Friday, January 14, 2011

Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian


Didalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia (civil law), hukum perjanjian memiliki suatu asas-asas yang menjadi landasan pemikiran. Yang mana lebih lanjut dalam hukum Indonesia, perjanjian memiliki beberapa asas hukum, yaitu:
  1. Asas Konsensualisme
Dalam perjanjian, hal utama yang ditonjolkan ialah bahwa para pihak berpegang pada asas konsensualisme, yang merupakakan syarat mutlak dalam hukum perjanjian dan bagi terciptanya suatu kepastian hukum.
Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.
  1. Asas Itikad Baik
Dalam KUHPerdata pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa : “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum (subyek hukum) yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikat baik.
Itikad baik di sini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk memberikakan perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.
  1. Asas  Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)
Adagium (ungkapan) Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan bahwa persetujuan yang dibuat oleh manusia-manusia secara timbal balik pada hakekatnya bermaksud untuk dipenuhi oleh para pihak dan jika perlu dapat dipaksakan yang secara hukum mengikat.
Asas Pacta sunt servanda dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:
“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dalam rumusan pasal tersebut di atas, memberikan arti bahwa sesunguhnya setiap manusia atau sesama manusia melalui sebuah persetujuan dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang. Persetujuan ini dijadikan sumber hukum di samping undang-undang, oleh karena semua perikatan lahir persetujuan atau undang-undang.
Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sedikit banyaknya setiap manusia menurut caranya sendiri dengan melalui kontrak dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang yang diperuntukan secara khusus di dalam suasana pribadi yang ada antaranya dan sesama manusia.
  1. Asas Kebebasan Berkontrak
Hal ini menjelaskan bahwa, setiap subyek hukum mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan didalam lalu-lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu hak dasar.[1]
Menurut sistem hukum yang dianut oleh Indonesia (Civil Law), Kebebasan berkontrak dapat kita lihat dalam rumusan Pasal-Pasal 1329, 1332 dan 1338 ayat (1) dalam KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1329 :
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”
Pasal 1332:
Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok sutu perjanjian.”
Pasal 1338 ayat (1):
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undag-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dengan ketentuan dari rumusunan tersebut di atas dapat kita simpulkan,  bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:
a.       Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
b.      Kebebasan untuk memilih dengan siapa subyek hukum tersebut dalam mengadakan suatu perjanjian.
c.       Kebebasan untuk menentukan atau kausa dari perjanjian yang akan dibuat.
d.      Kebebasan untuk menentukan obyek dari perjanjian.
e.       Kebebasan untuk menentukan bentuknya, baik itu tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
f.       Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).[2]
Akan tetapi dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak yang diberikan kepada para pihak tidaklah secara mutlak atau bukan berarti tanpa adanya batasan-batasannya. Batasan-batasan ini tentunya selama perjanjian yang akan dibuat tidak bertentagan dengan aturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, serta pembatasan kebebasan berkontrak dari segi cacat dalam kehendak yang terdiri dari empat bentuk, yaitu kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.


 [1] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Cetakan 1 (Bandung : PT Refika Aditama, 2004) Hal 99
[2] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993)  Hal 147  

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons