Friday, January 14, 2011

Batasan Umur Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kateori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturanperundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi manusia.
Berbicara mengenai sampai berapa batasan umur seseorang dapat dikatakan tergolong anak dan perkaranya dapat diadili menurut proses pidana untuk menangani masalah anak, ternyata dari setiap Undang-undang yang memberikan batasan umur yang berbeda tentang anak. Berikut akan diberikan beberapa contoh Undang-undang yang memberikan beberapa batasan umur tentang anak.
1.      Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan batasan umur anak adalah sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 2).
2.      Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasai umur anak di bawah kekuasaan orang tua atua di bawaah perwalian mencapai umur 18 tahun (pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1)).
3.      Menurut Undang-undang Pemilihan Umum. Yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun.
4.      Dalam Konfrensi PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 19 tahun.
5.      Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
6.      Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) memberikan batasan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Mengenai ketentuan pembatasan umur ini hanya membatasi diri khusunya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan pengecualian anak yang belum pernah kawin. [1]
Khusus mengenai pemberian batas umur dalamUndang-undang No. 3 tahun 1997 menunjukan bahwa yang yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin, maka harus dianggap sudah dewasa dan bukan dikategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-undang pengadilan anak, tetapi berdasarkan KUHAP dan KUHP.


[1] Op Cit, Hal 19

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons