Thursday, January 20, 2011

Upaya Hukum yang Ditempuh Konsumen Atas Kerugian yang diakibatkan dari barang dan /atau Jasa yang ditawarkan pelaku usaha melalui iklan.

 Upaya Hukum yang Ditempuh Konsumen Atas Kerugian yang diakibatkan dari  barang dan /atau Jasa yang ditawarkan  pelaku usaha melalui iklan.


Di dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-undang perlindungan konsumen.
Pasal 45 ayat (1) UUPK
”Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Pasal 47 UUPK
”penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselengarakan untuk mencapai kesempakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu unutuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen .”

Berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, penyelesaian konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :
1.      Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2.      Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Dengan demikian, ada 3 cara dalam menyelesaikan kosumen, yaitu :
1.      penyelesaian sengketa konsuen melalui pengadilan;
2.      penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3.      penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu yang disingkat dengan BPSK.
Satu dari tiga cara tersebut di atas, dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal. Dengan begitu, jika sudah menempuh cara melalui pengadilan tidak dapat lagi ditempuh penyelesaian melalui BPSK dan sebaliknya.
a.      Melalui jalur pengadilan
            Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan Herzine Inland Regeling (HIR) atau Rechtsreglemen Buitengewesten (RBg), yang mana keduanya pada dasar tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).
a)      Pengajuan Gugatan
      Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, di kenal asas Hakim bersifat menunggu, pasif. Artinya bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana  hal tersebut diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yaitu Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
      Kemudian dapat di lihat bahwa dalam rumusan pasal 1865 KUH Perdata tersebut mengandung beberapa makna, yang mana makna tersebut terdiri dari :
1)      Seseorang dapat mengajukan suatu peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk menunjukkan haknya.
2)      Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.
      Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa di dalam persidangan perdata para pihak yang merasakan atau mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari akibat adanya hubungan hukum, berhak mengajukan penuntutan di depan persidangan dengan memberikan bukti-bukti yang berhubugan dengan persoalan yang terjadi.
      Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Udang perlindungan konsumen. Di mana tepatnya di dalam pasal 46 UUPK No 8 Tahun 1999, menyebutkan bahwa :
1.      Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
a.       Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b.      Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c.       Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d.      Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2.      Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3.      ketentuan lebih lanjut menegenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. 
      Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat mengajukan gugatan dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :
1.      Setiap Konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok.
2.      Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat.
3.      Pemerintah.




b)      Pemerikasaan dan Pembuktian
Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[1]
Dengan jalan pembuktian, menjadi jelas bagi hakim tentang hukumannya suatu perkara sehingga memudahkan hakim untuk mengonstatir peristiwa, mengualifikasi, dan kemudian mengontitusikannya.
Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1865 KUH Perdata, di mana peristiwa yang menjadi dasar hak tersebut mesti dibuktikan oleh penggugat. Artinya kalau gugatan atas ganti kerugian didasarkan pada peristiwa wanprestasi konsumen sebagai penggugat perlu membuktikan :
1.      Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
2.      Adanya bagian-bagian dari kerwajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha; dan
3.      Timbulnya kerugian bagi konsumen (penggugat).
Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan :
1.      Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan.
2.      Adanya kesalahan kerugian yang diderita dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
3.      Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat.
4.      Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.
Pembuktian hal-hal tersebut di atas dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 284 RBG/164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah :
1.      Surat;
2.      saksi;
3.      persangkaan;
4.      pengakuan; dan
5.      sumpah
b.      Di luar pengadilan
1.      penyelesaian penggantian kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai

konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan melalui iklan oleh pelaku usaha hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang atau konsumen yang merasa berhak untuk mendapatkan. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.
Sebagaimana pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang Perlindungan konsumen, di mana konsumen yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah teransaksi berlangsung.
Pada penyelesaian ini, kerugian yang dapat dituntut sebagai mana yang dituang dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk kerugian dapat berupa :
1)      Pengembalian uang seharga Pembelian barang dan/atau jasa;
2)      Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nelainya; atau
3)      Perawatan kesehatan; atau
4)      Pemberian santunan yang sesuai.
Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen, dan sesuai dengan hubungan hukum yang ada di antara mereka.
2.      Tuntutan pengantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Tuntutan pengantiam kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau sering di sebut dengan BPSK merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan oleh plaku usaha. Hal ini dapat di ketahui berdasarkan rumusan pasal 52 UUPK jo. SK. Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menerangkan bahwa tugas dan wewenang BPSK yaitu
a.       Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
b.      Memberikan konsultasi perlindungan konsumen ;
c.       Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d.      Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
e.       Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f.       Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g.      Memangil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h.      Memangil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undan-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
i.        Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
j.        Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k.      Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
l.        Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan ketentuan Undang-udang Perlindungan Konsumen;
m.    Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undan-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Berdasarkan point a yang dirumuskan di atas, maka penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK mengunakan 3 cara, yaitu
1.      konsiliasi;
2.      mediasi ;
3.      arbitrase
Seperti halnya penyelesaian sengketa lainnya, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai ketentuan berproses dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Adapun ketentuan Berproses di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain :
a.      Permohonan Penyelesaian Sengketa konsumen (PSK)
Permohonan Penyelesaian konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. yaitu di mana bentuk permohonan Penyelesaian Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat oleh Konsumen. Hal ini apabila konsumen :
1)      Meningal dunia;
2)      Sakit atau telah usia lanjut (manula);
3)      Belum dewasa;
4)      Orang asing (warga Negara Asing), maka permohonan diajukan ahli waris atau kuasanya.
Adapun menurut ketentuan pasal 16 dalam SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) memuat secara benar dan lengkap berdasarkan :
1)      Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
2)      Nama dan alamat pelaku usaha;
3)      Barang atau jasa yang diadukan;
4)      Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;
5)      Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksaan jasa, bila ada.
Kemudian Permohonan Penyelesaian Sengketa (PSK) dapat saja ditolak, hal ini dikaranakan :
1)      Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) tersebut;
2)      Permohonan gugatan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
b.      Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK dan kepaniteraan

Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ganjil, minimal 3 Orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) undang-udang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang salah satu anggota wajib berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum.
Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dibantu oleh Panitera.
c.       Tata cara persidangan
Pasal 26 ayat (1)  SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir di persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK), dilakukan secara tertulis disetai dengan copy permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diterima secara lengkap dan benar telah memenuhi persyaratan Pasal 16 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.
Berdasarkan rumusan Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu dimana terdapat 3 (tiga) Tata Cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu :
1.      Persidangan dengan cara konsiliasi
Inisiatif salah satu pihak atau para pihak membawa sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ditangani bersikap Pasif dalam persidangan dengan cara konsiliasi. Sebagai pemerantara antara pihak yang berseng  keta, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas (Pasal 28 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), antra lain :
a)      Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang besengketa;
b)      Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
c)      Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
d)     Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undagan di bidang perlindungan konsumen.
Kemudian di dalam pasal 29 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, merumuskan bahwa didalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara konsiliasi, mempunyai 2 prinsip, yaitu :
1)      Proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhmya kepada para pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak pasif sebagai konsiliator.
2)      Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2.      Persidangan dengan cara mediasi
Cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sama halnya dengan cara konsiliasi. Keaktifan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai pemerantara dan penasehat Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara Mediasi terlihat dari tugas Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yaitu :
a)      Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
b)      Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
c)      Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
d)     Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
e)      Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
Kemudian di dalam pasal 31 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, merumuskan bahwa di dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara mediasi, mempunyai 2 prinsip, yaitu :
1)      Proses Penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya upaya lain dalam penyelesaian sengketa.
2)      Hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
3.      Persidangan dengan cara arbitrase
Pada persidangan dengan cara Arbitrase, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Proses pemilihan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara arbitrase ditempuh melalui 2 (dua) tahap yaitu [2]:
1)      Para pihak memilih arbitor dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2)      Arbitor yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari unsur pemerintahan sebagai Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara Arbitrase dilakukan dengan 2 (dua) persidangan yaitu persidangan pertama dan persidangan kedua.
Adapun prinsip tata cara penyelesaian Sengketa Konsumen pada persidangan pertama dalam penyelesaian secara Arbitrase yaitu :
1)      Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan petunjuk tentang upaya hukum bagi kedua belah pihak (Pasal 33 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
2)      Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 34 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/12/2001) dalam hal tercapai perdamaian, maka hasilnya wajib dibuatkan penetapan perdamaian oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
3)      Pencabutan gugatan konsumen dilakukan sebelum pelaku usaha memberikan jawaban yang dituangkan dalam surat pernyataan, disertai Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengumumkan pencabutan gugatan tersebut dalam persidangan. ( Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001)
4)      Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak , yaitu berupa:
a)      Kesempatan yang sama untuk memepelajari berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 33 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/12/2001)
b)      Pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha, jika tidak tercapai perdamaian (pasal 34 ayat (1) SK Menperindag nomor 350/MPP/Kep/12/2001)
Sedangkan  prinsip tata cara penyelesaian Sengketa Konsumen pada persidangan kedua dalam penyelesaian secara Arbitrase yaitu :
1)      Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan kesempatan terakhir sampai persidangan kedua disertai kewajiban para pihak membawa alat bukti yang diperlukan, bila salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama (pasal 36 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
2)      Persidangan kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak hari persidangan pertama ;
3)      Kewajiban Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberitahukan persidangan kedua dengan surat panggilan kepada para pihak;
4)      Pengabulan gugatan kosumen, jika pelaku usaha tidak datang pada persidangan kedua (Verstek), sebaliknya gugatan digugurkan jika konsumen yang tidak datang.
d.      Alat bukti dan Sistem Pembuktian
Pasal 21 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, alat-alat bukti yang digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu :
1)      Barang dan/atau jasa;
2)      Keterangan para pihak;
3)      Keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
4)      Bukti-bukti lain yang mendukung.
Sistem Pembuktian yang digunakan dalam gugatan ganti rugi sebagai mana yang dimaksud Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.
Sistem pembuktian terbalik dalam sistem hukum di Indonesia tidaklah bisa dikatakan baru. Subekti mengemukakan bahwa persangkahan undang-undang[3] pada hakikatnya merupakan pembalikan beban pembalikan.
e.       Putusan Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf I Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 3 huruf I SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja.
Isi putusan BPSK bersifat Final dan mengikat. Kata ”Final” di situ menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangai oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif, putusan majelis disebut putusan BPSK[4]
Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan tahapan, yaitu :
1)      Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat;
2)      Maksimal jika hal itu telah diusahakan (dengan Sunguh-sunguh), ternyata tidak tercapai mufakat, maka putusan dilakukan dengan cara Voting/suara terbanyak.
Amar`putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 alternatif, yaitu :
1)      Perdamaian;
2)      Gugatan ditolak;
3)      Gugatan dikabulkan.
Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut ;
1)      Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Hal ini dapat berupa :
a)      Pengembalian uang;
b)      Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
c)      Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan
2)      Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
f.       Upaya hukum
pada penjelasan pasal 54 ayat (3) undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa menegaskan kata final itu berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun ternyata Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenal Pengajuan Keberatan Kepada Pengadilan Negeri.
Menurut ketentuan pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini karena di dalam pasal 41 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menerangkan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang bersengeketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian jika para pihak menolak hasil dari putusan, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Negeri.
Menurut peraturan MA no. 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK maka konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan cara  :[5]
1.      Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha/konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK
2.      keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara.
3.      keberatan yang dimaksud diajukan dalam 6 rangkap yang identik untuk dikirim oleh panitera kepada pihak yang berkepentingan termasuk BPSK.
Pengajuan keberatan yang diajukan oleh konsumen atau pelaku usaha, kemudian akan di keluarkannya putusan (vonis) oleh pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak sejak diterimanya keberatan. Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, tentunya para pihak baik konsumen atau pelaku usaha yang nantinya keberatan atas putusan (Vonis) yang dikelaurkan oleh Pengadilan Negeri, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
Mahkamah Agung Republik Indonesi wajib mengeluarkan Putusan (Vonis) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan Kasasi.
g.      Eksekusi Putusan
Dalam hal pelaku usaha menerima (menyetujui atau sependapat) diktum (amar, isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan atau upaya hukum, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Dengan  begitu, jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukan Fiat eksekusi berdasarkan Pasal 57 UUPK, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.




[1]  Sudikno Martolusuma, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Liberty yogyakarta, , 1988) Hal 35
[2] Yusuf shoie. Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut UUPK, Teori dan Peraktek Penegakan Hukum. Cet ke-1 (PT Citra Aditya Bakti, 2003) hal-37
[3]  Subekti. Hukum Acara Perdata Indonesia Cet.ke 2 (bandung ; Badan Pembinaan Hukum Nasional & Binacipta. 1982), Hal 109.
[4] Bpsk, Kota Bogor, op.cit. hal 23
[5] Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tenntang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, pasal 5

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Terhadap Suatu Barang Dan/Atau Jasa Yang Di Tawarkan Melalui Iklan.

Semakin berkembangannya teknologi komunikasi dan informasi membuat pelaku usaha di dalam menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen dengan lebih mudah, namun hal ini tidak bisa berjalan dengan sehat dalam memenuhi bentuk kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.
Disahkannya UUPK pada tanggal 20 April 1999, masalah perlindungan konsumen menjadi sandaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan ini kemudian melahirkan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang meliputi :
1.      Contractual Liability
Contractual Liability atau pertanggung jawaban kontaktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian  atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
Pada perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian standar baku yang diberikan oleh pelaku usaha. Berhubung isi kontrak baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka umummnya isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen, dari pada hak-hak konsumen dalam kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Ketentuan semacam ini dalam kontrak baku disebut exoneration clause yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cendrung memberatkan konsumen. Kondisi yang tidak seimbang dalam kontarak itulah yang oleh Undang-undang perlindungan konsumen, tepatnya pada pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999. Larangan pencantuman Clausa Baku dalam perjanjian Standar adalah dimaksudkan untuk memberikan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.
Dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa dalam penawaran barang atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan, pelaku usaha dilarang untuk atau membuat klausa Baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila klausa tersebut  :
1)      Isinya :
a.       Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (barang atau jasa) .
b.      Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang) berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen.
c.       Menyatakan bahwa pelaku usaha (barang atau jasa) berhak menolak kembali uang yang dibayarkan atau barang/jasa yang dibeli konsumen,
d.      Menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha (barang) baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan sedala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
e.       Memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
f.       Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutanyang dibuat secara sepihak oleh pelaku usah (jasa) dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
g.      Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara ansuran.
2)      Letak dan Bentuknya:
a.       sulit terlihat;
b.      tidak dapat dibaca secara jelas;
c.       pengungkapan sulit dimengerti.

Pelaku usaha yang mencantumkan klausa baku dengan isi, letak, atau bentuknya seperti yang tertera di atas dalam dokumen atau perjanjian standar dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
1)      Sanksi perdata
a.       Perjanjian standar yang dibuatnya jika digugat di depan pengadilan oleh konsumen akan menyebabkan hakim membuat putusan diclatoir bahwa perjanjian standar itu batal demi hukum
b.      Pelaku usaha yang pada saat ini telah mencantumkan klausa baku dalam dokumen atau perjanjian standar yang digunakannya wajib merevisi standar yang digunakan tersebut agar sesuai dengan UUPK
2)      Sanksi pidana
Di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
Selain berlakunya ketentuan-ketentuan dari UUPK seperti yang dirumuskan diatas, karena perjanjian standar pada dasarnya adalah berlaku bagi perjanjian standar tersebut.
Ketentuan-ketentuan dalam buku ke III KUHperdata yang penting antara lain
a.       ketentuan tentang keabsahan tentang perjanjian sebagaimana  diatur dalam pasal 1320 KUHperdata
b.      ketentuan-ketentuan akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHperdata.
2.      Product liability
Product liability adalah tanggungjawab perdata secara lansung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan inti sari dari product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (toritious liability) yang telah diratifikasi menjadi strict liability. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara lansung dari produsen sekali  pun konsumen tidak memiliki kontaktual dengan pelaku usaha tersebut.
Product liability diatur dalam pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas: kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan dapat terajadi karena pelaku usaha melanggar larangan-larangan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 sampai 17 UUPK antara lain:
1)      pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
a.       Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.      Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c.       Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d.      Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e.       Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f.       Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang-barang tertentu;
g.      Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyaytaan “halal” yang dicantumkan dalam tabel;
h.      Tidak memasang label atau membuat perjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
i.        Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku.
2)      pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
a.       barang trsebut memenui dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tetentu, sejarah atau guna tertentu;
b.      barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau buruk;
c.       barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memilki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
d.      Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e.       Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f.       Barang tersebut tidak mengandung cacat yang tersembunyi;
g.      Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h.      Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i.        Secara lannsung atau tidak lansung mrendahkan barang dan/atau jasa lain;
j.        Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k.      Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3)      pelaku usaha dalam menawarkan barang/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
a.       harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b.      keguanaan suatu barang dan/atau jasa;
c.       kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatau barang dan/atau jasa;
d.      tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e.       bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
4)      pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui secara obral atau lelang dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
a.       menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
b.      menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat yang tersembunyi;
c.       tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainakan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d.      tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e.       tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
f.       menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
5)      pelaku usaha dilang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau tidak memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
6)      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
a.       tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b.      mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
c.       memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d.      mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan
7)      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
8)      Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesan dilarang untuk:
a.         tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
b.         tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
9)      Pelaku usaha periklanan dilarang memprosuksi iklan yang:
a.         mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, keguanaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b.         mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c.         memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d.        tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e.         mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwewenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f.          melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
Pelaku usaha yang memproduksi barang dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan/atau pada kerugian pada badan jiwa dan barang milik konsumen maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi
1)      sanksi perdata
a.       pengembalian uang atau
b.      penggantian barang yang sejenis atau yang setara nilainyaatau
c.       perawatan kesehatan atau
d.      pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berhubung intisari dari product liability atau torictius liability maka ke 4 (empat) unsur didalam torictius liability yaitu:
a.       unsur perbuatan
b.      unsur kesalahan
c.       unsur kerugian
b.      hubungan klausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
pembuktian unsur kesalahan tidak merupakan beban konsumen tetapi justru merupakan beban pihak produsen  untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (pembuktian terbalik). Hal ini diatur dalam pasal 28 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknay unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam pasal 19 UUPK yang merupakan beban untuk tanggungjawab pelaku usaha
2)      sanksi pidana
a.       terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku yaitu seperti ketentuan-ketentuan didalam KUHP
b.      hal baru yang merupakan handmark provision adalah pembuktian terbalik dalam kasus pidana dapat diatur oleh pasal 22 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam kasus pidana seperti seperti yang dimasud dalam pasal 19 UUPK merupakan beban dan tenggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.
Tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 samapai 28 UUPK, berdasarkan Undang-undang tersebut bukan hanya pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan tetapi termasuk importir. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 (satu) UUPK yang menyatakan bahwa importir bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang di impor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Tanggungjawab importir juga diatur dalam pasal 38 jonto pasal 42 UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggungjawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan, demikian pula menurut “Directur yang dipandang bertanggungjawab atas kerugian yang di timbulkan oleh produk cacaty adalah:
a.       produsen yang menghasilkan produk akhir, bahan dasar atau suku cadang; 
b.      pihak yang membutuhkan nama merek atau tanda lain pada produk dengan menampakkan pihaknya sebagai produsen;
c.       pihak yang melakukan importasi produk ke wilayah Republik Indonesia
d.      pihak menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk asal dalam negeri maupun importirnya tidak jelas identitasnya;
Tanggung jawab pelaku usaha secara langsung juga dapat dilihat dalam pasal 41 UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan dinyatakan bahwa:
a.       badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberikan tanggung  jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertenggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengonsumsi pangan tersebut.
b.      Orang perorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang  yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perorangan badan usaha, sebagai dimaksud pada poin a di atas.
c.       Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan/atau perorangan dalam badan usaha sebagai mana dimaksud pada poin a, wajib menganti segala kerugian secara nyata ditimbulkan.
d.      Selain ketentuan sebagai mana dimaksud pada poin c dalam hal badan usaha dan/atau orang perorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahannya, maka badan usaha dan atau orang perorangan dalam badan usaha tidak wajib menganti kerugian.
e.       Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada poin c setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugukan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.
  3.      Criminal Liability
Bahwa tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada professional liability yaitu criminal liability (tanggungjawab pidana) dari pelaku usaha  atas tanggungankeselamatannya keselamatan dan keamanan masyarakat konsumen
Adapun sanksi pidana dalam contractual liability product liability maupun profesional liability seperti yang dijelaskan di atas terdapat sanksi pidana tambahan terhadap pelaku usaha barang dan/atau jasa yang dihasilkannya merugikan konsumen yaitu berupa:
a.       perampasan barang tertentu
b.      pengumuman keputusan hakim
c.       pembayaran ganti rugi
d.      perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
e.       kewajiban penarikan barang dari peredaran
f.       pencabutan izin usaha
pemerintah dalam melaksanakan fungsinya pengawasan berwenang mengambil tindakan administratif dapat berupa
a.       peringatan tertulis
b.      larangan mengadakan untuk sementara untuk dan/atau pemerintah untuk menarik produk pangan dari peredaran terhadap risiko tercemarnya pangan
c.       pemusnahan pangan jika terdapat bukti membahayakan kesehatan jiwa manusia
d.      penghentian produk untuk sementara waktu
e.       pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah
f.       pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons