Thursday, December 10, 2009

PERBEDAAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA


Hukum acara pengadilan tata usaha Negara merupakan hukum acara yang secara bersama-sama diatur dengan hukum materiilnya didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986.
Ada beberapa ciri khusus yang membedakan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan lainnya, yaitu:

  • Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil
  • Adanya ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Dengan mengingat hal ini maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata), adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan publik.
  • Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas.
  • Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat.
  • Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang.
  • Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait.
  • Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya.
  • Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang Penggugat.
  • Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil enggan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

B. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA


Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:

I.    Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986)

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.
Bentuk upaya administrasi:
1. Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
2.  Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.

II. Melalui Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 tahun 1986)

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu:
  • Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah.
  • Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.


HAK PENGGUGAT:

1.   Mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN terhadap suatu Keputusan Tata Usahan Negara. (pasal 53)
2.   Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (pasal 57)
3.   Mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa cuma-cuma (pasal 60)
4.   Mendapat panggilan secara sah (pasal 65).
5.  Mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 67).
6.  Mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat (pasal 75 ayat 1)
7.    Mencabut jawaban sebelum tergugat memberikan jawaban (pasal 76 ayat 1)
8.  Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 81)
9.   Membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan (pasal 82)
10. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (pasal 97 ayat 1)
11. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam hal terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya (pasal 98 ayat 1)
12.   Mencantumkan dalam gugatannya permohonan ganti rugi (pasal 120)
13.   Mencantumkan dalam gugatannya permohonan rehabilitasi (pasal 121)
14.  Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (pasal 122)
15.  Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3)
16.  Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131)
17.  Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 132)

KEWAJIBAN PENGGUGAT:
Membayar uang muka biaya perkara (pasal 59)

HAK TERGUGAT:
1. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (pasal 57)
2. Mendapat panggilan secara sah (pasal 65)
3. Mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat (pasal 75 ayat 2)
4. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan olen pengadilan hanya apabila disetujui tergugat (pasal 76 ayat 2)
5. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 81)
6. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (pasal 97 ayat 1)
7. Bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut (pasal 97 ayat 2)
8. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (pasal 122)
9.  Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3)
10. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131)
11. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 132)

KEWAJIBAN TERGUGAT:
1.  Dalam hal gugatan dikabulkan, badan/pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN wajib (pasal 97 ayat 9):
a.  Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan; atau
b.  Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru;
c.  Menerbitkan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3
2.  Apabila tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan dan penggugat (pasal 117 ayat 1)
3.  Memberikan ganti rugi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan ganti rugi dikabulkan oleh Pengadilan (pasal 120)
4.  Memberikan rehabilitasi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan rehabilitasi dikabulkan oleh Pengadilan (pasal 121)


PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN DI PTUN


PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK:

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dilakukan secara administrative yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh panitera pengadilan.
Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut:
-       Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.(pasal 65 UU No 5 tahun 1986)
-       Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara   (pasal 64 UU No 5 tahun 1986)



KEWAJIBAN HAKIM:
1.  Mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas (pasal 63)
2.  Menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintahnya dilaksanakan dengan baik (pasal 68).
3.  Mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang hakim anggota atau panitera (pasal 78 ayat 1)
4.  Mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum (pasal 78 ayat 2)
5.  Mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa (pasal 79 ayat 1)
6.  Menanyakan identitas saksi-saksi (pasal 87 ayat 2)
7.  Membacakan Putusan Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 108 ayat 1)

PIHAK KETIGA:

1.  Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (pasal 83)
2.  Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama (pasal 118 ayat 1)

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN


DASAR HUKUM
  1. PP. No. 9 Th 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan.
  2. PP. No. 10 Th 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
  3. PP No. 45 Th 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
  4. SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
  5. SE Ka 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
KETENTUAN
  1. PNS wajib melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarkhi selambat-lambatnya 1 tahun sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan dilampiri :
    · Salinan sah surat nikah / akta perkawinan.
    · Pas foto istri / suami ukuran 3 x 4 cm
  2. PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Pelanggaran ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
  3. PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang.
  4. PNS Pria yang akan berisri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
PROSEDUR PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN :
  1. PNS yang melakukan perceraian mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap.
  2. Yang dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan perceraian adalah :
    1. Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan :
      • Keputusan Pengadilan
      • Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat
      • Perzinahan itu diketahui oleh ( suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. pihak yang mengetahui segera membuat laporan
    2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
      • Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat .
      • Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah manjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
    3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) th berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya/kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
    4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) th atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
    5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan Visum et Repertum dari dokter Pemerintah.
    6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa yang disyahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
  3. Alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak dapat menjadi dasar untuk memberikan izin perceraian.
  4. PNS yang telah mendapat ijin untuk perceraian, apabila telah melakukan perceraian itu, wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran herarkhi selambat-lambatnya 1 ( satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu, menurut contoh dalam lampiran VII Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 dan dilampiri salinan syah surat cerai / akta perceraian.
Prosedur Permohonan Izin Perkawinan.
  1. PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang. dengan alasan bukti alasannya.
  2. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yaitu, :
    1. Syarat alternatif.
      1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
      2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.
      3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh) Th yang dibuktikan surat keterangan dokter Pemerintah.
    2. Syarat Kumulatif.
      1. Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara iklas oleh istri PNS yang bersangkutan, yang disyahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
      2. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan surat keterangan Pajak Penghasilan.
      3. Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menurut contoh sebagai tersebut lampiran VIII SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983.
  3. Keputusan Pejabat dapat berupa :
    1. Penolakan pemberian izin apabila :
      1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
      2. Tidak memenuhi salah satu syarat alternative dan semua syarat kumulatif.
      3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      4. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat.
      5. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan. dibuat menurut.
    2. Pemberian izin apabila :
      1. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya
      2. Telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
      3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      4. Alasan-alasan yang dikemukakan dapat diterima dengan akal sehat.
      5. Tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dengan surat keterangan.
Pembagian Gaji.
  1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 gajinya untuk PNS Pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak yang diterimakan kepada bekas istri.
    2. Apabila perkawinan tidak dikaruniai anak, maka gaji dibagi dua yaitu ½ untuk PNS Pria yang bersangkutan dan ½ untuk bekas isterinya.
    3. Apabila anak mengikuti PNS Pria yang bersangkutan maka pembagian gajinya 1/3 untuk PNS Pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak yang diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan.
    4. Apabila anak yang mengikuti PNS yang bersangkutan dan mengikuti bekas istri maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.
  2. Hak atas bagian gaji sebagai tersebut tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, kecuali istri meminta cerai karena dimadu dan atau suami berzina atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin istri dan anak atau suami menjadi pemabok, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 Th berturut turut, maka sesudah perceraian terjadi bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji bekas suami.
  3. Apabila bekas istri kawin lagi maka tidak berhak atas bagian gaji terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri kawin lagi dan bagian gaji tersebut dibayarkan lagi kepada PNS yang bersangkutan. Apabila semua anak ikut bekas istri tersebut maka, sepertiga gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas istri tersebut.
Sanksi
PNS yang melanggar ketentuan PP No. 10 Th 1983 Jo PP No. 45 Th 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP No. 30 Th 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.



Panduan Tentang Class Action, Legal Standing, Pra Peradilan dan Judicial Review

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantsan
Korupsi Melalui CLASS ACTION, LEGAL STANDING, PRA PERADILAN, DAN JUDICIAL REVIEW
   

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
 

Definisi Class Action
PERMA No 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan , dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak , yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Unsur-Unsur Class Action
a. gugatan secara perdata
gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah pengugat dan tergugat Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.

b. Wakil Kelompok (Class Representatif)
Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif.

Anggota Kelompok (Class members)
Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. 

Adanya Kerugian yang nyata-nyata diderita
Untuk dapat mengajukan class action Baik pihak wakil kelompok (class repesentatif ) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. Pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan Class Action.
 
Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip.

Manfaat Class Action
- Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy)
- Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten
- Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
- Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification) dan merubah sikap pelaku pelanggaran.
  
Persyaratan mengajukan Class Action
- jumlah anggota kelompok yang besar (Numerousity)
- Jumlah anggota kelompok (class members) harus sedemikan besar sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-diri (individual).
 
adanya kesamaan fakta dan dasar hukum (Commonality)
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok ditubtut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan yang subtansial atau prinsip.

Tuntutan sejenis (Typicality)
Tuntutan (bagi plaintif Class Action) maupun pembelaan (bagi defedant Class Action ) dari seluruh anggota yang diwakili (class members) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut aaalah pembayaran ganti kerugian.
 
Kelayakan wakil kelompok (Adequacy of Repesentation)
Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation tidakalah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak diperyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok
Class Action Dalam Aturan Hukum Indonesia
1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam pasal 37 ayat 1 berbunyi :
“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 46 ayat 1 huruf b berbunyi :
“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”

3. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 38 ayat 1
Masyarakat yang dirugikan akibat pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :
a. orang peroranagan
b. Kelompok orang dengan pemberi kuasa
c. Kelompok orang dengan tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan
 
4.UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 71 ayat 1 berbunyi
“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”
 
5. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
Pembahasan mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 secara garis besar terdiri dari ketentuan umum, tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.
 
Tahap-tahap class action
- Pengajuan gugatan
- Sebelum proses pemeriksaan perkara
- Saat proses pemeriksaan perkara
- Putusan Hakim
- Distribusi kerugian
- Pengajuan surat gugatan Class Action
Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (fundamentum petendi) dan tuntutan. Surat gugatan perwakilan kelompok (class action ) harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- Identitis lengkap dan jelas wakil kelompok
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
- Posita dari seluruh kelompok yang dikemukakan secra jelas dan terperinci
- Tuntutan atau petitum tentang Ganti Rugi harus dikemukaakn secra jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.

Sebelum proses pemeriksaan perkara
Hakim memeriksa dan mempertimbangakan kriteria gugatan Class Action.
Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tatacara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan Class Action tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
setelah model pemberitahuaan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
Saat proses pemeriksaan perkara
Proses pemeriksaan sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya yaitu :
- Pembacaan surat gugatan oleh penggugat
- Jawaban dari tergugat
- Replik(tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disamapaikan oleh Tergugat)
- Duplik(jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik)
- Pembuktian
Untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang apa yang telah didalilkan oleh para pihak, maka kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksi
- Kesimpulan
merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak

Putusan hakim
Putusan hakim dapat berupa dikabulkannya gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (ditolak). Terhadap putusan ini pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding
 
Apabila hakim mengabulkan gugatan Ganti rugi penggugat maka hakim juga memutuskan jumlah ganti rugi , penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yangh berhak , mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelimpok dalam penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajibnan kelompok.

Pemberitahuan (Notifikasi)
Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar (opt out) dari keanggotaan kelompok.

Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:
Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar)
Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan

Perkembangan Class Action Di Indonesia
Perkembangan class action di Indonesia dibagi menjadi 2 periode:
- Sebelum adanya pengakuan class action
- Setelah adanya pengakuan class action

Yang menjadi tolak ukur dari pengakuan class action adalah dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebelum adanya pengakuan class action
- Kasus RO Tambunan Vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987)
- Kasus Muchtar Pakpahan Vs Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI tahun 1988 (kasus Endemi demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat
- Kasus YLKI Vs PT. PLN Persero (Perkara no. 134/PDT.G./PN. Jkt. Sel). Kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan

Setelah adanya pengakuan class action
- Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepala keluarga VS 3 perusahaan badan hukum di Metro Lampung ( perkara No. 134/PDT.G/1997/PN. Jkt Sel)
- Gugatan Yulia Erika Sipayung mwewakili 1.016.929 penduduk kabupaten Tuban Vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No. 55/PDT.G/200/PN. Tuban)
- Gugatan yayasan LBH Riau (Firdaus Basyir) Vs 4 Perusahaan Perkebunan di Riau ( kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan) (No. 32/PDT/G/200/PN/PBR).
- Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5000 orang penarik becak di Jakarata Vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negericq. Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perkara No. 50/PDT.G/2000/PN.JKT.PST)
- Gugatan 37 warga Deli Serdang Vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/PDT.G/2001/PN.LP)
- Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur Vs 18 Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawea Timur) (perkara No. 593/Pdt.G/2000/PN.SBY).
- Gugatan Didik Hadiyanto cs Vs Saleh Ismailo Iskandar SH (anggota DPRD Jawa Timur) dalkanm kasus “Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Kota Sampah, dan Kota Banjir” (perkara No. 210/pdt.G/2001/PN. SBY).
- Gugatan class action Perwakilan korban kecelakaan kereta api di Brebes Vs PT. Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 2002
- Gugatan SPI (Serikat Pengacara Indonesia) Vs. Ketua Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Bambang Sungkono sebagai tergugat I, 14 orang anggota Komisi D DPRD DKI sebagai tergugat II, Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad sebagai tergugat III dan PT pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) sebagai tergugat IV. Di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2001
- Gugatan 9 konsumen (class representatif) gas elpiji sebagai perwakilan konsumen elpiji se-Jabotabek (class members) Vs Pertamina atas kenaikan harga gas elpiji di PN Jakarta Pusat bulan Oktober 2001
- Gugatan pengungsi Timor-Timur Vs Pemerintah RI di PN Jakarta Pusat bulan November 2001
- Gugatan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban gusuruan di Karang Anyer Jakarta Pusat Vs Gubernur DKI Jakarta , di PN Jakarta Pusat tahun 2001 .
- Gugatan 15 warga DKI Jakarta Vs Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jabar R Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari  hingga awal Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2002.

Ditulis oleh Emerson Yuntho, Hukum dan Monitoring peradilan ICW

ALUR PENGADILAN AGAMA


Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para
pihaknya beragama  Islam  (muslim).  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal  1 ayat   (1)  Undang-
undang   Nomor   7   Tahun   1989   tentang   Peradilan   Agama   (UUPA),   peradilan   agama   adalah
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan
agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dll.
Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan derah hukumnya
meliputi   wilayah   kotamadya   atau   kabupaten.   Sedangkan   pengadilan   tinggi   agama
berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi (Pasal 4 UUPA).
Pembinaan  teknis  peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung,   sedangkan pembinaan
organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama (Pasal 5 ayat (1)
dan (2) UUPA).
Susunan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, Sekretaris. Untuk pengadilan agama ditambah dengan Juru Sita (Pasal 9 UUPA).
Pimpinan   pengadilan   agama  dan   pengadilan   tinggi   agama   terdiri   dari   seorang   Ketua  dan
seorang Wakil Ketua (Pasal 10 UUPA).
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara   perdata   di   tingkat   pertama   antara   orang-orang   yang   beragama   Islam  di   bidang
perkawinan,  kewarisan,  wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum  Islam,  wakaf  dan
shadaqah (Pasal 49 UUPA)
Jika   terjadi   sengketa   mengenai   hak   milik   atau   keperdataan   lain   dalam   perkara-perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  49,  maka khusus mengenai  objek yang menjadi  sengketa
tersebut  harus diputus  lebih dulu oleh Pengadilan dalam  lingkungan peradilan umum  (Pasal  50
UUPA).
Pengadilan   tinggi   agama   bertugas   dan   berwenang   mengadili   perkara   yang   menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding, dan mengadili di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya (Pasal 51
UUPA).
Hukum acara yang berlaku dalam peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku
dalam peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam UUPA (Pasal 54 UUPA).
Pemeriksaan   perkara   di   peradilan   agama   dimulai   sesudah   diajukannya   permohonan   atau
gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (Pasal
55 UUPA).
Penetapan dan putusan peradilan agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila
diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum.
Pemeriksaan sengketa perkawinan
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan setelah pengadilan berusaha dan
tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak.  Perceraian  terbagi  dua,  yaitu cerai   talak dan
cerai  gugat.   Yang dimaksud  cerai   talak  adalah perceraian   yang  terjadi   karena  talak   suami
kepada  istrinya.  Sedangkan yang dimaksud gugat  cerai  adalah permohonan perceraian yang
diajukan oleh pihak istri melalui gugatan.
Tahapan-tahapan cerai   talak  di  pengadilan agama menurut  Pasal   66  UUPA adalah  sebagai
berikut :
Seorang   suami   yang   beragama   Islam  yang   akan  menceraikan   istrinya   (disebut   Pemohon)
mengajukan   permohonan   kepada   pengadilan   agama   untuk   mengadakan   sidang   guna
menyaksikan ikrar talak. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa  izin pemohon.  Jika termohon
tinggal diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya
meliputi   tempat   kediaman   pemohon.   Jika   pemohon   dan   termohon   tinggal   diluar   negeri,
permohonan   diajukan   kepada   pengadilan   agama   yang   daerah   hukumnya  meliputi   tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. Permohonan
soal  penguasaan anak,  nafkah anak,  nafkah  istri  dan harta bersama suami   istri  dapat diajukan bersama-sama   dengan   permohonan   cerai   talak   ataupun   sesudah   ikrar   talak   diucapkan.
Permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, tempat kediaman pemohon dan termohon,
serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Permohonan tersebut diperiksa dalam siding
tertutup oleh Majelis  Hakim  selambat-lambatnya 30  (tiga puluh)  hari   setelah berkas  atau  surat
permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan (Pasal 68 UUPA).
Pengadilan  menetapkan  mengabulkan   permohonan   cerai   jika  Majelis   Hakim  berkesimpulan
bahwa kedua belah pihak (suami istri) tidak dapat didamaikan lagi dan alasan perceraian telah
cukup   (Pasal   70   ayat   (1)   UUPA).   Upaya   hukum  yang   dapat   dilakukan   oleh   termohon   (istri)
terhadap penetapan tersebut adalah mengajukan banding (Pasal  70 ayat (2) UUPA).  Jika tidak
ada banding dari  pihak  termohon  (istri)  atau penetapan  tersebut   telah memperoleh kekuatan
hukum  tetap,  maka pengadilan akan menentukan hari   sidang penyaksian  ikrar   talak  (Pasal  70
ayat (3) UUPA). Ikrar talak dilakukan oleh pemohon (suami) atau wakilnya yang telah diberi kuasa
khusus berdasarkan akta otentik, dan dihadiri/disaksikan oleh pihak termohon (istri) atau kuasanya
(Pasal 70 ayat (4) UUPA). Jika termohon (istri) tidak hadir pada ikrar talak tersebut, padahal ia telah
dipanggil secara sah dan patut, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa
hadirnya pihak termohon (istri) atau kuasanya (Pasal 70 ayat 5). Jika dalam waktu 6 (enam) bulan
suami   tidak   datang   untuk  mengucapkan   ikrar   talak,   tidak   datang  menghadap   sendiri   atau
mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka penetapan
atas dikabulkannya permohonan cerai menjadi gugur, dan permohonan perceraian tidak dapat
diajukan  lagi  dengan alasan yang  sama  (Pasal  70 ayat   (6)  UUPA).  Perkawinan menjadi  putus
melalui penetapan terhitung sejak diucapkannya ikrar talak dan penetapan tersebut tidak dapat
dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2) UUPA).
Tahapan-tahapan cerai gugat menurut UUPA adalah sebagai berikut :
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah
hukumnya meliputi  tempat kediaman penggugat (istri),  kecuali   jika penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa  izin tergugat (suami) (Pasal  73 ayat (1) UUPA).
Jika penggugat  berkediaman diluar  negeri,  gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
agama  yang daerah  hukumnya meliputi   tempat   kediaman  tergugat   (Pasal   73  ayat   (2).   Jika
keduanya berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan
agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3).
Jika gugatan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk
dapat memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan
putusan   pengadilan   yang   berwenang   yang  memutuskan   perkara   disertai   keterangan   yang
menyatakan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 74).
Jika alasan perceraian adalah karena syiqaq (perselisihan tajam dan terus menerus antara suami
dan  istri, maka putusan perceraian didapatkan dengan terlebih dahulu mendengar keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76
ayat (1).
Gugatan perceraian gugur jika suami atau istri meninggal sebelum ada putusan pengadilan (Pasal
79).   Pemeriksaan   gugatan   perceraian   dilakukan   dalam  sidang   tertutup   oleh  Majelis   Hakim
selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di
kepaniteraan  (Pasal   80  ayat   (1)  dan  (2).  Putusan pengadilan mengenai  gugatan perceraian
diucapkan dalam  sidang yang  terbuka untuk umum dan perceraian dianggap  terjadi  dengan
segala akibat hukumnya sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81
ayat (1) dan (2).
Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri harus datang secara pribadi,
kecuali   jika salah satu pihak berkediaman di   luar  negeri,  dan  tidak dapat  datang menghadap
secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika kedua
pihak berkediaman di   luar  negeri,  maka pada  sidang pertama penggugat  harus  menghadap
secara pribadi.  Pada saat tersebut hakim juga harus berusaha mendamaikan kedua pihak, dan
selama perkara belum diputuskan,  usaha mendamaikan dapat  dilakukan pada  setiap  sidang
pemeriksaan (Pasal 82).
Jika   perdamaian   tercapai,  maka   tidak   dapat   diajukan   lagi   gugatan   perceraian   yang   baru
dengan alasan yang ada dan telah diketahui  penggugat sebelum perdamaian tercapai  (Pasal
83).
Gugatan   penguasaan   anak,   nafkah   anak,   nafkah   istri   dan   harta  bersama  suami   istri   dapat diajukan   bersama-sama   dengan   gugatan   perceraian   ataupun   sesudah   putusan   perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1).
Jika pihak ketiga menuntut, maka pengadilan agama menunda lebih dulu perkara harta bersama
sampai  ada putusan pengadilan dalam  lingkungan peradilan umum yang  telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (2).
Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon,  dan
biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan penetapan atau putusan akhir
diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir   (Pasal   89 ayat   (1)  dan  (2).   Biaya-biaya
tersebut meliputi  biaya kepaniteraan dan biaya materai  yang diperlukan untuk biaya  itu;  biaya
para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan, biaya untuk
melakukan pemeriksaan  setempat  dan  tindakan  lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam
perkara,  biaya pemanggilan,  pemberitahuan,  dan  lain-lain atas  perintah pengadilan  (Pasal  90
ayat (1)).
HAKIM
1. Hak
· Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan
atau penyakit dengan akibat  tidak dapat menjalankan kewajiabn sebagai  suami,  maka Hakim
dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter (ps. 75)
· mengangkat seorang atau  lebih dari  keluarga masing-masing pihak ataupun orang  lain untuk
menjadi   hakim,   setelah   keterangan  mereka   sebagai   saksi   didengar   dalam  sidang   gugatan
perceraian dengan alasan syiqaq (Pasal 76 ayat (2).
· Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,  Pengadilan dapat  mengizinkan
suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (ps. 77).
· Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :
a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi
hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang
menjadi hak istri (ps. 78).
· Apabila permohonan atau gugatan perceraian diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan
zina,  sedangkan pemohon atau penggugat   tidak dapat  melengkapi  bukti-bukti  dan  termohon
atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau
gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin
lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka
Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah (ps. 87
ayat 1). Baik termohon maupun tergugat diberi  kesempatan untuk meneguhkan sanggahannya
dengan cara yang sama ( Pasal 87 ayat (2). Jika sumpah yang dimaksud tersebut dilakukan oleh
suami,  maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara  lain,   sedangkan  jika  sumpah  yang
dimaksud dilakukan oleh  istri,  maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang
berlaku

2. Kewajiban
· Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (ps. 11 ayat 1).
· Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri yang dilakukan
oleh Mentri  Agama tidak boleh mengurangi  kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara (ps. 12 ayat 2).
·  Pembinaan   teknis   peradilan   yang   dilakukan   oleh   MA   dan   pembinaan   dan   organisasi,
administrasi,  dan keuangan,  Pengadilan yang dilakukan Mentri  Agama tidak boleh mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (ps. 5 ayat 3).
· Kecuali ditentukan lain oleh UU, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
c. pengusaha (ps. 17 ayat 1)· Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum (ps. 17 ayat 2)
· Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas hakim tidak
boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam pemeriksaan dan dan memutus perkara (ps. 53 ayat
4).
·  Pengadilan  tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya
(ps. 56 ayat 1)
· Pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (ps. 58 ayat 1)
· Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia (ps. 60 ayat 3).
· Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar
juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (ps. 62 ayat 1)
· Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan
perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-oarang
yang dekat dengan suami-istri (ps. 76 ayat 1).
· Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua
belah pihak (ps. 82 ayat 1).
·  Jumlah   biaya  perkara  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal   90   harus   dimuat   dalam  amar
penetapan atau putusan pengadilan (ps. 91 ayat 1).
·  Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada  salah  satu pihak berperkara untuk
dibayarkan kepada pihak   lawannya dalam perkara  itu,  harus  dicantumkan  juga dalam amar
penetapan atau putusan Pengadilan (ps. 91 ayat 2).

PENGGUGAT
1. Hak
· Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undnag menentukan lain (ps. 61)
·  Gugatan   perceraian   diajukan   oleh   istri   atau   kuasanya   kepada   Pengadilan   yang   daerah
hukumnya meliputi   tempat  kediaman penggugat,  kecuali  apabila penggugat  dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (ps. 73 ayat 1)
· Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,  Pengadilan dapat  mengizinkan
suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (ps. 77).
· Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat
diajukan   bersama-sama   dengan   gugatan   perceraian   ataupun   sesudah   putusan   perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap (ps. 86 ayat 1)

2. Kewajiban
·  Dalam  sidang perdamaian  tersebut,   suami-istri  harus  datang  secara pribadi,   kecuali  apabila
salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara
pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (ps. 82 ayat (2)
·  Apabila  kedua  pihak   bertempat   kediaman   di   luar   negeri,  maka  penggugat   pada   sidang
perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi (ps. 82 ayat (3).
· Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon (ps. 89
ayat (1).

TERGUGAT
1. Hak
· Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang
berperkara, kecuali apabila undang-undnag menentukan lain (ps. 61)
· Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,  Pengadilan dapat  mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (ps. 77).
·  Pihak   termphon   atau   tergugat   diberi   kesempatan   pula   untuk  meneguhkan   sanggahannya
dengan cara yang sama (ps. 87 ayat 2)

2. Kewajiban
·  Dalam  sidang perdamaian  tersebut,   suami-istri  harus  datang  secara pribadi,   kecuali  apabila
salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara
pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (ps. 82 ayat 2).
·  Apabila  kedua  pihak   bertempat   kediaman   di   luar   negeri,  maka  penggugat   pada   sidang
perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi (ps. 82 ayat 3).
PANITERA
Panitera berkewajiban untuk :
mencatat segala hal ikhwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak (Pasal 71 ayat (1) UUPA)
Mengirimkan   satu   helai   salinan   putusan   pengadilan   (penetapan)   yang   telah   memperoleh
kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya tiga puluh hari , tanpa bermaterai kepada pegawai
pencatat  nikah  yang wilayahnya meliputi   tempat   kediaman Penggugat  dan  Tergugat,  untuk
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan (Pasal 84 ayat (1) UUPA).
Jika perceraian dilakukan di  wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai  pencatat  nikah
tempat  perkawinan dilangsungkan,  maka  satu helai  putusan  tersebut  yang  telah memperoleh
kekuatan hukum  tetap  tanpa bermaterai  dikirimkan pula  kepada pegawai  pencatat  nikah di
tempat  perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai  pencatat  nikah  tersebut  dicatat  pada
bagian   pinggir   daftar   catatan   perkawinan   (Pasal   84   ayat   (2)   UUPA).   Jika   perkawinan
dilangsungkan  diluar   negeri,   satu   helai  putusan   tersebut  disampaikan  pula  kepada pegawai
pencatat  nikah di   tempat  didaftarkannya perkawinan mereka di   Indonesia  (Pasal  84 ayat   (3)
UUPA).
Memberikan akta cerai  sebagai  surat bukti  cerai  kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh
hari  terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum  tetap  tersebut  diberitahukan kepada para pihak (Pasal 84 ayat (4) UUPA).

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons