Friday, January 14, 2011

Hak- hak Anak Secara Umum

Dalam proses peradilan pidana yang korban atau pelakunya adalah anak, mak proses peradilannya akan sedikit berbeda dengan proses peradilan pada umumnya. Hal ini dilakukan karena mengingat tujuan dari proses peradilan yang melibatkan anak adalah berbeda dengan tujuan dari peradilan yang melibatkan orang dewasa. Peradilan anak memiliki tujuan utama adalah memperbaiki si anak karena mengingat bahwa masa depan si anak masih cukup panjang, jadi dalam pelaksanaan pidanannya sangat kecil terasa tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera.
Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (12) memberikan definisi tentang hak anak. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan hak anak adalah:
“Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”
Hak-hak anak memang sepantasnya harus tetap dilindungi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan sendiri, karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sedangkan kita ketahui bersama bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap orang sejak ia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia pula dan hak itu dapat dipertahankan dari siapapun juga.
Dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1990 menyebutkan hak-hak anak sebaga berikut:[1]
1.      Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2.      Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3.      Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4.      Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5.      Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tua.
6.      Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7.      Hak untuk tinggal bersama orang tua.
8.      Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9.      Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10.  Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11.  Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12.  Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalah guanaan, penelantaran atau perlakuan salah (ekplitasi) serta penayalah gunaan seksual.
13.  Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak syah).
14.  Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadi kewajiban Negara.
15.  Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16.  Hak perawatan khusus bagi anak yang cacat.
17.  Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
18.  Hak memperoleh manfaat jaminan social (asuransi social).
19.  Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
20.  Hak anak atas pendidikan.
21.  Hak anak unuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
22.  Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23.  Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24.  Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25.  Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26.  Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
27.  Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
28.  Hukum acara peradilan anak.
29.  Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8 juga mengatur tentang hak-hak anak, sebagai berikut:[2]
1.      Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2.      Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3.      Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah melahirkan.
4.      Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
5.      Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6.      Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.
7.      Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8.      Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9.      Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10.  Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
11.  Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama pendirian politik dan kedudukan sosial.


[1] Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, 2005 Hal. 5
[2] Ibid, Hal 7

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons