Friday, January 7, 2011

Pengertian Sistem Kepenjaraan


Sebelum abad ke 18 belum terdapat penjara dalam arti yang sebenarnya kecuali rumah tahanan yang hanya dipergunakan untuk pelanggar hukum kelas ringan atau mereka yang sedang menantikan peradilannya. Sejarah dan perkembangan kepenjaraan yang mengenai perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang serius tidak pernah berhenti dipersoalkan.
Pada umumnya ada lima sistem kepenjaraan yang terkenal, yaitu :

1.    Sistem Pennsylvania
Dalam sistem ini menjalani pidana penjara itu secara terasing dalam sebuah sel. Selain itu dalam sistem Pennsylvania ini dikeluarkan larangan bercakap-cakap antara orang-orang hukuman satu sama lain. Siterpidana dapat melakukan komunikasi hanyalah dengan sipenjaga sel. Sistem ini mengharapkan terpidana yang menjalani pidana penjara dapat insaf atas perbuatan jahatnya dan dapat memperkuat daya menolak dari setiap pengaruh yang jahat.
Dalam sistem Pennsylvanis ini nampak lebih menitik beratkan segi keamanan dan disiplin semata-mata dan tidak memperhatikan segi-segi kemanusiaan dari pada orang-orang hukuman tersebut. Larangan bercakap-cakap dan tidak dapat keluar dari selnya baik siang maupun malam hari adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang, sekalipun ia dalam status orang hukuman.
1.    Sistem Auburn
Menurut sistem ini terpidana penjara pada waktu malam hari diasingkan, ditutup dalam sebuah sel. Sedangkan pada siang hari diizinkan untuk bekerja bersama-sama dengan terpidana lainnya, dengan larangan berbicara antara satu dengan yang lain. Apabila ada yang kedapatan sedang bercakap-cakap dikenakan hukuman cambuk. untuk menjaga supaya tidak berkeliaran, maka mereka dirantai kakinya sebelah dan berjalan berbaris, serta satu dengan yang lain memegang pundaknya.
2.    Sistem Irlandia
Menurut sistem ini siterpidana pertama kali menjalani pidana penjara secara keras. Apabila kemudian nampak siterpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankan pidana itu dengan pemberian keringanan. Maksudnya untuk melatih terpidana menjadi anggota masyarakat baik kembali. Dengan sistem ini telah menunjukkan titik-titik cerah dimana usaha untuk lebih menngorganisir dan mensistematiskan tujuan dari pada penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya dalam penjara, sudah mulai nampak dengan jelas.
3.    Sistem Elmira dan Borstal
Sistem penjara Elmira ini sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia. Namun sistem Elmira ini titik beratnya lebih besar pada usaha memperbaiki siterpidana. Siterpidana diberikan pengajaran, bimbingan, pendidikan dan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Dalam sistem ini keputusan hakim tidak ditentukan lamanya pidana. Sedangkan pada sistem Borstal hakim tetap menentukan lamanya pidana. Namundalam masa menjalani pidana Menteri kehakiman berwenang untuk melepaskan terpidana dengan bersyarat setelah terpidana menjalani pidananya sedikitnya 6 bulan.
1.    Sistem Osborne
Dalam sistem ini kehidupan dalam penjara diatur oleh para narapidana sendiri, yaitu Self Government bagi dan diri narapidana di dalam penjara. Misalnya mandor-mandor penjara yang bertugas mengawasi dan memimpin nara pidana dalam melakukan pekerjaan di dalam dan diluar penjara diangkat dari kalangan narapidana sendiri.
Di Indonesia sebelum tahun 1964 belum mempunyai konsep-konsep sendiri tentang perlakuan terhadap narapidana. Maksudnya perlakuan terhadap narapidana masih sepenuhnya berdasarkan sistem kepenjaraan produk kolonial. Sehubungan dengan hal itu, G. Suryanto menyatakan bahwa ;
Ditinjau dari azasnya, sistem Kepenjaraan berinduk pada KUHpidana yang merupakan terjemahan dari WvS tahun 1915 yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Karena pandangannya yang masih diliputi oleh fikiran-fikiran teori pembalasan yang berarti masih berpandangan individualistis/liberalistis. Dengan demikian jelaslah bahwa sistem Kepenjaraan sebagai pelaksanaan pasal 29 WvS tahun 1915 yang dijabarkan dalam Gestichten Reglement juga berpandangan individualistis/liberalistis yang dimaksukkan ke Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas terlihat sistem kepenjaraan meusatkan gerak usahanya kepada individu narapidana yang bertujuan bahwa bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi merupakan tujuan maksimalnya. Oleh karena itu terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman, maka orang yang dijatuhi hukuman itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukuman sampai habis masa pidananya.
sejak itu pula sistem kepenjaraan mulai memainkan peranananya, yaitu perlakuan terhadap narapidana dan anak didik yang berada di bawah spektrum pencegahan kejahatan khususnya pencegahan kejahatan dengan melalui jalur ajaran yang menganggap tujuan pidana sebagai pembalasan (Vergelding, rettribution), dan dengan Gestichten Reglement Stb. 1917 Nomor 708 dan Dwangopvoeding Regeling Stb. 1917 Nomor 741 sebagai dasar perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Sementara di luar tembok penjara masyarakat menganggap mereka yang berada di dalam tembok penjara adalah sebagai sampah masyarakat yang harus dijauhkan dan dikutuk untuk selamanya.
Di dalam penjara orang yang bersalah tersebut diperlakukan sedemikian rupa yang berupa penyiksaan hukuman-hukuman badan, dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.
Di dalam penjelasan umum Rancangan Undang-undang tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemasyarakatan dikatakan sistem kepenjaraan adalah :
Suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang diatur dalam Reglement penjara (Stbl. 1917-708) sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, setelah tidak sesuai dengan Pancasila, karena bersal dari usulan pandangan Individualisme yang memandang dan memperlakukan terpidana tidak sebagai anggota masyarakat. Secara politik kriminal tidak berhasil karena lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan terpidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lembaga dari pada mebina menjadi warga masyarakat yang baik. Karena itu bekas terpidana sikapnya menjadi canggung serta kurang mampu dalam hidup bermasyarakat, yang akibatnya sudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum.

 Dengan demikian jelaslah sistem kepenjaraan bertentangan dengan Pancasila sebagai pedoman negara dan bangsa Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari harus bertingkah laku dan berbuat sesuai dengan Pancasila secara bulat dan utuh. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila sidasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengajar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons