Friday, January 14, 2011

Perjanjian Pada Umumnya


 Istilah “Perjanjian” sering kita mendengarnya didalam kehidupan sehari hari. Perkataan janji yang  diutarakan seseorang secara langsung kepada seseorang lainnya sudah tentu akan menimbulkan kewajiban untuk memenuhi atau melakukan apa yang telah dijanjikan. Dengan kata lain perjanjian merupakan suatu pernyataan kehendak antara para pihak, sehingga adanya suatu perjanjian dikarenakan adanya para pihak yang saling berhubungan untuk melakukan suatu tindakan.
Perjanjian dalam KUHPerdata ditentukan dalam Pasal 1313 yang merumuskan  "adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Menurut beberapa sarjana, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena didalam rumusan tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sedangkan dikatakan sangat luas, karena didalam rumusan tersebut mengunakan kata “perbuatan”, dalam hal ini perbuatan mencakup juga perwalian sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini membuat perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dalam cakupan-cakupannya.
Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa hal,  seperti berikut :
1.      Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “Mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Dimana seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri” jadi ada consensus antara dua pihak.
2.      Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus, dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melawan hukum (onrech matigedaad) yang tidak mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
3.      Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
4.      Tanpa menyebut tujuan, dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. [1]
Berdasarkan alasan-alasan diatas, pengertian “perjanjian” menurut Abdul Kadir Muhammad adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.[2]
Sedangkan menurut R. Setiawan pengertian perjanjian dapat dirusmuskan sebagai suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”[3]
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang telah mengadakan hubungan hukum. Di mana perjanjian akan menghasilkan suatu perestasi atau kewajiban yang akan di jalani oleh para pihak.


 [1] Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet ke-3 (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000) Hal 224
[2] Ibid Hal.225
[3] R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan,  (Bandung ; Bina cipta, 1979) Hal 49.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons