Friday, December 24, 2010

Gara-gara menampilkan Pakaian Dalam Perempuan, Google Digugat

KOMPAS.com — Lagi-lagi layanan Street View di Google Map menuai masalah. Seorang perempuan Jepang menggugat raksasa internet tersebut gara-gara foto jemuran pakaian dalamnya di depan apartemen tampil di peta. Tidak terlalu besar sih, Google hanya digugat 600.000 yen atau sekitar Rp 69 juta.
Gambar tersebut diambil kendaraan Google Street View yang lewat di depan apartemennya. Seperti dilansir surat kabar lokal Mainichi, gambar tersebut menyebabkan stres dan tekanan psikologis yang sangat mendalam.
"Saya diliputi ketakutan sehingga merasa diincar sebagai target kejahatan seksual," kata perempuan tersebut dalam sidang pertamanya di Fukuoka pekan lalu. Bahkan karena terus dibayangi ketakutan, perempuan tersebut terpaksa keluar dari perusahaannya dan pindah tempat tinggal.
Dalam gugatannya, ia menyatakan bahwa sejak melihat gantungan baju dalamnya menyebar di internet, penyakit obsessive-compulsive disorder pada dirinya semakin parah. Ia juga menjadi takut karena merasa bahwa segala hal pribadi yang dilakukannya dimata-matai.
Google sendiri langsung menanggapi serius gugatan tersebut. Bahkan, foto tersebut langsung dihapus saat perempuan Jepang itu mengajukan gugatan ke pengadilan pada Oktober yang lalu. Namun, ibarat nasi sudah menjadi bubur, perempuan itu telanjur merasa menjadi korban.
"Saya dapat memahami bahwa itu hanyalah sebuah foto. Namun, menampilkan foto pakaian dalamnya, yang sedang dijemur di luar rumahnya, adalah perbuatan yang jelas salah," ujar perempuan itu.

Depenisi dan Cara Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi


Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang Keterbukaan Informasi Publik  dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan).
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Untuk proses Penyelesaian di Komisi Informasi dapat di lihat gambar berikut 

Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID)



  1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:
    1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
    2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;
    3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
    4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

Depenisi dan Tugas Badan Publik



Badan Publik adalah:
      eksekutif,
      legislatif,
      yudikatif, dan
      badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
      organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Kewajiban Badan Publik  
  1. Menyediakan dan memberikan informasi.
  2. Menetapkan standar prosedur operasional.
  3. Menunjuk dan mengangkat PPID.
  4. Menyediakan sarana dan prasarana.
  5. Menetapkan standar biaya.
  6. Menyediakan anggaran.
  7. Menanggapi keberatan.
Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi

JENIS-JENIS INFORMASI YANG DI ATUR DIDALAM UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


1.      Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
Informasi Yang Wajib di umumkan secara Berkala di atur dalam Pasal 9 UU KIP. Adapun Informasi Tersebut meliputi :

a.   informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b.   informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c.   informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d.   informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


2.      Informasi yang wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali)
·         Profil Badan Publik:
a.       Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
b.      Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;
c.       Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
·         Ringkasan Program
a.       Nama program dan kegiatan;
b.      Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c.       Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d.      Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
e.       Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
·         Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
·         Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
·         Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a.       Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b.      Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
c.       Daftar aset dan investasi.
·         Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a.       Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b.      Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c.       Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
d.      Alasan penolakan informasi.
·         Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a.       Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
b.      Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
c.       Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi..
d.      Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
e.       Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
f.       Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

3.      Informasi yang wajib diumumkan serta-merta

o  Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:
a.       bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
b.      keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
c.       Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d.      jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
e.       racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
f.       rencana gangguan terhadap utilitas publik;
o  Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurang-kurangnya meliputi
a.       Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b.      Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
c.       Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
d.      Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
e.       Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
f.       Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

4.      Informasi yang wajib disediakan setiap saat
Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 UU Keterbukan Informasi Publik, adapun Informasi yang wajib disediakan setiap saat yaitu :
a.   Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b.   hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c.   seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d.   rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e.   perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f.    informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g.   prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 h.  laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons