Friday, January 14, 2011

Ganti Rugi

Ganti Rugi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen 

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan[1]. Jika konsumen pemanfaat jasa multimedia dirugikan akibat mengkonsumsi jasa yang diperdagangkan oleh penyelenggaraan jasa multimedia, konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya tersebut.
     Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[2].
     Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
     Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau diajukan ke badan pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha[3].


 Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Konsumen pemanfaat jasa multimedia yang merasa dirugikan dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang isinya :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

dengan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata tersebut, yaitu:
1.  Ada perbuatan
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum
3.  Ada kesalahan
4.  Ada kerugian
5.  Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku[4].
Yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas luanya meliputi hal hal sebagai berikut[5]:
Ø  Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;
Ø  Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
Ø  Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Ø  Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
Ø  Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut[6]
1. Ada unsur kesengajaan,atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
Kerugian dapat bersifat materiil (harta kekayaan) dan dapat pula bersifat idiil. Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang.
Dalam terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada dua macam teori mengenai hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, yaitu :
1.  Teori Conditio Sine Qua Non
Oleh Von Buri, yang mengemukakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
2.  Teori Adequate Veroorzaking
Oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.
    
Selain itu terdapat ajaran relativitas (schutnorm theorie) yang berasal dari Jerman. Teori schutnorm ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk  melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Penerapan teori ini membeda bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum, dalam hal ini, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dapat merupakan perbuatan mealwan hukum bagi korban x, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban y[7].    
Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, yaitu[8] :
a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
c. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;
d. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
f. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.
Konsumen juga dapat menggugat berdasarkan pasal 1366 KUHperdata, yaitu apabila penyelenggaraan jasa multimedia lalai atau kurang berhati-hati dalam memperdagangkan jasanya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Penyelenggaraan jasa multimedia yang berbentuk Perseroan Terbatas  dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.
 Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah bawahan atau pegawai dari Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, apabila semua unsure pasal 1365 KUHperdata dipenuhi oleh bawahan atau pegawai yang melakukan perbuatan hukum tersebut.
            Namun demikian beban pembuktian tetap berpedoman pada orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut[9].



[1]Indonesia,  op. cit., pasal 19 angka 1.

[2]Ibid., pasal 18 angka 2.

[3]Ibid., pasal 28.

[4] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal.11.

[5]Ibid.

[6]Ibid., hal 12.

[7]Ibid., hal 15.

[8]M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita : 1982),  hal 102.

[9]Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjotrosudibio,  cet. 30 Jakarta: Pradnya Paramita, 1999,  Pasal 1865.

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons