Sunday, December 25, 2011

Tragedi Berdarah Warga Lambu, Bima-NTB

Selasa 20 Desember 2011 yang lalu  dengan jumlah sekitar 10 Ribu Massa Rakyat menduduki Labuhan sape.dimana aksi menduduki Pelabuhan Sape Kabupaten Bima sebagai bentuk protes massa rakyat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat atas kebijakan yang di ambil pemerintahan anti rakyat dalam hal ini Bupati Bima mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 188.45/347/004/2010  tanggal 28 april 2010  yang di berikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara dengan Luas 24.980 hektar untuk melaksanakan ekplorasi mineral emas (Au) dan mineral pengikutnya  selama 5 tahun dengan luas 24.080 hektar di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu   tetapi sebelumnya PT. Sumber Mineral Nusantara memiliki perijinan (kuasa pertambangan penyelidikan umum) dari Kementerian ESDM  dengan Kepmen Nomor 1463.K/29/2000 tertanggal  22 Mei 2008 dengan nomor kuasa pertambangan Nomor 621 tahun 2008.  
Namun setelah menduduki Pelabuhan Sape selama 5 Hari, Tepatnya pada tanggal 24 Desember 2011; Aksi tersebut  berakhir  dengan Penembakan oleh Aparat Keamanan  pada Pkl 09.00 wita, dimana aparat kepolisian awalnya melakukan tembakan peringatan sehingga 200 massa rakyat yang tersisa melakukan pemblokiran berhamburan mencari perlindungan, sementara di tempat terpisah aparat kepolisian memblokir warga yang menuju pelabuhan untuk bergabung kembali namun tak ada selang waktu aparat kepolisianpun membrondong tembakan kearah 200 massa rakyat di pelabuan Sape dan menimbulkan korban antara lain:
Sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan  korban. antara lain
Nama korban tewas dan luka-luka;



Sumber : Korban Miftahudin yang di teruskan oleh ketua LMND Kota Bima

Wednesday, November 23, 2011

Pelecehan Seks di Dalam Angkutan Umum Terulang Kembali


Saksi mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika bus melintasi Matraman menuju PGC.

 

Seperti Tidak kunjung habisnya perlakuan yang tidak senonoh di peroleh oleh para wanita pengguna Angkutan Massal/bus kini di dalam angkutan Transjakarta terulang kembali. tepatnya pada hari Rabu 23 November 2011. Lagi, seorang siswi SMK di Jakarta mengalami tindakan pelecehan seksual di bus Transjakarta, rute Harmoni-PGC. Tersangka AF, 40, diduga menggerayangi tubuh FI, 15.

 Darmanis Malisa, salah satu saksi, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika bus melintas di Matraman menuju PGC. "Awalnya saya lihat tangan pelaku meraba bokong anak ini," ujar Darmanis.

Melihat tindakan tak senonoh, Darmanis langsung berteriak dan memegang tangan pelaku yang posisinya saat itu sedang meraba IF. "Saya bilang sama dia, dari tadi saya sudah lihat tangan kamu pegang bokong anak ini," ujar Darmanis, menuturkan kembali.

Korban, saat itu hanya bisa diam dan mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. "Dia bilang, dari tadi bapak ini pegang bokong saya terus," kata Darmanis, menirukan korban.

Korban IF, pada saat itu mengaku sudah merasa ada perlakuan tidak senonoh. Namun dia memilih diam. "Saya takut, badannya besar," kata IF dengan muka ditutup kerudung.

Melihat adanya kegaduhan, petugas bus langsung menghampiri korban dan saksi. Petugas kemudian menurunkan semua penumpang dan memindahkan ke bus lain agar pelaku tidak kabur. Pelaku, saksi, dan korban, langsung dibawa ke Mapolsek Jatinegara untuk memberi keterangan. Kini tersangka diamankan di Mapolsek.

Meskipun sudah dilakukan  berbagai cara antisipasi, pelecehan seks di bus Transjakarta kerap terjadi. Sudah banyak korban pelecehan seks di moda angkutan massal yang diluncurkan saat masa pemerintah Gubernur Sutiyoso.

Misalnya kasus pelecehan yang menimpa dua perempuan, masing-masing berinisial DW (22 tahun) serta NN (23 tahun), pada Senin, 2 Agustus 2010.  Mereka adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Universitas Trisakti.

Pelakunya adalah DA, seorang PNS di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelecehan dilakukan saat bus Transjakarta melaju dari  Cempaka Putih menuju Harmoni.

Sebelumnya, pelecehan seksual juga menimpa mahasiswi, TS, 19 tahun, Selasa 13 Juli 2010 pukul 09.30 WIB. Pelakunya Noor Adhim, 39 tahun, warga Kudus, Jawa Tengah. Kasus terjadi ketika TS menumpang Transjakarta jurusan Pulogadung-Harmoni yang sedang padat penumpang.

Kasus perbuatan tidak senonoh juga menimpa DN, 33 tahun, Senin 5 Juli 2010 pukul 21.44 WIB. Pelakunya Pitoyo, 59 tahun, warga Perumahan Griya Bukit Jaya Blok F, Gunung Putri, Bogor. Kasus itu terjadi ketika DN menumpang bus Transjakarta koridor 1 jurusan Kota – Blok M.

Kasus serupa juga terjadi pada Sabtu 5 Juni 2010. Saat itu, korban bernama Foni, 31 tahun, dilecehkan Anton Susanto, 32 tahun, pada waktu hendak naik bus Transjakarta. (eh)

Sumber:

             • VIVAnews

Sunday, November 20, 2011

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO Di PENGADILAN AGAMA



Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat
  • Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara.
  • Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
  • Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
  • Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
  • Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan
Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langkah 3. Menghadiri Persidangan
  • Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.   
  •  Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/ gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo. 
  • Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo   
  •  Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.
Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

  • Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.  
  • Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

Langkah 5. Proses Persidangan Perkara
Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.  


Saturday, November 19, 2011

Proses beperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis)

Benar tidak sih berperkara di pengadilan itu bisa secara cuma-cuma atau gratis.....???
emang tidak kita pungkiri jika melihat dari beban pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang akan berpekara tentunya pertanyaan itu pasti selalu mengampiri kita. sebab kalau kita lihat dari biaya-biaya yang akan di keluarkan seperti biaya proses persidangan, biaya sewa jasa Advokad, dll. maka kesannya berperkara di pengadilan sangat membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan tentunya hal itu tidaklah bisa didapatkan oleh setiap warga negara khususnya masyarakat yang kurang mampu.
namun sesunguhnya di dalam proses persidangan kita di kenal dengan Prodeo yaitu dimana Proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (Gratis).
untuk itu, di kesempatan kali ini, saya mencoba mengenalkan tentang Prodeo. emang si sesunguhnya Istilah Prodeo ini bukanlah hal yang baru lagi, namun tidak ada salahnya saya mencoba menuangkan hal tersebut dalam Blog Online-Hukum ini. semoga saja berguna bagi kita semua.
 

HAL-HAL YANG PERLU KITA KETAHUI

Apa itu Prodeo ?
Proses beperkara di pengadilan secara  cuma-cuma (gratis).

Siapa yang berhak beperkara secara Prodeo?
Orang yang dapat beperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi

Kasus apa saja yang bisa diajukan secara prodeo?
Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti :
  • Perceraian
  • Itsbat Nikah 
  • Permohonan Wali Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
  • Gugat Waris
  • Gugat Hibah
  • Pewalian Anak
  • Gugatan Harta Bersama
  • dll
Apakah permohonan beperkara secara prodeo pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi?

Permohonan beperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk beperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Apa saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo?

Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/  Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan)

Apa Hak Pemohon/Penggugat setelah prodeo dikabulkan?

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.


Bagaimana Cara Mengurus SKTM?

Pemohon/penggugat datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa: 
  • Surat Pengantar dari RT/RW
  • Kartu Keluarga/KK
  • Kartu Tanda Penduduk


Friday, November 18, 2011

PANDUAN PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN

Setiap warga negara berkewajiban memberikan segala sesuatu tentang kejadian kependudukan. Sedangkan negara menjamin hal tersebut dapat terpenuhi secara merata tanpa adanya berbedaan. Khususnya mengenai Akte kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang mana setiap bayi yang lahir agar di beritahukan sehingga dapat dikeluarkan yang namanya Akte kelahir. Satu sisi banyak pandangan masyarakat terhadap Dokumen Kependudukan yang khususnya Akte Kelahiran merupakan suatu kebutuhan tesier, sehingga tidak jarang kejadian kelahiran seoarang anak tidak di urus pembuatan Akte-nya. Untuk itu, disini kami mencoba menguraikan beberapa hal tentang dokumen kependudukan khususnya mengenai Akte Kelahiran yang sebelumnya telah saya poskan mengenai Perpanjangan Dispensasi Pembuatan AKTE Kelahiran

Pengertian  Akte kelahiran:
Adalah  bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil.

Manfaat Akte Kelahiran:
•    Identitas anak
•    Administrasi kependudukan : KTP , KK,
•    Untuk keperluan  sekolah
•    Untuk Pendaftaran pernikahan  di KUA
•    Mendaftar pekerjaan
•    Persyaratan pembuatan paspor
•    Untuk mengurus hak ahli waris
•    Mengurus asuransi
•    Mengurus tunjangan keluarga
•    Mengurus hak dana pensiun
•    Untuk melaksanakan ibadah haji

Syarat-Syarat:
•    Fotokopi Akte Pernikahan (bagi orangtua yang sudah bercerai dengan menggunakan akta cerai). Catatan: jika tidak bisa memberikan surat akta nikah atau itsbath nikah maka anak merupakan anak ibu.
•    Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak).
•    Photo Copy Kartu Keluarga
•    Photo Copy KTP  Ibu  dan Ayah, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri
•    Photo Copy KTP Saksi pencatatan  pelapor  kelahiran
•    Surat Keterangan Lahir  dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan
•    Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran

Langkah-Langkah dalam Melengkapi Persyaratan:

Akta pernikahan
•    Bagi yang telah mempunyai akta pernikahan cukup dengan memfotokopi. Bagi yang belum punya akta pernikahan mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama  (Muslim) dan ke Pengadilan Negeri (non muslim)
•    Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum (tidak memiliki akta nikah/itsbath nikah), maka di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu dari anak tersebut.
•    Bagi anak temuan yang tidak diketahui orangtuanya maka nama orang tua tidak dicantumkan.

Kartu Keluarga/KTP
•    Bagi yang sudah mempunyai KK/KTP difotokopi, bagi yang belum mempunyai  mengurus KK/KTP ke desa/Kelurahan,  kemudian disahkan Kecamatan  dan diajukan  ke Kabupaten.
•    Surat Keterangan Lahir
•    Surat keterangan lahir asli (bukan fotokopi)
•    Formulir Pelaporan Permohonan Kelahiran
•    Formulir didapat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian diisi

Proses Pembuatan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:
Jika syarat-syarat dipenuhi  dengan lengkap  dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loket.
Selanjutnya petugas dari  Dinas Catatan Sipil melakukan langkah-langkah sbb:
•    Penelitian Berkas
•    Memasukkan data dalam komputer
•    Pengecekan data dan  di paraf oleh pemeriksa data
•    Penandatanganan oleh kepala  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
•    Di stempel atau di cap
•    Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon.
Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari.

Pembiayaan:

Pemerintah melakukan program Pendispensasian pembuatan AKTE  Secara geratis sampai Bulan Desember 2011. Sedangkan lewat dari itu, maka pembiayaan yang dikenakan untuk pengantian pembuatan AKTE di sesuaikan berdasarkan Peraturan di masing-masing Daerah.

Perpanjangan Dispensasi AKTE Kelahiran

Merujuk pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 47.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009.
Perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mempercepat pencapaian sasaran " Rencana Strategis Nasional 2011
Rencana Strategis Nasional 2011adalah: Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya",
maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semual berlaku sampai Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011.

Dispensasi yang dimaksud adalah dibebaskan dari proses pengadilan bagi anak yang usianya lebih dari 1 tahun .

Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang belum mengurus Akte Kelahiran anaknya  untuk dapat melakukan pembuatan Akte Kelahiran sebelum akhir Desember 2011 bagi yang memiliki anak dengan usia lebih dari 1 tahun.

Thursday, November 17, 2011

Operasi Tertib Gili Gatarin Di Pertanyakan Warga...

Mataram; Kisruh lahan antara warga Gili Trawangan dan PT Wahanawisata Alam Hayati (PT WAH) masi terus berlangsung. Masalah ini juga terus memunculkan persoalan-persoalan baru.
Terkait masalah tersebut, kemarin warga Gili Trawangan bersama tim kuasa hukumnya beserta sejumlah perwakilan ormas dan akademisi mendatangi Kantor DPRD NTB untuk melakukan dengar pendapat. Dimana adanya Operasi Tertib Gili Gatarin 2011 yang digelar Polada NTB bersama TNI dan Pemda menjadi salah satu fokus topik pembahasan. Khususnya mengenai sumber dana kegiatan operasi ini. Apakah kegiatan ini didanai dari APBD NTB, atau dari internal kepolisian, dan atau dari pihak pengusaha, khususnya PT WAH.
Dewan juga diminta memberikan perlindungan hukum kepada kepada masyarakat Gili Trawangan yang mendapat perlakuan yang tidak seharusnya dari aparat keamanan. DPRD sebagai lembaga representasi rakyat semestinya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Tertib Gili Gatarin 2011 ini. Apalagi operasi ini juga dilakukan atas persetujuan Pemrov NTB.
“DPRD NTB Seabagai Lembaga perwakilan rakyat, semestinya melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di Gili Trawangan. Dewan juga berwenang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Gatarin ini, Kata Akademisi Unram Dr Widodo Dwi Putro saat mendamping warga hering di gedung dewan, Kemarin. Dikatakan, warga Trawangan tidak melakukan perusakan terhadap pembangunan pagar yang dilakukan PT WAH. Tapi warga bergotong royong mengembalikan kondisi lahan ke keondisi semula. Sebab dengan adanya pagar yang dibangun PT WAH telah merusak rumah warga yang selama ini telah mendiami tanah tersebut dari dulu.
Keberadaan aparat keamanan di Gili Trawangan ini, patut dipertanyakan. Apalagi dengan adanya dana yang diterima petugas yang bertugas. Sehingga dalam posisi seperti ini, polisi tidak lagi berdiri sebagai pihak yang idependen, tetapi jelas-jelas berpihak pada perusahaan. Apalagi dalam Operasi tersebut tidak hanya Pihak kepolisian saja yang turun, melainkan dari POL PP dan Infantri dari Koramil juga turun. Dan anehnya Aparat keamanan menggunakan fasilitas dari PT WAH,” bebernya.
Hal ini juga dipertegas oleh Wahidjan, SH., selaku Salah satu Tim Kuasa Hukum masyarakat Gili Tarawangan. “ awalnya operasi ini di lakukan dengan angenda untuk mengamani persoalan-persoalan Miras, Narkoba, dan KTP, namun kok belakangan operasi ini malah lebih condong dalam penanganan persoalan sengketa Agraria yang mana Masyarakat yang lebih di Kriminalisasikan serta lebih condong memposisikan untuk mengamani kegiatan-kegiatan Perusahaan PT WAH”. Dana banyak sekali informasi-informasi yang kami terima di bawah. Makanya kami datang ke DPR ini untuk mempertanyakan hal tersebut, tambah Rahmanuddin, anggota tim kuasa hukum lainnya.
Ketua Organisasi Masyarakat Gili Indah bersatu (OMGIB) Ismail memaparkan, kehadiran aparat keamanan dengan persenjataan yang lengkap di Gili bukannya malah membuat aman, malah bikin suasana warga resah, begitu juga dengan wisatawan yang datang ke gili ketiga melihat para pasukan Kepolisian dan Infantri dengan persenjataan yang lengakap tiba di Gili Trawangan. ..( Hemmm Perti Mau perang saja ni....). Mana kini, atas reaksi warga terhadap kegiatan PT WAH yang membangun tembok pembatas di tanah tempat mereka tinggal selama ini, justru di jadikan tersangka. Sehingga wargalah yang dijadikan dalam posisi bersalah.
Dalam hering tersebut, warga diterima sejumlah anggota Komisi 1 DPRD NTB. Diantaranya Intihan, H Supardi I Made Slamet, dan Nurdin Ranggabrani. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Komisi 1 menjelaskan tidak ada APBD NTB yang dialokasikan khusus untuk mengelar Operasi Tertib Gili Gatarin 2011 ini. Informasi-informasi yang disampaikan warga dan tim kuasa hukum akan dicatat dan dilakukan verivikasi kebenarannya. Sedangkan mengenai penetapan tersangka kepada warga, Kimisi 1 akan mengundang Polda NTB untuk memberikan penjelasan serta kita akan memangil juga perwakilan dari Pemerintah agar kita dapat mengupayakan mencari solusi terbaik dan tentunya tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani mengaku turut bersimpati atas persoalan yang menimpa warga Gili Trawanga, dan beliau juga menyatakan dukungan terhadap apa yang diperjuangkan masyarakat. Sebab bagi beliau, PPP berpatok pada apa yang diamanatkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat Ground breaking kawasana Mandalika Resort terkait pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Dengan kata lain, masyarakat disekitarnya juga mesti diperhatikan. Jangan sampai pengelolaan suatu pariwisata malah membuat masyrakat disekitarnya tersingkirkan.




Monday, November 14, 2011

Luas Tanaman Padi tergerus 7,3%

JAKARTA: Luas lahan tanam padi Januari-Oktober 2011 seluas 8,59 juta hektare turun 7,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 9,276 ha.

Data Kementerian Pertanian mencatat total luas lahan pertanian yang terkena banjir pada Januari-Oktober tahun ini 118.923 ha lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 245.927 ha.


Namun, luas lahan pertanian yang kekeringan pada Januari-Oktober 2011 seluas 200.003 ha lebih luas dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 96.103 ha.


Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) seperti penggerek batang padi, wereng batang cokelat, tikus, blas, kresek, dan tungro periode Januari-Oktober 2011 mencapai 642.100 ha naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 587.247 ha.


Serangan hama wereng batang cokelat yang paling luas mencapai 218.461 ha. Provinsi terluas yang kekeringan yaitu Jawa Barat disusul Sulawesi Selatan, Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.


Berdasarkan angka ramalan III/2011  Badan Pusat Statistik yang mencatat prediksi produksi pada tahun ini hanya sebanyak 65,39 juta ton gabah kering giling turun 1,08 juta ton atau 1,63% dibandingkan dengan produksi pada tahun lalu.


Produksi turun

Menurut BPS, penurunan produksi diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 29.070 hektare atau 0,22%. Selain luas panen turun, diperkirakan juga ada penurunan produktivitas padi sebesar 0,71 kuintal per hektar atau 1,42%.

Penurunan produksi padi tahun ini sebesar 1,08 juta ton tersebut terjadi pada periode Mei-Agustus sebesar 1,14 juta ton atau 5,16% dan perkiraan subround September-Desember sebesar 1,26 juta ton atau 8,44%.


Adapun, pada subround Januari-April terjadi peningkatan sebesar 1,32 juta ton atau 4,52% dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama pada 2010.


Menteri pertanian Suswono mengakui indeks pertanaman (IP) tahun ini hanya 1,6. Padahal, jika indeks pertanaman dapat ditingkatkan menjadi 2 yang artinya petani dapat menanam padi sedikitnya 2 kali setiap tahun, maka produksi padi dapat meningkat. (Bsi)

Sumber :  bisnis.com  

APTI:Putusan MA tak pertimbangkan aspek ekonomi

JAKARTA: Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi pasal-pasal tembakau dalam UU No.36/2009 tentang Kesehatan.
 
Wisnu Brata, Ketua DPP Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), mengatakan putusan itu mencederai rasa keadilan bagi industri kretek skala kecil dan petani tembakau yang akan berdampak hilangnya tradisi membuat rokok kretek terutama Sigaret Kretek Tangan (SKT).
 
"Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya melihat dimensi kesehatan dan kedua logika formal dalam menilai koherensi pasal-pasal antitembakau dalam UU Kesehatan," ujarnya melalui siaran pers hari ini.
 
Menurutnya, alasan putusan itu belum jelas, karena aspek lain seperti ekonomi, sosial, budaya maupun historis terkait tembakau tidak sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan.
 
Peneliti Indonesia Berdikari Salamuddin Daeng mengatakan putusan itu semakin menguatkan kecurigaan ada kepentingan tersembunyi dari modal internasional khususnya industri multinasional farmasi asing di balik seluruh kampanye filantropis yang mengatasnamakan kesehatan masyarakat secara umum.
 
"Dalil putusan MK ini sungguh tidak dapat kami pahami dasar nalar dan argumentasi. Cara pandang partikularistik yang mereduksi nalar sehat kita dengan mendudukkan tembakau sebagai objek hukum yang terpisah dan bahkan terpilah dari jutaan orang yang hidup dan dihidupi oleh tembakau."
 
Abhisam, Ketua Komunitas Kretek, mengatakan putusan MK ini menjadi pintu masuk perampasan atas sumber-sumber penghidupan yang layak bagi jutaan rakyat oleh kepentingan modal internasional. 
 
Dia menuturkan putusan MK adalah upaya pengkriminalisasian terhadap ribuan industri rokok rumahan di Indonesia yang berujung pada penguasaan pasar oleh segelintir perusahaan besar, di mana perusahaan multinasional rokok asing telah berderet antri ingin merangsak masuk ke dalam pasar tembakau lokal.
 
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini tidak saja sekadar mempertahankan hidup yang layak dan bermartabat, tetapi lebih dari itu suatu sikap daulat diri yang sanggup berdiri tegak mempertahankan jati diri budaya bangsa yang tercermin dalam segala produk perundang-undangan kita yang lebih mengusung dan berpihak pada kepentingan nasional daripada kepentingan asing.
 
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, luas lahan tembakau pada tahun ini meningkat menjadi 210.000 hektare dibandingkan dengan tahun lalu 190.000 ha. 
 
Total produksi rokok di dalam negeri pada tahun lalu mencapai 260 miliar batang dengan rincian jenis kretek mencapai 93%, sedangkan rokok putih hanya sekitar 7%.
 
Produksi tembakau di dalam negeri tahun ini sekitar 260.000 ton dengan produktivitas tanaman sekitar 1 ton per ha tembakau kering. Harga tembakau kering rata-rata sekitar Rp25.000-Rp30.000 per kg. Industri rokok mencapai 3.000 pabrikan termasuk industri rumah tangga, sedangkan industri rokok skala besar hanya 10 pabrikan. (sut)
 
Sumber :   bisnis.com

Produksi minyak capai 930.000 barel per hari

AKARTA : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memperkirakan rata-rata lifting minyak bumi hingga akhir tahun ini  914.000—930.000 barel per hari.
 
"Ya mudah-mudahan bisa 914.000—930.000 barel, kita lihat ya," ujar Kepala BP Migas R. Priyono ketika ditemui di sela-sela acara MoU KPK dan BP Migas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi hari ini.
 
Angka tersebut lebih rendah dari target lifting minyak bumi dalam APBN-P 2011 sebesar 945.000 barel per hari. Angka itu pun sebenarnya sudah turun dari target semula 970.000 barel per hari dalam APBN 2011. Adapun hingga 20 Juli 2011, BP Migas mencatat rata-rata lifting minyak
bumi sekitar 906.000 barel per hari.
 
Priyono mengatakan rendahnya perkiraan rata-rata lifting minyak tahun ini terutama disebabkan kehilangan produksi dari CNOOC. Pada akhir September lalu, lapangan-lapangan minyak CNOOC SES Ltd di Laut Jawa sempat terhenti akibat terbakarnya ruang mesin kapal penampung minyak
Lentera Bangsa (floating storage and offloading/FSO) milik PT Trada Maritime Tbk.
 
Priyono mengatakan akibat kejadian tersebut, CNOOC terpaksa menghentikan produksi minyak sebesar 15.000 barel per hari dari sumur–sumur minyak di Blok South East Sumatera yaitu lapangan Widuri, lapangan Intan, lapangan Aida dan lapangan Indri sejak kebakaran FSO Lentera Bangsa. Namun saat ini sudah ada kapal pengganti dan CNOOC sudah kembali berproduksi sebesar 8.000 barel per hari.
 
"Yang signifikan ini yang terjadi di CNOOC, kita kehilangan 15.000 barel gara-gara terbakarnya Lentera Bangsa itu. Saat ini sudah recover tapi baru 8.000 barel, butuh dua kali lipat untuk kembali normal," jelas Priyono. (sut)
Sumber : bisnis.com

Friday, November 11, 2011

KY Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Penyadapan

Komisi Yudisial akan memanfaatkan betul kewenangan barunya untuk melakukan penyadapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011. Sasaran pertama yang akan dilakukannya adalah untuk melaksanakan penengakan prinsip dari para hakim tindak pidana korupsi. untuk itu Komisi Yudisial berencana akan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan terhadap hakim tipikor.
Penyadapan terhadap Hakim Tipikor dilakukan dikarenakan saat ini cukup banyak sejumlah hakim tipikor di daerah yang mendapatkan sorotan tajam karena telah memberikan vonis bebas kepada terdakwa koruptor. untuk itu penyadapan ini dilakukan guna untuk mengetahui integritas para hakim ad-hoc itu diluar persidangan. namun hal ini tentunya tidak lah seluruh hakim tipikor yang akan di sadap, melainkan beberapa hakim tipikor yang menjadi sorotan atau terindikasi. ujar Taufiqurrahman Syahuri (komisioner KY).
Sesuai aturan Undang-undang yang baru ini, nantinya Komisi Yudisial wajib bekerjasama dengan penegak hukum dalam melakukan penyadapan. karena konteksnya adalah hakim tipikor, maka Komisi Yudisial tentunya harus bekerjasama dengan KPK. Sehingga nantinya KPK yang akan melaksanakan permintaan Komisi Yudisial untuk melakukan penyadapan tersebut. untuk itu bukannya Komisi Yudisial yang langsung akan menyadapan melainakan melalui penegak hukum.

Wednesday, November 9, 2011

GWP berharap Grup CP desak Bank Agris bayar ganti rugi Rp20 miliar

JAKARTA: PT Geria Wijaya Prestige (GWP) berharap Grup Charoen Pokphand Indonesia mendesak PT Bank Agris mematuhi putusan berkekuatan hukum tetap (incrakht) dengan membayar ganti rugi tanggung renteng Rp20 miliar kepada GWP.

Zakaria Ginting, kuasa hukum GWP, menegaskan Bank Agris adalah entitas bisnis yang sangat terkait dengan Charoen Pokphand Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya berharap kelompok usaha asal Thailand tersebut bisa mendesak bank tersebut patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.


“Kami berharap Charoen Pokphand mendesak Bank Agris patuh dengan putusan hukum yang sudah final,” katanya kepada pers, di Jakarta, Rabu 9 November.


Zakaria memaparkan GWP memenangkan perkara melawan sindikasi krediturnya setelah Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) mengabulkan gugatan GWP, yang tercatat dalam perkara No. 3140 K/ Pdt/2001 jo. No. 292 PK/Pdt/2003 jo. No. 880/Pdt/1999/PT.DKI. jo. No. 490/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Pst.


Selain Bank Agris (dahulu bernama Bank Finconesia), mereka yang turut diwajibkan membayar ganti rugi kepada GWP adalah PT Bank Commonwealth Tbk (d/h Bank Artha Niaga Kencana) dan PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk (d/h Bank Multicor).


Bank Commonwealth diketahui telah menyanggupi memenuhi kewajiban dengan melakukan konsinyasi dana ke PN Jakarta Pusat. Hal itu tertera dalam laporan keuangan Bank Commonwealth 2010.


Adapun Bank Windu Kentjana berusaha melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan GWP. Hal tersebut tertulis dalam laporan keuangan Bank Windu Kentjana pada 2010.


Menurut laporan keuangan Bank Agris 2010,  saham Bank Agris hampir 100%  dimiliki PT Dian Intan Perkasa  yang dikuasai Benjamin Jiaravanon.


Benjamin adalah putra Sumeth Jiaravanon, pendiri dan pemilik Grup Central Pertiwi sayap usaha Charoen Pokphand,  raksasa agroindustri asal Thailand.


Dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 25 Oktober 2011, Sekretaris Perusahan  PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk  Hadijanto Kartika mengakui bahwa Bank Agris merupakan pihak terafilisasi dari Charoen Pokphand, di mana sifat hubungan afilisasi itu adalah kesamaan pemegang saham pengendali.


Zakaria Ginting mengatakan sangat disayangkan apabila reputasi grup besar seperti Charoen Pokphand tercoreng namanya hanya karena Bank Agris sebagai pihak terafiliasi tidak patuh terhadap ketentuan hukum.(api)

Sumber :  www.bisnis.com

Kejati NTB berupaya Mengungkap Pejabat Struktural Yang terlibat dalam Kasus DAK Dikpora 2009

Mataram; Kejaksaan Tinggi (KEJATI) NTB terus mengevalusai persidangan Perkara tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikpora Kota Mataram tahun 2009. Dimana Upaya ini terus dilakukan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini yang sampai saat ini hanya mampu nenjerat Tjatur Totok Hardianto sebagai terdakwa. "kita terus mengevaluasi persidangan DAK itu, termasuk  akan mendalami keterlibatan-keterlibatan pejabat Struktualnya. " Kata Kasi Penkum dan Hummas Kejati NTB kepada wartawan Radar Lombok selasa kemarin (8/11).
Dikatakan Sugiyanta, selain tetap mengevaluasi persidangan terdakwa Totok, Kejati masi berpegang pada perkataan Kejati Sebelumnya Didik Darmanto yang menegaskan bahwa Kejati akan membidik pejabat struktural Dikpora Kota Mataram.
Hingga kini, Kejati baru berhasil mendudukkan Totok yang hanya seorang staf di Dikpora sebagai terdakwa dan kini tengah menjalani proses persidangan di pengadilan Tipikor Mataram. sementara tidak ada satupun pejabat pengambil kebijakan yang diseret dijadikan tersangka.
untuk itu pihak KEJATI akan terus berupaya keras menjawab keinginan Publik, siapa yang sebenarnya memiliki peran sentral dalam perkara tersebut.

Rep; Radar Lombok


Cerita Penderitaan Seorang Tenaga Kerja Wanita di Negeri Arab Saudi



Berharap Mendapatkan penghasilan yang besar, mala penderiataan yang di dapat.
Inilah yang dirasakan oleh tenaga kerja wanita (TKW) asal Lombok yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari  majikanya di Arab Saudi.


Berdasarkan liputan wartawan Radar Lombok,ibu Eti Nova Afriana atau yang sering dipanggil Eti, pada awalnya tidak diizinkan suaminya berangkat mencari nafkah keluar negeri. Akan tetapi Eti bersikeras ingin berangkat setelah tergoda bujuk rayu seponsor H Murdin yang tidak lain merupakan Paman dari ibu Eti sendiri yang menjadi petugas lapangan PT Avindo Mas Buana yang beralamat di jalan Duren Sawit Jakarta.
Disebabkan oleh kondisi ekonomi serta bujukan dan tawaran yang menjanjikan, akhirnya Eti berangkat dengan harapan dapat mengumpulkan Real. Namun sangat di sayangkan, harapan dapat mengumpulkan Real hanya tinggal kenangan. Sebab bukan Gaji yang menjanjikan, melainkan Perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh  Eti dari Majikannya.
Setiap kali ibu eti mau meminta gajinya, majikannya selalu bikin ulah yang tidak sewajarnya. Diantaranya adalah menuduh Eti sebagai pencuri,kemudian kedua kalinya Eti dituduh mengambil Handphone (HP) majikannya. Lalu yang terakhir dituduh sebagai perempuan murahan yang sering memasukkan laki-laki lain dikamarnya.
Pada itulah kemudian HP milik Eti disita agar tidak lagi bisa berhubungan dengan lelaki manapun seperti apa yangn dituduh oleh majikan kepadanya. Eti terus berupaya meminta HP tersebut agar bisa menghubungi suaminya di tanah air. Namun tidak juga digubris oleh majikannya.
Secara kebetulan, pada pagi itu Eti tertidur pulas dan terlambat bangun pagi. Lalu kemudian dengan kasar majikannya membuka pintu dan menyiramnya dengan air dingin.
“saat terakhir ketika istri saya dituduh sebagai pelacur itullah kemudian ia disekap selama tiga hari tiga malam tanpa makan dan minum” cerita Suami Eti, Ahmad Faiz Kepada Wartawan Radar Lombok.
Karena tidak tahan dengan penderitaan yang diterimanya, Eti kemudian mencari seutas selang yang digunakannya untuk keluar dari kamar tersebut. Karena rumah majikannya berlantai tiga maka Etipun mengikat selang tersebut pada besi yang dilihatnya cukup kuat untuk membantunya turun. Sayangnya, Eti yang belum sampai ke lantai satu kemudian terjatuh dan mengalami patah kaki.
Melihat kejadian itu, lalu majikkannya menyuruh sopirnya membawa Eti ke Rumah Sakit Ahmed Abanamy, AL-Hamra, Riyadh. Selama lima hari berada di rumah sakit, Eti merasa kesepian karena tidak ada yang menemanya. Sebab dalam waktu lima hari itu, majikannya hanya menjenguknya sekali sambil menyalahkan tindakan Eti yang dinilainya nekad keluar dari kamar itu dengan menggunakan selang.
Derita Eti diperantauan terbongkar saat keluarga Eti yang ada di Saudi, Sri Hartum. Sri menginformasikan keadaan Eti kepada orangtuanya di Desa Perina Lombok Tengah. Awalnya, orangntua Eti (Sujudin) tidak berani memberitahukan kejadian ini kepada Ahmad Faiz, kerana takut menantunya marah. Sebab keberangkatan Eti juga atas dorongan Mertuanya. “saya baru mengetahuinya setelah dikabarkannya dari Saudi.”katanya.
Setelah dapat menghubungi istrinya, keluarganya pun mengirimkan Photo-photo Eti yang sedang berada di rumah sakit. “kita berharap Eti bisa dipulangkan” kata Ahmad Faiz. Oleh karena itu, ia langsung melaporkan kejadian tesebut ke BP3TKI untuk segera ditindak lanjuti. Pihak BP3TKI pun menjanjikan akan membantu atas persoalan tersebut.

Monday, October 17, 2011

Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Adalah merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bagi kepentingan khalayak banyak, untuk menetapkan WP. Pasal 14 UU Minerba mengatur bahwa penetapan WP akan dilakukan setelah Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah pusat dan daerah wajib untuk terus mengadakan penginventarisasian, penyelidikan, penelitian serta eksplorasi pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Penetapan WUP
Selanjutnya dalam Pasal 16 UU Minerba diatur bahwa satu WUP terdiri dari 1 atau beberapa Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa WIUP, yakni:
a.         letak geografis;
b.         kaidah konservasi;
c.         daya dukung lindungan lingkungan;
d.         optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
e.         tingkat kepadatan penduduk.

Tata Cara Perolehan WIUP Mineral Logam dan Batubara
Dalam Pasal 8 (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. Setiap pemohon, mencakup badan usaha, koperasi dan perseorangan; hanya akan diberikan satu WIUP. Namun jika pemohon merupakan badan usaha yang telah go public, maka badan usaha tersebut dapat diberikan lebih dari satu WIUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota akan mengumumkan pelelangan secara terbuka dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sebelum pelelangan.
Pasal 13 PP 23/2010 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang untuk mengikuti lelang. Peserta lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan finansial. Persyaratan administratif mencakup antara lain:
  1. pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
  2. pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing; dan
  3. nomor pokok wajib pajak.
Persyaratan teknis meliputi:
  1. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
  2. dimilikinya paling sedikit 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun; dan
  3. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.
Persyaratan finansial meliputi:
  1. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
  2. penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
  3. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Wilayah Pertambangan Rakyat



Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni:
  1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
  5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Tata Cara Perolehan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)
IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  1. persyaratan administratif;
  2. persyaratan teknis; dan
  3. persyaratan finansial.
Persyaratan administratif untuk:
  1. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  2. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  3. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
  1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
  3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Jaminan dari pemerintah ini hanya akan berlaku dalam hal pemegang IUP Eksplorasi memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam IUP Eksplorasi. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseoranga
n atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
Jangka Waktu IUP Operasi Produksi
Dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 10 tahun, untuk pertambangan mineral logam. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam, dapat diberikan untuk jangka waktu IUP selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 5 tahun. Untuk pertambangan batuan, diberikan jangka waktu paling lama 5 tahun dan paling lama 20 tahun untuk pertambangan batubara.

Pemberian IUP Operasi Produksi
Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) menyatakan bahwa dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
  1. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan atau
  3. IUP Operasi Produksi.
IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diberikan oleh:
1. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
2. Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
3. Bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam (b) diberikan oleh:
  1. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;
  2. Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau
  3. Bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi


IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jangka waktu masing-masing IUP eksplorasi berbeda sesuai dengan jenis tambang yang ada pada wilayah tersebut. Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 tahun. Untuk pertambangan batuan, dapat diberikan IUP selama 3 tahun, dan 7 tahun untuk pertambangan batubara. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Permohonan IUP Setelah Perolehan WIUP
Dalam Pasal 30 PP 23/2010, diatur bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penetapan pengumuman lelang, pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus memohonkan IUP eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, pemenang lelang WIUP akan dianggap gugur dan uang jaminan kesungguhan yang sebelumnya sudah disetor akan menjadi milik Pemerintah. WIUP lalu akan ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. Gubernur akan menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang dimohonkan, kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP eksplorasi. Pemohon yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasi kepada yang berwenang, paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, pemohon dianggap gugur dan uang pencadangan akan menjadi milik Negara dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi



IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi
Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
  1. Administratif;
  2. Teknis;
  3. Lingkungan; dan
  4. Finansial
A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:
     a.   Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil badan usaha;
  3.  akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:
     a.   Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan pengurus; dan
  3.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil koperasi;
  3.  akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan pengurus; dan
  6.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:
     a.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan; dan
  2.  surat keterangan domisili.
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  kartu tanda penduduk;
  3.  nomor pokok wajib pajak; dan
  4.  surat keterangan domisili.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
     a.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1.  surat permohonan;
  2.  susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  3.  surat keterangan
     b.  Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:
  1.  surat permohonan;
  2.  profil perusahaan;
  3.  akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
  4.  nomor pokok wajib pajak;
  5.  susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6.  surat keterangan domisili.
 B.     Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1.  peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
  2.  laporan lengkap eksplorasi;
  3.  laporan studi kelayakan;
  4.  rencana reklamasi dan pascatambang;
  5.  rencana kerja dan anggaran biaya;
  6.  rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
  7.  tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C.      Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
  1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.      Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
  1.  laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2.  bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3.  bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons