HeScgyS1VfVjyz0tFOQiguK61cw> Wujudkan Hukum yang Berkeadilan

Wednesday, September 19, 2012

PERNIKAHAN CAMPURAN (WNI VS WNA)


Apa yang Perlu Diketahui
Bila Anda Menikah dengan Orang Asing ?

Jika anda seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI)
akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA),
ada beberapa hal yang perlu anda ketahui.
1. Perkawinan Campuran
Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya perkawinan yang akan anda lakukan adalah perkawinan campuran.
2. Sesuai dengan UU Yang Berlaku
Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimua (lihat pasal 6 UU Perkawinan).
3. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan
Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, --anda dan calon suami anda,-- (pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan). Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UU Perkawinan).
4. Surat-surat yang harus dipersiapkan
Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:
a. Untuk calon suami
Anda harus meminta calon suami anda untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:
  • Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin;atau
  • Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau
  • Akte Kematian istri bila istri meninggal
Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.
b. Untuk anda, sebagai calon istri
Anda harus melengkapi diri anda dengan:
  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi Akte Kelahiran
  • Data orang tua calon mempelai
  • Surat pengantar dari
RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan
6. Pencatatan Perkawinan (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan)
Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.
7. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan
Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Kehakiman dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami.
Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia
8. Konsekwensi Hukum
Ada beberapa konsekwensi yang harus anda terima bila anda menikah dengan seorang WNA. Salah satunya, anak hasil perkawinan anda akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Artinya, anak anda dianggap WNA, seperti ayahnya. Konsekwensinya, anak anda akan diperlakukan sebagaimana WNA, misalnya harus memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang masa berlakunya 1 tahun, selanjutnya dapat diperpanjang dengan memiliki Kartu Ijin Tinggal Menetap (KITAP) yang berlaku selama 2 tahun.

Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung. Bila tidak, maka perkawinan anda belum diakui oleh hukum kita. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal anda di Indonesia (pasal 56 ayat (2) UU No 1/74).

Pemukulan Istri


Pemukulan Istri dalam
Perspektif Islam


Pemukulan terhadap istri dalam masyarakat patriarkhis selalu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah. Bahkan oleh sebagian masyarakat pemukulan terhadap istri hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Dan yang lebih parahnya lagi masyarakat sering melegitimasikan kekerasan tersebut dengan dalih agama (baca:Islam). Persoalannya apakah memang agama melegitimasi hal tersebut? Berikut ini beberapa informasi penting tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang kekerasan atau pemukulan terhadap istri.


1. Benarkah Islam membolehkan seorang suami memukul atau melakukan kekerasan terhadap istrinya?

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat-ayat Alqur-an dan hadist nabi yang mengharuskan suami untuk berlaku sopan, penyayang dan lemah lembut kepada istrinya :

a. Dalam Surat An-nisa:19 yang menyatakan "Wahai orang yang beriman, tiada dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka….sebaliknya bergaullah dengan mereka secara baik-baik lagi adil. Hiduplah bersama mereka dalam kebajikan".

b. Dalam surat Ar-rum:21 yang pada intinya menyuruh kepada suami istri untuk hidup saling sayang menyayangi dan cinta mencintai.

c. Aisyah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda "Yang paling baik dikalangan kamu adalah mereka paling sopan terhadap istrinya" (HR. Tarmizi)

d. Dalam hadistnya Rasulullah SAW "…para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik diantara kamu"(HR.Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

e. Dalam hadistnya Rasulullah SAW "Janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah swt"(HR. Abu Daud dengan isnad yang shahih )


2. Benarkah surat An-nisa ayat 34 melegitimasi suami boleh memukul atau melakukan kekerasan terhadap istri ?

Al-quran tidak pernah membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri atau keluarganya. Karena Al-quran diyakini membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang universal. Persoalannya terletak pada cara memahami pesan Al-quran, dan satu kesalahan fatal yang dilakukan umat dalam memahami teks-teks yang berkaitan dengan perempuan selama ini, adalah menjadikan teks tersebut bersifat final dan normatif dengan melegitimasikan pada Keabadian Kalam Allah. Seperti pada Surat An-nisa ayat 34 yang artinya:
"Laki-laki adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah (qanitat) dan menjaga diri dibalik pembelakangan suaminya (hafizah lil ghaib), sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (wadharibuhunna) mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha Besar".

Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata Nusyuz dan kata Dharaba. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kotemporer mengartikan nusyuz sebagai durhaka istri terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Sehingga Ayat ini sering disalah tafsirkan sebagai : Pertama: Bahwa seorang istri haruslah taat kepada suaminya; Kedua: Jika dia tidak taat kepada suaminya, maka si suami boleh memukulnya. Penafsiran ini tentunya sangat bias laki-laki, karena bila dilihat kembali dari teks ayat tersebut, pengertian nusyuz sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut, yaitu : Tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua ciri yaitu : taat kepada Allah dan menjaga dirinya dibalik pembelakangan suami (Ketika suami tidak ada). Selain itu alasan pengabsahan pemukulan istri ini seringkali dikukuhkan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci Wadhribuuhunna yang berasal dari kata dharaba. Masyarakat umum bahkan para mubaligh seringkali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang lazim, dharaba selalu diartikan pukullah. Padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara bahkan menurut ar-ragib secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual.

Dan bila melihat konteks turunnya ayat ini, Asgar Ali Engineer mengatakan bahwa hukuman fisik yang dimaksud dari ayat tersebut hanya bersifat kontekstual dan bukan ajaran normatif yang berlaku pada setiap jaman. Nabi Muhammad SAW sendiri setelah turunnya ayat tersebut banyak mengeluarkan sabda yang melarang pemukulan terhadap perempuan. Demikian juga dengan ayat-ayat al-quran, banyak menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap ma’aruf dalam perkawinan, dan kekerasan terhadap istri justru bertentangan dengan konsep mu’asyarah bi al-ma’ruf.


3. Apakah Nusyuz itu hanya berlaku untuk istri?

Tidak. Dalam alquran dikatakan bahwa nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz. Hanya saja hampir sebagian besar ulama tidak pernah mengangkat nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dan yang terjadi justru sebaliknya dan hampir sebagian besar ulama mengartikan nusyuz sebagai ketidak patuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. Padahal arti nusyuz itu sendiri pada dasarnya adalah Menentang atau membangkang. Dan suami juga bisa melakukan pembangkangan atau penentangan itu. Hal ini dipertegas dalam surat An-nisa ayat 128 yang artinya:
"Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya".

Ayat ini menerangkan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami adalah dengan melakukan musyawarah atau perdamaian. Menurut Imam Malik, bila cara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengadukan suaminya kepada Hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya, apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat pada suaminya, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Jika dengan cara demikianpun sang suami belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa nusyuz itu tidak hanya ditujukan kepada istri saja, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz kepada istri.


4. Apa yang melatar belakangi turunnya surat An-nisa ayat 34 atau ayat nusyuz tersebut ?

Yang melatar belakangi diturunkannya ayat nusyuz ini adalah :

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus pemukulan Habibah binti Zaid oleh suaminya Sa’ad bin rabi, dan saat itu ayah Habibah mengadukannya kepada Rasulullah. Kemudian pemukulan ini mendapat tentangan yang cukup keras dari Nabi Muhammad SAW. Dan Beliau memerintahkan kepada Habibah untuk membalas perlakuan suaminya. Namun turunlah ayat ini yang sekaligus mengingatkan Nabi, bahwa anjuran Beliau kurang tepat (terlalu radikal) diterapkan pada saat itu dimana konteksnya istri sangat tergantung dan subordinat pada suami dan secara keseluruhan budaya kekerasan terhadap perempuan begitu dahsyat di Jazirah Arab. Pembalasan istri kepada suami akan memancing bentuk-bentuk kekerasan yang lebih tidak diharapkan.

Ayat ini juga sebenarnya menjadi bagian dari rangkaian proses tranformasi sosial berkenaan dengan perempuan yang dilakukan oleh islam di Jazirah Arab. Pertama-tama al-quran mengecam budaya penguburan hidup-hidup bayi perempuan, kemudian menghapus sistem pewarisan perempuan, menurunkan pola poligami, memberikan hak waris, menguasakan kesaksian, memberikan mahar, membatasi jumlah talaq. Pesan utamanya adalah persamaan diantara laki-laki dan perempuan, begitupula dalam prilaku hubungan suami istri.


5. Pernahkan Nabi Muhammad SAW melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya?

Baik didalam al-quran maupun dalam hadist-hadist yang sahih tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah berlaku kejam terhadap seorang istrinya, meskipun pada saat itu Rasul merasa kurang senang terhadap sesuatu. Rasul terkenal sebagai lelaki yang berbudi mulia dan selalu membantu istri-istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara rasulullah dengan beberapa istrinya beliau tidak hanya tidak memukul, tetapi memilih meninggalkan rumah dan hampir sebulan tidur disalah satu ruangan mesjid. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dari pernyataan Rasul maupun dari perlakuannya pada dasarnya Rasul melarang praktek kekerasan terhadap istri.

Dengan demikian jelaslah bahwa pesan moral yang ingin disampaikan al-quran dalam surat An-nisa ayat 43 tersebut justru ingin mencegah praktek pemukulan (kekerasan) terhadap istri atau perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga saat ini, dan secara bertahap menghapuskannya. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.


Sumber : lbh-apik.

PERKAWINAN BAWAH TANGAN/ NIKAH SIRIH


Dampak Perkawinan Bawah Tangan
bagi Perempuan

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan. Beberapa info berikut, mungkin bermanfaat bagi anda.

1. Apakah perkawinan bawah tangan itu?
Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah sirri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).
2. Apakah Perkawinan Bawah Tangan dikenal dalam sistem hukum Indonesia?
Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2.
3. Akibat hukum perkawinan bawah tangan
Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.
4. Apakah dampak dari Perkawinan Bawah Tangan?

a. Terhadap Istri
Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:
- Anda tidak dianggap sebagai istri sah;
- Anda tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- Anda tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi;
Secara sosial:
Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.
b. Terhadap anak
Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:
  • Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
  • Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
  • Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya
c. Terhadap laki-laki atau suami
Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:
  • Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum
  • Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
  • Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain
5. Apa yang dapat dilakukan bila perkawinan bawah tangan sudah terjadi?
A. Bagi yang Beragama Islam
» Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah
Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, anda dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.
Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.
Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.
Jangan lupa, bila anda telah memiliki Akte Nikah, anda harus segera mengurus Akte Kelahiran anak-anak anda ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak anda pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akte kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, anda terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-anak anda dalam akte kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.
» Melakukan perkawinan ulang
Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

B. Bagi yang beragama non-Islam
» Perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan
Perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Penting untuk diingat, bahwa usai perkawinan ulang, perkawinan harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu, maka dapat digugat di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).
» Pengakuan anak
Jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak. Yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan pasal 43 UU no 1 /1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata.

PENCATATAN PERKAWINAN


Pentingnya
PENCATATAN PERKAWINAN
1. DASAR HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. PENCATATAN BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN
Sampai saat ini belum ada kebijakan yang jelas tentang pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam putusannya nomor 024/G.TUN/1997. PTUN Jkt, menyatakan bahwa KCS tidak berwenang menolak pencatatan penganut kepercayaan. Sampai saat ini ternyata KCS tidak mau melaksanakan putusan-putusan tersebut dan KCS menyatakan tunduk pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya melarang KCS mencatat perkawinan penganut kepercayaan.

Perbuatan KCS ini jelas bertentangan dengan keputusan-keputusan yang telah ada dan bertentangan pula dengan pasal 16 ayat 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984 yang intinya menyatakan kewajiban bagi negara peserta, termasuk Indonesia, menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.
3. AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATNYA PERKAWINAN

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut. 
4. SAHNYA PERKAWINAN
Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Syiri’).
5. PENGESAHAN PERKAWINAN
Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Namun sayangnya, salah satu syarat dalam pengajuan permohonan itsbat nikah adalah harus diikuti dengan gugatan perceraian. Dan syarat lainnya adalah jika perkawinan itu dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya UU tersebut mau tidak mau harus disertai dengan gugatan perceraian.

Tentu ini sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalanipun akan memakan waktu yang lama.

6. CATATKAN PERKAWINAN ANDA
Pencatatan perkawinan amatlah penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak Anda, seperti warisan dan nafkah bagi anak-anak Anda. Jadi sebaiknya, sebelum Anda memutuskan menjalani sebuah perkawinan di bawah tangan (nikah syiri’), pikirkanlah terlebih dahulu. Jika masih ada kesempatan untuk menjalani perkawinan secara resmi, artinya perkawinan menurut negara yang dicatatkan di KUA atau KCS, pilihan ini jauh lebih baik. Karena jika tidak, ini akan membuat Anda kesulitan ketika menuntut hak-hak Anda.

Harta Bersama


(Harta Gono Gini) dalam Hukum

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para isteri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa juga disebut harta gono-gini. Jika Anda salah satu dari sekian banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam putusan pembagian harta bersama, 

Pengertian Harta Bersama

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.


Apa saja harta yang tidak termasuk harta bersama?

Menurut hukum perkawinan yang berlaku (Undang-Undang No 1 thn 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan (harta bawaan) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya, harta bawaan suami tetap menjadi milik suami dan harta bawaan istri tetap menjadi milik istri. Selain itu, mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan bukanlah harta bersama.


Ketidakadilan Pembagian Harta Bersama

Seringkali pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah pembakuan peran suami isteri dalam Undang-Undang No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. UUP juga telah menempatkan isteri sebatas pengelola rumah tangga (domestik) dengan aturan yang mewajibkan isteri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dampaknya, banyak isteri yang tidak memiliki kesempatan bekerja dan mencari nafkah sendiri sehingga tidak bisa mengolah ketrampilan yang dimilikinya untuk memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, para isteri mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suaminya. Bagaimana jika kemudian terjadi perceraian? Isteri yang telah "dirumahkan" tentu akan mengalami kesulitan untuk mandiri secara ekonomi. Beban isteri pun semakin berat jika dalam perkawinan sudah lahir anak-anak yang menjadi tanggungannya.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda yang memberatkan pihak isteri. Kadang kala isteri bekerja diluar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan isteri saja,umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski isterinya sejak pagi bekerja di luar rumah.
Dengan demikian, adalah hal yang tidak adil bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian separoh dari harta bersama karena tidak sedikit isteri yang berkontribusi lebih besar daripada suami. Ketentuan pembagian harta bersama sebaiknya diatur secara proporsional dan adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak. Misalnya dalam kasus perselisihan harta bersama antara ibu Nina (bukan nama sebenarnya) dan suaminya. Ibu Nina memilih untuk membagi harta bersama melalui pembuatan kesepakatan bersama dengan suaminya. Sebelumnya, dibuat daftar harta bersama yang dimiliki oleh Ibu Nina dan suami selama perkawinan. Dalam kesepakatan tersebut, baik Ibu Nina maupun suami memperoleh bagian harta sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
Namun, penting untuk diingat bahwa dalam membuat kesepakatan Anda harus dalam keadaan bebas dari segala tekanan, intimidasi dan ancaman.

Jika Anda tidak mendapatkan kesepakatan yang adil, sedikitnya Anda memperoleh separuh bagian harta bersama sesuai hukum yang berlaku.


Hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari percampuran harta karena perkawinan

Jika Anda tidak menghendaki harta kekayaan yang Anda peroleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, Anda harus membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan ,diantaranya, adalah :
a) Ketentuan pembagian harta bersama termasuk prosentase pembagian harta bersama jika terjadi perceraian;
b) Pengaturan atau penanganan urusan keuangan keluarga selama perkawinan berlangsung;
c) Pemisahan harta selama perkawinan berlangsung, artinya harta yang anda peroleh dan harta suami terpisah sama sekali.


Membuat perjanjian perkawinan adalah hal yang penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

Dalam perjanjian perkawinan juga dapat diatur ketentuan bahwa jika terjadi perceraian (termasuk cerai karena kematian), Anda berhak mendapatkan prosentase lebih dari separuh bagian apabila Anda tidak bekerja,dilarang bekerja, menanggung beban ganda, menanggung beban perwalian anak,mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sebagainya. Jika Anda tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, Anda dapat melakukan musyawah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang akan Anda terima.

Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi disahkan oleh notaris dan dicatatkan dalam lembaga pencatatan perkawinan. Pada saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan juga harus disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam, perjanjian perkawinan dicatatkan di KUA dan bagi yang beragama non Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.


Cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama

Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan perceraian atau dapat juga diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai. Anda dapat memilih prosedur mana yang sesuai dengan kepentingan Anda. Perlu Anda ketahui, jika pasangan Anda setuju bercerai tetapi tidak setuju dengan pembagian harta bersama, putusan cerai Anda bisa terhambat. Jadi, jika Anda menghendaki putusan cerai segera dilaksanakan maka sebaiknya Anda mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan cerai. Namun, jika Anda ingin menghemat biaya peradilan dan sudah ada kesepakatan pasangan suami–isteri untuk bercerai maka gugatan pembagian harta bersama sebaiknya diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian.
Pengadilan Agama berwenang memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang pasangannya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sementara, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, gugatan harta bersama baru dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian ke Pengadilan Negeri terkait.

Jika Anda tidak puas dengan putusan harta bersama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Anda dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak Anda mengetahui atau menerima putusan Pengadilan tingkat pertama.


Permasalahan yang sering dihadapi perempuan ketika mengajukan gugatan harta bersama dan cara mengatasinya

1. Harta yang diperoleh dalam perkawinan biasanya dibeli atas nama suami dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta pun disimpan oleh suami.

Solusi: Walaupun harta atas nama suami, hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang harus Anda lakukan adalah membuat foto kopi setiap dokumen yang berkaitan dengan harta bersama.
2. Sering kali isteri tidak tahu bahwa pembuktian merupakan hal penting dalam berperkara untuk dapat memperoleh hak atas harta bersama.

Solusi: Jika Anda ingin mengajukan gugatan cerai dan harta bersama, sebaiknya Anda mengumpulkan semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta bersama seperti sertifikat kepemilikan rumah, tanah, mobil dan kekayaan keluarga lainnya. Ini penting agar pada saat menggugat harta bersama isteri tidak mengalami kesulitan pada tahap pembuktian.
Apabila suami tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama, sebaiknya jangan memberitahu suami kalau Anda berniat untuk mengajukan gugatan cerai dan harta bersama karena membuka kemungkinan suami "mengamankan" atau menyembunyikan dokumen-dokumen tersebut.

3. Jika Anda belum juga memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan padahal Anda sudah ingin mengajukan gugat cerai, maka Anda mesti secepat mungkin menguasai secara fisik harta benda atau kekayaan yang bisa Anda kuasai. Hal ini penting dilakukan sebagai strategi agar pihak suami yang mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak suami.

Upaya yang dapat ditempuh jika suami menguasai harta bersama

Jika Suami tidak mau memberikan bagian harta bersama, berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak isteri :

1. Melakukan upaya musyawarah atau mediasi dengan pihak suami untuk mencari titik temu dan membuat kesepakatan.

Dalam melakukan musyawarah dengan pihak suami, pihak isteri harus memperhitungkan biaya kehidupannya dan anak-anak serta kemampuannya untuk menanggung biaya-biaya atau pengeluaran dikemudian hari. Meskipun Anda tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, Anda tetap dapat melakukan musyawah mengenai besarnya pembagian harta bersama yang Anda terima yang akan dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan bersama. Jika selama perkawinan isteri tidak bekerja, dilarang bekerja, memiliki ketergantungan secara ekonomi pada suaminya maka isteri sebaiknya mengupayakan mendapat lebih dari separoh (seperdua) harta bersama atau sedikitnya separoh harta bersama. Dalam kondisi pihak isteri menanggung beban biaya menghidupi anak-anak, isteri mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), isteri bekerja sebagai pencari nafkah utama atau harta kekayaan diperoleh dari jerih payah isteri maka pihak isteri sangat dianjurkan untuk mengupayakan mendapat bagian lebih besar dari separoh harta bersama.

2. Tetap mempertahankan harta bagiannya dari harta bersama meskipun pihak suami melakukan teror dan intimidasi dan secepat mungkin mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

3. Jika terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak suami, maka isteri harus secepat mungkin melaporkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami ke kantor polisi terdekat.   

Bagaimana jika pihak suami tidak mematuhi putusan Pengadilan tentang pembagian Harta bersama? Upaya yang dapat Anda dapat tempuh adalah:

1. Melakukan upaya musyarawah dengan pihak suami dan jika diperlukan melibatkan pihak keluarga suami atau isteri dalam musyawarah tersebut;

2. Mengajukan upaya eksekusi putusan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ke Pengadilan yang berwenang. 


semoga informasi dapat berguna bagi kita semua



Tuesday, August 14, 2012

Waspada Investasi Bodong Jelang Lebaran

Aksi penipuan dengan kedok investasi kembali marak terjadi. Praktik ini menjamur menjelang lebaran, karena paket investasi yang mereka tawarkan untuk tabungan dan paket hari raya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkapkan dalam kurun waktu satu tahun, ada lima kasus investasi dalam bentuk koperasi yang berujung pada penipuan uang nasabah dan investor. Kasus-kasus ini terungkap setelah perputaran uangnya macet. Demikian juga dengan modus penipuan lain.


"Kami khawatirkan banyak praktik koperasi berujung penipuan. Tunggu waktu saja, macetnya kapan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Selasa 14 Agustus 2012.


Karena itu, Rikwanto meminta Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan UKM yang membidangi untuk ikut serta memantau izin dan operasional koperasi-koperasi di masyarakat. Karena seringkali ditemukan izin koperasi untuk 'A' tapi praktiknya untuk 'B', 'C', dan 'D'.


Lebih lanjut, Rikwanto mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan bunga maupun bonus yang besar. Padahal terbebani dengan harus mencari nasabah lainnya.


"Kadang koperasi menjanjikan keuntungan dan ada beberapa diantaranya memang yang mendapat bonus. Setelah nasabah banyak, pengurusnya lari. Lebih teliti menanamkan uang," ungkap Rikwanto.


Kasus penipuan yang terakhir menghebohkan adalah koperasi milik Al- Amanah. Setidaknya ada 13 ribu nasabah yang tertipu dan uang yang dilarikan pengurus koperasi mencapai miliaran rupiah.


Model bisnis investasi Al-Amanah dibuat dalam berbagai paket. Paket A misalnya, investor bisa menyetorkan modal sekitar Rp1-5 juta dan dalam bulan depannya, tepat di tanggal jatuh tempo mendapat keuntungan 100 persen.


Sementara paket B, nilai investasi yang ditawarkan berkisar Rp5-10 juta dengan nilai keuntungan mencapai 150 persen. Paket C yakni memiliki nilai investasi lebih dari Rp10 juta dengan nilai keuntungan 200 persen.


Polda Metro Jaya menetapkan M. Soleh Suadi, pimpinan Al-Amanah, sebagai tersangka. Dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan sejak Juli lalu. Suadi merupakan pimpinan perusahaan investasi.


Polisi menilai Suadi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengelola keuangan para investor Al-Amanah. "Kami sudah sebar foto Suadi yang masuk dalam DPO," ujar Rikwanto.


Bisnis Al-Amanah, kata dia, sudah berlangsung sejak Agustus 2011 dan memiliki investor sebanyak 13.000 orang. Dari jumlah investor itu, nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.


Modal investasi yang dikirim para investor juga disebut-sebut Suadi akan diputar untuk usaha perdagangan hasil bumi dan pertambangan di Malaysia.


Korban investasi Al-Amanah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, paling banyak ada di Bandung dan Jakarta. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 7 Agustus 2012, dan sedang ditangani Subdit Resmob Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya.


Selain kasus investasi Al-Amanah, ada juga kasus penipuan terhadap nasabah Koperasi Langit Biru. Diketahui, 140 ribu nasabah tergabung dalam koperasi yang berdiri sejak 2011 dengan nama PT Transindo Jaya Komara.


Setelah Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) membekukan perusahaan investasi itu, Koperasi Langit Biru mengalami kemacetan saat pencairan dana nasabah jatuh tempo.


Setelah tiga bulan tidak mendapat bonus yang dijanjikan, Sabtu, 2 Juni 2012 lalu, sekitar 2 ribu orang mendatangi kantor Koperasi Langit Biru. Mereka menuntut pengembalian dana yang sudah mereka investasikan berikut bonusnya.


Sejumlah nasabah mengamuk dan merusak barang di kantor Koperasi Langit Biru. Tidak hanya itu, massa yang marah ikut menjarah barang berharga dan sembako yang ada di koperasi itu.


Semula pembagian keuntungan koperasi itu berjalan lancar. Tapi setelah bulan keenam, bonus keuntungan tersendat dan bahkan macet total. Ini membuat warga yang telah menanamkan modalnya menjadi khawatir. Polisi memperkirakan perputaran dana di Koperasi Langit Biru itu mencapai Rp6 triliun.


Polisi pun akhirnya menangkap tersangka penggelapan sekaligus Bos Koperasi Langit Biru, Jaya Komara di Purwakarta. Jaya Komara ini sempat buron setelah kasus yang melibatkan koperasinya terungkap.


Polisi pun menjerat Jaya dengan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 juta. Selain itu juga dikenakan pasal 378 KUHP, tentang perbuatan curang dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun penjara dan akan dikembangkan dengan undang-undang perbankan.


Polri pun kembali mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penipuan yang masih merajalela. Agar tak menjadi korban, Polri mengimbau semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.


Ada sejumlah modus yang dilakukan para pelaku. "Kami melihat ada fenomena penawaran-penawaran untuk investitasi yang dilakukan kelompok orang menggunakan badan hukum dan sebagainya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri.


Boy mengemukakan tawaran itu terutama investasi yang mewajibkan nasabahnya menanamkan sejumlah uang dengan iming-iming keuntungan dalam jumlah besar di kemudian hari. Misalnya mereka yang menjanjikan penambahan sebesar 10 persen, 19 persen dari modal semula.


"Ini patut diduga ada unsur penipuan, yang mana tidak didukung adanya fakta usaha yang riil, yang dilakukan kelompok usaha tersebut. Contoh paling gampang Koperasi Langit Biru (KLB). Kita lihat ada beberapa hal terjadi setelah munculnya KLB," ujarnya.


Boy berharap agar masyarakat terhadap tawaran-tawaran seperti itu tidak cepat percaya. Berdasar pengamatan kepolisian, terdapat penawaran sejumlah kegiatan usaha yang sangat dipertanyakan. Terlebih mereka yang fokus kerjanya adalah menarik dana masyarakat.


"Apabila tidak dilakukan badan hukum dengan izin yang sah, terutama Gubernur BI, tentu ini dapat dikategorikan melanggar hukum. Jadi pengawasan Satgas Bapepam," terangnya.


Selain dalam bentuk usaha, penawaran dari SMS, melalui situs online, SMS penawaran hadiah atau iming-iming mendapatkan faslititas dari kegiatan yang ditawarkan. "Kami harap masyarakat berpikir cermat sebelum menerima tawaran. Ini penting dalam upaya mencegah kerugian, termasuk melalui media cyber di mana ada penawaran perlu kita klarifikasi lebih lanjut. Kita ingatkan karena ini memang ada," lanjutnya.


Tips Investasi Online

Bisnis investasi online semakin marak, baik berbentuk kerja sama bisnis, emas berjangka, maupun valuta asing. Selain menjanjikan keuntungan yang besar, bisnis ini juga dianggap praktis karena dilakukan secara real time di internet.


Namun, investasi online ternyata tidak aman atau sering dijadikan modus penipuan berkedok investasi. Untuk itu, menurut pengusaha dan aktivis, Fahira Idris, sebaiknya pemerintah perlu membuat aturan hukum dalam mengawasi bisnis tersebut yang kian marak dari tahun ke tahun.


"Jadi, perlu payung hukum untuk mencegah terjadinya penipuan berkedok investasi ini," kata dia, saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 21 Desember 2011.


Dia mengakui, saat ini, investasi online marak karena siapa pun bisa membangunnya dan tidak perlu susah-susah membuat perizinan atau harus memiliki kantor terlebih dahulu. "Tentunya, bila terjadi kasus, ya agak susah dilacaknya. Sebab, tidak ada kantornya," tutur Fahira.


Fahira menyarankan, selain perlu dibentuk payung hukum, sebaiknya bagi konsumen lebih baik berbisnis yang riil karena itu lebih aman, meski tidak menjanjikan untung tinggi seperti yang ditawarkan investasi online. "Yang jelas-jelas saja kalau ingin berbisnis," ujarnya.


Dia juga mengatakan bahwa modus ini sebetulnya sudah banyak terjadi tapi jarang dilaporkan, sebab si konsumen merasa bingung harus mengadukan nasibnya ke mana. "Bahkan, si konsumen juga nggak kenal dengan si pelaku," kata Fahira.


Sementara itu, modus operandi penipuan berkedok investasi ini, menurut Fahira, biasanya terjadi tidak di awal transaksi pertama, kedua, dan ketiga. "Seringnya itu, keempat atau kelima. Jadi, si konsumen dibuat percaya dan yakin. Kalau sudah terpesona, baru ditipu," tuturnya.


Lalu bagaimana sebenarnya bisa terjadi penipuan berkedok investasi ini? Trader dan analis investasi emas Mulyadi Tjung membagi informasi mengenai hal ini.


Menurut dia, pada kasus penipuan yang dijanjikan keuntungan sebesar 300 persen. "Seperti layaknya investasi, high return berarti high risk," kata Mulyadi ketika berbincang dengan VIVAnews.


Sementara itu, untuk menghindari berbagai risiko dalam investasi termasuk investasi online, Mulyadi memberikan tips bagi para calon investor maupun investor yang sudah ada.


Pertama, pastikan mengerti risiko dan keuntungan dari investasi tersebut. Kedua, pastikan perusahaan tersebut memang legal secara badan hukum Indonesia. Ketiga, sebelum menandatangani apa pun, pastikan dibaca seluruh klausul yang ada.


Kemudian, keempat, seperti semua investasi lainnya, pastikan investor maupun calon investor mengerti cara kerja investasi tersebut. Terakhir, ingat setiap investasi ada risikonya, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, tersirat risiko yang semakin tinggi.


Sementara itu trader dari Harvest International Futures Tony Mariano mengimbau agar masyarakat pintar memilih produk investasi, salah satunya dengan mengenali risiko. "Jika sudah tahu risikonya, orang akan cenderung hati-hati," kata dia saat berbincang dengan VIVAnews.


Khusus untuk emas, dia mencontohkan, ada beberapa jenis bisnis dengan berbagai risiko. Investasi dalam bentuk emas batangan risikonya akan berbeda dengan emas derivatif alias emas berjangka. Memang, keuntungan emas berjangka relatif lebih besar dibandingkan emas batangan, sehingga risikonya pun semakin besar.


Selain itu, menurut Tony, calon investor juga harus paham di mana uang itu akan ditanamkan, sehingga bisa terhindar dari penipuan. Dia mengatakan, banyak korban penipuan yang tak tahu uangnya ditaruh di mana.


SUMBER : VIVAnews

Monday, April 30, 2012

Arah Divestasi Newmont


Oleh: Mulia Panusunan Nasution, Mantan Ketua Tim Penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara

Kompas l  Jumat,27 April 2012 l Opini

Divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara memicu permasalahan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan DPR dan BPK dalam melihat transaksi pembelian itu.
Menurut pemerintah, pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tahun 2010 adalah bentuk akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Transaksi tersebut merupakan investasi jangka panjang yang bersifat nonpermanen. Pihak DPR dan BPK berpandangan pembelian itu adalah bentuk penyertaan modal negara.
Setidaknya ada lima perbedaan mendasar antara investasi pemerintah dan penyertaan modal negara.
Pertama, investasi jangka panjang nonpermanen berbeda dengan penyertaan modal negara dari segi time horizon (jangka waktu), kriteria kelayakan, dan timing atau momentum investasi. Investasi jangka panjang nonpermanen perlu kecepatan waktu untuk melakukan atau melepas investasi, sedangkan penyertaan modal negara bisa lebih leluasa waktunya.
Kedua, dasar hukum. Sebagai investasi pemerintah dasarnya adalah ketentuan Pasal 41 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagai aturan pelaksanaan. Dasar hukum penyertaan modal negara adalah Pasal 24 UU Keuangan Negara serta PP No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Ketiga, status aset. Investasi jangka panjang nonpermanen bukan merupakan pemisahan kekayaan negara, sebaliknya penyertaan modal negara merupakan pemisahan kekayaan negara sehingga memerlukan persetujuan DPR.
Keempat, jumlah modal. Pembelian saham divestasi sebagai investasi pemerintah adalah pelaksanaan kontrak karya sehingga tidak ada penambahan modal kepada PT NNT. Dalam Penyertaan Modal Negara, terdapat penambahan modal.
Kelima, pengendalian oleh Bendahara Umum Negara. Pembelian saham divestasi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. PIP adalah kepanjangan tangan pemerintah yang secara struktural berada langsung di bawah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sementara status aset yang dijadikan Penyertaan Modal Negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Pengelolaannya merupakan kewenangan korporasi, bukan kewenangan pemerintah secara langsung.
Amanat konstitusi
UUD 1945 memuat amanat pemerintahan harus mampu berperan sebagai agen pembangunan. Peran ini hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki wewenang dan tanggung jawab jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara.
UU Keuangan Negara (UU No 17/2003) sebagai salah satu pelaksanaan Pasal 23c UUD 1945 menetapkan Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, sebagian kekuasaan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan bertugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara dalam arti seutuhnya, tidak hanya sebagai kasir, tetapi juga pengawas dan manajer keuangan.
Salah satu kewenangan Bendahara Umum Negara dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tentang Perbendaharaan Negara (UU No 1/2004) adalah menempatkan uang negara dan mengelola investasi. Pengaturan pengelolaan investasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi. Selanjutnya Pasal 41 Ayat (3) UU No 1/2004 mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah mengenai investasi pemerintah.
Dalam perjalanannya, telah diterbitkan PP No 8/2007 tentang Investasi Pemerintah yang selanjutnya diubah dengan PP No 1/2008 yang merupakan aturan pelaksanaan investasi pemerintah. Dalam Pasal 10 PP No 1/2008, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengelola investasi pemerintah hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, jelas bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sejatinya dapat melakukan investasi pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT tanpa harus meminta persetujuan DPR.
Badan layanan umum
Untuk memenuhi kebutuhan penerapan pola pengelolaan keuangan sebagaimana layaknya pengelolaan keuangan korporasi, pemerintah dan DPR menyepakati perlunya badan layanan umum (BLU) sebagai lembaga dalam lingkungan pemerintah. Status BLU menjadi jalan keluar kebutuhan spesifik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai agen pembangunan.
Sumber dana BLU dari APBN disalurkan melalui pembiayaan, bukan melalui belanja. Pasal 15 Ayat (5) UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja adalah mengatur secara eksplisit belanja kementerian negara/lembaga, bukan rincian pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan bagi BLU. Menyamakan pengelolaan keuangan BLU dengan pengelolaan satuan kerja lain di lingkungan kementerian/lembaga berarti mengingkari keberadaan BLU.
Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. Salah satu kekhususan BLU lainnya adalah penggunaan pendapatan BLU secara langsung untuk membiayai BLU yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Ayat (4) dan (6) UU No 1/2004.
BLU dapat menggunakan pendapatannya untuk membiayai belanja BLU tanpa harus disetorkan ke kas negara dan dikeluarkan dari kas negara berdasarkan proses pencairan anggaran. Sebagai BLU, PIP mempunyai sumber dana investasi, di antaranya dana Rp 1 triliun dalam APBN yang disetujui DPR, keuntungan investasi terdahulu, dan sumber lain yang sah. Maka, tidak diperlukan lagi persetujuan untuk pelaksanaannya.
Berdasarkan hal tersebut, dana investasi pemerintah sesuai UU APBN TA 2011 dapat langsung digunakan pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR lagi. Dalam hal divestasi 7 persen saham Newmont, perlu diketahui bahwa investasi pemerintah telah tercantum dalam APBN 2011. Sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17/2003, APBN TA 2011 yang telah disetujui oleh DPR telah merinci kebutuhan investasi pemerintah Rp 1 triliun dan dalam APBN TA 2011 dimaksud tidak memiliki catatan apa pun atau tanda bintang. Karena itu, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investasi tanpa persetujuan DPR.
Sementara kekurangan Rp 1,3 triliun akan didanai dari keuntungan investasi PIP tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan langsung tanpa persetujuan DPR sesuai Pasal 69 Ayat (6) UU Perbendaharaan Negara.
Penyusunan APBN
UU APBN setiap tahun adalah ”acte-condition”, berbeda dengan UU lain yang berupa ”acte-regle”. Dalam rangka pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT, sumber pendanaan yang digunakan PIP berasal dari Dana Investasi Pemerintah (reguler) APBN TA 2011 sebesar Rp 1 triliun yang telah disetujui oleh DPR (tidak terdapat catatan/tanda bintang).
Persetujuan/pembahasan lebih lanjut di DPR diperlukan apabila ada catatan atau perubahan peruntukan alokasi anggaran.
Dengan demikian, penggunaan dana investasi pemerintah yang ditetapkan UU APBN TA 2011 dapat langsung digunakan pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR kembali karena telah tercantum dalam APBN 2011.
Sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17/2003, APBN TA 2011 yang telah disetujui oleh DPR telah merinci kebutuhan investasi pemerintah Rp 1 triliun dan dalam APBN TA 2011 dimaksud tidak memiliki catatan apa pun atau tanda bintang sehingga pemerintah bisa melaksanakan investasi pemerintah tanpa harus meminta persetujuan DPR lagi.
Tidak ada ketentuan yang melarang pemerintah untuk membayar saham divestasi, terlebih dana yang diperlukan tersedia dalam rekening dana investasi yang dikelola PIP. Berdasarkan semangat hukum sebagaimana dikatakan oleh Montesquieu dalam De l’esprit des lois bahwa ”la liberte est le droit de faire tout ce que les lois permettent” (kebebasan adalah hak untuk melakukan segala yang diperkenankan oleh UU) dan dikatakan oleh Rousseau dalam Du Contrat Social bahwa ”renoncer a sa liberte, c’est renoncer a sa qualite d’homme” (menyerahkan kebebasan sama saja dengan melepaskan kualitas sebagai manusia), tindakan pemerintah membeli saham divestasi PT NNT bukan hanya sah, bahkan merupakan kebijakan yang sangat patut dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud nyata tanggung jawab agar kekayaan alam di Nusa Tenggara Barat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Mulia Panusunan Nasution
Mantan Ketua Tim Penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara

Perlu Dibentuk Konsorsium Nasional



Divestasi Newmont
Jakarta, Kompas - Jumat,27 April 2012
Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk itu, renegosiasi kontrak perusahaan tambang itu harus dituntaskan serta kepentingan daerah perlu diakomodasi di bawah koordinasi pemerintah pusat.
Pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sebesar 7 persen oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) seharusnya sejalan dengan tujuan divestasi. Ini berarti pembelian saham itu harus permanen untuk menguasai sumber daya alam dan bukan untuk dijual kembali.
”Saham PIP sebaiknya dikonsolidasikan dalam satu BUMN (badan usaha milik negara) yang 100 persen sahamnya dikuasai negara,” kata Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies (IRESS), Kamis (26/4), di Jakarta.
Divestasi saham 7 persen PT NNT oleh PIP itu saat ini sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Perdebatannya adalah apakah divestasi tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak.
Pada sidang 24 April lalu, hakim MK mendengarkan saksi dari dua belah pihak yang bersengketa, yaitu Presiden dan DPR bersama Badan Pemeriksa Keuangan. MK dijadwalkan mengeluarkan putusan pekan depan (Kompas, 25/4).
Marwan Batubara mengemukakan, BUMN baru diperlukan untuk mengelola saham-saham negara di sejumlah perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia, PT NNT, PT Inalum, dan perusahaan-perusahaan lain yang akan didivestasikan. Divestasi itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sejauh ini, target divestasi PT NNT tidak tercapai karena upaya penguasaan oleh negara selalu gagal. Sementara perusahaan swasta domestik bersaing menguasai saham NNT, pihak asing memanfaatkan perusahaan domestik untuk mempertahankan dominasinya. Pemerintah pusat juga dinilai tidak optimal untuk membeli saham NNT.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, saat ini Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam menjadi incaran perusahaan-perusahaan asing, termasuk PIP negara-negara maju. Hal itu dipicu oleh meningkat- nya harga minyak mentah dunia dan komoditas tambang di pasar internasional serta keterbatasan ketersediaan sumber daya alam.
Melalui Sovereign Wealth Fund, atau semacam PIP, banyak negara mengincar penguasaan sumber daya alam. ”Jika membeli komoditas tambang melalui pasar, mereka harus membeli dengan harga tinggi dan persediaannya pun terbatas. Untuk itu, mereka gencar membeli saham perusahaan-perusahaan migas dan pertambangan di negara-negara berkembang,” kata Fabby Tumiwa. (EVY)

Tuesday, January 31, 2012

PERYATAAN SIKAP KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

KELOMPOK KERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (POKJA KIP) NTB

PERYATAAN SIKAP

MEMINTA PEMERINTAH PROVINSI NTB
SEGERA TETAPKAN STRUKTUR KI PROVINSI NTB

Telah lebih dari 8 bulan para calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi  NTB menunggu untuk ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur Provinsi NTB. Sebagaimana diketahui, Komisi I DPRD NTB telah menetapkan sejumlah nama yang diajukan kepada Gubernur Provinsi NTB untuk ditetapkan dan dilantik. Nama-nama dimaksud adalah Ajeng Roslinda, Agus Marta Haryadi, Andayani, Muharis Asmy dan M.Sauqi. Berdasarkan peringkat dan hasil pit and proper test di Komisi I DPRD NTB adalah nama-nama yang layak menempati struktur pimpinan KI Provinsi NTB. 

Namun kenyataannya sampai dengan hari ini, tidak ada proses pelantikan dan penetapan struktur KI. Seharusnya paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan di DPRD selesai, pelantikan dan penetapkan strukturnya sudah dapat ditetapkan. Pemerintah Daerah sendiri beralasan bahwa SK/Pergub terkait dengan nama calon terpilih sudah di meja gubernur tinggal ditandatangan. Belum ditandatanganinya SK ini dikarenakan adanya salah seorang calon anggota KI terpilih masih berstatus PNS. Pemerintah beralasan bahwa  ada aturan  mengenai syarat pengangkatan anggota KI yang harus ditaati dimana klausul pada pasal  30 ayat (1) huruf f  menyebutkan bahwa setiap calon anggota KI “bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi”.

Menilik pasal ini, sebenarnya jika ada salah seorang calon anggota KI yang diangkat masih berstatus sebagai anggota/pejabat disuatu badan public tidak harus berhenti, karena klausulnya hanya menyebutkan melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan public. Ini berarti bahwa klausul ini tidak otomatis meminta orang untuk berhenti dari keanggotaannya (termasuk dalam statusnya sebagai PNS). Lagi pula soal ini semestinya tidak jadi hambatan karena Komisi Informasi Pusat sendiri tidak mempermasalahkan pasal ini. Bahkan banyak diantara pejabat KI di berbagai daerah juga masih berstatus PNS(Dosen), toh mereka tetap bisa diangkat sebagai Anggota KI.

Dalam kasus NTB agak berbeda dan sedikit kaku. Memang dalam komposisi calon anggota KI ada 1 orang anggota yang masih berstatus PNS. Soal ini kemudian menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi/Gubernur Provinsi NTB untuk tidak buru-buru melantik. Ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa jika Komposisi ini tetap dilantik maka status PNS ini akan dipermasalahkan di kemudian hari. Karena itu menurut pemda perlu fatwa dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar  status PNS dalam komposisi KI tidak dipermasalahkan pihak tertentu di kemudian hari. Jika demikian kondisinya kenapa hanya untuk sebuah fatwa demikian lama prosesnya di BKN.  Kondisi ini membuat status para calon anggota KI terpilih menjadi terkatung-katung dan menanggung beban moral yang sangat besar.

Sesunggunya jika ada kemauan pemda bisa bergerak cepat dengan menjemput fatwa BKN. Jika pemerintah bersikap pasif (menunggu) kami khawatir  ada persoalan lain dibalik kasus ini berupa upaya sistimatis untuk menghambat proses keterbukaan informasi di NTB. Harus diakui banyak orang punya kepentingan termasuk pemerintah. Nampaknya ada kekhawatiran dari pemerintah jika KI dibentuk akan membebani anggaran dan keberadaannya dikhawatirkan menggerogoti borok yang selama ini ditutupi pemerintah. Nampaknya pemerintah kuatir jika komisi ini terbentuk ruang-ruang  dan informasi-informasi  yang selama ini tertutup untuk publik akan terbuka dan merugikan kepentingan pemerintah provinsi.

Disisi lain, persoalan ini menjadi beban moral bagi para calon anggota terpilih. Banyak keluhan muncul dari mereka termasuk soal pekerjaan rumah yang terbengkalai karena harus menunggu proses pengangkatan. Selain itu banyak aduan soal keterbatasan akses informasi  yang mereka terima tetapi tidak bisa dijalankan karena belum jelasnya status mereka dalam struktur KI provinsi NTB.   

Kondisi ini secara umum tentu sangat mengganggu dan menghalangi hak konstitusi warga Negara, dimana pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh informasi”. Demikian juga dengan Pasal 4 ayat (1) UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public menyatakan bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang ini”. Sehingga dapat dikatakan alasan administratif dan alasan keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyegerakan pemenuhan hak warga Negara akan informasi. Atas dasar itu kami menuntuk kepada pemerintah provinsi NTB/Gubernur Provinsi NTB  untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.    Segera mengangkat (melantik) calon anggota KI Provinsi NTB terpilih
2.    Segera menetapkan struktur kelembagaan KI Provinsi NTB
3.    Menepatkan pejabat PPID sebagaimana dan UU No 14 tahun 2008
4.    Membuka Akses Informasi seluas-luasnya bagi masyarakat NTB



Pokja KI Provinsi NTB    
   
       TTD   
Juru bicara








Kelompok kerja keterbukaan informasi public (Pokja KIP) adalah koalisi LSM untuk mendorong  perluasan akses dan pemenuhan hak warga atas informasi. Anggota Koalisi :
DPA NTB, SOMASI, YPKM, LENSA, KPI, LSBH, KOSLATA, SANTAI, MITRA SAMYA, dll

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Powerade Coupons