori ini diajarkan oleh Ploniol dan Molongraaff,  menurut teori ini  hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya.
5).    Teori kekayaan yuridis (juridische realiteitsleer)
Dalam teori dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu relitet, konkrit, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayalan, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa  hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas  sampai pada bidang hukum saja.[1]
Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam,  yaitu:
a)      Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah/Kekuasaan Umum, misalnya Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten atau Bank-bank yang didirikan oleh Negara dan sebagainya.
b)      Badan hukum yang diakui oleh Negara/Kekuasaan Umum, misalnya perkumpulan gereja dan organisasi-organisasi agama, dan sebagainya.
c)      Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti: Perseroan Terbatas (PT),  Perkumpulan Asuransi, Perkapalan, dan sebagainya.
Untuk mengetahui bentuk-bentuk status dari badan hukum yang menjadi subyek dalam perjanjian antara lain, berikut ini badan hukum di bedakan atas 2 (dua) jenis, yakni:
a)      Badan Hukum Publik (Publiek Rechtspersoon)
Badan hukum publik (Publiek Rechtspersoon) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan kepentingan Publik atau orang banyak atau negara pada umumnya.
Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah  atau merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh lembaga eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.
b)      Badan Hukum Privat/ sipil (Privaat Rechtspersoon)
Badan hukum sipil atau badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.
Dimana badan hukum ini merupakan suatu badan swasta yang yang didirikan oleh pribadi oleh orang atau kelompok dalam mencapai suatu  tujuan yaitu; mencari keuntungan, sosial, olahraga, dan lain-lainnya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Di indonesia kriterium yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum yang termasuk badan hukum publik atau yang termasuk badan hukum privat ada 2 (dua) Macam, yakni ;
a)      Berdasarkan terjadinya, yakni “badan hukum privat” didirikan oleh perseorangan; sedangkan “badan hukum publik” didirikan oleh Pemerintah/Negara.
b)       Berdasarkan lapangan kerja, yakni apakah lapangan kerja itu untuk kepentingan umum atau tidak, kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik; sedangkan kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum tersebut badan hukum privat.[2]
  1. Suatu pokok persoalan tertentu;
Syarat suatu hal yang tertentu, ini maksudnya adalah obyek dari perjanjian sebagai dasar dari pelaksanaan prestasi. Adapun obyek perjanjian itu berupa harta kekayaan kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, obyek tersebut harus dapat ditentukan jenisnya, dapat dihitung dan dapat diperdagangkan.

  1. Suatu sebab yang tidak terlarang:
Syarat sebab yang tidak terlarang ini, yang dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa bukan sebab dalam arti yang mengakibatkan atau yang membuat seseorang melakukan perjanjian, akan tetapi menggambarkan tentang tujuan yang akan dicapai oleh para pihak tersebut.
Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan kedalam :
1.      Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2.      Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian.
Unsur subyektif  mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan unsur-unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.
Jika tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, yaitu baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.
Dengan demikian, jika syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas telah dipenuhi oleh para pihak yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Yang mana pasal tersebut menegaskan seperti berikut :
“ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”



  [1] Riduan sahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cet.3 (Bandung : Alumni, 1992).  Hal. 57
[2] . Ibid. Hal 59

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons