Wednesday, January 5, 2011

PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK TINJAUAN HISTORIS-FILOSOFIS DAN PRAKTIS PEMANFAATAN PERADILAN SEBAGAI WAHANA



Oleh: Prof. Dr. H. Loebby Loeqman, S.H

PENDAHULUAN
Melakukan analisis terhadap delik politik merupakan hal yang amat menarik sepanjang jaman. Hal ini disebabkan sulitnya melakukan perumusan tentang delik politik. Kesulitan merumuskan delik politik karena sulitnya mencari definisi yang universal tentang politik. Delik politik merupakan istilah sosiologis, bukan istilah yuridis. Di kalangan hukum lebih terkenal dengan Drelik Keamanan Negara. Sedangkan apabila ditinjau lebih mendalam, permasalahannya sampai ke analisis terhadap negara termasuk kepentingan negara itu. Sehingga faktor waktu dan tempat menjadi faltor yang dominan untuk melihat perbuatan yang dianggap mengganggu atau mengancam kepentingan negara. Timbul suatu pendapat baru di mana kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan. suatu delik ketata negaraan.
Kepentingan negara tentunya terumuskan dalam politik pemerintahan pada saat itu. Sehingga kepentingan pemerintahan mutlak merupakan kepentingan negara pada saat itu. Di Indonesia kepentingan negara tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara, di mana GBHN, meskipun disusun oleh MPR, masih dianggap sebagai kepentingan pemerintahan pada saat itu. Di mana kemungkinan dengan terjadinya pemerintahan akan terjadi pergantian kepentingan. Hal-hal inilah yang merupakan sulitnya dilakukan suatu kesatuan pendapat tentang substansi delik politik. Padahal asas dalam hukum pidana menghendaki kejelasan yang mempunyai sifat limitatif. Sifat limitatif yang merupakan kekhususan dalam hukum pidana hendaknya terjaga, sehingga tidak terjadi kekaburan penafsiran, di mana pada masa kini penafsiran lebih bersifat mencari keuntungan bagi pihaknya saja, tanpa mengindahkan sistem dalam ajaran penafsiran.
Ternyata di dalam praktek penyelesaian konflik politik dicoba untuk diselesaikan melalui pengadilan. Padahal seperti diutarakan di atas, bahwa di mata hukum, tidak terdapat perbedaan motifasi politik atau bukan politik dalam suatu peristiwa. Diakui memang terdapat ketentuan khusus di dalam undang-undang tentang ekstradisi bahwa terhadap kejahatan politik tidak dapat diekstradisi. Akan tetapi bagi suatu pemerintahan, apabila seseorang telah melakukan perbuatan di mana perbuatan itu melanggar ketentuan dalam pidana, tidak bisa lain akan tetapi dilakukan penindakkannya melalui hukum pidana tersebut, tanpa melihat lagi latar belakang politik atau bukan.
Apakah Delik Politik itu? Uraian pertama yang harus dilakukan adalah sejauh mungkin dicari suatu patokan, perbuatan apa yang dimaksud dengan delik politik. Dalam hal suatu perbuatan dimaksudkan sebagai suatu delik tentunya apabila perbuatan itu diatur dalam suatu ketentuan hukum pidana. asas legalitas telah menggariskan tentang hal ini. Sehingga bentuk serta macam suatu perbuatan itu sediri adalah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang telah ada. Jenis perbuatan itu sendiri, mungkin merupakan bentuk yang bersifat comun, artinya sama seperti delik-delik comun lainnya, yaitu pembunuhan, pengrusakan, penculikan dan sebangsanya. Delik-delik ini kebanyakan sudah termuat dalam ketentuan pidana yang telah ada. Bentuk perbuatan di atas, dapat secara terang-terangan, dapat pula dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dilakukan melalui gerakan yang bersifat subversi. Dapat pula dilakukan melalui suatu perbuatan yang bersifat teror. Apapun jenis dan bentuk perbuatan itu, haruslah merupakan suatu perbuatan yang telah nyata diatur dalam perundang-undangan yang ada.
Permasalahan berikutnya adalah, latar belakang perbuatan itu. Sejauh ini dalam perundang-undangan hukum pidana, khususnya yang termuat dalam suatu kondifikasi (umpamanya KUHP) tidak secara nyata memberikan latar belakang terhadap perbuatan di bidang politik. Dalam KUHP yang dilarang adalah pembunuhan terhadap presiden atau wakil presiden. Tanpa menyebutkan apa latar belakang perbuatan pembunuhan itu. Sehingga pada hakekatnya tidak diperlukan adanya pertimbangan latar belakang politik dalam pembuktian di depan pengadilan. Ternyata di Indonesia, di samping ketentuan yang ada dalam KUHP, didapati ketentuan lain tentang perbuatan subversi di luar kondifikasi. Yaitu Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
Dalam melakukan analisis terhadap undang-undang ini terjadi dua pendapat, bahwa perbuatan subversi harus berlatar belakang politik, dimana pelakunya mempunyai tujuan-tujuan politik, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak perlu di buktikan latar belakangserta tujuan politik terhadap perbuatan itu. Dibicarakan secara khusus tentang latar belakang serta tujuan politik suatu perbuatan karena terhadap delik ini ternyata terjadi perbedaan penilaian yang amat berbeda dan amat mendasar. Suatu perbuatan yang termasuk delik politik, satu pihak dianggapnya sebagai suatu perbuatan dan akan merusak sistem ketatanegaraan yang ada. Pada pihak lain perbuatan itu dianggapnya sebagai perbuatan kepahlawanan. Penilaian dari dua kutub inilah yang selalu mendasari analisis perbuatan yang dianggap sebagai delik politik. Suatu perbuatan yang termasuk delik politik, didasari oleh anggapan tidak diakuinya sistem hukum yang telah ada. Berbeda dengan delik yang biasa., mereka yang berbuat mengakui adanya sistem hukum yang ada. Karena sesuatu hal mereka melanggar sistem hukum tersebut.
Bagi pelaku delik politik, mereka sama sekali tidak mengakui atau tidak menyetujui sistem hukum yang ada, sehingga perbuatan mereka tidak terikat oleh sistem hukum atau sistem pemerintahan yang ada. Dari dasar pemikiran inilah mereka menganggap perbuatan tidak melanggar ketentuan yang ada. Dan dari dasar pemikiran ini pula terjadi penanganan yang berbeda terhadap pelaku delik politik. Hazewinkel-soeringa melakukan pengelompokan terhadap sikap beberapa negara dalam melakukan tindakan terhadap apa yang dimaksud dngan delik politik menjadi empat teori. Keempat teori tersebut adalah sebagai berikut:
1. Teori obyektif, atau juga disebut sebagai teori absolut. Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan lembaga-lembaga negara.
2. Teori Subyektif atau teori relatif. Pada dasarnya semua perbuatan yang dilakukan dengan berlatar belakang atau bertujuan politil adalah suatu delik politik.
3. Teori Predominan. Teori ini membatasi pengertian yang luas terhadap delik politik, terutama teori relatif. Dalam teori ini dicari perbuatan apa yang paling dominan. Apabila yang dominan adalah kejahatan umum, perbuatan itu bukan termasuk delik politik.
4. Teori `Political Incident`. Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik. Perlu diperhatikan dalam uraian tentang teori-teori di atas, bahwa teori tersebut merupakan hasil klasifikasi suatu keadaan, jadi sifatnya adalah empiris. Bukan dibentuk suatu teori dan diterapkan teori-teori itu, akan tetapi bagaimana negara-negara melihat suatu perbuatan sebagai suatu delik politik, barulah dilakukan klasifikasi. Sebagai umpama dapat dilihat ketentuan yang ada di Indonesia.
Melihat pengaturan yang ada dalam KUHP, termasuk dalam teori obyektif. Sedangkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang subversi, termasuk dalam klasifikasi teori subyektif. Demikian pula apa yang sering dilakukan oleh negara-negara di Barat, dapat diklasifikasikan dalam teori predominan, sedangkan Perancis lebih diklasifikasi kedalam teori Politickal Incident. Kekhususan lain dari delik politik adalah terhadap masalah ekstradisi. Dimana secara universal bahwa penjahat politik adalah nonekstradisi. Terdapat beberapa pengecualian dalam masalah ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik. Hal ini sesuai dengan persetujuan antara negara yang bersangkutan.
Sebagai contoh, dalam persetujuan ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, meskipun pada hakekatnya pelaku kejahatan politik nonekstradisi, akan tetapi terhadap pembunuhan presiden, masih dimungkinkan adanya ekstradisi, tanpa melihat latar belakang serta tujuan perbuatan itu. Dalam perundang-undangan tentang delik politik di Indonesia terjadi saling beda pendapat, karena adanya duplikasi ketentuan. Yakni kejahatan Keamanan Negara yang diatur di dalam KUHP dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang subversi.
Sejauh ini terdapat beda pendapat apakah terhadap pelanggaran Undang-undang subversi diperlukan adanya latar belakang serta tujuan politik bagi pelakunya. Bahkan apabila ditinjau pelaksanaannya di dalam praktek, terdapat bahwa terhadap suatu perbuatan,meskipun tidak berlatar belakang atau bertujuan politik, asalkan merupakan ancaman terhadap kelangsungan kebijaksanaan pemerintah, sudah dianggap sebagai subversi. Sehingga denga demikian dalam masyarakat kita telah diciptakan suatu stigma, dimana kejahatan yang paling tercela dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan subversi. Ketercelaan yang mempunyai gradasi kedua adalah korupsi. Mereka yang melanggar ketentuan yang termuat dsalam KUHP, dianggapnya sebagai kejahatan `kecil` saja. Penciptaan stigma demikian jauh dari tujuan menghilangkan kejahatan dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan teori dalam kriminologi. Dubius dalam ketentuan delik politik di Indonesia menambahkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dianggap sebagai delik politik.
Ditambah lagi dengan pasal-pasal tentang penyebaran rasa benci kepada pemerintah (Haatzaai Artikelen), di mana juga mengatur tentang perbuatan yang dianggap telah mengancam kewibawaan pemerintah. Sehingga dengan demikian perlu adanya kejelasan ukuran terhadap hal yang harus dilindungi dalam kejahatan keamanan negara. Dalam hal ini perlu suatu ketegasan terhadap apa suatu ketentuan pidana memberikan perlindungan. Dalam hal kejahatan keamanan negara, jangan diartikan bahwa yang perlu dilindungi adalah `amannya` suatu kota atau daerah.Apabila diartikan demikian, seorang yang melakukan pencurian termasuk dalam ancaman keamanan. Perbuatan apapun yang dapat meresahkan masyarakat akan dikategorikan sebagai telah membuat tidak aman, sehingga termasuk kejahatan keamanan negara.
Keamanan Negara di sini haruslah diartikan sebagai keamanan kelangsungan ketatanegaraan. Sehingga perbuatan yang diancam dalam kejahatan keamanan negara adalah terhadap berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan. Sehingga kelangsungan ketatanegaraan harus diartikan terhadap gangguan kelangsungan kehidupan bangsa (nation) bukan pemerintah (state). PELAKU Remmelink mengatakan bahwa seorang pelaku delik politik dikendalikan oleh motif altruistis yang digerakkan oleh hati nuraninya.
Pelaku delik politik ingin mengubah masyarakat atau pimpinan dari masyarakat tersebut sesuai dengan idealnya, sedangkan pelaku kejahatan biasa didorong oleh motif yang bersifat egoistis. Selanjutnya Remmelink membedakan antara perbuatan politik dengan kejahatan politik. Seorang pelaku kejahatan politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan politik dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan buka semata-mata karena berkeberatan terhadap norma yang dilan ggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau berkeberatan terhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak bertentangan dengan hati nuraninya.
Perlu diperbandingkan kedua hal di atas untuk memberikan perhatian terhadap perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk menimbulkan kekacauan dengan suatu tujuan mengacaukan negara, akan tetapi melakukan suatu perbuatan kritik yang melanggar undang-undang dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan seperti demonstrasi, petis, aksi protes dan sebagainya.
Pelaku delik politik dengan penuh kesadaran berkeyakinan secara itikad baik telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya tidak bertentangan dengan tertib masyarakat. Bahkan perbuatannya adalah demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya diikuti dengan suatu perbuatan kekerasan. Menurut pelaku delik politik, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang harus dilakuan, karena tertib hukum yang berlaku tidak tepat melaksanakan kewajibannya.
Dengan melakukan hubungan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kiranya perlu pembedaan antara pelaku perbuatan politik dengan pelaku delik politik. Bagi seseorang ingin melakukan kritik terhadap suatu kebijakan pemerintah, bukanlah secara otomatis dianggap sebagai ingin melakukan kekacauan di bidang ketatanegaraan, sehingga mengancam runtuhnya negara, akan tetapi sebagai kontrol sosial terhadap kebijaksanaan pelaksanaan pemerintahan.
Undang-undang subversi dalam rumusan pasal-pasalnya tidak membedakan hal-hal di atas, sehingga baik pelaku perbuatan politik maupun pelaku delik politik dapat dituntut berdasar undang-undang tersebut. Di samping Undang-undang subversi, masih didapat pasal-pasal menyebarkan rasa benci terhadap pemerintah, dimana juga dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan politik. Dengan demikian tinggaltergantung pemerintah terhadap delik apa suatu perbuatan dapat dituntut. Hal demikian, menurut Hazewinkel-Soering diklasifikasikan sebagai teori subyektif.
PERADILAN POLITIK
Dengan diungkapkan jenis pelaku di atas, diharapkan akan memudahkan dalam melakukan pembahasan terhadap tindakan kepada pelaku-pelaku tersebut. Akan tetapi dengan melihat sistem hukum terhadap ketentuan pidana bagi delik politik, kiranya akan mengalami kesulitan untuk memberikan ketegasan terhadap ketentuan mana suatu perbuatan akan dapat dituduhkan.
Bagi delik politik sendiri terdapat dua ketentuan undang-undang yang mungkin dapat dituduhkan, yakni ketentuan di dalam KUHP dan ketentuan menurut undang-undang subversi. Sedangkan terhadap perbuatan politik demikian juga, dapat dituduhkan pelanggaran pasal-pasal menyebarkan rasa benci terhadap pemerintah, dapat pula dituduhkan pasal-pasal dalam undang-undang subversi. Bahkan terhadap suatu perbuatan tertentu dapat dianggap sebagai concursus idealis.
Uraian di atas adalah suatu uraian yang bertitik tolak pada suatu delik yang nyata-nyata sebagai pelanggaran terhadap kehidupan ketatanegaraan. Apabila dilakukan analisis terbalik, yakni sejauh mana ketentuan undang-undang yang ada dapat diterapkan dalam suatu kasus, niscaya permasalahannya akan lebih rumit lagi. Hal ini disebabkan perumusan yang terlampau luas dalam undang-undang subversi. Sehingga undang-undang tersebut dianggap sebagai all embaracing act. Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan penindakan tersebut, juga perlu mendapatkan penelitian tentang lembaga yang dapat melakukan penyidikan.
Karena sifat perbuatan dalam delik politik yang menyangkut kepentingan keamanan negara, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan pemeliharaan kestabilan keamanan negara, ternyata suatu badan lain diluar lembaga-lembaga yang berada dalam sistem peradilan pidana dapat melakukan penindakan maupun penyidikan. Sistem penanganan keamanan dan pemeliharaan kestabilan keamanan Indonesia memungkinkan hal di atas. T
erhadap kasus tertentu yang dianggap akan mengganggu kestabilan keamanan nasional, terdapat lembaga non yudisial yang akan melakukan tindakan. Apabila ternyata kasus tersebut murni sebagai kejahatan biasa, atau apabila kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan yuridis, akan diserahkan ke pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana. Dengan dikemukakan hal tersebut,bukan berarti ingin melakukan gugatan terhadap ikut campurnya lembaga non yudisial dalam perkara delik politik, akan tetapi semata-mata ingin melakukan analisis, sejauh mana sistem yang ada telah memenuhi tujuan dari suatu sistem peradilan pidana.
Untuk melakukan analisis tentang siapa-siapa yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan serta penindakan terhadap delik politik, kiranya perlu dilakukan penelitian tersendiri dengan melakukan studi fungsional maupun studi perbandingan. Diakui bahwa suatu perbuatan yang termasuk delik politik dapat merupakan kekacauan dalam masyarakat. Sedangkan kekacauan politik akan membawa akibat yang amat luas dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu suatu penanganan yang tegas dalam melakukan penindakan delik politik. Akan tetapi, seperti diuraikan di atas, pelaku delik politik merupakan delik atypis, sehingga harus diperhatikan dalam melakukan tindakan.
Akan tetapi juga perlu diperhatikan kepentingan pihak lain, yakni pemerintah yang sedang berkuasa, dimana dalam hal ini merupakan pihak lain yang mempunyai pandangan terminal yang amat berbeda dibanding dengan pandangan pelaku delik politik. Dalam hal ini kiranya sulit untuk dicari keserasiannya, kecuali dengan memberikan ketentuan secara limitatif, sejauh mana suatu tindakan terhadap delik politik dapat dilakukan.
Permasalahan lain dari penindakan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai delik politik adalah bahwa tidak semua perbuatan yang dilakuakn penyidikan diajukan ke depan pengadilan. Sejauh mana pertanggung jawaban terhadap suatu penindakan yang dihentikan, bahkan tidak diserahkan kepada pegawai penyidik yang telah ditentukan dalam KUHP. Apabila kita perhatikan, memang tidak semua permasalahan dalam suatu negara akan selesai melalui hukum. Terdapat permasalahan yang dianggap dan akan diselesaikan melalui tindakan non hukum. Suatu ketika pemerintah akan melakukan suatu tindakan politik.
Menempatkan mereka yang dianggap sebagai anggauta-anggauta aktif PKI di pulau Buru, adalah suatu tindakan politik. Hal demikian pernah dilakukan Pemerintah Amerika Serikat pada waktu Pearl harbour diserang Jepang pada permulaan perang Dunia ke II, dimana warga negar Amerika keturunan Jepang ditempatkan dalam suatu kamp. Ini adalah suatu tindakan politik. Demikian juga pada waktu terjadi bentrokan antar ras di Singapore, di mana pemerintah Singapore menahan beberapa tokoh oposisi. Mereka dibebaskan setelah keadaan mereda, tanpa melalui prosedur hukum. Bedanya adalah di Singapore terdapat Internal Security Act, yang dapat digunakan apabila negara dalam keadaan darurat. Meskipun demikian terdapat tindakan-tindakan yang lebih kearah politik dari pada tindakan hukum.
Dengan memperhatikan tindakan-tindakan tersebut, kiranya perlu dilakukan analisis siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan politik itu. Dan sejauh mana tanggung jawab itu. Pembenaran suatu tindakan politik haruslah nyata dalam suatu ketentuan undang-undang. Artinya tata negera harus memberikan norma-norma tentang tindakan politik. Sedangkan pertanggung jawabannya juga harus nyata dalam ketentuan ketetatanegaraan. Oleh karena tindakan tersebut ada dalam wewenang eksekutif, dan di luar bidang hukum, seyogyanya pertanggung jawabannya juga melalui bidang politik. Pemerintah dalam melakukan tindakan politik harus bertanggung jawab kepada DPR atau MPR. Sebaliknya DPR harus dapat meminta pertanggung jawaban atas tindakan politik yang dilakukan premerintah.
PEMBINAAN
Sejauh ini mungkin sulit mencari pola yang digunakan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana politik. Pola pemasyarakatan yang dikenal selama ini adalah suatu pola pembinaan yang digunakan bagi delik umum. Bahkan sejauh mana efektifitasnya belum pernah dilakukan penelitian yang mendalam. Bagi narapidana politik, meskipun biasanya penempatannya dibedakan dengan narapidana biasa., belum ada pola khusus.
Suatu kasus untuk membuat paper bagi narapidana politik sebelum dibebaskan, amat menarik perhatian. Hal itu telah menggugah perhatian para sarjana di bidang pemasyarakatan untuk mencari pola pembinaan bagi narapidana politik. Dalam tahun 1946 telah diintrodusir Pidana Tutupan. Satu jenis pidana bagi mereka yang patut dihormati. Akan tetapi bagaimana wujud serta substansi pidana tutupan ini, sampai sekarang belum dapat dijelaskan. Bahkan terhadap siapa yang dimaksud sebagai narapidana yang wajib dihormati, masih belum jelas.
Pernah didengar istilah `kampus kuning`, akan tetapi bagaimana status yuridisnya perlu dipermasalahkan. Pola pembinaan yang selama ini yang diberikan kepada narapidana biasa lebih bersifat `killing time`. Demikian pula bagi narapidana politik lebih banyak melakukan kegiatan yang menurutnya bermanfaat bagi menghilangkan rasa jemu di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pola pembinaan dengan menggunakan `cuci otak` (brain washing) barang kali dapat dipikirkan. Tentunya cara pencucian otak disini tidak diartikan sebagai suatu cara yang membawa penderitaan phisik, umpamanya dengan memberikan aliran listrik ke dalam sistem jaringan otak, akan tetapi dengan memberikan ceramah, diskusi serta cara-cara lain untuk memberikan kejelasan serta kebenaran atas pilihan terhadap sistem hukum yang berlaku.
Dengan melakukan diskusi akan dapat diutarakan kebenaran sistem hukum yang dianut pemerintah. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan pemikiran bagi narapidana politik yang dari semula tidak membenarkan sistem hukum yang digunakan pemerintah. Demikian pula dengan terjadinya suatu dialog, memberikan kesempatan bagi narapidana politik untuk mengemukakan anggapannya, dan pihak pembina melakukan penjelasan dengan penekanan terhadap politik pemerintah dalam tata hukum yang berlaku. Hal ini kiranya dapat memberikan pemikiran yang diinginkan pemerintah terhadap pelaku delik politik.***

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons