Friday, December 24, 2010

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1.      Landasan Yuridis
Adapun landasan  Yuridis  dari keterbukaan Informasi Publik meliputi :
·         Pasal 19 Deklarasi Universal tentang HAM
·         Pasal 19  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik
·         Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945
·         Program Pembangunan Nasional (Propenas) Di Bidang Hukum, Politik dan Pertahanan Keamanan (UU No.25/2000)
·         TAP MPR NO. XVII/1999 tentang Hak Asasi Manusia
·         UU  No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
·         Pasal 28 F Amandemen Kedua UUD 1945
·         Program Pembangunan Nasional (Propenas) Di Bidang Hukum, Politik dan Pertahanan Keamanan (UU No.25/2000)
·         TAP MPR NO. XVII/1999 tentang Hak Asasi Manusia
·         UU  No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

2.      Landasan Sosiologis
Sedangkan Landasan Sosiloginya meliputi :
·         Desakan publik yang sangat kuat terhadap pemberantasan KKN
·         Desakan publik yang kuat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
·         Desakan publik yang kuat untuk memiliki pers yang berkualitas
·         Desakan publik yang kuat terhadap pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu


Ruang Lingkup Hak atas Informasi
*      Hak Untuk Mengetahui (Right  to Know)
*      Hak untuk Menghadiri Pertemuan Publik (right to observe/right to attend public meeting)
*      Hak Untuk  Mendapatkan Salinan Informasi (Right to Obtain the Copy/Akses Pasif)
*      Hak Untuk Diinformasikan tanpa Harus Ada Permintaan (Right to be informed/Akses Aktif)
*      Hak Untuk Menyebarluaskan Informasi (right to disseminate)
Perinsip-prinsip Penting dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
*      Sebagai “Payung”/Penyelaras Bagi Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Informasi
*      Informasi publik merupakan hak setiap orang
*      Maksimum Akses & Pengecualian Yang Terbatas (Maximum Access & Limited Exemption)
*      Pemberlakuan Pengecualian Berdasarkan Consequential Harm & Balancing Public Interest tests (bukan berdasarkan kelas/class exemption)
*      Akses Horisontal & Akses Vertikal
*      Akses Informasi Secara Murah, Cepat, Utuh dan Tepat Waktu
*      Kewajiban Institusi Publik Memiliki Pengelolaan Informasi  &  Sistem Pelayanan Publik Yang Baik

0 komentar:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons