Friday, January 7, 2011

Prinsip-prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan


Setelah diselenggarakannya konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan pidana penjara juga merupakan cara untuk membimbing dan membina narapidana.
Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam koperensi Lembang tahun 1964 yang tertdiri atas sepuluh prinsip. adapun prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:
1.        Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdsarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiel, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemampuan dan kemauan yang potencial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan.
2.        Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3.        Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Maka terhadap narapina harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4.        Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga. untuk itu harus diadakan pemisahan antara:
-      Yang residivis dan yang bukan.
-      Yang tidak pidana berat dan yang ringan
-      Macam tindak pidana yang dilakukan
-      Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
-      Laki-laki dan wanita
-      Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan memang dilakukan walaupun dalam satu bangunan, berhubung masih kekurangan gedung untuk pengkhususannya
5.        Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukur dimengerti. Karena justru pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat sedangkan menurut sistem pemasyarakatan, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Adapun yang dimaksud sebenarnya di sini bukan ”geographical” atau “physical” tidak diasingkan akan tetapi “Cultural” tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. Bahkan kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah masyarakat); hal ini merupakan kebutuhan dalam suatu proses pemasyarakatan. Dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang ”community-centered”, serta berdasarkan inter-aktivitas dan inter-diciplinair appoarch antar unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6.        Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nacional. Maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan Pembangunan Nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di Lembaga harus dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan potensi Pembangunan Nasional.
7.        Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila. Maka penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalamnya. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadanya. Kepada narapidana harus ditanamkan jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, juga jiwa kekeluargaan antar bangsa-bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa peraturan, rasa kebanggaan Indonesia, harus ditanamkan jiwa bermusyawarah untuk mufakat yang positif. Narapidana harus diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan umum.
8.        Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditujukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Maka petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk lembaga. Segala bentuk label yang negatif (cap sebagai terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan.
9.        Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang deperlakukan ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar.
10.        Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-pembaga yang letaknya di tengah-tengah kota yang sesuai dengan proses pemasyarakatan. Hal ini tidak berarti bahwa lokasi lembaga semuanya harus jahu dari kota. Sesuai dengan proses pembinaannya akan diperlukan pula lembaga-lembaga yang letaknya dekat kota, ataupun justru di dalam kota, tetapi bentuk dan tata bangunannya tidak menyolok sebagai bangunan penjara yang tradicional. Sehingga tidak merupakan ”label” bagi penghuninya sebagai “orang-orang jahat”.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons