Friday, January 7, 2011

Punishment system in Relation to Penal Ideas (Sistem Pemidanaan dalam Kaitannya dengan Ide Pemasyarakatan)


Sejak lahirnya, manusia telah ditakdirkan untuk selalu hidup bersama dengan orang lain. Setiap manusia hidup bermasyarakat dalam usaha mewujudkan kesatuan, hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itulah maka segala tingkah lakunya tidak terlepas dari masyarakat.
Dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari masyarakat, maka anggota-anggotanya menciptakan norma-norma atau kaedah-kaedah yang hakekatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berprilaku di dalam pergaulan hidup. Pelanggaran terhadap norma oleh anggota masyarakat dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak stabilan dalam masyarakat itu sendiri, setidaknya merugikan masyarakat yang bersangkutan.
Untuk memaksa supaya norma-norma itu ditaatinya, dilakukanlah suatu pengendalian sosial (social control), sehingga kehidupan bermasyarakat dapat terbentuk dan berlangsung terus dengan baik. Dengan adanya pengendalian sosial itu, maka segala tingkah laku anggota masyarakat diusahakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Dalam kaitannya dengan masalah pengendalian sosial Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:
 “Hukum di dalam arti yang luas juga merupakan alat pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh, oleh karena lazimnya disertai dengan sanksi-sanksi tegas yang berwujud sebagai penderitaan, dan dianggap sebagai sarana formil”[1]
Salah satu perwujudan pengendalian sosial adalah pemberian sanksi berupa pidana berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang di harapkan masyarakat.
Penjatuhan pidana atau pemidanaan dari dahulu ada dan dipandang sebagai suatu ganjalan terhadap penjahat, tapi cara dan tujuan pemidanaan telah berubah dari masa ke masa. Perubahan-perubahan pandangan tersebut umunya timbul karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, perkembangan pandangan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, begitu pula pandangan sekuler terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.
Menurut Andi Hamzah:[2]  
Dahulu kala bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat bersangkutan pada masa depan. Cara menyingkirkan bermacam-macam : pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan kemudian pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecendrungan cara pemidanaan tersebut diganti secara berturut-turut dari yang tersebut pertama sampai yang terakhir, tetapi tidak secara menyeluruh.

  Meskipun sistem pemidanaan selalu berubah dari masa ke masa, namun belumlah ada bukti yang pasti tentang modal yang mana dari semua sistem pemidanaan tersebut yang lebih efektif dari pada yang lain. Dimana-mana sistem pemidanaan masih dijalankan dengan percobaan-percobaan dan dengan dugaan yang belum ada data yang pasti tentang efektivitasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di bawah ini akan diuraikan paham-paham mengenai masalah pemidanaan ini. Menurut Jimly Ashiddiqie ada tiga paham sebagai berikut:
1.  Paham Retributif:[3]
Paham atau aliran pertama ini memandang pemidanaan itu sebagai pembalasan yang dilakukan terhadap penjahat, dank arena itu pandangan retribusi ini dianggap melihat ke belakang (back word looking). Pandangan ini mengandaikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Karena itu sudah sepatutnya yang jahat dihukum atas kesalahan yang diperbuatnya.

Di dalam masyarakat yang belum berpandangan maju terdapat pendirian bahwa orang yang telah berbuat kejahatan dinyatakan sebagai musuh masyarakat. Oleh karenanya pidana yang paling efektif ialah dengan menyiksa fisiknya supaya menderita selama-lamanya, dengan demikian tidak mampu lagi berbuat kejahatan. Oleh karena itu dasar pidana didorong oleh pernyataan naluri nafsu dan emosi manusia, dengan alam pemikiran bahwa pelaku kejahatan itulah yang menghendaki adanya tindakan pembalasan.
2.  Paham Utikiterian :[4]
Pandangan kedua ini justru berorientasi ke masa depan dengan menekankan aspek pencegahan (prevention). Artinya pandangan Utiliterian ini bersifat forward looking kepada situasi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya hukuman. Dalam pandangan kedua ini, jika hukuman dijatuhkan, maka yang bersangkutan akan menjadi jera (special deterrence) dan begitu juga orang lain tidak akan mencontohkan kesalahan yang serupa (general deterrence)

3.  Paham Behavioral Prevention menyatakan :[5]
Dalam pandangan ketiga, pemidanaan itu dalam arti hal ini pemenjaraan secara sederhana dipandang sebagai usaha yang menyebabkan terpidana tidak mengulangi melakukan kejahatan lebih jauh, di samping bahwa penyekapan di dalam penjara (LP) itu dilakukan dengan maksud memudahkan pembinaan dalam rangka merehabilitasi si terpidana sehingga dapat berubah menjadi orang baik dan taat hokum.

Dari uraian ketiga paham pemidanaan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan situasi modern sekarang ini, maka pandangan retributive mengenai pemidanaan sudah banyak ditinggalkan. Pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang dalam konteks pembinaan yang lebih mempersoalkan apa yang akan dilakukan setelah putusan hakim dijatuhkan.
sehubungan dengan hal di atas, W.A. Bonger menyatakan bahwa pada waktu sekarang hukuman mengandung dua unsur, ialah :[6]
Seperti sejak dahulu, untuk memuaskan rasa dendam dan benci para anggauta suatu kelompok. Tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, biarpun digambarkan dengan muluk-muluk, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini, yang pada zaman dahulu sangat berkuasa, sudah sangat terdesak oleh yang kedua, melindungi masyarakat (’la defense sosiale’) merupakan unsur yang lain yang selalu ada, biarpun tidak diinsyafi dan mempunyai arti besar. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggauta-angautanya yang berbahaya dan yang terpenting, ialah mendidik mereka agar dapat berguna lagi bagi masyarakat. Salah satu senjatanya ialah hukuman yaitu penderitaan yang dikenakan dengan sengaja, perbedaan antara tindakan dan hukuman tidaklah begitu besar seperti apa yang didengung-dengungkan oleh beberapa ahli hukum pidana. Penderitaan yang ditambahkan pada tindakan, biasanya juga berat-seperti perampasan kemerdekaan dan tidak banyak berbeda dengan hukuman.

Kemudian Andi Hamzah menyatakan bahwa :[7]
Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menuju ke arah yang lebih rasional. Dahulu tujuan penghukuman semata-mata untuk retribusi yakni untuk melepaskan pelanggaran hukum dari perbuatan jahatnya dan menciptakan balans antara yang hak dan yang batil. Kini tujuan penghukuman lebih di arahkan pada usaha reformasi yakni untuk memberikan koreksi atas perbuatan jahat terhukum, memberikan rehabilitasi atas kesalahannya, dan untuk resosialisasi kehidupan terhukukm yang telah diisolirkan dari kehidupan masyarakatnya yang semula.

Dewasa ini sudah mulai diinsyafi bahwa hukuman mempunyai arti yang besar bagi masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap anggota-anggotanya yang melanggar hukum, dan hukuman lebih  di arahkan untuk mendidik dan membina mereka agar berguna lagi bagi masyarakat. Di Indonesia Ide ini dicetuskan oleh Saharjo yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan jawaban atas segi-segi negatif dari pidana penjara. Ide ini pada hakekatnya bersumber dari filsafat pembinaan.
Ide Saharjo tersebut kemudian dijabarkan dalam koperensi Direktur Kepenjaraan Seluruh Indonesia pada tanggal 27 April tahun 1964 di Lembang Bandung. Pada konperensi itulah dimulai tekad untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana dan anak didik. Sistem lama yang berdasarkan Reglemant kepenjaraan warisan kolonial diganti dengan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tiadak dipandang sebagai seorang penjahat, yang seolah-olah bukan manusia lagi. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia-manusia lain, hanya karena melanggar hukum diputuskan oleh hakim untuk menjalani suatu sistem perlakuan. Narapidana selain individu juga anggota masyarakat, yang dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalamnya.
Oleh karena itu selama pembinaan narapidana diusahakan adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup lahiriah dan bathiniah. Hal ini sesuai denga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diuraikan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Kita. Jadi pembinaan narapidana adalah pembangungan manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga dalam sistem pemasyarakatan bertujuan agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi yang merupakan tujuan minimum, sedangkan tujuan lebih jauh agar narapidana sekembalinya ke masyarakatat menjadi anggota masyarakat yang baik, sekaligus sebagai insan pembangunan yang aktif dan kreatif di dalam pembangunan Bangsa dan Negara.




[1] . Soerjono Soekanto. 1985. Sosiologi Suatu Pengantar. Cet. V. Rajawali. Jakarta. hal. 201
[2] . Andi Hamzah. Op.cit. hal. 9
[3]. Jimly Ashiddiqie. 1987. Pendekatan Sistem Dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum. Majalah Hukum dan Pembangunan No.5. hal. 483
[4] . Ibib.
[5]  Ibib.
[6] . W.A. Boger. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi. Cet. Ke IV. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 24-25
[7] . koesno Hadi. 1990.  Hubungan Penjatuhan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Majalah Forum Keadilan. No. 24. Hal. 97. Dikutip dari Andi Hamzah. 1985. Sitem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. Pradnya Paramita. Jakarta. hal. 15 dan 16.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons