Wednesday, December 29, 2010

G-Resources temukan zona emas baru di Martabe


JAKARTA (21/12/2010):  G-Resources, perusahaan tambang emas dan perak yang berbasis di Hong Kong, menemukan zona mineralisasi emas baru di Martabe, Sumatra Utara, dan segera dilakukan pemboran guna pengetesan di atas zona targetnya.
Presiden Direktur G-Resources Group Limited Peter Albert mengatakan zona prospek tersebut dikenal dengan nama Horas yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Barani Selatan. Zona tersebut berjarak 3 km dari lokasi konstruksi proyek Martabe.
"Kami sangat gembira dengan penemuan awal di Horas. Ini memastikan potensi kandungan emas yang besar sekali di wilayah Martabe secara menyeluruh. Kami sudah mulai mempersiapkan pengeboran di Horas," ujar Peter dalam rilisnya hari ini.
Lebih lanjut Peter menjelaskan setelah penemuan ini pihaknya akan melanjutkan ekspansi program eksplorasi secara agresif. Adapun tiga rig bor inti sudah selesai dilakukan sebagai bagian terintegrasi dari program eksplorasi, dan ketiga lubang bor ini memberikan kepastian atas potensi kandungan emas yang signifikan.
"Proses konstruksi, Martabe ditargetkan untuk memulai produksi di tahun 2011 dengan kapasitas per tahun sebesar 250,000 ons emas dan 2-3 juta ons perak berbiaya rendah sebesar US$ 280 per ons emas."
G-Resources mengklaim Martabe punya sumber daya emas sebesar 6,5 juta ons dan 66 juta ons perak. G-Resources juga mengklaim memiliki cadangan emasnya di Martabe mencapai 2,7 juta ons dan perak sebesar 32,8 juta ons.
Menurut dia, Martabe akan menjadi standar acuan bagi G-Resources untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia dan di wilayah lainnya. Pasalnya tambang emas dan perak Martabe merupakan aset utama dari G-Resources. Pihaknya, kata Peter, sedang berupaya menjadi salah satu perusahaan pertambangan emas multinasional yang berfokus di Asia.
Proyek tersebut dibeli oleh G-Resources dengan nilai US$ 220 juta pada pertengahan 2009 dari OZ Minerals Limited, setelah sepenuhnya melaksanakan perjanjian opsi dengan CST Mining Group Limited (sebelumnya dikenal sebagai China Sci-Tech Holdings Limited).
Proyek Martabe sendiri ditemukan pertama kali pada 10 tahun lalu. Berdasarkan Kontrak Karya yang ada, G-Resources memiliki akses lengkap ke wilayah tambang tersebut seluas 1.639 kilometer persegi dan berlaku untuk jangka waktu hingga 50 tahun.
Peter menjelaskan proyek Martabe memiliki keunggulan lokasi dengan infrastruktur yang memadai, mulai dari akses jalan raya Trans-Sumatera, kota pelabuhan dekat Sibolga, serta memiliki kelengkapan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 230 megawatt (MW).
Hingga pertengahan tahun ini, pihak G-Resources sudah  menyiapkan total belanja modal untuk proyek tersebut hingga sebesar US$440 juta. Dari angka tersebut sekitar US$150 juta sudah digunakan. Adapun ijin kontruksi pengembangan proyek Martabe diberikan oleh pihak berwenang pada April 2008. (mrp)

Revisi UU migas bisa makan waktu 6 bulan

JAKARTA: Komisi VII DPR mengungkapkan revisi Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas (migas) masih memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan saat ini perkembangan revisi UU No.22/2001 tentang migas baru pada tahap penyelesaian naskah akademik yang disusun berdasarkan masukan dari para stakeholder migas.
Dia menjelaskan kalau pada Januari 2011, pihaknya akan menjadwalkan draf tersebut untuk disahkan di sidang paripurna sebagai Rancangan Undang-Undang atas inisiatif DPR. Untuk kemudian ketua DPR akan meminta Presiden agar menugaskan Menteri terkait untuk membahasnya bersama DPR yang dimulai dengan pembahasan tahap 1,2, dan 3. “Targetnya 2 kali masa sidang. Ya berarti akan makan waktu sekitar 6 bulan,” ujar Satya kepada Bisnis sore ini.
Menurut dia, dalam draf revisi UU No.22/2001 yang ada saat ini belum ada yang menyinggung tentang pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena DPR belum menerima kajian akademis untuk rencana pengaturan BBM subsidi.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Ismayatun menyebutkan sejumlah aspek yang akan diperhitungkan dalam revisi UU No.22/2001 tentang Migas antara lain pengaturan tentang kewenangan pemerintah, pemerintah daerah dan fungsi pengawasan DPR yang lebih tegas dan kuat didalam pengelolaan migas nasional. Selain itu, status dan kewenangan BP Migas (Badan Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) juga masuk dalam upaya prioritas revisi UU No.22/2001.
Poin penting lain yang akan dimasukan dalam pembahasan revisi UU migas, kata Ismayatun, adalah tentang kebijakan DMO (Domestic Market Obligation). Ismayatun mengatakan kalau kebijakan DMO migas yang mewajibkan kontraktor migas (KKKS) menyerahkan 25% dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi bagian kontraktor belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan migas di dalam negeri.
Direktur Eksekutif IPA (Indonesian Petroleum Association) Suyitno Patmosukismo mengatakan IPA sebagai asosiasi pada dasarnya tidak melihat perlu adanya perubahan pada UU Migas No.22/2001. Pasalnya, yang terpenting bagi pelaku industri ini adalah mereka bisa memakai kontrak kerjanya sebagai referensi.
“Apapun yang dibuat pemerintah kami mendukung asalkan tidak mengganggu kesucian kontrak. Karena kontrak yang ada untuk jangka panjang. Jangan nantinya muncul regulasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujar Suyitno

Menurut dia, jika dalam revisi UU Migas tersebut banyak hal yang bertentangan dengan suatu kontrak, maka hal tersebut bisa mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Karena selama ini, investor besar dalam industri ini berasal dari luar negeri.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons